Sumber Han 1.docx

Tata kepemerintahan yang baik secara umum ditandai dengan diterapkannya prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebagai landasan awalnya. Prinsip tersebut kini lebih dikenal dengan prinsip Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) yang mengatur hubungan antara pemerintan, masyarakat dan dunia usaha. Demikian disampaikan, Dr. Achmad Sanusi, MSPA.,CfrA dalam kuliah tamu yang dilaksanakan dalam rangka Dies Natalis UB Ke-50 dan Dies Natalis FEB UB Ke-51. Kuliah tamu yang mengangkat tema “Tata Kelola Yang Baik (Good Governance) dan Akuntabilitas Sektor Publik di Indonesia” berlangsung Jumat (12/10) bertempat di Ruang Sidang Lantai 7 Gedung F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB). “Reformasi diharapkan dapat merombak pola pikir dan perilaku penyelenggara negara hingga merubah pola pikir dari yang dilayani menjadi sebagai pelayan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sistem pengendalian yang dapat menggerakkan proses dan pelaksanaan kegiatan secara terpadu melalui budaya kerja yang baik,” ungkap Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Sosial dan Keamanan ini. Menurutnya, reformasi birokrasi perlu dilakukan secara menyeluruh untuk mendukung penerapan Good Governance yang masih belum banyak diterapkan oleh institusi di Indonesia bahkan di berbagai negara dengan baik. Reformasi birokrasi memiliki tujuan diantaranya menciptakan Pemerintah yang bersih dan bebas KKN, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, meningkatan kualitas pengambilan kebijakan dan meningkatan kualitas pelayanan publik. Sesuai dengan Keputusan Presiden no 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011, tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, terdapat 8 area perubahan yang dijadikan sebagai indikator keberhasilan suatu Kementerian/Lembaga (K/L) dalam melaksanakan reformasi birokrasi diantaranya pola pikir dan budaya kerja, penataan peraturan perundangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Reformasi dalam bidang keuangan di Indonesia telah ditandai dengan turunnya paket undang – undang keuangan negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disetujui DPR pada tanggal 6 Maret 2003 dan diundangkan pada tanggal 5 April 2003, serta UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disetujui DPR tanggal 18 Desember 2003 dan diundangkan pada tanggal 14 Januari 2004. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pemeriksaan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dalam undang-undang tersebut diatur mengenai pengelolaan keuangan negara yang mana presiden telah mendelegasikan kekuasaan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Teknis terkait dalam penggunaan dana sebagai pengguna anggaran. Dalam menjalankan tugasnya, Menteri/Pimpinan lembaga mengelola APBN/APBD berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam Undang Undang Keuangan juga dijelaskan bahwa keuangan negara baik pusat maupun daerah harus dikelola dengan baik mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan lebih tertib, terkendali serta efisien dan efektif. Reformasi dalam bidang keuangan sangat penting dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang membutuhkan upaya, dana dan kemampuan mengelola yang sistematis mulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan monitoring dan evaluasi. “Mekanisme pengelolaan terpadu seperti ini tidak akan bisa berjalan dengan sendirinya. Pengalaman Indonesia dalam beberapa tahun merdeka masih belum memperoleh hasil yang memuaskan. Masih banyak kejadian korupsi di beberapa tempat yang mengganggu pencapaian cita-cita Negara,” tambahnya. Sejak tahun 2001 hingga 2011, Indonesia menduduki peringkat yang sangat

memprihatinkan. Pada 2011, Indonesia berada di peringkat ke-100 bersama 11 negara lainnya yakni Argentina, Benin, Burkina Faso, Djobouti, Gabon, Madagaskar, Malawi, Meksiko, Sao Tome & Principe, Suriname dan Tanzania. Di kawasan Asia Tenggara, skor Indonesia jauh dibawah Singapura (9.2), Brunei (5.2), Malaysia (4.3), dan Thailand (3.4). Negara dengan indeks persepsi korupsi paling bagus adalah New Zealand (9.5), Denmark (9.4), Finlandia (9.4), Swedia (9.3) dan Singapura (9.2). Pria kelahiran Bandung tahun 1953 yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan BPKP Luar Negeri di Berlin, German dan Inspektur Pengawasan BPKP inimemang cukup concern dengan permasalah korupsi. Korupsi juga dijadikannya sebagai judul Disertasi dalam menyelesaikan program doktoralnya di Universitas Indonesia / Manajemen Stratejik (2011) dengan judul “Pengaruh Profesionalisme, Etika, Kepemimpinan Stratejik, Tekanan Eksternal dan Tata Kelola Terhadap Niat Individu untuk Mela-kukan Korupsi : Studi Kasus Individu Penegak Hukum POLRI Dan KPK Pada Masa Observasi Tahun 2010”. Dari penelitian yang dilakukannya, ia mendapatkan lima hasil pengujian sebagai berikut: profesionalisme individu tidak berpengaruh terhadap niat individu untuk melakukan korupsi; profesionalisme berpengaruh (positif) terhadap nilai etika; nilai etika yang dimiliki individu tidak berpengaruh terhadap nilai individu untuk melakukan korupsi; nilai etika yang dimiliki individu berpengaruh (positif) terhadap kepemimpinan stratejik; kepemimpinan stratejik berpengaruh (negative) terhadap niat individu untuk melakukan korupsi dan tata kelola berpengaruh (negative) terhadap niat individu untuk melakukan korupsi. Dr. Achmad Sanusi, MSPA.,CfrA juga menambahkan bahwa korupsi adalah inti dari Good Governance. Tingginya tingkat korupsi di Indonesia mengharuskan pemerintah melakukan pembenahan pengelolaan keuangan melalui sistem pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara serta Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik. (ris)