STANDARD OPERATING PROCEDURE
(SOP) SUB BAGIAN PROGRAM, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
SOP Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar; SOP Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar; SOP Penyusunan Laporan Kinerja Insta nsi P eme rintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar; SOP Penyusunan Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar; SOP Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar; SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA dan RKA-P) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar; SOP Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS dan PPAS-P) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar; SOP Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar; SOP Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar;
LAMPIRAN Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Nomor : 440/DINKES/SET-3/2017/ Tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
:
440/DINKES/SET-3/2017/
……Oktober 2017
:
1 Januari
2017
KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
dr. MUHAMMAD HARIS NIP. 19670721 199803 1 003
Sub Bagian Penyusunan Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dasar Hukum
Nama SOP
Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Kualifikasi Pelaksana
Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Renstra OPD 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program dan kegiatan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. OPD untuk periode 5 tahun kedepan 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan
SOP Pelaksanaan rapat
Dokumen RPJMD
SOP Alur Surat Masuk dan Keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Renstra OPD akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam Rumusan Program, kegiatan dan target untuk periode lima tahun kedepan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD untuk periode 5 (lima) tahun kedepan. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renstra OPD ini tidak akan berjalan lancar.
Prosedur Penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Pelaksana No
Kegiatan
Sekretaris
Kasubag Program, Informasi dan Humas
Kabid
Mutu baku Kadis
Arsiparis
Kelengkapan
Waktu
Output
1.
Memerintahkan penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kab. Kampar
Disposisi surat
5 menit
Disposisi surat
2
Membuat format pengumpulan data dan informasi rencana strategi lima tahunan dari masing- masing bidang dan sekretariat
Format penyusunan Dokumen Renstra OPD
1 jam
Format penyusunan Dokumen Renstra OPD
3
Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi renstra lima tahunan kepada masingmasing bidang dan sekretariat
Format penyusunan Dokumen Renstra OPD
15 menit
Format penyusunan Dokumen Renstra OPD
4
Mengundang Kadis dan Pejabat Esselon III untuk rapat pembahasan renstra lima tahunan
Undangan rapat
10 menit
Undangan rapat
Ket SOP alur surat masuk dan surat keluar
5
Melaksanakan Rapat pembahasan rencana strategi lima tahunan
Draft Renstra OPD
2 jam
Draft Renstra SKPA
6
Menghimpun format data dan informasi renstra lima tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat
Draft Renstra OPD
2 jam
Draft Renstra OPD
7
Menganalisis data dan informasi renstra yang telah terkumpul
Draft Renstra OPD
1 hari
Draft Renstra OPD
8.
Membuat konsep rencana strategi lima tahunan
Draft Renstra OPD
1 hari
Draft Renstra OPD
9.
Mengoreksi konsep dokumen rencana strategi lima tahunan
Draft Renstra OPD
1 jam
Dokumen Renstra OPD
10.
Menyampaikan dokumen rencana strategi lima tahunan kepada Kadis untuk memintakan persetujuan
Dokumen Renstra OPD
10 menit
Dokumen Renstra OPD
11
Penandatanganan dokumen rencana strategi lima tahunan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Dokumen Renstra OPD
5 menit
12.
Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar
10 menit
Disposisi persetujuan dokumen Renstra Surat Pengantar
13
Penggandaan dokumen rencana strategi lima tahunan
Dokumen Renstra OPD
30 menit
Dokumen Renstra OPD
SOP pengadaan barang dan jasa
14.
Pengiriman dokumen rencana strategi lima tahunan OPD ke BAPPEDA dan pengarsipan
Dokumen Laporan Tahunan OPD
10 menit
Dokumen Renstra OPD
SOP pengarsipan
Tidak Ya
SOP Pelaksanaan rapat SOP pencarian data dan informasi
SOP alur surat masuk dan keluar
LAMPIRAN Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Nomor : 440/DINKES/SET-3/2017/ Tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
: :
440/DINKES/SET-3/2017/ ……Oktober 2017
……Oktober 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
dr. MUHAMMAD HARIS NIP.19670721 199803 1 003
Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dasar Hukum 1. 2. 3. 4.
5. 6.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
Nama SOP
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) 2. Memiliki kemampuan dalam menyusun program dan kegiatan OPD
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar
Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
SOP Pencarian Data dan Informasi
Format penyusunan Renja
SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Pelaksanaan rapat SOP Pengarsipan Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar akan dijadikan sebagai pedoman
Rumusan rencana program dan kegiatan untuk periode satu tahun
dan acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi OPD untuk periode satu tahun, Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Renja OPD ini tidak akan berjalan lancar
Prosedur Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Pelaksana No
Kegiatan
Sekretaris
Kasubag Program, Informasi dan Humas
Kabid
Mutu Baku Kadis
Arsiparis
Kelengkapan
Waktu
Output
1.
Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
Disposisi surat
5 menit
Disposisi surat
2
Membuat format pengumpulan data dan informasi rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat
1 jam
3
Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi rencana kerja tahunan kepada masingmasing bidang dan sekretariat
Format penyusunan Dokumen Renja Format penyusunan Dokumen Renja
15 menit
Format penyusunan Dokumen Renja Draft Renja OPD
4
Mengundang Kadis dan Pejabat Esselon III untuk rapat pembahasan rencana kerja
Undangan rapat
10 menit
Undangan rapat
Ket SOP alur surat masuk dan surat keluar
5
Melaksanakan rapat pembahasan rencana kerja tahunan
Draft Renja
2 jam
Draft Renja
6
Menghimpun format data dan informasi rencana kerja tahunan dari masing-masing bidang dan sekretariat
Draft Renja
2 jam
Draft Renja
7
Menganalisis data dan informasi renja yang telah terkumpul
Draft Renja
1 hari
Draft Renja
SOP penetapan kinerja
8.
Membuat konsep rencana kerja (Renja) tahunan
Draft Renja
1 hari
Draft Renja
SOP penetapan kinerja
9.
Mengoreksi konsep Dokumen rencana kerja (Renja) tahunan
Draft Renja
1 jam
Dokumen Renja
10.
Menyampaikan Dokumen rencana kerja tahunan kepada Kadis untuk memintakan persetujuan
Dokumen Renja
10 menit
Dokumen Renja
11.
Penandatanganan dokumen rencana kerja tahunan OPD oleh Kepala Dinas Kesehatan
Dokumen Renja
5 menit
Disposisi persetujuan dokumen Renja
12.
Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar
10 menit
Surat Pengantar
SOP alur surat masuk dan keluar
13
Penggandaan dokumen rencana kerja (Renja) tahunan
Dokumen Renja
30 menit
Dokumen Renja
SOP pengadaan barang dan jasa
14.
Pengiriman dokumen rencana kerja tahunan OPD ke BAPPEDA dan pengarsipan
Dokumen Renja
10 menit
Dokumen Renja
SOP Pengarsipan
Tidak Ya
SOP pelaksanaan rapat SOP pencarian data dan informasi
LAMPIRAN Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Nomor : 440/DINKES/SET-3/2017/ Tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
Nomor SOP
:
440/DINKES/SET-3/2017/
Tanggal Pembuatan
:
……Oktober 2017
Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
:
: ……Oktober 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
dr. MUHAMMAD HARIS NIP. 19670721 199803 1 003 Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dasar Hukum
Nama SOP
Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS dan PPAS-P) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun PPAS OPD 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Memiliki kemampuan untuk menyusun anggaran OPD untuk periode 1 tahun 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan anggaran Pembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapn, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur Surat Masuk dan Keluar
Surat permintaan PPAS
SOP Pengadaan barang dan jasa SOP
DPA, RKA
Pencarian Data dan Informasi SOP Pelaksanaan rapat SOP Penetapan kinerja SOP Pengarsipan Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
PPAS ini akan dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan program, Program, kegiatan dan jumlah anggaran kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan PPAS ini tidak akan berjalan lancar. Prosedur Penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Pelaksana No
Kegiatan
Sekre- Kasubag Program, Informasi dan taris Humas
Kabid
Mutu Baku Kadis
Arsiparis
Kelengkapan
Waktu
Output
1.
Memerintahkan penyusunan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
Disposisi surat
5 menit
Disposisi surat
2
Membuat format pengumpulan data dan informasi tentang PPAS dari masing-masing bidang dan sekretariat
Format penyusunan PPAS
30 menit
Format penyusunan PPAS
3
Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi tentang PPAS kepada masing-masing bidang dan secretariat
Format penyusunan PPAS bidang dan sekretariat
15 menit
4
Mengundang Kadis dan Pejabat Esselon III untuk rapat pembahasan PPAS
Undangan rapat
30 menit
Draft usulan PPAS dari masingmasing bidang dan Undangan rapat sekretariat
Ket SOP alur surat masuk dan surat keluar
5
Melaksanakan rapat pembahasan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
Draft usulan PPAS
2 jam
Draft usulan PPAS
6
Menghimpun format data dan informasi tentang PPAS dari masing-masing bidang dan secretariat
1 jam
7.
Membuat konsep Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
Draft usulan PPAS dari masingmasing bidang dan sekretariat Draft usulan PPAS
Draft usulan PPAS dari masingmasing bidang dan Dokumen PPAS sekretariat
8.
Mengoreksi konsep Dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
Dokumen PPAS
1 jam
Dokumen PPAS
1 jam
Tidak
SOP pencarian data dan informasi
SOP penetapan kinerja
Ya
9.
Menyampaikan Dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) kepada Kadis untuk memintakan persetujuan
Dokumen PPAS
10 menit
Dokumen PPAS
10.
Penandatanganan dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) oleh Kepala Dinas Kesehatan
Dokumen PPAS
5 menit
Dokumen PPAS
11.
Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar
10 menit
Surat Pengantar
SOP alur surat masuk dan keluar
12
Penggandaan Dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS)
Dokumen PPAS
30 menit
Dokumen PPAS
SOP pengadaan barang dan jasa
13.
Pengiriman dokumen Prioritas Pagu Anggaran Sementara (PPAS) ke BAPPEDA dan pengarsipan
Dokumen PPAS
10 menit
Dokumen PPAS
SOP pengarsipan
LAMPIRAN Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Nomor : 440/DINKES/SET-3/2017/ Tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Program, Informasi, dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
Nomor SOP
:
Tanggal Pembuatan
:
Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
:
440/DINKES/SET-3/2017/ ……Oktober 2017
: ……Oktober 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR dr. MUHAMMAD HARIS NIP.19670721 199803 1 003
Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008. 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapn, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Nama SOP
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA dan RKA-P) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Kualifikasi Pelaksana
Memiliki kewenangan dalam membuat dan menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Rencana Kerja Anggaran Perubahan OPD Memiliki kemampuan untuk menyusun dan merencanakan program, kegiatan dan anggaran OPD untuk periode 1 tahun anggaran.
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan
SOP Pelaksanaan rapat SOP Alur Surat Masuk dan Keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Penetapan kinerja SOP Pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan
Dokumen Renstra Program, kegiatan dan anggaran
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
RKA Dinas Kesehatan akan dijadikan sebagai dokumen perencanaan dan Rumusan Program, kegiatan dan anggaran untuk periode 1 tahun anggaran penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan Rencana APBD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan RKA OPD ini tidak akan berjalan lancar. Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Pelaksana No
Kegiatan
Sekretaris
Kasubag Program, Informasi dan Humas
Kabid
Mutu baku Kadis
Arsiparis
Ket Kelengkapan
Waktu
Output
1.
Memerintahkan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Disposisi surat
30 menit
Disposisi surat
2
Membuat format pengumpulan data dan informasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masingmasing bidang dan sekretariat
Format penyusunan RKA OPD
30 menit
Format penyusunan RKA OPD
3
Menyampaikan format pengumpul- an data dan informasi rencana kerja anggaran kepada masingmasing bidang dan secretariat
Format penyusunan RKA OPD
15 menit
4
Mengundang Kadis dan Pejabat Esselon III OPD untuk rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Undangan rapat
30 menit
Draft usulan RKA dari masingmasing bidang Undangan rapat dan sekretariat
SOP alur surat masuk dan surat keluar
5
Melaksanakan rapat pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Draft usulan RKA 2 jam
6
Menghimpun format data dan informasi Rencana Kerja Anggaran (RKA) dari masingmasing bidang dan sekretariat
7.
Membuat konsep Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Draft usulan 1 jam RKA dari masing-masing bidang dan sekretariat Draft usulan RKA 1 jam
8.
Mengoreksi konsep Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Tidak
Dokumen RKA
1 jam
Ya
Draft usulan SOP RKA pelaksanaan rapat Draft SOP pencarian usulan data dan RKA dari informasi masingmasing bidang Draft usulan SOP penetapan RKA dan kinerja secretariat Dokumen RKA
9.
Menyampaikan Dokumen Rencana Kerja Anggaran kepada Kadis untuk memintakan persetujuan
Dokumen RKA
10 menit
Dokumen RKA
10.
Penandatanganan dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) oleh Kepala Dinas Kesehatan
Dokumen RKA
5 menit
Dokumen RKA
11.
Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar
10 menit
Surat Pengantar
SOP alur surat masuk dan keluar
12
Penggandaan Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA)
Dokumen RKA
30 menit
Dokumen RKA
SOP pengadaan barang dan jasa
13.
Pengiriman dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) ke BAPPEDA dan pengarsipan
Dokumen Laporan Tahunan
10 menit
Dokumen RKA
SOP pengarsipan
LAMPIRAN Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Nomor : 440/DINKES/SET-3/2017/ Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Sub Bagian Program, Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
Nomor SOP
:
440/DINKES/SET-3/2017
Tanggal Pembuatan
:
1 MARET 2017
Tanggal Revisi
:
Tanggal Efektif
:
Disahkan Oleh
1 MARET 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAMPAR
DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR dr. MUHAMMAD HARIS NIP. 19670721 199803 1 003
Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. 3. Peraturan MenPAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 4. Peraturan Bupati Kampar Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Nama SOP
Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Kualifikasi Pelaksana
1. Memiliki kewenangan dalam penyusunan Perjanjian kinerja OPD 2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun Perjanjian kinerja OPD
Keterkaitan 1. SOP Rapat Internal 2. SOP Pengumpulan Data
Peralatan/Perlengkapan 1. Renstra 2. Renja 3. Format Perjanjian Kinerja 4. Perangkat Komputer
Peringatan 1. Jika tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses Perjanjian kinerja ini tidak akan berjalan lancar.
Pencatatan dan Pendataan 1. Rumusan rencana program dan kegiatan dan anggaran untuk periode satu tahun anggaran
Prosedur Penyusunan Perjanjian Kinerja (PENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar PELAKSANA NO
1. 2.
URAIAN PROSEDUR
Memerintahkan penyusunan Perjanjian Kinerja
4.
MUL AI
Membuat format pengumpulan data dan informasi Perjanjian
3.
Sekretaris
Kinerja
dari
masing-masing
bidang
Kasubag Program Informasi dan Humas
Staf/Jabatan Fungsional Umum
MUTU BUKU Kadis
Kelengkapan dan Peralatan
Waktu
Disposisi surat
10 Menit 2 Jam
Format Perjanjian
sekretariat
kinerja
kinerja
Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi
Format
Perjanjian Kinerja kepada masing-masing bidang dan
Perjanjian
Perjanjian
sekretariat
kinerja
kinerja
Mengundang Pejabat Eselon II dan Eselon III untuk rapat
Undangan rapat
1 Jam
30 Menit
Melaksanakan Rapat pembahasan Perjanjian Kinerja
Draft usulan
Undangan rapat
Draft Perjanjian
2 Jam
Kinerja 6.
Disposisi
Perjanjian
pembahasan Perjanjian Kinerja 5.
Output
surat Format
dan
Keterangan
Menghimpun format data dan informasi Perjanjian Kinerja
Draft Perjanjian
dari masing-masing bidang dan sekretariat
kinerja
3 Jam
Draft
SOP
Perjanjian
pelaksanaan
kinerja
rapat
Draft
SOP
Perjanjian
Pengumpulan
kinerja
Data
PELAKSANA NO
URAIAN PROSEDUR
7.
Kasubag Program Informasi dan Humas
Staf/Jabatan Fungsional Umum
MUTU BUKU Kelengkapan dan Peralatan
Waktu
Menganalisis data dan informasi Perjanjian Kinerja yang
Draft Perjanjian
4 Hari
telah terkumpul
kinerja
Sekretaris
Kadis
Keterangan Output Draft Perjanjian kinerja
8.
Membuat Konsep Perjanjian Kinerja
Draft Perjanjian
2 Hari
Kinerja
Dokumen Perjanjian kinerja
9.
10.
11.
Mengoreksi Konsep Dokumen Perjanjian Kinerja
Dokumen
1 Hari
Dokumen
Perjanjian
Perjanjian
kinerja
kinerja
Menyampaikan Dokumen Perjanjian Kinerja kepada Kadis
Dokumen
untuk memintakan persetujuan
Perjanjian
Perjanjian
Kinerja
kinerja
Penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja oleh Kadis
Konsep surat
kemudian diteruskan ke Kasubbag Program, Informasi
pengantar
1 Jam
10 Menit
Dokumen
Surat pengantar
dan Humas 12
13.
Membuat surat pengantar pengiriman sekaligus
Dokumen
penomoran surat, kemudian diserahakan ke staf untuk
Perjanjian
Perjanjian
dikirimkan ke alamat yang dituju
kinerja
kinerja
Mengantar surat, Menggandakan dan mengarsipkan
Dokumen
Dokumen Perjanjian Kinerja SELESAI
15 Menit
1 Jam
Dokumen
Dokumen
Perjanjian
Perjanjian
kinerja
kinerja
LAMPIRAN I Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Nomor : 440/DINKES/SET-3/2017/ Tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
440/DINKES/SET-3/2017/ ………………..2017 ………………..2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
dr. MUHAMMAD HARIS NIP. 19670721 199803 1 003
Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Nama SOP
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Kualifikasi Pelaksana
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Memiliki kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja OPD
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Penetapan Kinerja SOP pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan
Renstra OPD Format Dokumen Penyusunan LKJIP Format Penetapan Kinerja Pengukuran Kinerja Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
LKJIP sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kinerja OPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan LKJIP ini tidak akan berjalan lancar.
Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja
Prosedur Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Pelaksana No
Kegiatan
Sekretaris
Kasubag Program Arsi-paris Informasi dan Humas
Mutu baku Kadis
Kelengkapan
Waktu
Out put
Ket
1.
Memerintahkan penyusunan LKJIP
Disposisi Surat
5 menit
Disposisi surat
2
Membuat format pengumpulan data dan informasi kinerja dari masing-masing bidang dan sekretariat Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi kinerja kepada masing-masing bidang dan secretariat
Format penyusunan LKJIP
1 jam
Format penyusunan LKJIP
Format penyusunan LKJIP
30 menit
Format penyusunan LKJIP
Menghimpun format data dan informasi kinerja dari masingmasing bidang dan sekretariat
Format penyusunan LKJIP
1 jam
Format SOP pencarian data penyusunan dan informasi LKJIP
3
4
SOP alur surat masuk dan surat keluar
5
6.
Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi kinerja yang telah terkumpul Membuat dokumen LKJIP
7.
Mengoreksi Dokumen LKJIP
Format penyusunan LKJIP
5 menit
Draft LKJIP
SOP penetapan kinerja
Draft LKJIP
1 hari
Dokumen LKJIP
SOP penetapan kinerja
Dokumen LKJIP
2 jam
Dokumen LKJIP
Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja, dan realisasi keuangan Konsep LKJIP
Tidak
8.
Menyampaikan Dokumen LKJIP kepada Kadis untuk memintakan persetujuan
Dokumen LKJIP
3 jam
Dokumen LKJIP
9.
Penandatanganan dokumen LKJIP oleh Kepala Dinas
Dokumen LKJIP
5 menit
Dokumen LKJIP
10. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat 11 Penggandaan Dokumen LKJIP
Konsep surat pengantar
10 menit
Disposisi persetujuan dokumen LKJIP Surat LAKIP Pengantar
Dokumen LKJIP
30 menit
Dokumen LKJIP
12. Pengiriman dokumen LKJIP ke Biro Organisasi Setda Kabupaten Kampar.
Dokumen LKJIP
10 menit
Dokumen LKJIP
SOP pengadaan barang dan jasa SOP pengarsipan
SOP alur surat masuk dan keluar
LAMPIRAN II Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Nomor : 440/DINKES/SET-3/2017/ Tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
440/DINKES/SET-3/2017/ ………………. 2017 ………………..2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
dr. MUHAMMAD HARIS NIP. 19670721 199803 1 003
Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dasar Hukum
Nama SOP
Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Kualifikasi Pelaksana
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Laporan Tahunan OPD
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Memiliki kemampuan untuk menyusun dan menganalisa data Kegiatan OPD
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP pengadaan barang dan jasa SOP Pengarsipan
Renstra OPD Format penyusunan Laporan Tahunan Pelaksanaan Kegiatan Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Laporan Tahunan sebagai dokumen pertanggungjawaban atas kegiatan OPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Laporan Tahunan ini tidak akan berjalan lancar.
Indikator capaian kegiatan, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja
Prosedur Penyusunan Laporan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Pelaksana No
Kegiatan
Sekretaris
Kasubag Program Informasi dan Humas
Mutu baku Arsiparis
Kadis
Kelengkapan
Waktu
Out put
1.
Memerintahkan penyusunan Laporan Tahunan
Disposisi Surat
5 menit
Disposisi surat
2
Membuat format pengumpulan data dan informasi pencapaian kegiatan dari masing-masing bidang dan sekretariat
Format penyusunan Laporan Tahunan
1 jam
Format penyusunan Laporan Tahunan
3
Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi capaian kegiatan kepada masingmasing bidang dan sekretariat
Format penyusunan Laporan Tahunan
30 menit
Format penyusunan Laporan Tahunan
4
Menghimpun format data dan informasi pencapaian kegiatan dari masing- masing bidang dan sekretariat
Format penyusunan Laporan Tahunan
1 jam
Format penyusunan Laporan Tahunan
Ket SOP alur surat masuk dan surat keluar
SOP pencarian data dan informasi
5
Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi capaian program yang telah terkumpul
Format penyusunan Laporan Tahunan
5 menit
Draft Laporan Tahunan
SOP penetapan kinerja
6.
Membuat dokumen Laporan Tahunan
Draft Laporan Tahunan
1 hari
Dokumen Laporan Tahunan
SOP penetapan kinerja Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja, dan realisasi keuangan Konsep Laporan Tahunan
Tidak
7.
Mengoreksi Dokumen Laporan Tahunan
Dokumen Laporan Tahunan
2 jam
Dokumen Laporan Tahunan
8.
Menyampaikan Dokumen Laporan Tahunan kepada Kadis untuk memintakan persetujuan
Dokumen Laporan Tahunan
3 jam
Dokumen Laporan Tahunan
9.
Penandatanganan dokumen Laporan Tahunan oleh Kepala Dinas
Dokumen Laporan Tahunan
5 menit
10. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat 11 Penggandaan Dokumen Laporan Tahunan
Konsep surat pengantar
10 menit
Disposisi persetujuan dokumen Laporan Tahunan Surat Pengantar
Dokumen Laporan Tahunan
30 menit
Dokumen Laporan Tahunan
12. Pengiriman dokumen Laporan Tahunan ke Biro Organisasi Setda Kabupaten Kampar.
Dokumen Laporan Tahunan
10 menit
Dokumen Laporan Tahunan
Dokumen Laporan Tahunan SOP alur surat masuk dan keluar SOP pengadaan barang dan jasa SOP pengarsipan
LAMPIRAN III Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Nomor : 440/DINKES/SET-3/2017/ Tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
440/DINKES/SET-3/2017/ ………………. 2017 ………………..2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
dr. MUHAMMAD HARIS NIP. 19670721 199803 1 003
Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dasar Hukum 1. Undang-Undang R I Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Undang-Undang R I Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 92 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Data dalam Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi 5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 837/menkes/VII/2007 tentang Pengembangan Siknas Online Sistem Informasi Kesehatan Nasional.
Nama SOP
Penyusunan Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Kualifikasi Pelaksana
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Profil Kesehatan OPD Memiliki kemampuan untuk menyusun dan menganalisa data Profil KesehatanOPD
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Pengarsipan
Renstra OPD Pelaksanaan Kegiatan Format Pengukuran Kinerja Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Profil Kesehatan sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kegiatan OPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Profil Kesehatan ini tidak akan berjalan lancar.
Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja
Prosedur Penyusunan Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Pelaksana No
Kegiatan
Sekretaris
Kasubag Program Informasi dan Humas
Mutu baku Arsiparis
Kadis
Kelengkapan
Waktu 5 menit
Out put Disposisi surat
Ket
1.
Memerintahkan penyusunan Profil Kesehatan.
Disposisi Surat
SOP alur surat masuk dan surat keluar
2
Membuat format pengumpulan data dan informasi Profil Kesehatan dari masing-masing bidang dan sekretariat
Format 1 jam penyusunan Profil Kesehatan
Format penyusunan Profil Kesehatan
3
Menyampaikan format pengumpulan data dan Informasi Profil Kesehatan kepada masing-masing bidang dan sekretariat
Format 30 menit penyusunan Profil Kesehatan
Format penyusunan Profil Kesehatan
4
Menghimpun format data dan informasi Profil Kesehatan dari masing- masing bidang dan sekretariat
Format 1 jam penyusunan Profil Kesehatan
Format SOP pencarian penyusunan data dan Profil Kesehatan informasi
5
Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi Profil Kesehatan yang telah terkumpul
Format 5 menit penyusunan Profil Kesehatan
Draft Profil Kesehatan
SOP program kegiatan
6.
Membuat dokumen Profil Kesehatan
Draft Profil Kesehatan
1 hari
Dokumen Profil Kesehatan
7.
Mengoreksi Dokumen Profil Kesehatan
Dokumen Profil Kesehatan
2 jam
Dokumen Profil Kesehatan
8.
Menyampaikan Dokumen Profil Kesehatan kepada Kadis untuk memintakan persetujuan
Dokumen Profil Kesehatan
3 jam
Dokumen Profil Kesehatan
SOP penetapan kinerja Hasil analisis dan evaluasi capaian kinerja, dan realisasi keuangan Konsep Profil Kesehatan
9.
Penandatanganan dokumen Profil Kesehatan oleh Kepala Dinas
Dokumen Profil Kesehatan
5 menit
Disposisi persetujuan dokumen Profil Kesehatan
Dokumen Profil Kesehatan
10. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat
Konsep surat pengantar
10 menit
Surat Pengantar
11
Dokumen Profil Kesehatan
30 menit
Dokumen Profil Kesehatan
Dokumen Profil Kesehatan
10 menit
Dokumen Profil Kesehatan
SOP alur surat masuk dan keluar SOP pengadaan barang dan SOP pengarsipan jasa
Penggandaan Dokumen Profil Kesehatan
12. Pengiriman dokumen Profil Kesehatan ke Biro Organisasi Setda Kabupaten Kampar.
Tidak
LAMPIRAN IV Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Nomor : 440/DINKES/SET-3/2017/ Tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
440/DINKES/SET-3/2017/ ………………. 2017 ………………. 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
dr. MUHAMMAD HARIS NIP. 19670721 199803 1 003
Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dasar Hukum 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten / Kota 8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
Nama SOP
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Kualifikasi Pelaksana
Memiliki kewenangan dalam penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) OPD Memiliki kemampuan untuk menyusun dan menganalisa data Standar Pelayanan Minimal (SPM) OPD
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan
SOP Alur surat masuk dan surat keluar SOP Pencarian Data dan Informasi SOP Profil Kesehatan SOP Laporan Tahunan SOP Pengarsipan
Renstra OPD Format Pengukuran Kinerja Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Laporan SPM sebagai dokumen pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayaanan minimal yang telah diberikan oleh OPD. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka proses penyusunan Laporan SPM ini tidak akan berjalan lancar.
Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja
Prosedur Penyusunan Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Pelaksana No
Kegiatan
Sekretaris
Kasubag Program Informasi dan Humas
Mutu baku Arsiparis
Kadis
Kelengkapan
Waktu
Out put
1.
Memerintahkan penyusunan Laporan SPM.
Disposisi Surat
5 menit
Disposisi surat
2
Membuat format pengumpulan data dan informasi Laporan SPM dari masing-masing bidang dan sekretariat
Format penyusunan Laporan SPM
1 jam
Format penyusunan Laporan SPM
3
Menyampaikan format pengumpulan data dan informasi Laporan SPM kepada masingmasing bidang dan sekretariat
Format penyusunan Laporan SPM
30 menit
Format penyusunan Laporan SPM
4
Menghimpun format data dan informasi Laporan SPM dari masing- masing bidang dan sekretariat
Format penyusunan Laporan SPM
1 jam
Format penyusunan Laporan SPM
Ket SOP alur surat masuk dan surat keluar
SOP pencarian data dan informasi
5
Menganalisis dan mengevaluasi data dan informasi Laporan SPM yang telah terkumpul
Format penyusunan Laporan SPM
5 menit
Draft Laporan SPM
6.
Membuat dokumen Laporan SPM
Draft Laporan SPM
1 hari
Dokumen Laporan SOP SPM penetapan target SPM Dokumen Hasil analisis dan Laporan SPM evaluasi capaian kinerja, dan realisasi keuangan
Tidak
SOP penetapan target SPM
7.
Mengoreksi Dokumen Laporan SPM
Dokumen Laporan SPM
2 jam
8.
Menyampaikan Dokumen Laporan SPM kepada Kadis untuk memintakan persetujuan
Dokumen Laporan SPM
3 jam
Dokumen Laporan Konsep Laporan SPM SPM
9.
Penandatanganan dokumen Laporan SPM oleh Kepala Dinas
Dokumen Laporan SPM
5 menit
Disposisi persetujuan dokumen Laporan SPM
10. Pembuatan surat pengantar pengiriman sekaligus penomoran surat 11 Penggandaan Dokumen Laporan SPM
Konsep surat pengantar
10 menit
Surat Pengantar
Dokumen Laporan SPM
30 menit
12. Pengiriman dokumen Laporan SPM ke Biro Organisasi Setda Kabupaten Kampar.
Dokumen Laporan SPM
10 menit
Dokumen Laporan SPM
SOP alur surat masuk dan keluar Dokumen Laporan SOP SPM pengadaan barang dan jasa Dokumen Laporan SOP pengarsipan SPM
LAMPIRAN V Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Nomor : 440/DINKES/SET-3/2017/ Tentang Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh
440/DINKES/SET-3/2017/ ………………..2017 ………………. 2017 KEPALA DINAS KESEHATAN KAB. KAMPAR
dr. MUHAMMAD HARIS NIP. 19670721 199803 1 003
Sub Bagian Program Informasi dan Hubungan Masyarakat Dasar Hukum
Nama SOP
Pertemuan Evaluasi Pelaksanaan Program Puskesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Kualifikasi Pelaksana
Memiliki kewenangan dalam mengevaluasi pelaksanaan program puskesmas. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Memiliki kemampuan dalam mengevaluasi pelaksanaan program puskesmas kinerja Pembangunan Nasional. OPD 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
Keterkaitan
Peralatan / Perlengkapan
SOP Pencarian Data dan Informasi
Renstra OPD Data dan Informasi Capaian Kinerja OPD Laporan Realisasi Keuangan
Peringatan
Pencatatan dan Pendataan
Evaluasi pelaksanaan program puskesmas sebagai prosedur penilaian pelaksanaan kegiatan program dan hasil kegiatan secara menyeluruh, apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka evaluasi tidak akan berjalan dengan lancar di Dinas Kesehatan Kab. Kampar
Indikator kinerja, target, realisasi, dan persentase capaian kinerja
Prosedur Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar Pelaksana No
Kegiatan
Sekretaris
Kasubag Program Arsi-paris Informasi dan Humas
Mutu baku Kadis
Kelengkapan
Waktu
Out put
1.
Memerintahkan evaluasi pelaksanaan program puskesmas.
Disposisi Surat
5 menit
Disposisi surat
2
Menetapkan tujuan evaluasi program
Format tujuan evaluasi
1 jam
Format tujuan evaluasi
3
Menetapkan indikator yang di evaluasi
Format indikator evaluasi
30 menit
Format indikator evaluasi
4
Menentukan metode evaluasi
Format metode evaluasi
1 jam
Format metode evaluasi
Ket SOP alur surat masuk dan surat keluar
SOP pencarian data dan informasi
5
Menyusun instrument evaluasi program puskesmas
Format penyusunan Instrument evaluasi
5 menit
Draft instrument evaluasi
6.
Melaksanakan evaluasi program puskesmas
Draft evaluasi program
2 hari
7.
Bersama pengelola program dinkes melakukan analisis hasil evaluasi program puskesmas
Dokumen analisis hasil evaluasi
2 jam
Dokumen evaluasi program Dokumen Hasil analisis analisis evaluasi program hasil evalusi puskesmas
8.
Mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan evaluasi program puskesmas
Identifikasi masalah
3 jam
Identifikasi masalah
9.
Mengidentifikasi area dan peluang perbaikan
Solusi perbaikan dalam pencapaian program puskesmas
1 jam
10. Menyusun laporan hasil evaluasi program puskesmas
Laporan hasil evaluasi
2 jam
Solusi perbaikan dalam pencapaian program Laporan hasil evaluasi
11. Merencanakan perbaikan pada program yang pencapaiannya belum maksimal
Perbaikan pencapaian program
30 menit
Tidak
Perbaikan pencapaian
SOP penetapan kinerja
Hasil analisis masalah dalam pencapaian program puskesmas
SOP pengarsipan