Anggaran Berbasis Kinerja Arsyad

ANGGARAN BERBASIS KINERJA

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

DASAR HUKUM Anggaran berbasis kinerja disusun dengan dasar hukum : 1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Sistem Pemerintahan Daerah 3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah,Pusat dan Daerah 4. PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 5. Permendagri 13 than 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

DEFENISI ANGGARAN BERBASIS KINERJA Penganggaran

merupakan metode bagi pengambil Keputusan untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

KINERJA adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah Dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur, Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap biaya yang dituangkan dalam kegiatankegiatandengan manfaat yang dihasilkan. Manfaat tersebut dideskripsikan pada seperangkat tujuan dan sasaran yang dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja.

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

Sambungan…… Program adalah Penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur. Kegiatan adalah bagian dyang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada skpd sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur. MAsukan adalah sumber daya yang digunakan untuk pemerintah.

memberikan pelayanan

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kegiatan.

HASIL adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatankegiatan dalam satu program.

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

RENSTRA

RENJA

ABK

PS

PS URUSAN WAJIB SPM

ASB

URUSAN PILIHAN

TOLOK UKUR

Catatan : ASB = Analisis Standar Biaya SPM = Standar Pelayanan Minimal PS = Public Service

SKEMA KETERKAITAN ANTARA ASB, RENSTRA DAN URUSAN PEMERINTAH

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

PR INS IP- PR INS IP ANGG ARAN KINE RJA PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 RKPD KUA PPAS

PROGRAM

HASIL

PENILAIAN KINERJA

KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 DST…………

PENYUSUNAN ANGGARAN

KELUARAN

MASUKAN

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

HUBU NGAN P ROGRA M DAN KEG IAT AN DEN GAN TO LOK U KUR KIN ERJ A POLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 RPJM RKPD

SASARAN 5 TAHUN

OUTCOME / HASIL 1. Prosentase (%) 2. Rasio 3. Kuantitas, Jumlah

RKPD RENJA KUA/PPA SASARAN 1 TAHUN OUTCOME / HASIL • Prosentas e (%)

PROGRAM

• Rasio

• Kegiatan 1

• Kuantitas, Jumlah

• Kegiatan 2 • Dst……..

KELUARAN • Kuantitas • Jumlah IR. HASMIRIZAL LUBIS,

PE NE RAPAN PE NY USUNAN ANG GARAN K INE RJA POLA PIKIR YANG DIKEMBANGKAN DALAM PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006

• Mempertimbangkan Tingkat Kesulitan Dalam Pelaksanaan Kepmendagri No 29 Tahun 2002 • Penyederhanaan Format Dan Cara Pengisian RASK (RKA-SKPD) • Penyederhanaan Tolok Ukur Kinerja • Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja Dengan Program dan Kegiatan • Penjelasan Hubungan Yang Lebih Rinci antara Tolok Ukur Kinerja Program dan Kegiatan

PRASYARAT DALAM PENERAPAN ANGGARAN KINERJA

DATA YANG RELIABLE DAN VALID

TOLOK UKUR KINERJA YANG BENAR

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN BERBASIS KINERJA

1. Transparansi dan akuntabilitas anggaran 2. Disiplin Anggaran 3. Keadilan Anggaran 4. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran 5. Disusun dengan pendekatan kinerja

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pengertian SPM merupakan

standar minimal pelayanan publik yang harus disediakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Adanya SPM akan menjamin minimal pelayanan yang berhak diperoleh masyarakat dari pemerintah. Dengan adanya SPM maka akan terjamin kuantitas dan atau kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang dapat dinikmati oleh masyarakat, sehingga diharapkan akan terjadi pemerataan pelayanan publik dan menghindari kesenjangan pelayanan antar daerah.

Manfaat SPM : 1. Memberikan jaminan bahwa masyarakat akan menerima suatu pelayanan publik dari pemerintah daerah sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, 2. Dengan ditetapkannya SPM akan dapat ditentukan jumlah anggaran yang dibutuhkan untuk menyediakan suatu pelayanan publik, 3. Menjadi dasar dalam menentukan anggaran berbasis kinerja, 4. Sebagai alat ukur bagi kepala daerah dalam melakukan penilaian kinerja yang telah dilaksanakan oleh unit kerja penyedia suatu pelayanan, 5. Menjadi dasar bagi pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh institusi pengawasan.

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

PROSES PENYUSUNAN RANCANGAN APBD RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KEBIJAKAN UMUM APBD

PRIORITAS DAN PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD RANCANGAN PERDA APBD

PERDA APBD

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

BEBERAPA INDIKATOR KINERJA 1. Masukan Masukan merupakan sumber daya yang digunakan untuk memberikan pelayanan pemerintah. Indikator masukan meliputi biaya personil, biaya operasional, biaya modal, dan lain-lain yang secara total dituangkan dalam belanja Pegawai, Barang Jasa dan Modal Contoh : - Rupiah yang dibelanjakan untuk peralatan - Jumlah jam kerja pegawai yang dibebankan; - Biaya-biaya fasilitas; - Ongkos sewa; - Jumlah waktu kerja pegawai.

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

BEBERAPA INDIKATOR KINERJA 2. Output Produk dari suatu aktivitas/kegiatan yang dihasilkan satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan disebut keluaran (out put). Indikator keluaran dapat menjadi landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila target kinerjanya (tolok ukur) dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Karenanya, indikator keluaran harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit organisasi yang bersangkutan. Indikator keluaran (ouput) digunakan untuk memonitor seberapa banyak yang dapat dihasilkan atau disediakan. Indikator tersebut diidentifikasikan dengan banyaknya satuan hasil, produk-produk, Contoh : - Jumlah izin yang dikeluarkan; - Jumlah panjang jalan yang diperbaiki; - Jumlah orang yang dilatih; - Jumlah kasus yang dikelola; - Jumlah dokumen yang diproses;

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

BEBERAPA INDIKATOR KINERJA 3. Hasil (Outcomes) Indikator ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran (output) suatu kegiatan. Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan pengukuran indikator output. Sebagai contoh penghitungan “jumlah bibit unggul” yang dihasilkan dari suatu kegiatan merupakan tolok ukur keluaran (output) namun penghitungan “besar produksi per ha” merupakan tolok ukur hasil (outcome). Ukuran hasil (outcome) digunakan untuk menentukan seberapa jauh tujuan dari setiap fungsi utama, yang dicapai dari output suatu aktivitas (produk atau jasa pelayanan), telah memenuhi keinginan masyarakat yang dituju.

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

PE RENCA NAA N PE MBA NG UN AN DAE RAH Perencanaan pembangunan oleh pemerintah daerah terdiri dari :

1) rencana pembangunan jangka panjang; 2) rencana pembangunan jangka menengah; 3) rencana pembangunan tahunan.

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

PENGERTIAN RPJP DAERAH Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi disingkat RPJP Daerah (Provinsi) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah (provinsi) untuk periode 20 tahun kedepan

• Acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk setiap jangka waktu 5 tahun. • Bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. • Penyusunan melalui pendekatan partisipatif yaitu melibatkan seluruh unsur stakeholder atau pelaku pembangunan. IR. HASMIRIZAL LUBIS,

LANDASAN HUKUM RPJP DAERAH

• UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, • UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, • UU No. 17 tahun 2007 tentang RPJP Nasional 20052025

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

HUBUNGAN RPJP DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA Pedoman

RENJA KL

Pedoman

Pedoman

RPJM dijabarkan NASIONAL diperhatikan

diacu

RENSTRA SKPD

Pedoman

RAPBN

APBN

Diserasikan melalui MUSRENBANG

dijabarkan

RKPD

Pedoman

Pedoman

PERENCANAAN

RENJA SKPD

KUA

Pedoman

PPAS

Pedoman

RKA SKPD

RAPBD

APBD

Pemerinta h Daerah

RPJM DAERAH

RKP

Pedoman

RPJP DAERAH

RINCIAN APBN

RKA KL

diacu

Pedoman

RPJP NASIONAL

Pedoman

Pemerintah Pusat

RENSTRA KL

PENJABARAN APBD/DPA SKPD

PENGANGGARAN

IR. HASMIRIZAL

VISI PEMBANGUNAN VISI ”Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

MISI PEMBANGUNAN 

Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Daerah termasuk Mendorong Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada Pertanian, Agroindustri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan lainnya dengan cara Investasi dalam dan Luar Negeri dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.



Mendorong Pengembangan Kualitas Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Terampil, Kreatif, Inovatif, Produktif dan memiliki Etos Kerja yang tInggi serta memiliki Semangat Berpartisipasi untuk Pembangunan Lingkungannya maupun Daerah secara Keseluruhan.



Meningkatkan Rasa Keadilan, Kesetaraan, Kebersamaan dan Rasa Persatuan dalam Masyarakat yang Perwujudannya dapat terlihat dari antara lain: Komposisi Pejabat di Pemda yang Menggambarkan Konfigurasi Kemajemukan Masyarakat Sumatera Utara yang Serasi. IR. HASMIRIZAL LUBIS,

TUJUAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2005-2025

Mewujudkan masyarakat Sumatera Utara yang produktif, mandiri, berdaya saing kuat, baik dalam bidang ekonomi maupun sosial, berkeadilan dibawah pemerintahan Propinsi Sumatera Utara yang demokratis, bersih dan jujur.

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

BAB I PENDAHULUAN

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2006 -2009 FUNGSI PEDOMAN DAN ACUAN BAGI INSTANSI DALAM MENYUSUN RENSTRA.

MAKSUD DAN TUJUAN MEMBERIKAN ARAH DAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PENGELOLAAN PEMBANGUNAN, DAN PENYAMPAIAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

VISI DAN MISI VISI DAN MISI PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA

VISI ”Terwujudnya Masyarakat Sumatera Utara yang Beriman, Maju, Mandiri, Mapan dan Berkeadilan didalam ke Bhinnekaan yang didukung oleh Tata Pemerintahan yang Baik”

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

MISI •

Meningkatkan Keimanan dan Ketaqwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, sebagai Sumber Moral dan Akhlak yang Baik untuk Menunjang Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara.

•

Meningkatkan Kualitas dan Sistem Pembinaan Aparatur Pemerintahan, mengurangi KKN, dalam rangka Menghilangkannya sama sekali untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik sebagai Landasan Pembangunan Masyarakat Madani.

•

Mendorong Penegakan Hukum yang Konsisten dan Meningkatkan Rasa Aman Masyarakat.

•

Membangun Prasarana dan Sarana Daerah untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi Daerah dengan tetap Memperhatikan Kesenjangan Wilayah melalui Kerjasama antar Daerah dan Kerjasama Pemda dengan Swasta dan Kerjasama Regional dan Internasional.

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

LANJUTAN 1……………………………………….



Membangun dan Mengembangkan Ekonomi Daerah termasuk Mendorong Ekonomi Kerakyatan yang bertumpu pada Pertanian, Agroindustri, Pariwisata, dan Sektor Unggulan lainnya dengan cara Investasi dalam dan Luar Negeri dengan Memanfaatkan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan.



Mendorong Pengembangan Kualitas Masyarakat dan Sumber Daya Manusia yang Cerdas, Terampil, Kreatif, Inovatif, Produktif dan memiliki Etos Kerja yang tInggi serta memiliki Semangat Berpartisipasi untuk Pembangunan Lingkungannya maupun Daerah secara Keseluruhan.



Meningkatkan Rasa Keadilan, Kesetaraan, Kebersamaan dan Rasa Persatuan dalam Masyarakat yang Perwujudannya dapat terlihat dari antara lain: Komposisi Pejabat di Pemda yang Menggambarkan Konfigurasi Kemajemukan Masyarakat Sumatera Utara yang Serasi.

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

Skema urutan RPJM Transisi Sumut 2006-2009 AGENDA NASIONAL

1. Menciptakan Indonesia aman dan damai

yang

2. Menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis 3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat VISI & MISI

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

AGENDA SUMUT •

Menciptakan Good Governance Dan Mendorong Penegakan Hukum

•

Pembinaan SDM Yang Berkualitas

•

Membina Masyarakat yang Harmonis Dengan Rasa Keadilan, Kesetaraan, Dan Rasa Persatuan

•

Membangun Ekonomi Pengentasan Kemiskinan

•

Membangun Prasarana Dan Sarana Daerah

Daerah

Termasuk

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

1. PROGRAM PRIORITAS PROVINSI 2. PELAKSANAAN PEMBANGUNAN LINTAS WILAYAH BAIK PROVINSI MAUPUN KAB/KOTA 3. PELAKSANAAN KEBIJAKAN NASIONAL YANG DITERJEMAHKAN DI DAERAH

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

1. PENINGKATAN PERCEPATAN INFRASTRUKTUR

PEMBANGUNAN

2. PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN

RKPD 2008

3. MEMPERBAIKI PERKONOMIAN DAERAH MELALUI REVITALISASI PERTANIAN, PERKEBUNAN, PETERNAKAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN, KEHUTANAN DAN PENINGKATAN AKSES MASYARAKAT TERHADAP SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN DAN AKSES SUMBER DAYA PRODUKTIF LAINNYA 4. MENDORONG PENINGKATAN STABILITAS POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN SERTA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2008

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

INFRASTRUKTUR Jalan

1. Rehab/pemel jln Nasional 1,957 Km dan Prov. 2,104 Km 2. Peningkt./Pemb. Jln Nasional 123 Km dan Prov. 362,68 Km 3. Pemb. Jln Tol Medan-Binjai sep. 16 Km 4. Pemb. Jln Tol Tj. Morawa-Kuala Namu-T. Tinggi sep. 53 Km. 5. Rehab/Pemel jembatan NAsional 290 m dan Prov. 500 M 6. Peningkt./Pemb. Jembatan Nasional 3.250 M dan Prov. 4.190 M

PEngairan

1. Perbaikan sal. Irigasi seluas 46.467 ha 2. Perbaikan luas daerah rawa yg rusak 36.173 ha atau 147 DR 3. Penanganan kerusakan Provsu seluas 10.179 ha

irigasi

kewenangan

4. Penanganan daerah potensi banjir di perkotaan 2.554 ha, industri 1.516 ha dan pertanian/perdesaan 34.564 ha

Sambungan infrastruktur…………………. 1. Pembangunan Bandara Baru di Labuhan Batu

PELABUHAN UDARA

2. Perpanjangan run way (1000 x 23 m) Bandara Sibisa 3. Rehab/Peningkatan fungsi Bandara Perintis seperti Silangit, F.L Tobing, Aek Godang Binaka, lasondre

PELABUHAN LAUT

1. Penyelesaiaan Pembangunan Penyeberangan Sibolga

Dermaga

2. Pembangunan berbagai dermaga sungai seperti Paluh Subur di Hamparan Perak; Kampung Nelayan, Teluk Buluh/Buluh Tolang dan Tj Sarang Elang

1. Pembangunan PLTMH Sebanyak 6 Unit.

Kelistrikan

2. Pembangunan PLTS Sebanyak 2500 Unit.

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

PENDIDIKAN DAN KESEHATAN Pendidikan IPM  72,7 Tingkat Melek Huruf 97,55 persen Rata-Rata Lama sekolah 9,6 Tahun APK SD/MI/SDLB/PAKET A 95,28 APK SMP/MTs/SMPLB/PAKET b 95,98% APK SMA/MA/SMK/SMALB/PAKET C 70,98 % APK pt/pta 10,37 Persentase Buta Aksara > 15 thn 2,99 %

KESEHATAN Persentase tkt kesakitan 15,50 % Total Fertility Rate 2,41 Rata-rata kelahiran PUS

PDRB PDRB PER KAPITA ADH BERLAKU RP. 15,7 JUTA

Infant Mortality Rate Per 23,52 per 1000 kelahiran hidup IR. HASMIRIZAL LUBIS,

PENINGKATAN PEREKONOMIAN PERTANIAN 1. PADI luas Tanam =750.961 ha Produksi = 3.247.340 Ton

KOPERASI & UKM

2. jagung Luas Tanam = 223.759 ha PRoduksi =818.178 TON

•

Meningkatnya laju pertumbuhan produktifitas Kop dan UKM 16-18%/thn

•

Penyerapan t. kerja di bid. Koperasi rata-rata 15%/thn

•

Terbentuknya sentra klaster menjadi 10 unit

•

Terwujudnya koperasi berkulitas sebanyak 3.382 koperasi

•

TErbentuknya Unit USaha Baru sebanyak 332.750 unit

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

STABILITAS POLITIK

Terselenggaranya Pilkadasung Gubernur Sumatera Utara Tahun 2008-2013 secara aman, langsung, umum, bebas dan rahasia sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

INDIKATOR MAKRO EKONOMI NO

INDIKATOR

SATUAN

TAHUN 2005

TAHUN 2006

TAHUN 2007 *)

TARGET TAHUN 2007

%

5,48

6,18

6,52

7,02

1.

PERTUMBUHAN EKONOMI

2.

PDRB-BERLAKU

TRILIUN RP

136,90

159,32

49,50

175,26

3.

PDRB KONSTAN 2000

TRILIUN RP

87,89

94,79

24.91

100,62

4.

PDRB PERKAPITA HARGA BERLAKU

JUTA RP

11,10

12,64

5.

STRUKTUR EKONOMI - PERTANIAN

%

23,93

23,78

31,32

23,14

- INDUSTRI

%

33,34

30,66

28,89

31,87

- JASA- JASA

%

42,73

45,56

39,89

44,99

JUTA TON

8,17

7,25

4,19

8,39

13,73

6.

VOLUME EKSPOR **)

7.

NILAI EKSPOR **)

MILYAR US$

4,563

4,563

3,65

4,45

8.

VOLUME IMPOR **)

JUTA TON

3,72

3,64

2,75

3,74

9.

NILAI IMPOR **)

MILYAR US$

1,178

1,175

1,12

1,63

10

NTP (NILAI TUKAR PETANI) (NOV 2006)

-

93,91

94,29

11

INFLASI

%

22,41

6,11

103 4,04

6,50

*) Triwulan III (Bulan Januari s/d. September)

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

INDIKATOR MAKRO SOSIAL NO

INDIKATOR

SATUAN

TAHUN 2005

RIBU JIWA

12,326

TAHUN 2006

1.

JUMLAH PENDUDUK

12,643

2.

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

PERSEN

14,28

3.

PERSENTASE TINGKAT KESAKITAN

PERSEN

18,00

17,00

4.

ANGKA HARAPAN HIDUP

TAHUN

68,7

70,2 *)

5.

TOTAL FERTILITY RATE (TFR)

RATA-RATA KELAHIRAN PUS

2,627

2,579 *)

6.

INFANT MORTALITY RATE (IMR)

PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

29,6

28,2 *)

7.

IPM

-

72

72,40 *)

8.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KEATAS) (METODE BARU)

PERSEN

11,90 (Nop 2005)

11,51 (agt 2006)

9.

TINGKAT MELEK HURUF

PERSEN

97,00

97,45

10.

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

TAHUN

8,5

9.0

11.

RUMAH TANGGA YG MENDAPAT LAYANAN LISTRIK

PERSEN

87,20

87.20

12.

RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM LEDENG DAN AIR DALAM KEMASAN

PERSEN

22,40

22.40

15,66

1)

1) Hasil Susenas Panel PEbruari 2006 *) Angka sementara

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

TARGET

PEREKONOMIAN DAN SOSIAL TAHUN 2007 DAN 2008

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

INDIKATOR

NO

SATUAN

TARGET MAKRO EKONOMI SUMUT TARGET TARGET 2007

2008

%

7.02

7.54

1.

PERTUMBUHAN EKONOMI

2.

PDRB-BERLAKU

TRILIUN RP

175.26

202.19

3.

PDRB KONSTAN 2000

TRILIUN RP

100.62

108.20

4.

PDRB PERKAPITA HARGA BERLAKU

JUTA RP

13.73

15.66

5.

STRUKTUR EKONOMI - PERTANIAN

%

23.14

22.92

- INDUSTRI PENGOLAHAN

%

31.87

32.08

- JASA- JASA

%

44.99

45.00

JUTA TON

8.39

8.79

MILYAR US$

4.45

4.58

JUTA TON

3.74

3.84

MILYAR US$

1.63

1.67

6.

VOLUME EKSPOR

7.

NILAI EKSPOR

8.

VOLUME IMPOR

9.

NILAI IMPOR

10

NTP (NILAI TUKAR PETANI)

-

103

103.00

11

INFLASI

%

6.50

6.50

Sementara untuk sektor pertanian target yang ingin dicapai : - pertumbuhan produksi beras rata-rata sebesar 1,45 %/tahun. - Meningkatnya luas areal perkebunan sebesar 0,3 %/tahun dan produksi sebesar 2,57 %/tahun. - Meningkatnya populasi ternak rata-rata sebesar 2,4 %/tahun, produksi susu ternak 3,03 %/tahun, produksi daging ternak sebesar 2,2 %/tahun dan telur unggas 3,34 %. - Produksi perikanan budidaya tumbuh 6,5%, perikanan tangkap 6,4%

TARGET SOSIAL KEMASYARAKATAN SUMUT 2008

INDIKATOR

NO 1.

JUMLAH PENDUDUK

2.

SATUAN

TARGET 2008

RIBU JIWA

12.914

PERSENTASE PENDUDUK MISKIN

PERSEN

11.40

3.

PERSENTASE TINGKAT KESAKITAN

PERSEN

15.50

4.

ANGKA HARAPAN HIDUP

TAHUN

71.48

5.

TOTAL FERTILITY RATE (TFR)

RATA-RATA KELAHIRAN PUS

2.41

6.

INFANT MORTALITY RATE (IMR)

PER 1000 KELAHIRAN HIDUP

23.52

7.

IPM

-

72.7

8.

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KEATAS) (METODE BARU)

PERSEN

9.60

9.

TINGKAT MELEK HURUF

PERSEN

97.55

10.

RATA-RATA LAMA SEKOLAH

TAHUN

9.6

11.

RUMAH TANGGA YG MENDAPAT LAYANAN LISTRIK

PERSEN

88.60

12

RUMAH TANGGA MENURUT SUMBER AIR MINUM LEDENG DAN AIR DALAM KEMASAN

PERSEN

25.50

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

DUKUNGAN KABUPATEN/KOTA DALAM MENCAPAI TARGET PEMBANGUNAN PROVSU 2008

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI & TPT KAB/KOTA SE SUM. UTARA 20072008 Pertumbuhan Ekonomi (persen) Tkt Pengangguran Terbuka /TPT persen Kabupaten/Kota

2007

2008

2007

2008

1. Nias

5,63

6,25

6,55

6,28

2. Mandailing Natal

6,23

6,70

7,73

7,42

3. Tapanuli Selatan

5,64

7,26

8,44

4. Tapanuli Tengah

5,88

6,13

11,12

5. Tapanuli Utara

5,95

6,62

6,01

Tertinggi Kab

8,10 10,68 5,76

Terendah Kab

6. Toba Samosir

6,37

7,10

9,59

7. Labuhan Batu

6,15

7,00

10,75

8. Asahan

6,26

7,10

9,88

9,49

9. Simalungun

5,37

7,29

11,10

10,66

10. Dairi

5,87

6,98

9,18

8,81

11. Karo

5,39

6,06

7,61

7,30

12. Deli Serdang

6,71

7,46

10,85

10,42

13. Langkat

4,97

6,01

10,22

9,81

14. Nias Selatan

6,14

5,83

6,71

6,44

15. Humbang Hasundutan

6,08

6,44

6,27

6,01

16. Pakpak Bharat

6,50

6,71

8,01

7,68

17. Samosir

5,71

6,64

7,73

7,41

18. Serdang Bedagai

6,24

6,77

7,42

7,11

19. Sibolga

6,25

6,79

11,25

10,81

20. Tanjung Balai

6,51

7,19

10,11

21. Pematang Siantar

6,67

22. Tebing Tinggi

6,34

23. Medan

8,60

24. Binjai 25. Padang Sidempuan Sumatera Utara

Tertinggi Kab Terendah Kab

Terendah Kota

9,21 10,33

9,71 Terendah Kota

7,44

11,07

6,93

10,06

9,66

9,03

11,30

10,86

6,63

7,17

11,66

6,78

7,09

12,09

7,02

7,54

10,00

Tertinggi Kota

Tertinggi Kota

10,63

11,20 11,62 9,60

TARGET PERTUMBUHAN EKONOMI Kab/Kota se SUMUT PER SEKTOR ATAS DASAR HARGA KONSTAN TAHUN 2008 Perdag, Htl Angk. & Keu, P.Sewa JasaPertanian Petamb, Industri Listrik, Gas Bangunan Energi Pengolahan & Air bersih & Rest Komu. & Js Prshn Jasa1 Nias 5.15 9.28 7.82 6.95 5.97 6.68 7.87 7.09 7.06 2 Mandailing Natal 6.52 7.70 7.70 7.13 6.41 7.70 6.51 7.26 5.66 3 Tapanuli Selatan 6.91 6.40 7.65 7.04 7.54 7.65 7.75 7.65 6.91 4 Tapanuli Tengah 5.90 7.29 6.92 7.02 6.11 5.94 7.12 7.05 5.94 5 Tapanuli Utara 6.48 6.74 8.30 5.87 7.09 6.42 7.28 7.41 6.50 6 Toba Samosir 7.22 7.53 7.22 5.83 7.24 7.29 6.28 7.53 5.90 7 Labuhan Batu 4.92 7.99 8.00 6.99 7.42 7.25 8.40 6.57 5.65 8 Asahan 4.74 7.60 8.37 9.23 7.46 7.10 8.97 7.79 5.30 9 Simalungun 6.87 7.69 8.63 7.94 7.26 7.82 9.30 6.46 6.43 10 Dairi 7.06 6.25 6.72 6.69 7.72 7.32 7.14 6.20 5.30 11 Karo 4.81 6.97 8.70 6.95 6.90 8.84 8.06 6.85 6.58 12 Deli Serdang 4.90 7.34 8.47 7.52 7.68 8.51 8.96 6.53 5.60 13 Langkat 5.34 3.63 8.27 7.18 6.57 7.50 7.36 7.27 5.76 14 Nias Selatan 6.11 6.49 6.49 6.38 6.86 6.10 6.63 6.92 5.44 15 Humbang Hasundutan 6.24 11.49 8.05 6.22 7.17 6.98 7.29 6.47 6.17 16 Pakpak Bharat 6.41 6.75 6.61 6.41 6.20 8.45 6.47 6.76 7.08 17 Samosir 6.51 12.78 7.33 6.94 6.50 6.50 8.88 6.85 6.24 18 Serdang Bedagai 6.55 6.88 8.17 6.91 6.47 7.05 7.64 6.62 5.81 19 Sibolga 5.13 5.11 8.73 7.00 7.65 7.74 9.35 6.81 5.95 20 Tanjung Balai 6.31 6.82 6.29 7.44 6.57 7.24 13.11 6.38 6.07 21 Pematang Siantar 5.65 5.18 7.99 9.11 7.32 7.23 9.49 6.97 5.89 22 Tebing Tinggi 4.93 5.98 6.61 7.54 7.09 10.74 7.64 7.25 6.26 23 Medan 4.69 3.57 6.93 9.22 9.88 7.61 10.44 7.65 6.33 24 Binjai 5.72 6.41 7.79 7.62 8.17 7.62 7.70 7.26 5.93 25 Padangsidempuan 6.05 6.01 7.14 7.16 8.20 8.79 8.39 7.40 6.04 5.76 5.62 7.94 8.67 8.67 7.50 9.81 7.44 6.06

NO

KABUPATEN/KOTA

TARGET INFLASI KAB/KOTA 2007-2008 Kabupaten/Kota

Kota Pengamatan Inflasi

2007

2008

1. Nias

Gunung Sitoli

7,28

7,18

2. Mandailing Natal

Panyabungan

7,41

6,46

3. Tapanuli Selatan

Gunung Tua

8,71

7,73 Tertinggi Kab

4. Tapanuli Tengah

Barus

4,57

5. Tapanuli Utara

Tarutung

4,94

6. Toba Samosir

Balige

8,80

8,61

7. Labuhan Batu

Rantau Prapat

5,48

4,61

8. Asahan

Kisaran

5,14

4,16

9. Simalungun

Tiga Raja

4,72

4,03

10. Dairi

Sidikalang

5,17

4,42

11. Karo

Berastagi

5,40

12. Deli Serdang

Lubuk Pakam

6,28

13. Langkat

Stabat

5,51

5,62

14. Nias Selatan

-

-

-

15. Humbang Hasundutan

-

-

-

16. Pakpak Bharat

-

-

-

17. Samosir

-

-

-

18. Serdang Bedagai

-

-

-

19. Sibolga

Sibolga

4,93

20. Tanjung Balai

Tanjung Balai

6,41

21. Pematang Siantar

Pematang Siantar

5,40

4,80

22. Tebing Tinggi

Tebing Tinggi

6,00

6,26

23. Medan

Medan

5,84

24. Binjai

Binjai

5,66

25. Padang Sidempuan

Padang Sidempuan

7,24

5,24

Sumatera Utara

6,50

6,50

Nasional

6,50

6,50

Terendah Kab

Tertinggi Kota

Terendah Kota

4,54 4,81

4,65 6,27

4,82 6,12

5,72 5,99

TARGET KOMODITI PADI 2007-2008

NO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

KABUPATEN/KOTA

Medan Langkat Deli Serdang Simalungun Karo Asahan Labuhan Batu Tapanuli Utara Tapanuli Tengah Tapanuli Tengah Nias Dairi Tebing Tinggi Tanjung Balai Binjai Pematangsiantar Toba Samosir Mandailing Natal P. Sidempuan Serdang Bedagai Humabang Hasundutan Pakpak Bharat Samosir Nias Selatan

2007 Luas Produksi (ton) Panen (Ha)

2008 Luas Produksi (ton) Panen (Ha)

3,588 70,361 68,828 89,816 21,540 62,538 62,499 32,208 27,173 77,576 10,447 24,225 887 444 3,592 3,964 21,663 35,328 6,534 67,379 20,440 7,035 8,518 13,645

16,288 300,864 326,109 393,752 77,686 263,099 297,995 126,450 107,225 346,065 38,655 81,614 4,017 1,865 15,264 18,270 91,073 156,679 28,473 319,240 80,249 23,702 35,808 50,485

3,640 71,381 69,826 91,118 21,852 63,445 63,405 32,675 27,567 78,701 10,598 24,576 900 450 3,644 4,021 21,977 35,840 6,629 68,356 20,736 7,137 8,642 13,843

16,524.18 305,226.53 330,837.58 399,461.40 78,812.45 266,913.94 302,315.93 128,283.53 108,779.76 351,082.94 39,215.50 82,797.40 4,075.25 1,892.04 15,485.33 18,534.92 92,393.56 158,950.85 28,885.86 323,868.98 81,412.61 24,045.68 36,327.22 51,217.03

740,228

3,200,927

750,961

3,247,340

TARGET JUMLAH PENDUDUK KAB/KOTA SE SUMATERA UTARA 2007-2008 Kabupaten/Kota

Jumlah Penduduk (ribu jiwa) 2007

2008

1. Nias

446,12

451,50

2. Mandailing Natal

417,59

422,62

3. Tapanuli Selatan

635,04

642,70

4. Tapanuli Tengah

300,60

304,23

5. Tapanuli Utara

258,82

261,94

6. Toba Samosir

170,68

172,74

7. Labuhan Batu

996,31

1.008,32

1.048,18

1.060,82

8. Asahan 9. Simalungun

849,00

10. Dairi

270,11

11. Karo

345,73

12. Deli Serdang

1.649,26

13. Langkat

1.023,25

Tertinggi Kab

859,24 273,37 349,90 1.669,15

Terendah Kab

1.035,59

14. Nias Selatan

273,54

15. Humbang Hasundutan

154,17

156,03

35,15

35,57

16. Pakpak Bharat

131,87 Terendah Kota 611,24

17. Samosir 18. Serdang Bedagai 19. Sibolga

276,84

133,46 618,62

92,79

93,91

20. Tanjung Balai

157,93

159,83

21. Pematang Siantar

237,55 Tertinggi Kota 139,24

240,42

22. Tebing Tinggi 23. Medan

140,92

2.086,45

2.111,62

24. Binjai

246,52

249,49

25. Padang Sidempuan

183,55

185,77

12.760,70

12.914,60

Sumatera Utara

TARGET JLH PENDUDUK MISKIN DAN TKT MELEK HURUF KAB/KOTA SE SUMUT 20072008 Jumlah Penduduk Miskin Tingkat Melek Huruf (persen)

Kabupaten/Kota 2007

(persen)

2008

2007

2008

1. Nias

29,36

26,35

2. Mandailing Natal

16,54

14,85

3. Tapanuli Selatan

19,60

17,59

88,40 Tertinggi 99,40 99,45 Kab 99,63 99,65

4. Tapanuli Tengah

25,35

22,76

97,06

97,11

5. Tapanuli Utara

17,62

15,82

97,16

97,21

6. Toba Samosir

14,48

12,99

99,09

99,14

7. Labuhan Batu

11,52

10,34

97,21

97,26

8. Asahan

10,85

9,74

97,12

97,17

9. Simalungun

15,73

14,12

97,90

97,95

10. Dairi

17,97

98,41

98,46

11. Karo

17,00

Terendah 16,13 Kab 15,26

98,57

98,62

5,10

4,58

98,31

13. Langkat

15,94

14,31

98,36 Terendah 97,00 97,05 Kab

14. Nias Selatan

30,55

27,42

68,13

68,16

15. Humbang Hasundutan

17,95

16,12

96,15

96,20

16. Pakpak Bharat

19,20

17,24

98,09

98,14

17. Samosir

24,81

22,27

97,80

18. Serdang Bedagai

10,01

8,98

97,85 Tertinggi 97,83 97,88 Kota

8,18

7,35

99,61

99,63

10,15

9,11

99,36

99,41

8,79

99,47

99,49

7,58

99,37

99,42

99,42

12. Deli Serdang

19. Sibolga 20. Tanjung Balai

Tertinggi Kab

Terendah Kota

21. Pematang Siantar

9,79

22. Tebing Tinggi

8,45

23. Medan

6,30

5,66

24. Binjai

5,18 Tertinggi Kota 9,91

4,65

25. Padang Sidempuan Sumatera Utara

12,70

8,89 11,40

88,35

99,44 Terendah 99,20 99,25 Kota 99,15 99,20 97,50

97,55

TARGET ANGKA IPM KAB/KOTA SE SUMATERA UTARA 2006-2007 Kabupaten/Kota

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) 2006

2007

1. Nias

66,81

67,18

2. Mandailing Natal

69,64

70,07

3. Tapanuli Selatan

72,98

4. Tapanuli Tengah

69,22

5. Tapanuli Utara

72.88

73.28

6. Toba Samosir

74.95

75.19

7. Labuhan Batu

71.42

71.59

8. Asahan

70.36

9. Simalungun

71.82

10. Dairi

70.89

71.09

11. Karo

74.28

74.68

12. Deli Serdang

72.92

73.18

13. Langkat

71.69

71.89

14. Nias Selatan

64.42

64.68

15. Humbang Hasundutan

70.25

70.49

16. Pakpak Bharat

68.96

69.09

17. Samosir

72.52

18. Serdang Bedagai

71.98

19. Sibolga

73.39

72.69 TertinggiKo 72.38 ta 73.49

20. Tanjung Balai

71.99

72.19

21. Pematang Siantar

76.06

22. Tebing Tinggi

74.49

23. Medan

75.85

76.09

24. Binjai

74.66

74.79

25. Padang Sidempuan

73.75

73.99

72.40

72.60

Sumatera Utara

Terendah Kab

Tertinggi Kab

Terendah Kota

73.38 69.39

70.49 72.08

76.19 74.59

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

PENYUSUNAN KUA DAN PPAS (UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004) RPJM

RPJMD 5 tahun

5 tahun

Renstra SKPD 5 tahun

1 tahun

1 tahun

Renja SKPD 1 tahun

RKPD

RKP

1 tahun

KUA

PPAS

Dibahas bersama DPRD

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD NOTA KESEPAKATAN DGN KDH PIMPINAN DPRD DGN KDH

53

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

PENGERTIAN KEBIJAKAN UMUM APBD SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM YANG DISEPAKATI SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN R-APBD DAN RP-APBD

54

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

Substansi Perbedaan Arahan, mandat & Pembinaan Pem Pusat

KEPMENDAGRI NO 29

DATA HISTORIS RENSTRADA Penjaringan Aspirasi

MASYARAKAT Tokoh Masy, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dll Pokok-pokok pikiran DPRD

PE MDA

PERMENDAGRI NO 13

Arah & Kebijakan Umum APBD

RPJM

RPJMD

5 tahun

5 tahun

5 tahun

Renstra SKPD

DPRD

1 tahun

Renja SKPD

RKP

RKPD

1 tahun

1 tahun

Rancangan KUA DPRD Nota Kesepakatan

Dibahas bersama Pemda 55

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

PERBEDAAN DOKUMEN KEPMENDAGRI No. 29/2002

• RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA

PERMENDAGRI BARU • RPJPD • RPJMD • RKPD • KU APBD

• ARAH & KEBIJAKAN UMUM

APBD • STRATEGI & PRIORITAS APBD

• PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

56

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

Substansi dan Lingkup Materi Kebijakan Umum APBD

Bab I Pendahuluan

Kondisi/prestasi yang telah berhasil dicapai pada tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pencapaian pada tahun anggaran yang akan datang  Perkiraan pencapaian tahun yg akan datang  Identifikasi Permasalahan & Tantangan Bab II Gambaran Umum RKPD 

Prioritas pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RKPD untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan serta untuk mendukung upaya mewujudkan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber Pendanaan a. Uraian kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah. b. Kondisi

yang

berbeda

akan

menghasilkan

target/sasaran

yang

berbeda. c. Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang datang. Bab IV Penutup Uraian mengenai kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati. 57

PEDOMAN PENYUSUNAN RANCANGAN KUA PEDOMAN PENYUSUNAN APBD YG DIKELUARKAN OLEH MENDAGRI  Pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah  Prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun anggaran berkenaan

PEMERINTA H DAERAH

Rancangan KUA

DPRD

58

IR. HASMIRIZAL LUBIS,

Proses Penyampaian Rancangan KUA PEMERINTAH DAERAH KDH

KOORDINATOR TAPD TAPD RKPD Rancangan KUA

Sekda selaku Koordinator TAPD Rancangan KUA

Disampaika n ke KDH paling lambat awal bulan Juni Rancangan KUA

Rancangan KUA dibahas bersama Paling lambat Minggu ke1

DPRD Disampaikan ke DPRD paling lambat Pertengahan bulan Juni

Rancangan KUA

Panitia Anggar an DPRD

Nota Kesepakatan 59

Contoh asumsi dan kondisi yang menjadi dasar pencapaian sasaran pada tahun yang akan datang adalah: (2)Laju inflasi (3)Pertumbuhan ekonomi regional (4)Tingkat penyerapan tenaga kerja regional, dan (5)Lain-lain asumsi yang relevan dengan kondisi daerah setempat.

Bab III Kerangka Ekonomi Makro dan Implikasi terhadap Sumber Pendanaan a. Uraian kebijakan penganggaran sesuai dengan kebijakan pemerintah. b. Kondisi yang berbeda akan menghasilkan target/sasaran yang berbeda. c. Perkiraan penerimaan untuk mendanai seluruh pengeluaran pada tahun yang datang. 60

CONTOH MENGHUBUNGKAN ANTARA ASUMSI MAKRO DENGAN KUA KUA ASUMSI MAKRO

Laju Inflasi

Pertumbuhan Ekonomi Regional

Dst….

Implikasi Asumsi Makro 1. Standar Harga 2. Proyeksi Pendapat an, Belanja dan Pembiaya an 3. Dst…..

Penyesuaian Sasaran TOLOK UKUR KINERJA PROGRAM YANG TERTUANG DALAM RPKD

Urusan Wajib ( 25) Pendidikan Prog.. Keg… Kesehatan Pekerjaan Umum Dst……….. Urusan Pilihan ( Dipilih Daerah) Pertanian Kehutanan 61

Target Pencapaian Kinerja yang Terukur Dari Setiap Urusan Pemerintahan Daerah KODE

1 1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

TARGET (%)

ORGANISAS I

PAGU INDIKATIF (Juta Rp)

URUSAN WAJIB 01

Pendidikan Program ...... Kegiatan ...... dst ...

1

02

Kesehatan Program ...... Kegiatan ...... dst ... 62

Proyeksi Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Daerah JUMLAH NO

URAIAN TA (n-1)

1.

PENDAPATAN DAERAH

1.1

Pendapatan asli daerah

1.1.1

Pajak Daerah

1.1.2

…..

1.2

Dana perimbangan

1.2.1

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

1.2.2

…..

1.3

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1.3.1

Hibah

1.3.2

…..

Proyeksi TA (n)

BERTAMBAH/ (BERKURANG) Rp

%

Jumlah Pendapatan 2.

BELANJA DAERAH

2.1

Belanja Tidak Langsung

2.1.1

Belanja pegawai

2.1.2

Belanja bunga

2.1.3

……

2.2

Belanja Langsung

2.2.1

Belanja pegawai

2.2.2

…… Jumlah Belanja Surplus/(Defisit)

63

JUMLAH NO

BERTAMBAH/ (BERKURANG)

URAIAN TA (n-1)

Proyeksi TA (n)

Rp

%

Surplus/(Defisit) 3.

PEMBIAYAAN DAERAH

3.1

Penerimaan pembiayaan

3.1.1

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA)

3.1.2

Pencairan dana cadangan

3.1.3

…… Jumlah penerimaan pembiayaan

3.2

Pengeluaran pembiayaan

3.2.1

Pembentukan dana cadangan

3.2.2

...... Jumlah pengeluaran pembiayaan Pembiayaan neto

3.3

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

64

HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA CONTOH RKPD N O

1

PRIORITAS PEMBANGUN AN

INDIKATOR PROGRAM PROGRAM/KEGIATA N Hasil

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pendidikan Anak Usia Dini

Keluaran

Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah

Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)

Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD

INDIKATOR KEGIATAN

Rata-rata biaya pendidikan menurun

O RGA NISA SI

Jumlah (Rp)

Hasil

1.Rasio Jumlah Kelas dibandi ng anak didik sebesar 1 : 50 2.Jumlah anak yang terlayan i menjadi 400 orang

LOKASI PAGU INDIKATIF

Dina s Pend i dika n

Sum ber

858.000.0 00

754.000.0 00

100.000.0 00

A PBD

Kec. A Kec. B Kec. C

65

HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA N O

1

PRIORITAS PEMBANGUN AN

INDIKATOR PROGRAM PROGRAM/KEGIATA N Hasil

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)

INDIKATOR KEGIATAN

Keluaran

Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas untuk setiap sekolah

O RGA NISA SI

Jumlah (Rp)

Hasil

1.Rasio Jumlah kelas dibandi ng anak didik sebesar 1 : 50 2.Jumlah anak yang terlayan i menjadi 400 orang

LOKASI PAGU INDIKATIF

Dina s Pend i dika n

Sum ber

858.000.0 00

754.000.0 00

A PBD

Kec. A Kec. B Kec. C

66

HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN KEGIATAN •

INDIKATOR PROGRAM

PROGRAM/KEGIATAN •

• Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)

Pengadaan mebelair sekolah

Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan muatan local.

Hasil

• •

INDIKATOR KEGIATAN •

Keluaran

Hasil

Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah.

•

•

•Mebelair pendidikan untuk 5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) dengan standar 3 kelas setiap sekolah.

•

•Tersusunnya kurikulum 7 mata pelajaran pokok berbasis minat dan bakat bermuatan lokal.

•

•

Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50 Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1: 50 Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang Terpenuhinya kurikulum untuk pelayanan pendidikan anak usia dini sebanyak 400 orang anak. 67

HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 ) INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN PROGRAM/KEGIATAN

KONDISI TAHUN 2005 Hasil

Keluaran Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)

50 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah

1.Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 40 2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 500 orang

Rasio Jumlah Sekolah dan anak didik sebesar 1 : 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah rata-rata sebesar 600 orang.

INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 ) INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN Keluaran

Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)

5 (Lima) Unit Gedung Sekolah Baru (TK) yang terdiri dari 3 kelas setiap sekolah.

PAGU INDIKATIF

Hasil

Jumlah (Rp)

1.Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50 2.Jumlah anak yang terlayani menjadi 400 orang

754.000.0 00

LOKA SI

Sum ber

A PBD

Kec. A Kec. B Kec. C

68

CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 ) PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)

INDIKATOR KEGIATAN SELAMA 5 TAHUN Hasil

Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 40

KONDISI TAHUN 2005 Rasio Jumlah Kelas dan anak didik sebesar 1 : 70 dengan data jumlah anak usia sekolah dini yang belum sekolah ratarata sebesar 600 orang.

INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 ) INDIKATOR KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)

Hasil Rasio Jumlah Kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50

PAGU INDIKATIF Jumlah (Rp) 754.000.00 0

Sumber Dana APBD

PENCAPAIAN TARGET 2007

{

(70-50)

: (70 40)

} x 100% = 66,67% 69

CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA

KODE

 

1

 

1

 

 

1

1

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

TARG ET (%)

ORGANIS ASI

PAGU INDIKATIF •(Juta Rp)

URUSAN WAJIB 0 1

PENDIDIKAN

0 1

Program Pendidikan Anak Usia Dini

0 1

Pembangunan sarana dan prasarana Gedung Sekolah (TK)

201.812.213. 000 Rasio Anak Usia Dini bersekolah dengan Jumlah Anak Usia Dini sebesar 1 : 3 Rasio Jumlah kelas dibanding anak didik sebesar 1 : 50 dengan terbangunnya 5 unit sekolah baru (USB) TK dengan standar 1 sekolah terdiri dari 3 kelas sehingga jumlah anak yang terlayani menjadi

66,67 %

Dinas Pendidika n

858.000.00 0

66,67 %

Dinas Pendidika n

754.000.000

70

CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat

INDIKATOR PROGRAM Prosentase jumlah surat terkirim dibanding dengan total jumlah surat dalam satu tahun adalah 80%

INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN)

1500 surat terkirim

INDIKATOR KEGIATAN (HASIL)

Tercapainya prosentase rata-rata surat yang gagal Tersampaika n 20% dari rata-rata jumlah surat yang seharusnya 71 terkirim.

CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN)

INDIKATOR KEGIATAN (HASIL)

62 unit (meubelair) meja kursi

Tercapainya prosentase total mebelair untuk pegawai non struktural yang tidak layak pakai sebesar 30% dari total meubelair yang72

Perbandingan jumlah mebelair Program peningkatan layak pakai sarana dan prasarana dengan jumlah aparatur pegawai non struktural adalah 1:1

Pengadaan mebeleur (meja-kursi)

PRIORITAS & PLAFOND ANGGARAN SEMENTARA

73

PENGERTIAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS MAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKAN KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT DILAKUKAN SETELAH

74

PENGERTIAN PRIORITAS  Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain  Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb  Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain 75

TUJUAN PRIORITAS Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digunakan/dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. Contoh : - Prioritas Pendidikan Belajar 9 Thn - Prioritas Kesehatan kematian

: Program Wajib

- Keamanan & Ketertiban :

: Penurunan tingkat ibu dan anak Antisipasi

76

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA 





Plafon anggaran sementara adalah jumlah rupiah batas tertinggi yang dapat dianggarkan oleh tiap-tiap satuan kerja perangkat daerah, termasuk didalamnya belanja pegawai Plafon anggaran yang disepakati oleh Pemerintah Daerah dengan DPRD bersifat sementara dalam arti bahwa plafon anggaran harus ditindaklanjuti dengan Peraturan Kepala Daerah menyangkut batasan plafon anggaran yang bersifat tetap /Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) SKPD 77

ANALISIS YANG DAPAT DIKEMBANGKAN DALAM PENYUSUNAN PPAS ANALISIS SWOT

LINGKUNGAN INTERNAL FAKTOR KEKUATAN

FAKTOR KELEMAHAN

Seberapa Besar Faktor –Faktor Kekuatan Yang Dimiliki Dapat Digunakan Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Kelemahan LINGKUNGAN EKSTERNAL FAKTOR PELUANG

FAKTOR TANTANGAN Seberapa Besar Faktor –Faktor Peluang Dapat Digunakan Untuk Menghadapi FaktorFaktor Tantangan

IMPLEMENTASI DALAM PENYUSUNAN PPAS Dengan Pemberian Bobot Masing-Masing Faktor Yang Tersebut Diatas

78

CONTOH PROSES PENENTUAN PRIORITAS ANALISIS SWOT

Urusan Pendidikan

INTERNAL

EKSTERNAL

FAKTOR KEKUATAN

FAKTOR PELUANG

4+3 = 7

2+3 = 5

•Program A •Program B • Dst…… Urusan Kesehatan •Program A •Program B CONTOH BOBOT 5 s/d

Urusan Pendidikan

2+4 =6

• Program B (12) 1+ 2 = 3 • Program A (9)

1+2 =3 2+ 3 =5 INTERNAL

2+3 =5 3+1 =4 EKSTERNAL

FAKTOR KELEMAHAN

FAKTOR TANTANGAN

• Dst…… Urusan Kesehatan • Program B (9) • Program A (8) 79

Substansi dan Lingkup Materi PPAS Bab I Pendahuluan Kondisi/prestasi yang telah dicapai, Perkiraan pencapaian tahun yg akan datang, Identifikasi Permasalahan & Tantangan Bab II Kebijakan Umum APBD Gambaran ringkas target pencapaian kinerja setiap urusan berdasarkan proyeksi anggaran. Bab III Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Asumsi

makro ekonomi yang disepakati terhadap implikasi kemampuan fiskal daerah. Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan daerah Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak terjadinya terjadinya peningkatan belanja daerah Bab IV Prioritas Program dan Plafon Anggaran  Kebijakan pemerintah daerah di bidang pembiayaan daerah tahun anggaran berkenaan Uraian tentang prioritas program dan plafon anggaran yang disepakati yaitu mencakup : Capaian sasaran program, Dasar pertimbangan penentuan besaran pagu indikatif untuk mencapai sasaran program Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian SKPD dalam menjabarkan Bab V Penutup program lebih lanjut ke dalam masing-masing kegiatan Uraian mengenai kesimpulan terhadap hal-hal yang disepakati.

80

MATRIKS PRIORITAS PROGRAM DAN PLAFON ANGGARAN

NO.

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN

ORGANISASI

JUMLAH PLAFON ANGGARAN

1. 2.

3.

4.

5.

6.

Dst.

JUMLAH

81

PLAFON ANGGARAN MENURUT ORGANISASI PLAFON ANGGARAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH •DAN ORGANISASI

•KODE

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA LANGSUNG

•JUMLAH

URUSAN WAJIB

1

01

Pendidikan

1

01

01

Dinas Pendidikan

1

01

02

Dst………………

1

02

1

02

01

Dinas Kesehatan

1

02

02

Dst..................

1

03

1

03

01

Dinas Pekerjaan Umum

1

03

02

Dst.................

1

04

Kesehatan

Pekerjaan Umum

Dst

2

URUSAN PILIHAN

2

01

Pertanian

2

01

01

Dinas Pertanian

2

01

02

Dst............

2

02

2

02

01

Dinas Kehutanan

2

02

02

Dst………………

2

03

Kehutanan

Dst.............. Jumlah

82

SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

1. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan 2. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan 3. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD 4. Hal-hal lainnya yang perlu mendapat perhatian SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja 5. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja Diterbitkan dan standar satuan harga Paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan

83