Spk Vario 2015.docx

SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 11/SPK/CLK/X-2015 Pada hari ini Selasa, Tanggal Dua puluh tujuh, Bulan Oktober, Tahun Dua ribu Lima belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini : 1.

SYAFWAN, SH

2.

DJUNAIDI HALIM

: Jabatan sebagai Camat Lubuk Kilangan, selaku Pengguna Anggaran alamat Jl. Ampera No 26 Padang, menjalankan jabatan tersebut, dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Padang, selanjutnya disebut Pihak Pertama. : Jabatan sebagai Direktur PT. MENARA AGUNG Cabang Padang, selaku Penyedia Barang/Jasa, Alamat Jln. Imam Bonjol No 33A - Padang, Menjalankan jabatan tersebut, dan oleh karena itu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT MENARA AGUNG selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut : Pasal 1 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Pertama memberi pekerjaan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua bersedia menerima pekerjaan dari Pihak Pertama yaitu Pekerjaan Pengadaan kendaraan Dinas Roda Dua (Motor Honda Vario) dengan rincian sebagai berikut : No

Uraian

1

Belanja Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua (Motor Honda Vario)

Spesifikasi

Tipe Mesin Sistem Pendingin Sistem Bahan Bakar Diameter x Langkah Volume Langkah Perbandingan Kompresi Daya Maksimum Torsi Maksimum Kopling Starter Busi

5.5 liter bahan bakar 0.8 Liter pada penggantian periodik

TRANSMISI Gigi Transmisi

Otomatis, V-Matic

KELISTRIKAN Aki/Baterai Sistem pengapian Karburator Lampu Depan Lampu Senja

12 V - 5 Ah (tipe MF) Full Transisterize, Baterai n/a n/a n/a

DIMENSI & BERAT Panjang x Lebar x Tinggi Jarak Sumbu Roda Jarak Terendah ke Tanah Berat Kosong

1.918 x 689 x 1.103 mm 1.281 mm 128 mm 112 kg

Tipe Suspensi Belakang Ukuran Ban Depan Ukuran Ban Belakang Rem Depan Rem Belakang

unit

4 Langkah, SOHC Pendingin Cairan Injeksi (PGM-FI) 52.4 x 57.9 mm 124.8 cc 11.0 : 1 11.3 PS/8.500 rpm 1,1 kgf.m/5.500 rpm Otomatis, Sentrifugal, Tipe Kering Pedal dan Elektrik ND U27EPR-9, NGK CPR9EA-9

KAPASITAS Kapasitas Tangki bahan bakar Kapasitas Minyak pelumas mesin

RANGKA & KAKI KAKI Tipe Rangka Tipe Suspensi Depan

Volume Satuan 7 (tujuh)

Honda Vario 125 Techno CBS ISS

Tulang Punggung Teleskopik Lengan ayun dengan shockbreaker tunggaL 80/90 - 14 M/C 40P 90/90 - 14 M/C 46P Cakram Hidrolik, dengan piston tunggal Tromol (Combi Brake System)

1

Pasal 2 NILAI KONTRAK DAN JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

(1) Nilai kontrak pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diatas untuk Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Dua (Motor Honda Vario) adalah sebesar Rp. 121.131.500,- (Seratus dua puluh satu juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus rupiah) sudah termasuk pajak. (2) Jangka waktu kontrak adalah 30 (tiga puluh) hari kalender, pelaksanaannya pada tanggal 27 Oktober 2015 sampai dengan 25 November 2015 Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

Pihak Pertama akan membayar kepada Pihak Kedua dengan cara sekaligus langsung 100% (seratus persen) dari harga kontrak tersebut dalam Pasal 2 ayat 1, disetor langsung ke Nomor Rekening 2100.0103.03472.3, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Utama Padang, setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil pekerjaan dan diterima dengan Baik oleh Pihak Pertama yang dinyatakan dengan Berita Acara

Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. Pasal 4 SANKSI DAN DENDA

(1) Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam kontrak dan spesifikasi teknis pekerjaan atau tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan menurut pasal 2, maka terhadap Pihak Kedua dapat dikenakan sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pihak Pertama setelah Pihak Pertama menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis kepada Pihak Kedua. (2) Khusus untuk keterlambatan waktu pelaksanaan kepada Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan sebesar 10/00 (satu permil) dari nilai kontrak untuk setiap hari kalender. Keterlambatan dihitung sejak jangka waktu pelaksanaan habis sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai kontrak. Apabila denda keterlambatan sudah mencapai 5% (lima persen), Pihak Pertama berhak memutuskan kontrak secara sepihak. (3) Untuk memutuskan kontrak tersebut ayat (1) dan ayat (2), Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa tidak diberlakukan ketentuan pasal 1266 Kitab Undangundang Hukum Perdata Indonesia. (4) Memutuskan kontrak secara sepihak oleh Pihak Pertama tersebut ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan cara pemberitahuan tertulis oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama kemudian berhak melanjutkan pekerjaan dengan cara lain dan segala akibat pembiayaannya menjadi tanggungan Pihak Kedua. (5) Pihak Pertama dapat mengajukan Pihak Kedua kepada instansi yang berwenang, Pihak Pertama dapat membatalkan kontrak ini dan semua kerugian atau biaya-biaya yang timbul karenanya seluruhnya akan menjadi tanggungan Pihak Kedua Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kontrak ini, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan Pihak Pertama untuk mengusulkan agar Pihak Kedua dikeluarkan dari Daftar Rekanan Mampu. Pasal 5 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Keadaan memaksa (Force Majeure) yaitu keadaan yang terjadi diluar kemampuan dan kesalahan Pihak Kedua seperti gempa bumi, banjir besar, dan bencana alam lainnya, kebakaran, perang, huru-hara, sabotase dan keadaan darurat lainnya yang 2

terhadapnya Pihak Kedua tidak mampu untuk mencegah atau mengambil tindakan pencegahan sebelumnya. (2) Bagian pekerjaan yang telah diselesaikan dan diterima baik yang kemudian rusak oleh keadaan memaksa sesuai ayat (1) harus diperbaiki oleh PIHAK KEDUA atas biaya Pihak Pertama . (3) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender sejak keadaan memaksa, Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama, kebenaran keadaan memaksa harus dinyatakan oleh Pejabat instansi yang berwenang Pasal 6 DOMISILI

Untuk melaksanakan kontrak ini kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang. Pasal 7 PERSELISIHAN

Bilamana di dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini terjadi perselisihan/perbedaan paham akibat adanya hal-hal yang tidak dapat diatur dalam Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini, maka penyelesaiannya akan diatur sebagai berikut : a. Melalui musyawarah; b. Melalui perwasitan; c. Melalui saluran Hukum yang berlaku (Pengadilan), apabila cara a dan b tidak dapat dicapai penyelesaiannya. Pasal 8 KETENTUAN PENUTUP

Demikian kontrak ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 6 (enam) rangkap, diantaranya 3 (tiga) buah kontrak diberi materai secukupnya, dan masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku setelah ditandatangani. Seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini, dan seluruh ketentuan di dalam dokumen yang merupakan kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini termasuk segala sanksinya mempunyai kekuatan hukum mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Selaku Penyedia Barang/Jasa PT MENARA AGUNG Cabang Padang

Camat Lubuk Kilangan Selaku Pengguna Anggaran

DJUNAIDI HALIM DIREKTUR

SYAFWAN, SH NIP. 19590910 198101 1 001

3