Sosiologi Agama (pemanfaatan Demokrasi Oleh Islamisme).docx

Pemanfaatan Demokrasi oleh Islamisme “Islamisme Institusional” adalah khayalan yang didasarkan pada asumsi bahwa Islamisme institusional merupakan gerakan pro-Demokrasi. Tidak ada kontradiksi, dan karenanya tidak ada delusi, jika Islamisme berakar pada etika Islam yang jika dikombinasikan dengan reformasi agama, benar-benar bisa membuat Islam sejala dengan demokrasi. Tetapi, Ideologi politik Islamisme tidak beroperasi baik di etika Islam atau nilai-nilai demokrasi maupun pluralisme pembagian kekuasaan. Perhatian politik umat Islamisme adalah menetapkan “Nizam – Islami”, sistem Islam. Kini salah satu masalah terbesar dari peradaban Islam, khususnya di jantung masalah Timur Tengah adalah lemahnya Demokrasi dan hak asasi manusia sebagai individu. Sebagaimana muslim liberal Mesir, Saad Eddin Ibrahim, telah menandaskannya “kita berputar diantar penguasa otokrat dan terokrat yang menentang mereka”. Implikasinya adalah bahwa Islamisme bukanlah alternatif yang diperlukan untuk rezim otoriter dan despotic di Timur Tengah. Kalangan Islamisme Institusioal tidak terlibat

kekerasan Jihadisme tetapi

malahan memainkan permainan Demokrasi dan setuju untuk pergi ke kotak suara. Mereka masih memiliki tujuan bersama dari gerakan Islamis mendirikan “Al-Nizam alIslami”, tatanan Islam berbasis Syariah. Jika Demokrasi hanyalah prosedur voting, tidak ada alasan untuk merasa keberatan ketika gerakan totaliter menggunakan kotak suara sebagai alat untuk perebutan kekuasaan secara halus. Meskipun banyak variasi dalam praktik Demokrasi namun, Demokrasi seperti hak asasi manusia memiliki universalitas tertentu yang tidak bisa di reduksi. Sangatlah jelas bahwa Islamisme adalah oposisi politik di dunia Islam yang tak seorang pun bisa abaikan. Gerakan Islamisme bukan hanya posisi ampuh bagi penguasa otokratis yang ada, tetapi juga satu-satunya pihak yang siap mengambil alih kekuasaan. Di banyak tempat, masalahnya bukanlah apakah kalangan Islamis akan berkausa, tetapi apa yang akan mereka bawa ke dalam kekuasaan tersebut. Di seluruh dunia Islam, konflik terjadi tidak hanya antara rezim otoriter dan oposisi Islamis, tetapi juga antara Islamisme dan demokrasi liberal. Melihat praktik Hizbullah d Lebanon, Hamas, di Plaestina, dan partai-partai di Irak, tidak ada jaminan bahwa masuknya kalangan Islamis di pemerintahan bakal memoderatka mereka. Di

ketiga tempat tersebut, partai-partai politik Islamis terwakili dalam parlemen dan pemerintahan, namun tetap mempertahankan milisi teroris dan jaringan militer nonnegara, yang sering yang sering dilakuka untuk mengintimidasi lawan dari Islamisme. Hanya ada sedikit bukti bahwa kemenangan elektoral kalanga Islamis mengubah mereka menjadi partai demokratis moderat. Tak diragukan lagi, bahwa demokrasi dan demokratisasi menawarkan janji terbaik bagi masa depan yang lebih baik di dunia Islam. Tetapi mengingat krisis Demokrasi di dunia Arab, contoh terbaik dari demokrasi Islam dapat ditemukan diluar Timur Tengah. Di Afrika Barat dan Asia Tenggara menemuka “Islam sipil” yang membantah aggapan umum bahwa “Islam dan demokrasi itu, bertemu di Eropa”. Diaspora Islam di Barat terjebak dalam budaya apalogi dan kedefensifan, suati ciri politik identitas dalam komunitas yang terpenjara. Sayangnya, sumber-sumber lain dari Demokrasi Islam tidak mendapatkan tetapi malahan kehlangan pengaruh. Islam sipil Indonesia misalnya, sangat menguntungkan bagi Demokrasi, tetapi negara ini tidak pernah mempengaruhi pemikiran di dunia Arab. Penulis buku ini, “Hassan Tibbi” pernah tinggal dan bekerja di Indonesia serta telah melihat para pengkhotbah Arab mengajari orang-orang Indonesia bahwa versi Islam mereka didasarkan pada pandannga yang salah. Tetapisang penulis belum pernah bertemu sorang muslim Indonesia pun yang memberitakan Islam sipil di Timur Tengah.