Solopos 4feb09 Bl 1 Pemkot Minta Pusat Tangani Banjir

SOLOPOS - Pusat Dokumentasi

Page 1 of 2

62/2326 62/2326-OQ$GLVXFLSWR6ROR

386$7'2.80(17$6, *UL\D

7HOS)D[ (PDLO3XVGRN#VRORSRVQHW

Edisi : 2/4/2009, H

+DODPDQ8WDPD

Pemkot minta pusat tangani banjir Solo (Espos) Pemkot Solo mendesak pemerintah pusat segera menangani banjir Kota Bengawan. Tanpa campu tangan pemerintah pusat, penanganan banjir dinilai sulit terealisasi. Walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) mengatakan untuk merealisasikan pembuatan kolam tampu atau polder seperti diwacanakan dosen Fakultas Teknik (FT) UNS Solo, harus melibatkan pemerin pusat. Pasalnya, pembuatan polder harus menyeluruh sepanjang hulu hingga hilir Sungai Bengaw Solo. Ditemui di sela-sela kegiatan perbaikan talut Kali Pepe, perbatasan Sangkrah, dan Gandekan, Selasa (3/2), Jokowi mengatakan Pemkot segera mengirimkan surat kepada Departemen Pekerja Umum (PU) terkait bantuan pengendalian banjir di Kota Solo. ”Segera dibuat surat untuk pengendalian banjir pada Pusat. Jumlahnya belum bisa dipastikan, tap yang jelas sudah ada lampu hijau. Termasuk nanti di dalamnya pemeliharaan drainase, mengefektifkan embung, pembuatan bendungan dan polder jika memungkinkan,” kata Jokowi. Pada bagian lain, Wakil Walikota (Wawali) Solo, FX Hadi Rudyatmo menyatakan Pemkot akan kesulitan menangani permasalahan banjir tanpa campur tangan pemerintah pusat. Sebagai contoh lanjut Rudy, pembuatan polder tidak akan efektif jika hanya Solo yang melakukan. Kabupaten lain sepanjang hulu hingga hilir Bengawan Solo, sebutnya, harus turut serta. Kolam tampung ”Untuk itu, desakan justru harus disampaikan kepada pemerintah pusat. Karena kalau hanya Solo jelas tidak akan bisa, kabupaten lain juga harus begitu,” tandas Rudy, diamini Kepala DPU Kota S Budi Yulistianto. Di lain pihak, Jokowi menyebut, sebenarnya Solo memiliki beberapa kolam tampung yang hingga saat ini masih ada, namun kolam itu nyaris tidak berfungsi lantaran minimnya pemeliharaan. Kolam kolam itu berada di Sriwedari, Manahan dan Taman Balekambang. Untuk itu, Pemkot akan mengefektifkan fungsi embung, di samping membuat bendungan di beber titik aliran sungai. Dia menambahkan, anggaran dari pemerintah pusat juga akan dipakai untuk pengerukan sedimen dan perbaikan sistem drainase kota. Penanganan serius Penanganan sistem drainase sendiri dipastikan tidak instan, melainkan dilangsungkan secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun. Ditemui terpisah, dosen FT, UNS, Yusuf Mutaqin, menilai perbaikan sistem drainase harus didasarkan pada sistem daerah aliran sungai (DAS) yang tersebar di Kota Solo. Yusuf membagi S dalam 10 DAS yang masing-masing berperan menyebabkan genangan maupun banjir di lokasi sekitar DAS bersangkutan. ”Pemeliharaan drainase selama ini buruk, harus segera ditangani seriu Penutupan saluran air dan alih fungsi lahan tanpa memperhatikan sistem drainase, harus dihentik Penanganan harus menyesuaikan pemetaan DAS di lingkungan tersebut,” ujar Yusuf. Seperti diberitakan SOLOPOS, Selasa (3/2), dosen FT UNS mengusulkan pembuatan folder penahan banjir untuk mengatasi banjir di Kota Solo. Pada bagian lain, warga di bantaran sungai yang tinggal di Jebres mendesak program relokasi segera digulirkan. Lurah Sewu, S Budi Hartono menegaskan, sejak banjir menerjang warga banta desakan dari warga agar mereka lekas direlokasi terus mengalir. Desakan itu, kata Budi, dialamat warga kepada kelurahan serta Pokja kelurahan setempat. ”Selain merasa jengah dengan banjir, warga juga ingin lekas mendapatkan kepastian tempat tinggal. Kalau seperti ini terus, warga kan menggantung nasibnya, karena bayang-bayang banjir, relokasi, dan satu sisi juga rencana hunian baru yang belum dapat,” ujar Budi. Lebih lanjut, kata Budi, yang mendesak tuntutan relokasi bukan saja warga bantaran yang

http://www.solopos.co.id/sp_search_detail_tamu.asp?id=259429

2/12/2009

SOLOPOS - Pusat Dokumentasi

Page 2 of 2

menempati lahan negara. Namun, tegasnya, warga yang menempati lahan bersertifikat juga menuntut realisasi relokasi. Menanggapi desakan warga tersebut, Budi mengaku telah menemui Walikota Solo. Budi mengatakan untuk warga yang memiliki sertifikat tanah kemungkinan besar a ditangguhkan dulu. Terpisah, Ketua RT 03/ RW II Kelurahan Sewu, Wibowo mengatakan, saat ini dirinya bersama 15 warga lainnya, baik yang telah mengantongi sertifikat maupun tidak telah sepakat direlokasi. Bahk lanjutnya, pihaknya mengaku telah mendapatkan tanah relokasi seluas 6.000 m2 di Kelurahan Mojosongo, Jebres. - Tika Sekar A, Aries S

&RS\ULJKW‹62/23263XVDW'RNXPHQWDVL$OO5LJKWV5HVHUYHG

6RIW0HGLD6ROXVL,QIRUPDWLND

0LVL

http://www.solopos.co.id/sp_search_detail_tamu.asp?id=259429

2/12/2009