Sk Kpa Koltim.docx

BUPATI KOLAKA TIMUR KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR NOMOR: ………………………….

TENTANG

KOMISI PENANGGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN KOLAKA TIMUR

BUPATI KOLAKA TIMUR, Menimbang

: B ahwa guna menanggulangi meningkatnya penyakit AIDS secara berkelanjutan, perlu adanya program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS di daerah dengan membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kolaka Timur dengan Keputusan Bupati Kolaka Timur.

Mengingat

:

1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular; 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun

1992 tentang

Kesehatan; 3. Undang-undang tentang

Nomor

Pembentukan

10

Tahun

Peraturan

2004

Perundang-

undangan; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan

Daerah

2004 tentang

sebagaimana

telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 12 Tahun 2008. 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun

1991

tentang Penanggulangan Penyakit Menular; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan

Presiden

Nomor

75

Tahun

2006

tentang Komisi Penanggulangan AIDS Nasional ; 10. Peraturan

Menteri

Tahun 2006

Dalam

tentang

Negeri

Pedoman

Nomor

13

Pengelolaan

Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. 11. Peraturan

Menteri

Tahun 2006

Dalam

tentang

Negeri

Jenis

Nomor

dan

15

Bentuk

Produk Hukum Daerah. 12. Peraturan

Menteri

Tahun 2006

Dalam

tentang

Negeri

Prosedur

Nomor

16

Penyusunan

Produk Hukum Daerah. 13. Peraturan

Menteri

Kesejahteraan

Koordinator Rakyat

Bidang Nomor

3/PER/MENKO/KESRA/1II Tahun 2007 tentang Susunan, Tugas, dan Fungsi Keanggotaan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional; 14. Peraturan

Menteri

Kesejahteraan

Koordinator Rakyat

Bidang Nomor

7/PER/MENKO/KESRA/1II Tahun 2007 tentang Strategi Nasional Penanggulangan AIDS lndonesia Tahun 2007 - 2010; 15. Peraturan Kesejahteraan

Menteri

Koordinator Rakyat

Bidang Nomor

8/PER/MENKO/KESRA/III Tahun 2007 tentang Pemberlakuan

Pedoman

Nasional

Monitoring,

Evaluasi, dan Pelaporan HIV dan AIDS di Seluruh

lndonesia; 16. Peraturan Tahun

Menteri 2007

Dalam

Negeri

tentang

Nomor

Pedoman

20

Umum

Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS dan Pemberdayaan

Masyarakat

dalam

Rangka

Penanggulangan HIV dan AIDS di Daerah; 17. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006

tentang

Pedoman

Pembentukan

dan

Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa; 18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Desa 19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan; dan 20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat.

Memperhatikan

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun

:

1994 tentang Pencegahan Penyakit 2. Keputusan Bidang

Bersama

Kesejahteraan

Kepolisian

Negara

Menteri Rakyat

Republik

20/KEP/MENKO/KESRA

Koordinator dan

Indonesia

/XII/2003

Kepala Nomor Nomor

B/01/XII/2003/BNN tentang pem- bentukan Tim Nasional Upaya Terpadu Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat / Bahan Adiktif dengan cara suntik.

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: : Membentuk Komisi Penanggulangan AIDS Kabupaten Kolaka Timur dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Menugaskan Komisi dimaksud diktum KESATU, untuk :

a. Merumuskan

Kebijakan

mengenai

upaya

pencegahan dan penanggulangan AIDS; b. Melaksanakan

pembinaan

dan

penanggulangan

AIDS sesuai ketentuan yang berlaku; c. Mengadakan

koordinasi

dan

dengan instansi terkait, masyarakat

kerjasama

lembaga

sosial

dan partisipasi masyarakat yang

dipandang

perlu

untuk

secara

bersama-sama

mengatasi dan mananggulangi AIDS; d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kolaka Timur. KETIGA

: Membebankan

biaya

pelaksanaan

tugas

Komisi

dimaksud dalam diktum KESATU pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur. KEEMPAT

: Keputusan

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

……………….2016

Ditetapkan di Kolaka Timur Pada Tanggal : …………………….. BUPATI Kolaka Timur

………………………….

TEMBUSAN YTH : 1. Menko Kesra Republik Indonesia di Jakarta 2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta 3. Ketua KPA Nasional di Jakarta. 4. Gubernur Sulawesi Tenggara di Kendari 5. Kepala BNN Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari 6. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sulawesi Tenggara di Kendari 7. Inspektorat daerah Kabupaten Kolaka Timur 8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan aset Daerah Kab.Kolaka Timur

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA TIMUR

NOMOR

: ………………………..

TANGGAL

: ……………………..2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENANGULANGAN AIDS (KPA) KABUPATEN KOLAKA TIMUR No

JABATAN DALAM TIM

JABATAN DALAM DINAS

Ketua

Bupati Kolaka Timur

II.

Ketua Pelaksana

Wakil Bupati Kolaka Timur

III.

a. Wakil Ketua I

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka

I.

Timur b. Wakil Ketua II

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kolaka Timur

IV.

a. Sekretaris I

Tenaga senior/ pensiunan eselon II/III

b. Sekretaris II

Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.

V.

Anggota

1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur; 2. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kolaka Timur; 3. Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur; 4. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur; 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kolaka Timur 6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kolaka Timur; 7. Kepala Badan Politik dan Pemerintahan umum Kabupaten Kolaka Timur; 8. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan

Desa Kabupaten Kolaka Timur; 9. Direktur RSUD Kolaka Timur; 10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Timur 11. Kepala Kepolisian Resort KOLAKA; 12. Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kolaka Timur; 13. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka Timur; 14. Ketua BNK Kabupaten Kolaka Timur; 15. Ketua Harian PMI Kabupaten Kolaka Timur.

VI.

Kelompok Kerja (Pokja) A. Pengembangan Organisasi a. Koordinator

Kepala

Badan

Keluarga

Pemberdayaan Perlindungan

Berencana,

Perempuan Anak

Kabupaten

dan Kolaka

Timur.

b. Anggota

1. Kepala Bidang Pengendalian Ketentraman Masyarakat pada Badan Politik dan Pemerintahan umum Kabupaten Kolaka Timur; 2. Kepala Bidang Sekolah Lanjutan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kolaka Timur; 3. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka Timur. 4. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan BAPPEDA Kabupaten Kolaka Timur

B. Pelayanan Medik a. Koordinator

Kabid Pelayanan Medik RSUD Kabupaten Kolaka Timur.

b. Anggota

1. Kepala Seksi pelayanan Medik RSUD Kabupaten Kolaka Timur; 2. Kepala

Seksi

Pemberantasan

Pengendalian

Penyakit

dan Dinas

Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur; 3. Wakil Organisasi Profesi Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;

C. Survailans dan Epidemiologi a. Koordinator

Kepala Bidang P2PL Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur.

b. Anggota

1. Kepala Pelaksana Unit Transfusi darah Kabupaten Kolaka Timur; 2. Kepala

Seksi

Pengawasan

dan

Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur; 3. Kepala

Seksi

Ketentraman

dan

Ketertiban Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Timur.

D. Pemberdayaan Masyarakat dan Informasi a. Koordinator

Kepala Bidang Keswadayaan Masyarakat Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kolaka Timur.

b. Anggota

1. Kepala

Bidang

Pemberdayaan

Sumber Daya Kesehatan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur;

2. Kepala

Seksi

Penyebaran

Informasi

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Kabupaten Kolaka Timur; 3. Kepala Seksi Penerangan Masyarakat pada Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kolaka Timur; 4. TP-PKK Kabupaten Kolaka Timur; 5. Wakil Tokoh Agama dan Masyarakat Kabupaten Kolaka Timur. 6. Wakil

LSM

Peduli

AIDS

Kabupaten Kolaka Timur.

E. Kesehatan Karyawan Perusahaan dan Pekerja Informal a. Koordinator

Kepala

Bidang

Kerjaan

Dinas

Pengawasan Ketenaga Tenaga

Kerja

dan

Transmigrasi Kabupaten Kolaka Timur.

b. Anggota

1. Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur; 2. Wakil

LSM

Peduli

Aids

Kabupaten

Kolaka Timur. 3. Wakil Organisasi Serikat Pekerja/Buruh Kabupaten Kolaka Timur

F. Kesehatan Reproduksi a. Koordinator

Kepala

Bidang

Kesehatan Keluarga

Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur

b. Anggota

1. Kepala Seksi KIA Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur 2. Wakil Organisasi Kolaka Timur;

Wanita

Kabupaten

3. Wakil LSM Peduli Aids Kabupaten Kolaka Timur.

BUPATI KOLAKA TIMUR, ……………………… …