Sk Kebijakan Penolakan Rencana Asuhan Medis.docx

RUMAH SAKIT CITAMA Cepat, Tepat, Akrab dan Tuntas

Jl. Raya Pabuaran No.52 Bojonggede, Bogor – Jawa Barat 16922 Telepon : 021-8798 4444 / 8798 5555, Fax. : 021-8798 6666, Email : [email protected]

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT CITAMA NOMOR : 457 / SK / DIR / RSC / VII / 2018 TENTANG KEBIJAKAN MENOLAK RENCANA ASUHAN MEDIS DI RUMAH SAKIT CITAMA DIREKTUR RUMAH SAKIT CITAMA BOGOR Menimbang

:

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RS Citama Bogor, maka diperlukan penyelenggaraan kebijakan menolak rencana asuhan medis b. Bahwa agar pelaksanaan pelayanan pasien di RS Citama dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan RS Citama sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan pasien di RS Citama Bogor c. Bahwa untuk menindak lanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Citama

Mengingat

:

a. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran b. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan c. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit d. Undang-undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan e. Peraturan Menteri Kesehatan tentang Rekam Medis

Nomor

269/Menkes/Per/III/2008

f. Surat Pengangkatan Direktur 017/SK/DIR/CMH/2017 g. Peraturan Kebijakan Akses Ke Rumah Sakit dan Kontinuitas Pelayanan 264 /SK/DIR/RSC/VIII/2018 MEMUTUSKAN

Menetapkan pertama

: :

Kedua

:

Ketiga

:

KEBIJAKAN MENOLAK RENCANA ASUHAN MEDIS RUMAH SAKIT CITAMA Kebijakan Menolak Rencana Asuhan Medis di Rumah Sakit sebagaimana kebijakan diatas terlampir Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pada tanggal

: Bogor : 12 Juli 2018

Dr. Yohannes Febru Nainggolan. Mars Direktur RS Citama

Lampiran Keputusan Direktur Rumah Sakit Citama Nomor

: 457 / SK / DIR / RSC / VII / 2018

Tanggal : 12 Juli 2018 1. Jika pasien belum dewasa atau tidak sehat akalnya maka yang berhak memberikan penolakan tindakan medis dan pengobatan dalah orang tua ,keluarga atau wali 2. Bila pasien sudah menikah suami atau istri tidak diikutsertakan dalam penolakan.pasien harus memberikan penolakan tindakan sendiri 3. Apabila pasien sesudah menerima iformasi tetap menolak tindakan 4. Medis dan pengobatan yang akan dilakukan oleh tim medis ,maka penolakan tersebut harus di lakukan secara tertulis.akibat dari penolakan pengobatan tersebut menjadi tanggung jawab pasien 5. Pasien dapat menarik kembali (mencabut) setiap saat persetujuan yang di berikan kecuali pengobatan atau tindakn medis yang sudah di laksanakan dan tidak mungkin lagi di batalkan. Yang boleh menarik kembali persetujuan adalah anggota keluarga pasien atau yang liny yang berkedudukan hukum sebagai wali 6. Penarikan atau pencabutan persetujuan harus di berikan secara tertulis dengan menandatangani format penolakan tindakan medis atau pengobatan 7. Bila pasien tetap menolak di berikan tindakan medis atau pengobatan setelah di jelaskan kembali tentang tujuan dari tindakan pengobatan tidak di laksanakan maka perawat wajib mendokumentasikan pada catatan perawatan dan melaporkan ke kepada dokter yang memberikaninstruksi pengobtan tersebut