Siyasah.docx

KATA PENGANTAR Segala puji bagi Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang di berikan oleh dosen pembimbing dalam mata kuliah Fiqih. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada pemimpin paling mulia, manusia yang paling baik akhlaknya yaitu Nabi Muhammad SAW , kepada keluarganya, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Amin Makalah ini berjudul “Thaharah” yang nantinya akan memberikan pemahaman kepada pembaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan thaharah. . Mungkin penulis tidak bisa membuat makalah ini sesempurna mungkin. Oleh karena itu, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari para pembaca. Khususnya dari dosen yang telah membimbing penulis dalam mata kuliah ini. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pembimbing saya yang telah memberikan arahan dan juga kepada orang-orang di sekitar saya yang telah membantu saya dalam mendapatkan sumber-sumber materi yang bisa saya jadikan pedoman untuk menyelesaikan makalah ini. Medan, Maret 17

Penyusun

i

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR .................................................................................... DAFTAR ISI ...................................................................................................

i ii

BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... A. Latar Belakang .................................................................................... B. Rumusan Masalah ...............................................................................

1 1 1

BAB II PEMBAHASAN ............................................................................................. A. Pengertian ............................................................................................ B. Pendapat Para Ulama .......................................................................... C. Ruang Lingkup dan Tujuan Siyasah Syar’iah .................................... D. Konsepsi kepemimpinan menurut qs. An-nisa: 58-59 ........................ E. Konsepsi Kepemimpinan Islam Tentang Perwujudan Pemerintahan Yang Efektif Dan Adil ........................................................................

2 2 2 3 3 8

BAB III PENUTUP ....................................................................................................... A. Kesimpulan .........................................................................................

11 11

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

12

ii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Dalam kajian nya kita telah mengetahui tentang pengertian fiqh siyasah. Fiqh siyasah adalah mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan. Yakni pengurus kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara’. Sehingga dengan memahami fiqh siyasah diharapkan dapat membawa kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukan kepaa jalan yang menyelamatkan baik didunia maupun diakhirat. Sedangkan pengertian fiqh siyasah sya’iyah adalah diartikan sebagai ketentuan kebijaksanaan pengurus masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat agama islam. adapun Siyasah syar’iyyah menurut batasan ahmad fathi bahansi adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara’ agama islam. berkenanaan dengan batasan tersebut timbul beberapa persoalan. Siapa yang harus merencanakan kebijaksanaan, melaksanakan dan menilai siayasah syar’iyah? Syarat-sayarat apa yang harus dipenuhi untuk dapat menduduki jabatan perencana, pelaksana dan penilai peraturan? Siapa yang harus diatur? Mengapa harus diatur? Apa hak dan kewajiban yang diatur? Bagaimana cara merencanakan, melaksanakan dan menilai peraturan? Apa bentuk peraturan yang digunakan. Dalam prespektif kesejajarahan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diatas beraneka ragamam. Hal ini tidak hanya sisebabkan oleh perbedaan penekanan atas aspek-aspek tertentu dari kehidupan siyasah syar’iyah tapi juuga dikarnakana ketidaksamaan kerangka pemikiran yang digunakan untuk melukiskan pembagian aspek siayasah syar’iyyah. Itulah tadi pengantar kita tentang ulasan pengertian fiqh siyasah dan siyasah syar’iyah. Dalam pembahasan yang akan penulis ambil disini sesuai dari ulasan tentang pengertian fiqh siyasah dan siyasah syar’iyah. Ternyata didalmnya tidak hanya berhenti pada ulasan pengertianya saja tetapi disini penulis akan membahas tentang komponen dasar fiqh siyasah syar’iyah.

B.

Rumusan Masalah?

Adapun rumusan masalah yang akan kita bahas dalam makalah ini sebagai berikut: 1. Apakah itu siyasah? 2. Dimana saja ruang lingkup Siyasah? 3. Bagaimanakah Konsepnya menurut Q.S Annisa? 4. Bagaimana Konsep Islam membentuk Pemerintahan yang adil?

1

BAB II PEMBAHASAN A. PENGERTIAN Kata as-siyasaah merupakan kata saduran dari bahasa arab asli. Adapun maknanya, diantaranya adalah pengaturan, bimbingan, pengarahan, dan perbaikan. Sedangkan istillah assiyasah asy-syar’iyyah (politik syar’i), termasuk istilah uniterm (terpakai dalam banyak istilah, tidak hanya pada satu istilah saja), bahkan banyak mengandung signifikasi. Oleh karena itu, lafazh “as-siyaasah” telah digunakan pada lebih dari sau makna. Asalnya makna siyasah (politik) tersebut diterapkan pada pengurusan dan pelatihan gembalaan. Lalu, kata tersebut digunakan dalam pengaturan urusan-urusan manusia; dan pelaku pengurusan urusan-urusan manusia tersebut dinamai politikus(siyasiyun). Dalam realitas bahasa Arab dikatakan bahwa ulil amri mengurusi (yasûsu) rakyatnya saat mengurusi urusan rakyat, mengaturnya, dan menjaganya. Dengan demikian, politik merupakan pemeliharaan (ri’ayah), perbaikan (ishlah), pelurusan (taqwim), pemberian arah petunjuk (irsyad), dan pendidikan (ta`dib). Berarti secara singkat as-siyasah asy-syar’iyyah (Politik Islam) adalah pengurusan atas segala urusan seluruh umat Islam. B. PENDAPAT PARA ULAMA Imam Al-Mawardi dalam “ahkamus sulthaniyyah wal walayatud Diniyah” menjelaskan siyasah syar’iyah sebagai: “kewajiban yang dilakukan kepala negara pascakenabian dalam rangka menjaga kemurnian agama dan mengatur urusan dunia (hirasatuddin wa raiyyatud dunya)” Asy-syahid Hasan Al-Banna menjelaskan politik adalah “hal memikirkan persoalan internal (yang mencakup diantaranya: mengurusi persoalan pemerintahan, menjelaskan fungsi-fungsinya, memerinci hak dan kewajibannya, melakkan pengawasan terhadap penguasa); dan eksternal umat (yang meliputi diantaranya: memelihara kemerekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan bangsanya mencapai tujuan yang diidamkan dan membebaskan bangsanya dari penindasan dan intervensi pihak luar)” Yusuf Al-Qardhawi dalam fiqh daulah mendefenisikan siyasah syar’iyah: “fikih islam yang mencakup hubungan individu dengan daulah (negara dan pemerintahan), atau hubungan hakim dengan terdakwa, hubungan kekuasaan dengan masyarakat yang dalam terminologi modern disebut sistem ketatanegaraan, sistem keuangan, sistem pemerintahan dan sistem hubungan internasional” Sedangkan defenisi siyasa syar’iyah menurut Abdul Wahhab Khalaf adalah: “pengaturan urusan pemerintahankaum muslimin secara menyeluruh dengan cara mewjudkan maslahat, mencegah terjadinya kerusakan (mafsadat) melalui bataan-batasan yang dtetapkan oleh syara dan prinsip-prinsip umum syariat (maqasidus syari’ah)-kendati hal tadi tidak ada dalam ketetapan nash dan hanya menyandarkan pendapat para imam mujtahid”

2

C. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN SIYASAH SYAR’IYAH Dari pembahasan dan defenisi mengenai siyasah syar’iyyah yang disampaikan oleh para ulama diatas, setidaknya dapat disimpulkan 3 hal mengenai cakupan siyasah syar’iyyah, yakni: 1.

2.

3.

Paradigma dan konsep politik dalam islam, yang secara garis besar mencakup kewajibanmewjudkan kepemimpinan yang islami (khalifah) dan kewajiban menjalankan syariat islam (hukum islam) Regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau imam dalam rangka menangkal dan membasmi kerusakan serta memecahkan masalah-masalah yang bersifat spesifik, yang masuk dalam pembahasan fikih siyasah. Partisipasi aktif setiap muslim dalam aktfitas politik baik dalam rangka mendukung maupun mengawasi kekuasaan.

Adapun alam ruang lingkup regulasi dan ketetapan hukum yang dibuat pemimpin atau imam, Ibnu Thaimiyyah membaginya menjadi tiga aspek pembahasan (fikih siyasah): 1. 2. 3.

Peratutan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Pengaturan dan pengorganisasian dalam mewujudkan kemaslahatan. Pengaturan hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan negara

D. KONSEPSI KEPEMIMPINAN MENURUT QS. AN-NISA: 58-59 Artinya: (58) Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat. (59)Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS Annisa:58-59) Ayat 58 di turunkan kepada para penguasa, mereka harus menyampaikan amanah kepada pemiliknya (ahlinya). Jika mereka memutuskan perkara diantara manusia harus seadiladilnya. Adapun ayat 59 turun kepada orang yang dipimpin, seperti tentara dan selainnya. Mereka harus mentaati penguasa; melaksanakan amanah dari pemimpin; taat dalam pembagian ghanimah, pemutusan perkara dalam berbagai peperangan dll.tetapi mereka tidak boleh taat kepada pemimipin yang memerintahkan kepada kemaksiatan. Jika mereka berselisih paham dalam suatu hal, maka hendaklah mereka mengembalikannya kepada kitabullah dan sunnah rasulnya. Dalam islam menjadi pemimpin dan dipimpin adalah amanah yang pasti akan dimintai pertanggung jawabannya di akherat kelak. Membangun pemerintahan yang baik menurut ayat 3

ini bukan hanya peran penguasa akan tetapi rakyat juga ikut menentukan arah pemerintahan tersebut. Karena bagaimana mungkin suatu pemerintahan akan berjalan dengan baik jika hanya pemimpinnya saja yang taat membangun sistem sedangkan rakyatnya melawan sistem yang dibangun itu mesipun untuk kebaikan mereka. Akan tetapi islam melarang kita untuk taat kepada pemerintahan/pemimpin dan sistem yang memerintahkan kepada maksiat. Oleh karena itu menurut ayat ini ada 5 syarat yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mengahadirkan kepemimpinan yang sukses dan pemerintahan yang baik (good governance), yaitu: 1.

Pemberian Jabatan (Amanah) Kepada Orang Terbaik (Ahlinya) Memilih seorang pemimpin atau pemangku jabatan haruslah orang-orang yang profesional. Jika memilih seseorang disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan, hubungan saudara, kesamaan mazhab, politis seperti bagi-bagi “kue”, hubungan darah, sogokan materi, hubungan kebangsaan dan lain sebagainya padahal ada orang yang lebih profesional dari mereka, maka hal tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman[3]. Jabatan merupakan amanah yang paling berat, oleh karena itu islam melarang umatnya untuk meminta-minta jabatan, sebagaimana yang Nabi Saw katakan, “ ” Seorang pemimpin merupakan khodimul ummah (pelayan masyarakat), oleh karena itu seorang pemimpin harus memilki 2 syarat sebagaimana yang Allah SWT katakan dalam QS Al-Qashas ayat 26, yaitu: a) Kuat b) Amanah Syaikhul islam Ibnu Thaimiyyah mengatakan bahwa kedua syarat diatas merupakan rukun dan syarat ideal bagi setiap individu yang memangku jabatan. Kemampuan (kekuatan) pada setiap jabatan bersifat relatif, misalnya kemampuan dalam menyusut siasat atau strategi perang, kemampuan keilmuan seperti di bidang ekonomi, hukum, teknologi, politk dll. Sedangkan amanah (kejujuran) bertopang pada rasa takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit dan tidak takut kepada selain Allah. Akan tetapi menemukan seseorang yang memiliki 2 syarat tersebut secara sempurna adalah sesuatu yang tidak mudah, Umar Bin Al-Khatab RA berkata: “Ya Allah, aku mengadu kepadamu dari penindasan yang dilakukan orang yang jahat dan kelemahan orang yang jujur”. Oleh karena itu Ibnu thaimiyyah mengatakan didalam bukunya “siyasah syar’iyyah” bahwa ada 4 proses cara memilih pemimpin, yaitu: a) Memilih orang yang profesional dan sholeh. b) Jika ada 2 orang yang memiliki kekuatan dan kesholehan yang sama, maka dipilih yang paling baik sesuai dengan kebutuhan yang ada. c) Jika ada orang yang kuat tapi kurang sholeh dan orang yang sholeh tapi lemah, maka yang dipilih adalah orang yang kuat meskipun kurang sholeh. Karena kekuatan itu akan memiliki manfaat luas bagi masyarakat banyak sedangkan kesholehan hanya akan bermanfaat bagi dirinya sendiri jika kesholehan tersebut tidak dibarengi dengan kekuatan yang memadai untuk menyebarkannya sehingga menimbulkan kemudhorotan yang lebih besar bagi masyarakat disebabkan karena kelemahannya tersebut. 4

d) Jika ada 2 orang yang kurang memilki kemapuan dan integrtas maka yang dipilih adalah yang paling sedkit madhorotnya. Akan tetapi menurut Ibnu Thaimiyyah memilih seseorang juga didasari atas kebutuhan pada saat itu. Ada jabatan yang lebih membutuhkan orang yang kuat meskipun lemah kesholehannya seperti jabatan menjadi panglima perang, tentara dan jabatan lain yang membutuhkan kekuatan, kematangan dan keahlian yang cukup mendalam untuk melaksanakannya. Namun, ada juga jabatan yang lebih membutuhkan orang yang jujur teliti dan amanah seperti seperti menjadi bendahara yang mengharuskan dia untuk teliti dan jujur dalam mengatur alur keuangan negara. Meskipun sulit menemukan orang yang kuat dan sholeh secara sempurna dalam satu orang, bukan berarti kedua hal tersebut dapat dipisahkan dalam sebuah sistem kepemimpinan. Kesholehan dan kekuatan merupakan peyeimbang satu sama lain, karena pada hakikatnya sebuah jabatan sangat membutuhkan kedua hal tersebut. Apabila seorang pemimpin berwatak keras, ia harus mengangkat seorang wakil yang lembut. Tujuannya agar dapat memberikan petunjuk dengan lemah lembut kepada pemimpin tersebut ketika berada dalam kondisi keras. Karena apabila pemimpin dan wakilnya lembut, semua urusan akan menjadi rusak. Apabila keduanya keras, maka akan terjadi penindasan terhadap masyarakat. Namun apabila salah satunya keras dan lainnya lemah lembut maka urusannya akan seimbang. Oleh karena itu khalifah Abu bakar Dan Umar Bin khatab menempatkan orang yang sholeh atau kuat menjadi wakil sebagai penyeimbang mereka. Khalifah Abu Bakar menyadari bahwa dirinya memilki karakter yang relatif lembut oleh karena itu beliau mengangkat Khalid bin Walid yang berwatak keras menjadi wakil sebagai penyeimbangnya. Begitu pula Khalifah Umar Bin khatab, beliau mengangkat Abu ubaidah bin al jarrah yang berwatak lembut menjadi wakilnya sebagai penyeimbang bagi dirinya yang berwatak keras.

2.

Membangun hukum yang adil

Berlaku adil merupakan perintah Allah SWT, keadilan mencakup semua aspek kehidupan baik sosial, politik, budaya, ekonomi dan sebagainya. Sistem Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme mendefenisikan adil sebagai ”Anda dapat apa yang anda upayakan (you get what you deserved)”, dan sosialisme mendefenisikannya sebagai ”sama rasa sama rata (no one has previlege to get more than other)”, maka islam mendefenisikan adil sebagai tidak mendzalimi tidak pula dizhalimi (la tazhlimun wala tuzhlamun). Keadilan harus ditegakkan di dalam setiap aspek kehidupan, dari mulai penegakan hukum baik pidana maupun perdata, pembagian harta seperti ghanimah, zakat, fa’i dan hartaharta negara lainnya yang harus di salurkan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemimpin yang tidak mendzolimi rakyatnya juga merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari konsep adil karena keadilan merupakan antitesa dari kedzoliman. Keadilan saat ini menjadi terminologi yang paling aktual dan menjadi barang mewah di negeri-negeri yang memiliki penguasa yang dzolim.

5

Karena itu Allah Swt memberikan balasan yang cukup besar bagi pemimpin yang adil, Abu Hurairah RA meriwayatkan bahwa Nabi Saw bersabda ada tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat nanti dimana tidak ada naungan kecuali naungannya dan salah satu golongan dari ketujuh golongan itu adalah pemimpin yang adil. 3.

Dukungan dan kepercayaan dari masyarakat (legitimasi)

Menciptakan kepemimpinan yang sukses bukan hanya tugas para penguasa, masyarakat pun ikut berperan aktif dalam mewujudkan hal tersebut. Islam sangat menyadari seorang pemimpin tidak akan mampu memalakukan apapun tanpa adanya dukungan dari masyarakatnya. Oleh karena itu dalam islam masyarakat harus memberikan ketaatan dan kepercayaannya kepada pemerintah sehingga menghadirkan pemerintahan yang legitimate. Karakter kepemimpinan dalam islam adalah kepemimpinan yang representatif. Mandat kepemimpinan dalam islam tidak ditentukan oleh tuhan namun dipilih oleh umat. Kedaulatan memang milik Tuhan namun sumber otoritas kekuasaan adalah milik umat islam. Selama seorang pemimpin tidak memerintahkan maksiat kepada Allah SWT maka masyarakat wajib taat dan percaya terhadap pemimpinnya meskipun dia seorang pemimpin yang dzolim. Akan tetapi nampaknya hal tersebut seakan-akan hampir mustahil terjadi di era demokrasi seperti sekarang ini dimana masyarakat memiliki peran yang begitu kuat untuk melakukan kontrol terhadap terhadap pemerintahan (social control). Memberikan pendidikan politik dan agama yang baik kepada masyarakat tidaklah cukup menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk turut aktif membangun pemerintahan. Seorang pemimpin harus membuktikan bahwa dirinya layak memegang amanah tersebut, selain itu dia juga harus mengetahui dan memenuhi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Revolusi yang terjadi di tunisia, mesir dan beberapa negara-negara arab lainnya menunjukkan kepada kita bahwa kepercayaan masyarakat merupakan modal paling berharga bagi jalannya roda pemerintahan, oleh karena itu begitu banyak para penguasa dunia melakukan berbagai cara untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakatnya meskipun dengan membangun persepsi yang tidak diimbangi dengan substansi atau yang lebih dikenal dengan politik pencitraan. Pencitraan sebagai salah satu cara penguasa untuk memperoleh dukungan dari masyarakat bukanlah sesuatu yang negatif, dengan cacatan pencitraan yang dilakukan merupakan kapitalisasi dari kinerja konkrit yang selama ini dilakukan, bukan sekedar kata tanpa fakta. Karena itu merupakan salah satu bentuk kebohongan publik, islam sangat melarang menghalalkan berbagai macam cara untuk meraih kekuasaan termasuk dengan berbohong. Karena kebohongan merupakan sumber dari segala bentuk kejahatan dan kedzoliman

4.

Ketaatan tidak boleh dalam kemaksiatan

Sering terjadi polemik ditengah-tengah masyarakat kita, apakah masi ada kewajiban untuk mematuhi pemimpin yang mendurhakai Allah atau tidak. Pemimpin yang dipilih secara langsung dan ditetapkan berdasarkan Undang-undang dipandang dapat memenuhi syarat kepemimpinan untuk melaksanakan amanat rakyat.

6

Akan tetapi, setiap manusia tidak pernah luput dari khilaf dan dosa. Tidak menutup kemungkinan pada kondisi tertentu seorang manusia (pemimpin) terjebak dalam kemaksiatan dan melanggar hukum-hukum Allah Swt. Apabila seorang pemimpin telah melakukan kedurhakaan dan kemungkaran, maka sudah menjadi kewajiban bagi seluruh elemen masyarakat dan bangsa untuk memberikan nasihat dan peringatan kepada para pemimpinnya. Apabila pemimpin tidak mengindahkan nasihat dan peringatan serta tetap melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, maka tidak ada lagi kewajban untuk mematuhi perintahnya. Sering terjadi ujian keimanan bagi seorang mukmin, tarik menarik kepentingan dan kebingungan dalam menetapkan skala prioritas, terutama jika terdapat kontradiksi antara perintah Allah Swt dengan seorang manusia yang dicintainya, termasuk misalnya pemimpin dan sebaginya. Sudah tentu seseorang yang telah beriman akan bersungguh-sungguh mempertahankan diri di dalam zona ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian jelaslah batasan ketaan kepada pemimpin; dalam kondisi seperti apa seorang pemimpin wajib ditaati dan dalam kondisi seperti apa pula ia wajib ditolak. Ketaatan Allah dan Rasulnya harus diprioritaskan dari ada ketaan kepada siapapun.

5.

Konstitusi yang berlandaskan Al-Qur’an Dan as-sunah

Salah satu cara untuk menghadirkan kepemimpinan yang sukses dan baik menurut ayat ini adalah “jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya),” artinya Al-qur’an dan sunnah harus menjadi rujukan dalam setiap penyelesaian masalah yang terjadi didalam negara. Syekhul islam Ibnu Thaimiyyah mengatakan tugas utama negara ada dua, Pertama, menegakkan syariat, dan kedua, menciptakan sarana untuk menggapai tujuan tersebut. Negara harus menjadi kepanjangan tangan Allah Swt untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya dimuka bumi. Ada beberapa alasan penting yang membuat negara dan pemerintahan memiliki kedudukan yang vital dalam islam berdasarkan Al-Qur’an dan Assunnah. Yaitu: Pertama; Al-Qur’an memiliki seperangkat hukum yang pelaksanannya membutuhkan institusi negara dan pemerintahan. Kedua; Al-Quran meletakkan landasan yang kokoh baik dalam aspek akidah, syariah, dan akhlak yan berfungsi sebagai bingkai dan menjadi jalan hidup kaum muslimin. Pelaksnaan dan pengawasan ketiga prinsip tersebut tidak pelak mrnbutuhkan intervensi dan peran negara. Ketiga; Adanya ucapan dan perbuatan nabi yang dipandang sebagai bentuk pelaksanaan tugas-tugas negara dan kepemerintahan. Nabi mengangkat gubernur, hakim, panglima perang, mengirim pasukan, menarik zakat dan pajak (fiskal), mengatur pembelanjaan dan keuangan negara (moneter), menegakkan hudud, mengirim duta, dan melakukan perjanjian dengan negara lain[8]. Selain itu, hal ikhwal kepemimpinan (imarah) telah menjadi bagian kajian dan pembahasan para ahli fikih di dalam kitab-kitab mereka sepanjang sejarah. Fakta teseut menunjukan bahwa negara tidak dapat dipisahkan dari agama karena agama merupakan fitrah negara oleh karena itu nilai-nilai dan tujuan agama (islam) harus terimplementasi dalam setiap kebijakan negara termasuk penerapan konstitusi.

7

E. KONSEPSI KEPEMIMPINAN ISLAM TENTANG PERWUJUDAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DAN ADIL Kekuasaan di dalam islam memiliki tujuan menjamin tegaknya keadilan dan mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Dalam merealisasikan tujuan tersebut Al-Qur’an meletakkan konsep dan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan pemerintahan. Yaitu: 1.

Penerapan Musyawarah

Musyawarah atau yang lebih dikenal dengan prinsip syura menurut Ar-Raghib AlAsfahani adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagiannya pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat lain untuk mendapatkan satu pendapat yang disepakati. Syuro adalah salah satu prinsp penting tentang pemerintahan yang dijelaskan dalam AlQur’an. Prinsip ini mengharuskan kepala negara dan pemimpin pemerintahan untuk menyelesaikan semua permasalahan masyarakat melalui musyawarah. Al-Quran bahkan mensejajarkan syura dengan menjalankan pilar-pilar islam lainnya seperti iman, shalat, zakat. Allah Swt berfirman: Artinya: Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang kami berikan kepada mereka. (Asy-syura: 38) Kemudian, apakah hasil syuro mengikat penguasa? Pendapat yang paling kuat adalah hasil syura bersifat mengikat (mulzimah). Dalam pandangan syaik Abdul Qadir Audah, ada dua hal yang berkaitan dengan sifat mengikat hasil syuro bagi penguasa dan umat islam: a) Membersihkan praktik diktatorisme dalam pemerintahan islam. b) Pendapat mayoritas akan membentuk tanggung jawab umat secara kolektif dan sebagai bagian pendidikan politik untuk bersikap ilmiah, kritis namun memiliki komitmen Secara umum,ketetapan syura dalam Al-quran mencakup semua urusan kaum muslimin, baik yang bersifat individual maupun kolektif. Namun Al-Quran hanya memberikan ketetapanketetapan yang bersifat umum tentang syura dan tidak menyebut perincian-perincian mengenai pelaksanaannya dan persoalan dimana syura dilaksanakan. Ketiadaan perincian khusus ini menjadikan pelaksanaan syura menjadi fleksibel karena tidak dibatasi waktu dan dapat diterapkan dalam semua kedaan dalam masyarakat. 2.

Persamaan Hak (Al-Musawah)

Persamaan derajat adalah bagian hak-hak individu dalam negara. Sayyid qutb menyebutnya sebagai asa keadilan dalam islam. Apabila umat manusia adalah anak keturunan Adam dan Islam memandang kesatuan asal usul ini memberikan implikasi adanya hak, kewajiban dan tanggung jawab yang sama. Allah Swt berfirman:

8

Artinya: Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang Sempurna atas kebanyakan makhluk yang Telah kami ciptakan.(alisra’: 70) Prinsip-prinsip persamaan derajat dalam islam mencakup: a.

b.

c.

3.

Persamaan secara umum Semua manusia sama dan sederajat dalam hak, kewajiban, an tanggung jawab mereka. Tidak ada keistimewaan yang diberikan atas satu orang dengan yang lainnya tanpa pengecualian. Artinya, setiap individu dalam negara memiliki semua hak, kebebasan, dan kewajiban yang juga dimiliki yang lain tanpa diskriminasi apapun, baik ras, golongan, etnik maupun agama. Didalam konteks ini pula, kesetaraan ini mencakup pula persamaan hak an kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Persamaan didepan hukum Kepala negara dan rakyat pada umumnya memiliki kesedrajatan di depan hukum. Kepala negara dalam islam tidak memilki kekebelan atau legitimasi kesucian teologis seperti halnya doktrin kristiani. Jika seorang kepala negara melakukan pelangaran hukum, maka kepala negara dapat dihukum sebagaimana pelaku pidana lainnya di dalam peradilan biasa. Persamaan hak-hak sosial Dalam islam negara harus menjamin kesejahteraan kepada setiap keluarga baik alam kesehatan, pemenuhan kebutuhan hidup, dan kesempatan mendapatkan pendidikan yang sama sesuai dengan bakat dan kemampuan.

Jaminan Hak Dan Kebebasan Berpendapat

Kebebasan merupakan pilar utama dalam pemerintahan islam. Apabila umat menjadi sumber legitimasi kekuasaa, maka kedaulatan kekuasaan tersebut tidak dapat diwujudkan tanpa adanya pilar-pilar kedaulatan dalam diri setiap umat. Kedaulatan ini mencakup juga adanya media untuk mengaktualisasi kedalatan tersebut. Akan tetapi, kebebasan dalam islam bukanlah berarti tanpa batas, karena kebebasan tanpa batas akan melahirkan kekacauan. Imam Hasan Al-Banna menyebutkan kebebasan sebagai salah satu tuntutan islam. Kebebasan itu mencakup kebebasan berideologi, menyampaikan pendapat, mendapatkan ilmu dan kebebasan kepemilikan. Syekh Muhammad Al-Ghazali menambahkan kebebasan dari kemiskinan, rasa takut, dan kebebasan untuk memerangi kedzoliman. 4.

Hak Dan Kewajiban Antara Pemimpin Dan Rakyat Serta Hubungan Timbal Baliknya

Sebagaimana yang sudah penulis katakan pada bab sebelumnya bahwa pemerintahan akan berjalan efektif jika penguasa menjalankan kewajiban da mendapatkan hak-haknya secara sempurna. Karena pemenuhan hak dan kewajiban yang dilaksanaan baik oleh pemerintahmaupun masyarakat akan mengahsilkan hubungan timbal balik yan positif bagi jalannya pemerintahan dan negara. 9

Adapun kewajiban seorang penguasa dan hak masyarakat seperti, memilih pejabat yang profesional, menetapkan hukum dengan adil, memberikan kebebasan berpendapat yang sesuia dengan konstitusi dan agama, dan menegakkan syariat. Sedangkan kewajiban masyarakat yang menjadi hak penguasa adalah taat dan percaya kepada penguasa. 5.

Musyawarah

Secara etimologis, musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berunding, berembuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Makna dasar dari kata musyawarah adalah mengeluarkan dan menampakan (al-istihkhraju wa al-izhar). Secara terminologis, musyawarah diartikan sebagai upaya memunculkan sebuah pendapat dari seorang ahli untuk mencapai titik terdekat pada kebenaran demi kemaslahatan umum. Kata musyawarah diambil dari akar kata syin (sy) waw (w), dan ra (r). Ketiga huruf tersebut membentuk kata syawara, yang awalnya bermakna mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Pada dasarnya, musyawarah digunakan untuk hal-hal yang bersifat umum atau pribadi. Oleh karena itu, bermusyawarah sangat dibutuhkan, terutama untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik oleh masyarakat secara individu maupun secara umum.

10

BAB III PENUTUP A. KESIMPULAN Dari deskripsi singkat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjadi prinsip bernegara dalam pandangan Islam tidak menentukan suatu sistem dan bentuk tertentu mengenai kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harus diikuti umat Islam, melainkan hanya menerangkan dasar-dasarnya saja. Tapi dari dasar-dasar dan prinsipprinsip itu dapat dikembangkan sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntunan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalah-masalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.

11

DAFTAR PUSTAKA

       

Muhammad bin Shalih Al-utsaimin. POLITIK ISLAM; Ta’liq Siyasah Syar’iyah Ibu taimiyah. Jakarta griya ilmu 2009.h.11 http//ms.wikipedia.org//wiki//Politik_Islam.htm HR. Al-Hakim POLITIK ISLAM; Ta’liq Siyasah Syar’iyah Ibu taimiyah. H.43 QS Al-Maidah:3 Selengakapnya lihat HR. Bukhari kitab al-adzan HR Bukhori dan Muslim Ahmad Dzakirin, Tarbiyah siyasiyah, Era Adicitra Intermedia, solo, 2010

12