TUGAS SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH “AKUNTANSI KEUANGAN POS NERACA DAERAH” DOSEN PENGAMPU:DR. PAYAMTA, M.SI, AK. CA, CPA.
DISUSUN OLEH
ALIFFIANTI SAFIRIA AYU DITTA (S431608003) ANING FITRIANA (S431608004)
MAGISTER AKUNTANSI FAKLUTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET
2017
AKUNTANSI KEUANGAN POS-POS NERACA DAERAH PEDOMAN AKUNTANSI ASET
A. AKUNTANSI ASET LANCAR Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi. Aset lancar terdiri dari Kas di Kas daerah, Kas di Pemegang Kas, Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan angsuran, Bagian Lancar Pinjaman Kepada BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional, Bagian Lancar TGR, Piutang Pajak, Piutang Lain-lain, dan Persediaan.
1. Kas di Kas daerah a. Pengertian Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Mutasi kas mencakup transaksi anggaran dan transaksi non-anggaran. Transaksi anggaran meliputi transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Dokumen sumber untuk belanja adalah Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) dan Nota Debet dan dokumen sumber untuk pendapatan adalah Surat Tanda Setoran (STS) , Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan dokumen lain yang terkait. Sedangkan dokumen sumber untuk penerimaan pembiayaan adalah Nota Kredit dan untuk pengeluarannya digunakan Nota Debet dan SPMU. Transaksi nonanggaran adalah transaksi keuangan pemerintah daerah yang tidak mempengaruhi anggaran misalnya penerimaan perhitungan pihak ketiga (PFK). Dokumen sumber transaksi non-anggaran adalah SPMU khusus jumlah potongan PFK dan bukti kiriman uang / Nota Debet. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan Kas di Kas Daerah adalah di sebelah debet. Penambahan kas dicatat di sebelah debet dan pengurangan kas dicatat di sebelah kredit.
d. Jurnal standar Jurnal yang menambah Kas di Kas Daerah ƒ Jurnal untuk mencatat Penerimaan Pendapatan yang disetor ke Kas Daerah berdasarkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) dan Surat Tanda Setoran (STS). Transaksi ini akan dicatat sebagai berikut:
1) Mencatat penerimaan Pendapatan Pajak Daerah No. Perkiraan 0100 8010
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Pendapatan Pajak Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
2) Mencatat penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah No. Perkiraan 0100 8020
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Pendapatan Retribusi Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
3) Mencatat penerimaan Pendapatan Bagian Laba BUMN/D dan investasi lainnya No. Perkiraan 0100 8030
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Pendapatan bagian laba BUMN/D dan investasi lainnya
Debet xxx
Kredit xxx
4) Mencatat penerimaan Pendapatan dari lain-lain PAD No. Perkiraan 0100 8040
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Pendapatan dari lain-lain PAD
Debet xxx
Kredit xxx
ƒ Jurnal untuk mencatat realisasi penerimaan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat berdasarkan Nota Transfer /Nota Kredit. 1) Mencatat penerimaan Pendapatan Bagian daerah dari PBB dan BPHTB No. Perkiraan 0100 8110
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Pendapatan Bagian daerah dari PBB dan BPHTB
Debet xxx
Kredit xxx
2) Mencatat penerimaan Pendapatan Bagian daerah dari PPh No. Perkiraan 0100 8120
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Pendapatan bagian daerah dari PPh
Debet xxx
Kredit xxx
3) Mencatat penerimaan Pendapatan Bagian daerah dari SDA No. Perkiraan 0100 8130
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Pendapatan bagian daerah dari SDA
Debet xxx
Kredit xxx
4) Mencatat penerimaan Pendapatan Dana Alokasi Umum No. Perkiraan 0100 8140
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Pendapatan Dana Alokasi Umum
Debet xxx
Kredit xxx
5) Mencatat penerimaan Pendapatan Dana Alokasi Khusus No. Perkiraan 0100
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah
Debet xxx
Kredit
8150
Pendapatan Khusus
Dana
Alokasi
xxx
ƒ Jurnal untuk mencatat penerimaan pendapatan bagi hasil dari pemerintah provinsi. Transaksi ini dicatat sebagai berikut: 1) Mencatat penerimaan bagi hasil pajak provinsi. No. Perkiraan 0100 8210
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Pendapatan bagi hasil pajak provinsi
Debet xxx
Kredit xxx
2) Mencatat penerimaan Pendapatan bagi hasil lainnya dari provinsi. No. Perkiraan 0100 8220
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi
Debet xxx
Kredit xxx
ƒ Jurnal untuk mencatat realisasi penerimaan lain-lain pendapatan yang sah berupa pendapatan hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan berdasarkan Nota. Transaksi ini dicatat sebagai berikut: 1) Mencatat penerimaan Pendapatan hibah No. Perkiraan 0100 8310
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Pendapatan hibah
Debet xxx
Kredit xxx
5) Mencatat penerimaan Pinjaman Luar Negeri No. Perkiraan 0100 8835
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Penerimaan Pinjaman Negeri
Debet xxx Luar
Kredit xxx
6) Mencatat penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat No. Perkiraan 0100 8840
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Penerimaan Pinjaman Pemerintah Pusat
Debet xxx dari
Kredit xxx
7) Mencatat penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah otonom Lainnya No. Perkiraan 0100 8845
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Daerah Otonom Lainnya
8) Mencatat penerimaan Pinjaman dari BUMN/BUMD
Debet xxx
Kredit xxx
No. Perkiraan 0100 8850
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Penerimaan Pinjaman dari BUMN/ BUMD
Debet xxx
Kredit xxx
9) Mencatat penerimaan Pinjaman dari Bank/Lembaga Keuangan No. Perkiraan 0100 8855
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Penerimaan Pinjaman dari Bank/ Lembaga Keuangan
Debet xxx
Kredit xxx
10) Mencatat penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya No. Perkiraan 0100 8860
ƒ
Nama Perkiraan Kas di Kas daerah Penerimaan Pinjaman Negeri Lainnya
Debet xxx
Kredit
Dalam
xxx
Jurnal untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Lalu berdasarkan Surat Tanda Tanda Setoran. Transaksi ini dicatat sebagai berikut: No. Perkiraan 0100 8040
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Pendapatan Lain-lain PAD
Debet xxx
Kredit xxx
ƒ Jurnal untuk mencatat Penerimaan Kembali Belanja Tahun Berjalan berdasarkan Surat Tanda Tanda Setoran. Transaksi ini dicatat sebagai berikut: No. Perkiraan 0100 8040
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Pendapatan Lain-lain PAD
Debet xxx
Kredit xxx
ƒ Jurnal untuk mencatat realisasi pencairan dana cadangan berdasarkan Nota dan Memo Penyesuaian No. Perkiraan 0100 8360
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Pencairan Dana Cadangan
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal Yang Mengurangi Perkiraan Kas di Kas Daerah ƒ Jurnal untuk mencatat pengeluaran belanja operasional berdasarkan SPMU. Transaksi ini akan dicatat sebagai berikut: 1) Mencatat belanja pegawai No. Perkiraan 8410 0100
Nama Perkiraan Belanja Pegawai Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
2) Mencatat belanja barang dan Jasa No. Perkiraan 8420 0100
Nama Perkiraan Belanja barang dan Jasa Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
3) Mencatat belanja pemeliharaan No. Perkiraan 8430 0100
Nama Perkiraan Belanja pemeliharaan Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
4) Mencatat belanja perjalanan dinas No. Perkiraan 8440 0100
Nama Perkiraan Belanja Perjalanan dinas Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
5) Mencatat belanja pinjaman No. Perkiraan 8450 0100
Nama Perkiraan Belanja pinjaman Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
6) Mencatat belanja subsidi No. Perkiraan 8460 0100
Nama Perkiraan Belanja Subsidi Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
7) Mencatat belanja hibah No. Perkiraan 8470 0100
Nama Perkiraan Belanja Hibah Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
8) Mencatat belanja bantuan sosial No. Perkiraan 8480 0100
Nama Perkiraan Belanja Bantuan sosial Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
9) Mencatat belanja operasional lainnya No. Perkiraan 8490 0100
Nama Perkiraan Belanja operasi lainnya Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
ƒ Jurnal untuk mencatat pengeluaran belanja modal berdasarkan SPMU. Transaksi ini akan dicatat sebagai berikut: 1) Mencatat belanja aset tetap No. Perkiraan 8510
Nama Perkiraan Belanja aset tetap
Debet xxx
Kredit
0100
Kas di Kas Daerah
xxx
2) Mencatat belanja aset lainnya No. Perkiraan 8520 0100
Nama Perkiraan Belanja aset lainnya Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
ƒ Jurnal untuk mencatat pengeluaran belanja tak tersangka berdasarkan SPMU. Transaksi ini akan dicatat sebagai berikut: No. Perkiraan 8610 0100
Nama Perkiraan Belanja tak tersangka Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
ƒ Jurnal untuk mencatat pengembalian pendapatan pada tahun berjalan berdasarkan SPM Pengembalian Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya, Lain-lain PAD. No. Perkiraan 8010 8020 8030 8040 0100
Nama Perkiraan Pendapatan Pajak daerah Pendapatan Retribusi daerah Pendapatan Bagian Laba BUMD dan Investasi Lainnya Pendapatan Lain-lain PAD Kas di Kas Daerah
Debet xxx xxx xxx
Kredit
xxx xxx
ƒ Jurnal untuk mencatat pengembalian dana perimbangan yang berupa pendapatan bagian daerah dari PPB dan BPHTB, pendapatan bagian daerah dari PPh, pendapatan bagian daerah dari SDA, pendapatan dana alokasi umum, dan pendapatan dana alokasi khusus. No. Perkiraan 8110 8120 8130 8140 8150 0100
Nama Perkiraan Pendapatan Bagian Daerah dari PBB dan BPHTB Pendapatan Bagian Daerah dari PPh Pendapatan Bagian Daerah dari SDA Pendapatan Dana Alokasi Umum Pendapatan Dana Alokasi Khusus
Debet xxx xxx xxx xxx xxx
Kas di Kas Daerah
xxx
ƒ Jurnal untuk mencatat pengembalian pendapatan bagi pemerintah provinsi. No. Perkiraan 8210 8220 0100
Kredit
Nama Perkiraan Pendapatan Bagi hasil Pajak Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Lainnya dari Provinsi
hasil dari
Debet xxx xxx
Kas di Kas Daerah
Kredit xxx
ƒ Jurnal untuk mencatat pengembalian lain-lain pendapatan yang sah berupa hibah, pendapatan dana darurat, dan lain-lain pendapatan. No. Perkiraan 8310 8320 8330 0100
Nama Perkiraan Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Lain-lain Pendapatan
Debet xxx xxx xxx
Kas di Kas Daerah
ƒ Jurnal untuk mencatat realisasi pengiriman bagi hasil pendapatan ke
Kredit
xxx
kabupaten/kota berdasarkan SPMU. No. Perkiraan 8710 8720 8730 8740 8750 0100
Nama Perkiraan Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota Bagi Hasil Pendapatan lainnya ke Kab./kota Bagi Hasil Pajak ke Desa Bagi Hasil Retribusi ke Desa Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Desa Kas di Kas Daerah
ƒ Jurnal untuk mencatat realisasi pembentukan berdasarkan SPMU. No. Perkiraan 8760 0100
Nama Perkiraan Pembentukan Dana Cadangan Kas di Kas Daerah
Debet xxx xxx xxx xxx xxx
Kredit
xxx
dana
cadangan
Debet xxx
Kredit xxx
ƒ Jurnal untuk mencatat Realisasi Pengeluaran Pembiayaan berdasarkan Surat Tanda Setoran dan Nota Debet. Transaksi ini akan dicatat sebagai berikut: 1) Mencatat pengeluaran untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah No. Perkiraan 8910 0100
Nama Perkiraan Pengeluaran Penyertaan Pemerintah Daerah Kas di Kas Daerah
2) Mencatat pemberian Pinjaman Pusat/Daerah Otonom Lainnya No. Perkiraan 8915
0100
kepada
Modal
Debet xxx
Kredit
xxx
BUMN/BUMD/Pem.
Nama Perkiraan Pemberian Pinjaman kepada BUMN/D/Pem. Pusat/Daerah Otonom Lainnya Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit
xxx
3) Mencatat penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan No. Perkiraan 8920 0100
4)
Nama Perkiraan Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit
xxx
Mencatat penyertaan Investasi permanen Lainnya No. Perkiraan 8925 0100
Nama Perkiraan Pengeluaran Penyertaan Investasi Permanen Lainnya Kas di Kas Daerah
Dalam
Debet xxx
Kredit
xxx
5) Mencatat pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri No. Perkiraan 8930
Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
Debet xxx
Kredit
0100
Kas di Kas Daerah
xxx
6) Mencatat pembayaran pokok Pinjaman Pemerintah Pusat No. Perkiraan 8935 0100
Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Pemerintah Pusat Kas di Kas Daerah
Pinjaman
Debet xxx
Kredit
xxx
7) Mencatat pembayaran pokok pinjaman pemerintah daerah otonom lainnya No. Perkiraan 8940 0100
Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit
xxx
8) Mencatat pembayaran pokok pinjaman BUMN/BUMD No. Perkiraan 8945 0100
Nama Perkiraan Pembayaran Pokok BUMN/BUMD Kas di Kas Daerah
Pinjaman
Debet xxx
Kredit
xxx
3) Mencatat penyertaan Modal Dalam Proyek Pembangunan No. Perkiraan 8920 0100
4)
Nama Perkiraan Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit
xxx
Mencatat penyertaan Investasi permanen Lainnya No. Perkiraan 8925 0100
Nama Perkiraan Pengeluaran Penyertaan Investasi Permanen Lainnya Kas di Kas Daerah
Dalam
Debet xxx
Kredit
xxx
5) Mencatat pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri No. Perkiraan 8930 0100
Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit
xxx
6) Mencatat pembayaran pokok Pinjaman Pemerintah Pusat No. Perkiraan 8935 0100
Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Pemerintah Pusat Kas di Kas Daerah
Pinjaman
Debet xxx
Kredit xxx
7) Mencatat pembayaran pokok pinjaman pemerintah daerah otonom lainnya
No. Perkiraan 8940 0100
Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Pinjaman Pemerintah Daerah Otonom Lainnya Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit
xxx
8) Mencatat pembayaran pokok pinjaman BUMN/BUMD No. Perkiraan 8945 0100
Nama Perkiraan Pembayaran Pokok BUMN/BUMD Kas di Kas Daerah
Pinjaman
Debet xxx
Kredit
xxx
9) Mencatat pembayaran pokok pinjaman bank/lembaga keuangan No. Perkiraan 8950 0100
Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Bank/lembaga keuangan Kas di Kas Daerah
pinjaman
Debet xxx
Kredit
xxx
10) Mencatat pembayaran pokok pinjaman Dalam Negeri Lainnya No. Perkiraan 8955 0100
Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Lainnya Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit
xxx
Jurnal untuk Transaksi Non-Anggaran Yang berkaitan dengan Perkiraan Kas ƒ
Jurnal untuk mencatat penerimaan dana perwalian oleh Kas Daerah. Transaksi ini dicatat sebagai berikut: No. Perkiraan 0100 8971
ƒ
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat pengeluaran dana perwalian oleh Kas daerah. Transaksi ini dicatat sebagai berikut: No. Perkiraan 8981 0100
ƒ
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan PFK
Nama Perkiraan Pengeluaran PFK Kas di Kas Daerah
Jurnal untuk mencatat pemindahan uang antar dicatat sebagai berikut: No. Perkiraan 0100 0100
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah (Buku Pembantu: Bank A) Kas di Kas Daerah Buku Pembantu: Bank B)
Debet xxx
Kredit xxx
bank. Transaksi ini
Debet xxx
Kredit
xxx
e. Pengukuran Kas di Kas Daerah dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas di kas daerah dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di kas daerah dalam valuta asing
dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. f. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: „ Rincian Jumlah Kas di kas daerah „ Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas Daerah
2. Kas di Pemegang Kas a. Pengertian Kas di Pemegang Kas adalah kas dalam pengelolaan Pemegang Kas yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Dokumen sumber untuk membukukan mutasi kas di pemegang kas adalah bukti penerimaan kas dan bukti pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh kas daerah atas nama Bendahara Umum Daerah. Pencatatan Kas di Pemegang Kas berkaitan dengan belanja operasi, penyetoran sisa dana UUDP dan transaksi non-anggaran. Dokumen sumber untuk penerimaan Kas di Pemegang Kas adalah SPMU BS dan dokumen lain yang terkait. Sedangkan dokumen sumber untuk pengeluaran Kas di Pemegang Kas adalah SPJ dan STS. Transaksi non-anggaran misalnya transaksi keuangan pemerintah daerah yang tidak mempengaruhi anggaran. Dokumen sumber transaksi non-anggaran antara lain SPM sisi potongan dan bukti kiriman uang. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan kas di pemegang kas adalah di sebelah debet. Penambahan kas dicatat di sebelah debet dan pengurangan kas dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal standar ƒ
Jurnal untuk mencatat pengeluaran belanja operasi berdasarkan SPMU-BS. Transaksi ini dicatat sebagai berikut: No. Perkiraan 0200 0100
Nama Perkiraan Kas di pemegang kas Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat realisasi belanja sesuai dengan SPJ yang telah diterima oleh Bendaharawan Umum Daerah sebagai berikut: No. Perkiraan 8410 8420 8430 8440 8450 8460
Nama Perkiraan Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Belanja Pinjaman Belanja Subsidi
Debet xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Kredit
8470 8480 8490 0200
ƒ
Belanja Hibah Belanja Bantuan Sosial Belanja Operasi Lainnya Kas di Pemegang Kas
xxx xxx xxx xxx
Jurnal untuk mencatat penerimaan penyetoran sisa berdasarkan STS. Transaksi ini dicatat sebagai berikut: No. Perkiraan 0100 0200
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Kas di Pemegang Kas
Debet xxx
dana UUDP
Kredit xxx
e. Pengukuran Kas di Pemegang Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di pemegang kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. f. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: „ Rincian Jumlah Kas di pemegang kas „ Klasifikasi kas di pemegang kas dan jumlah masing-masing kas di pemegang kas
3. Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran a. Pengertian Bagian Lancar Tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo ke bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Juga untuk mencatat penerimaan kas dari pembayaran tersebut. Dokumen sumber Bagian Lancar dari Tagihan Penjualan Angsuran adalah Memo Penyesuaian dan untuk penerimaannya adalah STS (Surat Tanda Setoran). STS adalah dokumen sumber untuk mencatat realisasi penerimaan dari Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Memo Penyesuaian adalah dokumen sumber untuk mencatat pengurangan Bagian Lancar Tagihan Angsuran akibat penerimaan angsuran. c. Saldo Normal Saldo normal Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran di sebelah debet. Penambahan Bagian Lancar Tagihan Penjulan Angsuran dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit.
d. Jurnal standar ƒ
Jurnal untuk mencatat Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya. Transaksi ini dicatat berdasarkan Memo Penyesuaian sebagai berikut: No. Perkiraan 0300 6500
No. Perkiraan 7300 3100
ƒ
Nama Perkiraan Bagian Lancar dari Tagihan penjualan Angsuran Cadangan untuk piutang
Debet xxx
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset lainnya Tagihan Penjualan angsuran
Debet xxx
Kredit
xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penerimaan dari pembayaran Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran. Transaksi ini dicatat berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) dan Memo Penyesuaian. Transaksi ini dicatat sebagai berikut: No. Perkiraan 0100 8040
Nama Perkiraan Kas di kas daerah Pendapatan dari Lain-lain PAD
Debet xxx
No. Perkiraan 6200 0300
Nama Perkiraan Cadangan untuk piutang Bagian lancar penjualan angsuran
Debet xxx
Kredit xxx
tagihan
Kredit xxx
e. Pengukuran Perkiraan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal. f.
Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: • Klasifikasi bagian lancar tagihan penjualan angsuran menurut umur. • Klasifikasi bagian lancar tagihan penjualan angsuran menurut debitur.
4. Bagian Lancar Internasional
Pinjaman
kepada
BUMN/BUMD
dan Lembaga
a. Pengertian Bagian Lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional merupakan reklasifikasi Piutang pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait
Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan reklasifikasi tagihan pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional yang akan jatuh tempo ke bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional dan untuk mencatat penerimaan kas dari pembayaran tersebut. Dokumen sumber Bagian Lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional adalah Memo Penyesuaian. Dokumen sumber untuk penerimaan pembayarannya adalah STS (Surat Tanda Setoran). STS adalah dokumen sumber untuk mencatat realisasi penerimaan dari Bagian Lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional. Memo Penyesuaian adalah dokumen sumber untuk mencatat pengurangan Bagian Lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional. c. Saldo Normal Saldo normal Bagian Lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional di sebelah debet. Penambahan Bagian Lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit.
d. Jurnal standar ƒ
Jurnal untuk mencatat Bagian Lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan Lembaga internasional yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya. Transaksi ini dicatat berdasarkan Memo Penyesuaian sebagai berikut: No. Perkiraan 0400 6500 No. Perkiraan 7100 1200
ƒ
Nama Perkiraan Bagian Lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional Cadangan untuk piutang
Debet xxx
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam investasi permanen Pinjaman kepada BUMN /BUMD dan lembaga internasional
Debet xxx
Kredit xxx Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penerimaan dari pembayaran Bagian Lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional. Transaksi ini dicatat berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS) dan Memo Penyesuaian. Transaksi ini dicatat sebagai berikut: No. Perkiraan 0100 8820
Nama Perkiraan Kas di kas daerah Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pem. Pusat/DO lainnya
Debet xxx
No. Perkiraan 6500 0400
Nama Perkiraan Cadangan untuk piutang Bagian lancar pinjaman kepada BUMN/ BUMD dan lembaga internasional
Debet xxx
e. Pengukuran
Kredit xxx
Kredit xxx
Perkiraan Bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional dicatat sebesar nilai nominal. f. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional di laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: • Klasifikasi bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional menurut umur. Klasifikasi bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional menurut debitur 5. Bagian Lancar dari TGR a. Pengertian Bagian Lancar TGR merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan reklasifikasi lain-lain aset berupa TGR ke bagian lancar TGR dan untuk mencatat penerimaan kas dari pembayaran tersebut. Dokumen sumber Bagian Lancar TGR adalah Memo Penyesuaian dan untuk penerimaan pembayarannya adalah STS (Surat Tanda Setoran). STS adalah dokumen sumber untuk mencatat realisasi penerimaan dari Bagian Lancar TGR. Memo Penyesuaian adalah dokumen sumber untuk mencatat pengurangan Bagian Lancar TGR akibat penerimaan pembayaran. c. Saldo Normal Saldo normal Bagian Lancar TGR di sebelah debet. Penambahan Bagian Lancar TGR dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal standar ƒ
ƒ
Jurnal untuk mencatat Bagian Lancar TGR yang jatuh tempo dalam tahun anggaran berikutnya. Transaksi ini dicatat berdasarkan Memo Penyesuaian sebagai berikut: No. Perkiraan 0500 6500
Nama Perkiraan Bagian Lancar TGR Cadangan untuk piutang
Debet xxx
No. Perkiraan 7300 3400
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset lainnya Lain-lain Aset (TGR)
Debet xxx
Kredit xxx Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penerimaan dari pembayaran Bagian Lancar TGR. No. Perkiraan 0100
Nama Perkiraan Kas di kas daerah
Debet xxx
Kredit
8040
Pendapatan dari Lain-lain PAD
No. Perkiraan 6500 0500
Nama Perkiraan Cadangan untuk piutang Bagian lancar TGR
xxx
Debet xxx
Kredit xxx
e. Pengukuran Perkiraan Bagian Lancar TGR dicatat sebesar nilai nominal. f.
Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: • Klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur. • Klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitur.
6. Piutang Pajak a. Pengertian Piutang Pajak merupakan piutang yang diakui atas pajak hotel dan restoran serta pajak lainnya yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT). b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang pajak daerah yang sudah ditetapkan dengan suatu surat ketetapan. Dokumen sumber Piutang Pajak ini adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Tambahan. Untuk penerimaan pembayaran dokumen sumbernya adalah STS. c. Saldo Normal Saldo normal Piutang Pajak di sebelah debet. Penambahan Piutang Pajak dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal standar ƒ
Jurnal untuk mencatat Piutang Pajak berdasarkan ketetapan yang sudah diterbitkan adalah sebagai berikut: No. Perkiraan 0600 6500
Nama Perkiraan Piutang Pajak Cadangan untuk piutang
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penerimaan dari pembayaran piutang pajak yang sudah jatuh tempo Transaksi ini dicatat berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS). STS adalah dokumen sumber untuk mencatat realisasi penerimaan dari piutang pajak. Transaksi ini akan dicatat sebagai berikut: No. Perkiraan
Nama Perkiraan
Debet
Kredit
0100 8010
No. Perkiraan 6500 0600
Kas di kas daerah Pendapatan pajak daerah
Nama Perkiraan Cadangan untuk piutang Piutang Pajak
xxx xxx
Debet xxx
Kredit xxx
e. Pengukuran Perkiraan Piutang pajak dicatat sebesar nilai nominal. f. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang pajak di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: • Klasifikasi piutang pajak menurut umur. • Klasifikasi piutang pajak menurut debitur.
7. Piutang Lain-lain a. Pengertian Piutang Lain-lain adalah piutang di luar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional, Bagian Lancar TGR dan piutang pajak. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Perkiraan ini untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang lain-lain yaitu piutang di luar bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional, Bagian Lancar TGR dan piutang pajak. Dokumen sumber Piutang Lain-lain adalah Memo Penyesuaian. Untuk penerimaan pembayaran piutang lain-lain dokumen sumbernya adalah STS. c. Saldo Normal Saldo normal Piutang lain-lain di sebelah debet. Penambahan Piutang lain-lain dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal standar ƒ
Jurnal untuk mencatat Piutang lain-lain berdasarkan Memo Penyesuaian yang diterbitkan adalah sebagai berikut: No. Perkiraan 0700 6500
ƒ
Nama Perkiraan Piutang lain-lain Cadangan untuk piutang
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penerimaan dari pembayaran piutang lain-lain.
Transaksi ini dicatat berdasarkan Surat Tanda Setoran (STS). STS adalah dokumen sumber untuk mencatat realisasi penerimaan dari piutang lain-lain. Transaksi ini dicatat sebagai berikut: No. Perkiraan 0100 8040
Nama Perkiraan Kas di kas daerah Pendapatan lain-lain PAD
Debet xxx
No. Perkiraan 6500 0700
Nama Perkiraan Cadangan untuk piutang Piutang lain-lain
Debet xxx
Kredit xxx
Kredit xxx
e. Pengukuran Perkiraan Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal. f. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: • Klasifikasi piutang lain-lain menurut umur. • Klasifikasi piutang lain-lain menurut debitur. 8. Persediaan a. Pengertian Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang maksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Pembukuan persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaan persediaan tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik persediaan untuk menentukan volume barang persediaan. Persediaan tersebut dinilai dengan menggunakan harga pembelian persediaan yang terakhir. Dokumen sumber untuk mencatat persediaan adalah Memo Penyesuaian.Memo penyesuaian dibuat setiap akhir tahun anggaran berdasarkan hasil inventarisasi fisik. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan persediaan di sebelah debet. Penambahan persediaan dicatat di sebelah debet dan pengurangan persediaan dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal standar Jurnal untuk mencatat penambahan Persediaan Persediaan didebet sebesar hasil inventarisasi fisik pada akhir tahun anggaran. Persediaan dikredit sebesar saldo awal persediaan. • Jurnal untuk membukukan hasil inventarisasi fisik persediaan akhir.
No. Perkiraan 0800 6600
Nama Perkiraan Persediaan Cadangan untuk persediaan
Debet xxx
Kredit xxx
• Jurnal balik saldo awal persediaan pada akhir tahun anggaran. No. Perkiraan 6600 0800
Nama Perkiraan Cadangan Untuk Persediaan Persediaan
Debet xxx
Kredit xxx
e. Pengukuran Persediaan dicatat pada akhir tahun periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara: ƒ harga pembeliaan terakhir apabila diperoleh dengan pembelian ƒ harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri ƒ harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi f. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Persediaan di laporan keuangan antara lain: Rincian/klasifikasi persediaan dan jumlah masing-masing klasifikasi „
B. AKUNTANSI INVESTASI PERMANEN Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomis dan atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi. Investasi Permanen terdiri dari : • Penyertaan modal/ekuitas dalam badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD), lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan usaha lainnya bukan milik negara; • Pinjaman kepada BUMN/BUMD, lembaga keuangan negara, pemerintah daerah otonom atau sebaliknya, dan pihak lainnya termasuk pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan; • Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dipertukarkan atau dialihkan kepada pihak ketiga; • Investasi permanen lainnya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapatan.
1. Penyertaan modal Pemda (PMP) a. Pengertian Penyertaan modal Pemda menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk penyertaan modal dalam badan usaha milik negara/daerah di dalam dan di luar negeri serta lembaga-lembagakeuangan dimana pemerintah memiliki 51% atau lebih dari saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Tahap transaksi pada penyertaan modal meliputi tahap transaksi anggaran pengeluaran untuk penyertaan, tahap transaksi alokasi anggaran, tahap transaksi pengeluaran dana untuk investasi dan tahap jurnal penutup. Unit yang terlibat yaitu Unit Pengelola Investasi Permanen, Biro/bagian keuangan dan kantor kas daerah. Dokumen yang terkait adalah Perda APBD, OKA dan SPM yang didukung bukti-bukti antara lain bukti perolehan, bukti kepemilikan, bukti penjualan investasi, bukti penerimaan kas dan memori penyesuaian. Penyertaan ini dicatat pada saat dana tersebut diinvestasikan. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan penyertaan modal Pemda adalah di sebelah debet. Penambahan penyertaan modal dalam BUMN/BUMD dan lembaga keuangan dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal standar •
Jurnal untuk mencatat realisasi/pengeluaran dana untuk penyertaan modal Pemda dalam BUMN/BUMD dan lembaga internasional. No. Perkiraan
Nama Perkiraan
Debet
Kredit
8910 0100 No. Perkiraan 1100 7100
•
Pengeluaran Penyertaan modal Pemda Kas di Kas Daerah Nama Perkiraan Penyertaan Modal Pemda Diinvestasikan Dalam Investasi permanen
xxx xxx Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penjualan Penyertaan Modal Pemda No. Perkiraan 0100 8815
Nama Perkiraan Kas di kas daerah Penerimaan Penjualan Aset yang dipisahkan
Debet xxx
No. Perkiraan 7100
Nama Perkiraan Dinvestasikan dalam investasi permanen Penyertaan Modal Pemda
Debet xxx
1100
Kredit xxx
Kredit
xxx
e. Pengukuran Penyertaan modal dalam BUMN/BUMD dan lembaga internasional dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Bila investasi saham dalam suatu BUMN/BUMD dijual atau ditukar dengan aset yang lain, maka nilai saham yang dijual/ditukar ditetapkan harga pokoknya dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata. Aset moneter dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal neraca. Selisih yang terjadi karena perbedaan nilai tukar dibukukan sebagai ekuitas dana lancar. f. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan penyertaan modal dalam BUMN/BUMD dan lembaga keuangan di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan antara lain: „ Rincian/klasifikasi penyertaan tersebut dan jumlah masing-masing klasifikasi
2. Pinjaman kepada BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional a. Pengertian Perkiraan ini
menggambarkan jumlah yang dibayar oleh pemerintah untuk
penyertaan modal kurang dari 51% saham ekuitas dari setiap badan usaha tersebut dan dicatat sebagai pinjaman. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Tahap transaksi pada pinjaman pada BUMN/BUMD dan lembaga internasional meliputi tahap transaksi anggaran pengeluaran untuk pemberian pinjaman, tahap transaksi alokasi anggaran, tahap transaksi pengeluaran dana untuk pinjaman dan tahap jurnal penutup. Unit yang terlibat yaitu Unit Pengelola Investasi Permanen/pinjaman, Biro/bagian keuangan dan kantor kas daerah. Dokumen yang terkait adalah Perda. APBD, OKA dan SPM yang didukung bukti-bukti antara lain bukti perolehan, bukti kepemilikan, bukti penjualan investasi, bukti penerimaan kas dan memo penyesuaian. Penyertaan ini dicatat pada saat dana tersebut diinvestasikan. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional adalah di sebelah debet. Penambahan pinjaman kepada BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional ini dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal standar • Jurnal untuk mencatat realisasi/pengeluaran dana untuk pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional. No. Perkiraan 8915
0100
No. Perkiraan 1200
7100
•
Nama Perkiraan Pemberian pinjaman kepada BUMN/BUMDPem. Pusat /DO lainnya dan Lembaga Internasional Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Nama Perkiraan Pinjaman kepada BUMN/BUMD /Pemerintah Pusat/Daerah otonom Lainnya dan lembaga internasional Diinvestasikan Dalam Investasi permanen
Debet xxx
Kredit
xxx
Kredit
xxx
Jurnal untuk mencatat penerimaan pembayaran pinjaman kepada BUMN/BUMD dan lembaga internasional No. Perkiraan 0100 8820
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN/ BUMD/ Pemerintah Pusat/DO lainnya dan Lembaga Internasional
Debet xxx
No. Perkiraan 7100
Nama Perkiraan Dinvestasikan dalam investasi permanen
Debet xxx
Kredit xxx
Kredit
1200
Pinjaman kepada BUMN /BUMD /Pemerintah Pusat/DO Otonom Linnya dan lembaga internasional
xxx
e. Pengukuran Pinjaman Lainnya pinjaman.
kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah Otonom dan lembaga internasional dibukukan sebesar nilai nominal
Aset moneter dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal neraca. Selisih yang terjadi karena perbedaan nilai tukar dibukukan sebagai ekuitas dana lancar. f. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemerintah Pusat/Daerah otonom Lainnya dan lembaga internasional di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan antara lain: „
Rincian/klasifikasi penyertaan tersebut dan jumlah masing-masing klasifikasi
3. Penyertaan Modal dalam proyek Pembangunan a. Pengertian Penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah akumulasi dana yang dikeluarkan ke proyek yang dilaksanakan dengan maksud untuk mengalihkan sepenuhnya atau sebagian kepemilikan proyek tersebut kepada pihak ketiga setelah proyek mencapai tingkat penyelesaian tertentu. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Tahap transaksi pada penyertaan modal meliputi tahap transaksi anggaran pengeluaran untuk penanaman modal dalam proyek pembangunan, tahap transaksi alokasi anggaran, tahap transaksi pengeluaran dana untuk investasi dan tahap jurnal penutup. Unit yang terlibat yaitu Unit Pengelola Investasi Permanen, Biro/bagian keuangan dan kantor kas daerah. Dokumen yang terkait adalah Perda APBD, OKA dan SPM yang didukung bukti-bukti antara lain bukti perolehan, bukti kepemilikan, bukti penjualan investasi, bukti penerimaan kas dan memo penyesuaian. Penyertaan ini dicatat pada saat dana tersebut diinvestasikan. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah di sebelah debet. Penambahannya dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal standar •
Jurnal untuk mencatat realisasi/pengeluaran dana untuk penanaman modal dalam proyek pembangunan adalah sebagai berikut: No. Perkiraan 8920 0100 No. Perkiraan 1300 7100
•
Nama Perkiraan Pengeluaran Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Nama Perkiraan Penyertaan Modal dalam Proyek Pembangunan Diinvestasikan Dalam Investasi permanen
Debet xxx
Kredit
xxx Kredit
xxx
Jurnal untuk mencatat penjualan Penyertaan Modal Pemda No. Perkiraan 0100 8825
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan penjualan penyertaan modal dalam proyek pemb. Dan Lembaga Internasional
Debet xxx
No. Perkiraan
Nama Perkiraan
Debet
Kredit xxx
Kredit
7100 1300
Dinvestasikan dalam investasi permanen Penanaman Modal dalam Proyek Pembangunan
xxx xxx
e. Pengukuran Penanaman modal dalam proyek pembangunan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Bila investasi saham dalam suatu BUMN/BUMD dijual atau dengan aset yang lain, maka nilai saham yang dijual/ditukar ditetapkan
ditukar
harga pokoknya dengan menggunakan metode penilaian harga perolehan rata-rata. f. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan penanaman modal dalam proyek pembangunan di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan antara lain: Rincian/klasifikasi penanaman tersebut dan jumlah masing-masing „ klasifikasi
4. Investasi permanen lainnya a. Pengertian Investasi permanen lainnya menggambarkan semua biaya investasi permanen lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu perkiraan investasi permanen di atas. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Tahap transaksi pada penyertaan modal meliputi tahap transaksi anggaran pengeluaran untuk penyertaan, tahap transaksi alokasi anggaran, tahap transaksi pengeluaran dana untuk investasi dan tahap jurnal penutup. Unit yang terlibat yaitu Unit Pengelola Investasi Permanen, Unit keuangan dan kantor Kas Daerah. Dokumen yang terkait adalah Perda APBD, OKA dan SPM yang didukung bukti-bukti antara lain bukti perolehan, bukti kepemilikan, bukti penjualan investasi, bukti penerimaan kas dan memori penyesuaian. Penyertaan ini dicatat pada saat dana tersebut diinvestasikan. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan investasi permanen lainnya adalah di sebelah debet. Penambahan perkiraan ini dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal standar • Jurnal untuk mencatat realisasi/pengeluaran dana untuk investasi permanen lainnya adalah sebagai berikut: No. Perkiraan 8925 0100 No. Perkiraan 1400 7100
Nama Perkiraan Pengeluaran Penyertaan Dalam Investasi permanen lainnya Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Nama Perkiraan Investasi Permanen Lainnya Diinvestasikan Dalam Investasi permanen
Debet xxx
Kredit
xxx Kredit xxx
• Jurnal untuk mencatat penjualan Investasi Permanen Lainnya No. Perkiraan 0100 8830
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Penjualan Investasi Permanen lainnya
Debet xxx
No. Perkiraan 7100
Nama Perkiraan Dinvestasikan dalam investasi Permanen Investasi Permanen Lainnya
Debet xxx
1400
Kredit xxx
Kredit
xxx
e. Pengukuran Investasi permanen lainnya dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut. Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal transaksi. Aset moneter dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah BI) yang berlaku pada tanggal neraca. Selisih yang terjadi karena perbedaan nilai tukar dibukukan sebagai ekuitas lancar. f. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan investasi permanen lainnya di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan antara lain: Rincian/klasifikasi penyertaan tersebut dan jumlah masing-masing klasifikasi
C. AKUNTANSI ASET TETAP Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan. Aset tetap terdiri dari: • Tanah • Peralatan dan Mesin • Gedung dan Bangunan • Jalan, Irigasi dan Jaringan • Aset Tetap Lainnya; dan • Konstruksi Dalam Pengerjaan.
1. Tanah a. Pengertian Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
b. Prosedur Pencatatan dan dokumen terkait
Hal-hal yang mengubah nilai tanah adalah penambahan dan pengurangan. Dalam pencatatan tanah harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan dan pengurangan. Penambahan adalah peningkatan nilai tanah karena diperluas atau diperbesarnya tanah. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan tanah yang bersangkutan. Pengurangan adalah penurunan nilai tanah karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan tanah dicatat sebagai pengurangan harga perolehan tanah yang bersangkutan. Dokumen sumber yang berkaitan dengan perolehan dan pengurangan tanah adalah SPMU dan Memo Penyesuaian. c. Saldo normal Saldo normal perkiraan tanah adalah di sebelah debet. Penambahan tanah dicatat di sebelah debet dan pengurangan tanah dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal standar • Jurnal untuk mencatat transaksi perolehan (pembelian) Pembelian Tanah dengan SPMU Beban Tetap. No. Perkiraan 8510 0100
Nama Perkiraan Belanja aset tetap Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
• Jurnal korolari untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perolehan Tanah adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 2100 7200
Nama Perkiraan Tanah Diinvestasikan dalam aset tetap
Debet xxx
Kredit xxx
• Jurnal untuk mencatat pengurangan tanah karena dijual: No. Perkiraan 7200 2100
Nama Perkiraan Dinvestasikan dalam aset tetap Tanah
Debet xxx
No. Perkiraan 0100 8040
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Pendapatan Lain-lain PAD
Debet xxx
Kredit xxx
Kredit xxx
e. Pengukuran Tanah baru dapat dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah. Tanah dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian tanah dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai tanah tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Untuk penyusunan neraca yang pertama kali dapat digunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Bila biaya perolehan tanah dinyatakan dalam valuta asing,
maka nilai rupiah
aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. f. Pengungkapan Hal-hal yang perlu diungkapkan pada akuntansi tanah antara lain: 1) Tanah dinilai dengan harga perolehan. 2) Tanah tidak mengenal adanya penyusutan .
2. Peralatan dan Mesin a. Pengertian Peralatan dan Mesin, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian dan biaya instalasi serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan aset sehingga dapat digunakan. Untuk peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya. b. Prosedur Pencatatan dan dokumen terkait Hal-hal yang mengubah nilai peralatan dan mesin adalah penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. Dalam pencatatan peralatan dan mesin harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. 1) Penambahan adalah peningkatan nilai peralatan dan mesin karena diperluas atau diperbesarnya peralatan dan mesin. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan peralatan dan mesin yang bersangkutan. 2) Pengurangan adalah penurunan peralatan dan mesin karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan peralatan dan mesin tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan peralatan dan mesin yang bersangkutan. 3) Pengembangan adalah peningkatan peralatan dan mesin karena meningkatnya manfaat peralatan dan mesin. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan peralatan dan mesin. 4) Penggantian utama adalah memperbarui bagian peralatan dan mesin. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga peralatan dan mesin yang semula dan menambahkan biaya penggantian. c. Saldo normal Saldo normal perkiraan peralatan dan mesin adalah di sebelah debet. Penambahan peralatan dan mesin dicatat di sebelah debet dan pengurangan peralatan dan mesin dicatat di sebelah kredit.
d. Jurnal standar • Jurnal untuk mencatat transaksi perolehan (pembelian) No. Perkiraan 8510 0100
•
Nama Perkiraan Belanja aset tetap Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal korolari untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perolehan Peralatan dan mesin adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 2200 7200
Nama Perkiraan Peralatan dan mesin Diinvestasikan dalam aset tetap
Debet xxx
Kredit xxx
• Jurnal untuk mencatat pengurangan peralatan dan mesin karena dijual: No. Perkiraan 7200 2200
Nama Perkiraan Dinvestasikan dalam aset tetap Peralatan dan mesin
Debet xxx
No. Perkiraan 0100 8040
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Pendapatan dari Lain-lain PAD
Debet xxx
Kredit xxx Kredit xxx
• Jurnal untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perubahan peralatan dan mesinadalah sebagai berikut : Jika nilai peralatan dan mesin bertambah (naik): No. Perkiraan 2200 7200
Nama Perkiraan Peralatan dan mesin Diinvestasikan dalam aset tetap
Debet xxx
Kredit xxx
Jika nilai Peralatan dan Mesin berkurang (turun): No. Perkiraan 7200 2200
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin
Debet xxx
Kredit xxx
• Jurnal untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penghapusan Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut : „
No. Perkiraan
Nama Perkiraan
Debet
Kredit
7200 2200
•
xxx xxx
Jurnal untuk mencatat perolehan hibah/donasi No. Perkiraan 2200 7200
•
Diinvestasikan dalam aset tetap Peralatan dan Mesin
Nama Perkiraan Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dalam aset tetap
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penyerahan ke unit kerja lain/organisasi lain (saat menyerahkan) No. Perkiraan 7200 2200
•
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam asset tetap Peralatan dan Mesin
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penerimaan peralatan dan mesin dari unit kerja lain/organisasi lain (saat menerima) No. Perkiraan 2200 7200
•
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penjualan (transaksi rutin bukan untuk menutup defisit) No. Perkiraan 0100 8040
•
Nama Perkiraan Peralatan dan Mesin Diinvestasikan dlm aset tetap
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Pendapatan dari Lain-lain PAD
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal korolari untuk penjualan peralatan dan mesin No. Perkiraan 7200 2200
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Peralatan dan mesin
Debet xxx
Kredit xxx
e. Pengukuran Peralatan dan Mesin baru dapat dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah. Peralatan dan Mesin dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai peralatan dan mesin tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan.
Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga aset tersebut siap dipergunakan. Bila biaya perolehan suatu peralatan dan mesin dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. 5)
Pengungkapan Hal-hal yang perlu diungkapkan pada akuntansi peralatan dan mesin antara lain: 1) Peralatan dan mesin dinilai dengan harga perolehan. 2) peralatan dan mesin tidak mengenal adanya penyusutan 3) Peralatan dan mesin akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan SK Penghapusan.
3. Gedung dan Bangunan a. Pengertian Gedung dan Bangunanmenggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.Biaya konstruksi yang dicakup oleh suatu kontrak konstruksi akan meliputi harga kontrak ditambah dengan biaya tidak langsung lainnya yang dilakukan sehubungan dengan konstruksi dan dibayar pada pihak selain dari kontraktor. Biaya ini juga mencakup biaya bagian dari pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola, jika ada. b. Prosedur Pencatatan dan dokumen terkait Hal-hal yang mengubah nilai gedung dan bangunan adalah penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. Dalam pencatatan gedung dan bangunan harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. i. Penambahan adalah peningkatan nilai gedung dan bangunan karena diperluas atau diperbesarnya gedung dan bangunan. penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada perolehan gedung dan bangunan yang bersangkutan. ii. Pengurangan adalah penurunan gedung dan bangunan karena
Biaya harga
berkurangnya kuantitas. Pengurangan gedung dan bangunan tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan gedung dan bangunan yang bersangkutan. iii. Pengembangan adalah peningkatan gedung dan bangunan karena meningkatnya manfaat gedung dan bangunan. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan gedung dan bangunan. iv. Penggantian utama adalah memperbarui bagian gedung dan bangunan. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga gedung dan bangunan yang semula dan menambahkan biaya penggantian. c. Saldo normal Saldo normal perkiraan gedung dan bangunan adalah di sebelah debet. Penambahan gedung dan bangunan dicatat di sebelah debet dan pengurangan gedung dan bangunan dicatat di sebelah kredit.
d. Jurnal standar • Jurnal untuk mencatat transaksi perolehan (pembelian) No. Perkiraan 8510 0100
Nama Perkiraan Belanja aset tetap Kas di kas daerah
Debet xxx
Kredit xxx
• Jurnal korolari untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perolehan gedung dan bangunan adalah sebagai berikut :
No. Perkiraan 2300 7200
•
•
Nama Perkiraan Gedung dan bangunan Diinvestasikan dalam aset tetap
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat pengurangan Gedung dan Bangunan karena dijual: No. Perkiraan 7200 2300
Nama Perkiraan Dinvestasikan dalam aset tetap Gedung dan Bangunan
Debet xxx
No. Perkiraan 0100 8040
Nama Perkiraan Kas di kas daerah Pendapatan dari Lain-lain PAD
Debet xxx
Kredit xxx Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perubahan gedung dan bangunanadalah sebagai berikut :
Jika nilai gedung dan bangunan bertambah (naik): No. Perkiraan 2300 7200
•
xxx
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Gedung dan bangunan
Debet xxx
Kredit xxx
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Gedung dan bangunan
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat perolehan hibah/donasi No. Perkiraan 7200 2300
•
Kredit
Jurnal untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penghapusan gedung dan bangunan adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 7200 2300
•
Debet xxx
Jika nilai Gedung dan bangunan berkurang (turun): No. Perkiraan 7200 2300
•
Nama Perkiraan Gedung dan Bangunan Diinvestasikan dalam aset tetap
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Gedung dan bangunan
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penyerahan ke unit kerja lain/organisasi lain (saat memberi) No. Perkiraan 2300 7200
•
Nama Perkiraan Gedung dan bangunan Diinvestasikan dalam aset tetap
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penerimaan gedung dan bangunan dari unit kerja lain/organisasi lain (saat menerima) No. Perkiraan 2300 7200
Nama Perkiraan Gedung dan bangunan Diinvestasikan dalam aset tetap
Debet xxx
Kredit xxx
• Jurnal untuk mencatat penjualan (transaksi rutin bukan untuk menutup defisit)
No. Perkiraan
Nama Perkiraan
Debet
Kredit
0100 8040
Kas di kas daerah Pendapatan dari Lain-lain PAD
xxx xxx
• Jurnal korolari untuk penjualan gedung dan bangunan No. Perkiraan 7200 2300
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam asset tetap Gedung dan bangunan
Debet xxx
Kredit xxx
e. Pengukuran Gedung dan Bangunan baru dapat dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah. Gedung dan Bangunan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai gedung dan bangunan tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga aset tersebut siap dipergunakan. Bila biaya perolehan suatu gedung dan bangunan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. f. Pengungkapan Hal-hal yang perlu diungkapkan pada akuntansi gedung dan bangunan antara lain: 1) Gedung dan bangunan dinilai dengan harga perolehan. 2) Gedung dan bangunan tidak mengenal adanya penyusutan 3) Gedung dan bangunan akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan SK Penghapusan.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan a. Pengertian Jalan, irigasi dan jaringan, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai dengan jaringan tersebut siap pakai.
b. Prosedur Pencatatan dan dokumen terkait Hal-hal yang mengubah nilai Jalan Irigasi dan Jaringan adalah penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. Dalam pencatatan Jalan Irigasi dan jaringan harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. i) Penambahan adalah peningkatan nilai Jalan, irigasi dan jaringan karena diperluas atau diperbesarnya Jalan, irigasi dan jaringan . Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan Jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan. ii) Pengurangan adalah penurunan Jalan Irigasi dan Jaringan karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan Jalan irigasi dan jaringan tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan yang bersangkutan. iii) Pengembangan adalah peningkatan Jalan, Irigasi dan Jaringan karena meningkatnya manfaat Jalan Irigasi dan Jaringan. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan Jalan Irigasi dan Jaringan. iv) Penggantian utama adalah memperbarui bagian Jalan, Irigasi dan Jaringan. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga Jalan, Irigasi dan Jaringan yang semula dan menambahkan biaya penggantian. c. Saldo normal Saldo normal perkiraan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah di sebelah debet. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat di sebelah debet dan pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal standar • Jurnal untuk mencatat transaksi perolehan (pembelian) No. Perkiraan 8510 0100
•
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal korolari untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perolehan Jalan, irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 2400 7200
•
Nama Perkiraan Belanja Aset Tetap Kas di Kas Daerah
Nama Perkiraan Jalan, Irigasi dan Jaringan Diinvestasikan dalam aset tetap
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat pengurangan Jalan, irigasi dan jaringan karena dijual:
•
No. Perkiraan 7200 2400
Nama Perkiraan Dinvestasikan dalam aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
Debet xxx
No. Perkiraan 0100 8040
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Pendapatan dari Lain-lain PAD
Debet xxx
Kredit xxx Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perubahan Jalan Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut : Jika nilai Jalan irigasi dan jaringan No. Perkiraan 2400 7200
bertambah (naik):
Nama Perkiraan Jalan Irigasi dan Jaringan Diinvestasikan dalam tetap
Debet xxx
Kredit
aset
xxx
Jika nilai Jalan Irigasi dan Jaringan berkurang (turun): No. Perkiraan 2400 7200
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Jalan Irigasi dan Jaringan
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan penghapusan Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 7200 2400
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Jalan irigasi dan Jaringan
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat perolehan hibah/donasi No. Perkiraan 2400 7200
Nama Perkiraan Jalan, irigasi dan Jaringan Diinvestasikan dalam aset tetap
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penyerahan ke unit kerja lain/organisasi lain (saat menyerahkan) No. Perkiraan 7200 2400
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Jalan irigasi dan Jaringan
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penerimaan jalan, irigasi dan jaringan dari unit kerja lain/organisasi lain (saat menerima) No. Perkiraan 2400
Nama Perkiraan Jalan, irigasi dan Jaringan
Debet xxx
Kredit
7200
Diinvestasikan dlm aset tetap
xxx
Jurnal untuk mencatat penjualan (transaksi rutin bukan untuk menutup defisit) No. Perkiraan 0100 8040
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Pendapatan dari Lain-lain PAD
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal korolari untuk penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan No. Perkiraan 7200 2400
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Jalan, irigasi dan jaringan
Debet xxx
Kredit xxx
e. Pengukuran Jalan, irigasi dan jaringan baru dapat dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah. Jalan irigasi dan jaringan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian Jalan, irigasi dan Jaringan dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka Jalan, irigasi dan jaringan tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Harga perolehan Jalan irigasi dan jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan hingga aset tersebut siap dipergunakan. Bila biaya perolehan suatu Jalan Irigasi dan Jaringan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. f. Pengungkapan Hal-hal yang perlu diungkapkan pada akuntansi Jalan irigasi dan jaringan antara lain: i. Jalan Irigasi dan Jaringan dinilai dengan harga perolehan. ii. Jalan irigasi dan Jaringan tidak mengenal adanya penyusutan iii. Jalan irigasi dan Jaringan akan dihapuskan apabila rusak berat, ber lebih dan sebagainya berdasarkan SK Penghapusan.
5. Aset Tetap Lainnya a. Pengertian
Aset tetap lainnya, menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat kedalam aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya. b. Prosedur Pencatatan dan dokumen terkait Hal-hal yang mengubah nilai Aset tetap lainnya adalah penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. Dalam pencatatan asset tetap lainnya harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama. i) Penambahan adalah peningkatan nilai aset tetap lainnya karena diperluas atau diperbesarnya aset tetap lainnya. Biaya penambahan akan dikapitalisasi dan ditambahkan pada harga perolehan aset tetap lainnya yang bersangkutan. ii) Pengurangan adalah penurunan aset tetap lainnya karena berkurangnya kuantitas. Pengurangan aset tetap lainnya tetap dicatat sebagai pengurangan harga perolehan aset tetap lainnya yang bersangkutan. iii) Pengembangan adalah peningkatan aset tetap lainnya karena meningkatnya manfaat aset tetap lain. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan asset tetap lainnya. iv) Penggantian utama adalah memperbarui bagian aset tetap lainnya. Biaya penggantian utama akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari aset tetap lainnya yang semula dan menambahkan biaya penggantian. c. Saldo normal Saldo normal perkiraan aset tetap lainnya adalah di sebelah debet. Penambahan aset tetap lainnya dicatat di sebelah debet dan pengurangan aset tetap lainnya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal standar •
Jurnal untuk mencatat transaksi perolehan (pembelian) No. Perkiraan 8510 0100
•
Nama Perkiraan Belanja aset tetap Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal korolari untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perolehan asset tetap lainnya adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 2500
Nama Perkiraan Aset tetap lainnya
Debet xxx
Kredit
7200
•
•
Diinvestasikan dalam aset tetap
xxx
Jurnal untuk mencatat pengurangan Aset Tetap Lainnya karena dijual: No. Perkiraan 7200 2500
Nama Perkiraan Dinvestasikan dalam aset tetap Aset Tetap Lainnya
Debet xxx
No. Perkiraan 0100 8040
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Pendapatan dari Lain-lain PAD
Debet xxx
Kredit xxx Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan perubahan Aset Tetap Lainnya adalah sebagai berikut :
Jika nilai Aset tetap lainnya bertambah (naik): No. Perkiraan 2500 7200
Nama Perkiraan Aset Tetap Lainnya Diinvestasikan dlm aset tetap
• Jika nilai Aset Tetap Lainnya No. Perkiraan 7200 2500
•
berkurang (turun):
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Aset tetap lainnya
Debet xxx
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Aset tetap lainnya
Kredit xxx
dengan
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat perolehan hibah/donasi No. Perkiraan 2500 7200
•
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat transaksi yang berhubungan penghapusan Aset tetap lainnya adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 7200 2500
•
Debet xxx
Nama Perkiraan Aset tetap lainnya Diinvestasikan dlm aset tetap
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penyerahan ke unit kerja lain/organisasi lain (saat menyerahkan ) No. Perkiraan 7200 2500
•
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Aset tetap lainnya
Debet xxx
Jurnal untuk mencatat penyerahan ke unit kerja lain/organisasi lain
Kredit xxx
(saat menerima) No. Perkiraan 2500 7200
•
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penjualan (transaksi rutin bukan untuk menutup defisit) No. Perkiraan 0100 8050
•
Nama Perkiraan Aset Tetap Lainnya Diinvestasikan dlm aset tetap
Nama Perkiraan Kas di kas daerah Pendapatan dari Lain-lain PAD
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal korolari untuk penjualan asset tetap lainnya No. Perkiraan 7200 2500
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Aset Tetap lainnya
Debet xxx
Kredit xxx
e. Pengukuran Aset Tetap Lainnya baru dapat dicatat sebagai aset negara pada saat diterima dan hak kepemilikan berpindah. Aset tetap lainnya dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian Aset tetap lainnya dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka Aset Tetap Lainnya tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Bila biaya perolehan suatu aset tetap lainnya dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. f. Pengungkapan Hal-hal yang perlu diungkapkan pada akuntansi aset tetap lainnya lain: i. Aset tetap lainnya dinilai dengan harga perolehan. ii. Aset tetap lainnya tidak mengenal adanya penyusutan iii. Aset Tetap lainnya akan dihapuskan apabila rusak berat, berlebih, usang, hilang dan sebagainya berdasarkan SK Penghapusan.
antara
6. Konstruksi Dalam Pengerjaan a. Pengertian Konstruksi dalam pengerjaan, menggambarkan biaya yang diakumulasikan sampai pada tanggal laporan posisi keuangan dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.
b. Prosedur Pencatatan dan dokumen terkait Hal-hal yang mengubah nilai bangunan dalam pengerjaan adalah akumulasi semua pengeluaran untuk membuat bangunan. Dokumen sumber untuk mencatat transaksi tersebut adalah SPMU. c. Saldo normal Saldo normal perkiraan bangunan dalam pengerjaan adalah di sisi debet. Penambahan bangunan dalam pengerjaan dicatat di sisi debet dan pengurangan bangunan dalam pengerjaan dicatat di sisi kredit. d. Jurnal standar • Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran belanja/pembayaran melalui termin dan realisasi belanja dengan SPM BT. No. Perkiraan 8510 0100
Nama Perkiraan Belanja Aset Tetap Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
• Jurnal korolari untuk mencatat transaksi yang berhubungan dengan pengeluaran untuk konstruksi dalam pengerjaan adalah sebagai berikut : No. Perkiraan 2600 7200
Nama Perkiraan Konstruksi dalam pengerjaan Diinvestasikan dalam aset tetap
Debet xxx
Kredit xxx
• Jurnal untuk mencatat pembukuan setelah konstruksi dalam pengerjaan selesai dikerjakan melalui pembukuan definitiff (misal : Gedung dan Bangunan) No. Perkiraan 2300 7200
Nama Perkiraan Gedung dan bangunan Diinvestasikan dalam aset tetap
Debet xxx
Kredit xxx
• Jurnal untuk pembatalan jurnal korolari No. Perkiraan 7200 2600
e. Pengukuran
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset tetap Konstruksi dalam pengerjaan
Debet xxx
Kredit xxx
Bangunan dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset negara pada saat biaya telah dikeluarkan. Bangunan dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila penilaian bangunan dalam pengerjaan dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka bangunan dalam pengerjaan tetap didasarkan pada harga perolehan yang diestimasikan. Bila biaya perolehan suatu bangunan dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan. f. Pengungkapan Hal-hal yang perlu diungkapkan pada akuntansi bangunan pengerjaan antara lain: • Bangunan dalam pengerjaan dinilai dengan harga perolehan. • Bangunan dalam pengerjaan tidak mengenal adanya penyusutan D.AKUNTANSIASET LAINNYA
dalam
Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen. Aset lainnya terdiri dari: ƒ Tagihan Penjualan Angsuran ƒ Kemitraan Dengan Pihak Ketiga ƒ Dana cadangan ƒ Lain-lain Aset. 1. Tagihan Penjualan angsuran a. Pengertian Tagihan penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan rumah dan kendaraan dan tagihan angsuran lainnya kepada pegawai pemerintah. Perkiraan dibagi ke dalam sub perkiraan Tagihan angsuran rumah dan Piutang angsuran penjualan kendaraan dan tagihan angsuran lainnya. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Tagihan penjualan angsuran berkaitan dengan transaksi penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas serta aset lainnya kepada pegawai. Dokumen sumbernya adalah Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan informasi dari Bendaharawan rutin tentang terjadinya transaksi penjualan rumah, kendaraan dinas dan lain-lain. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan tagihan penjualan angsuran adalah di sebelah debet.
Penambahan tagihan penjualan angsuran pengurangannya dicatat di sebelah kredit.
dicatat di sebelah debet dan
d. Jurnal standar Nilai rumah dan kendaraan pemerintah (dinas) serta aset lainnya yang dijual berdasarkan kontrak sewa beli kepada pejabat pemerintah dan pegawai negeri akan dihapuskan dari perkiraan aset tetap pada waktu kontrak ditandatangani. Pada waktu yang sama tagihan penjualan angsuran akan dicatat dalam perkiraan Tagihan Penjualan Angsuran ini diklasifikasikan sebagai Aset Lain-lain dalam Neraca. Pencatatan ini akan dilaksanakan jika sistem pembukuan tagihan penjualan angsuran sudah berjalan. •
Jurnal untuk mencatat penjualan angsuran berupa dalam “Tagihan Penjualan Angsuran”, sebagai berikut: No. Perkiraan 3100 7300
•
6500
xxx
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset Tetap Gedung dan Bangunan
Debet xxx
Kredit xxx
Nama Perkiraan Bagian lancar dari tagihan penjualan angsuran Cadangan untuk Piutang
Debet xxx
Kredit
xxx
Jurnal untuk mencatat penurunan dari “Tagihan Penjualan Angsuran” karena pungutan dari angsuran sewa beli. Transaksi ini dicatat sebagai berikut: No. Perkiraan 7300 3100
•
Kredit
Jurnal untuk tagihan yang jatuh tempo tahun berikutnya No. Perkiraan 0300
•
Debet xxx
Jurnal Korolari (misal: Rumah ) No. Perkiraan 7200 2300
•
Nama Perkiraan Tagihan Penjualan angsuran Diinvestasikan dalam aset lainnya
penambahan
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset lainnya Tagihan Penjualan angsuran
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat Penerimaan angsuran No. Perkiraan 0100 8040
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Lain-lain PAD
Debet xxx
Kredit xxx
•
Jurnal korolari No. Perkiraan 6500 0300
Nama Perkiraan Cadangan untuk Piutang Bagian Lancar dari tagihan penjualan angsuran
Debet xxx
Kredit xxx
e. Pengukuran Tagihan Penjualan angsuran dinilai dengan nilai nominal dari kontrak. f. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: • Klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitur.
2. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga a. Pengertian Kemitraan Dengan Pihak Ketiga menggambarkan nilai hak yang akan diperoleh atas suatu bangunan yang dibangun dengan cara kemitraan pemerintah dan swasta berdasarkan perjanjian. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Kemitraan Dengan Pihak Ketiga terjadi karena adanya transaksi perolehan berdasarkan kemitraan kepada pemerintah dan swasta. Dokumen sumbernya adalah Memo Penyesuaian (MP). Memo ini dibuat berdasarkan Berita Acara/kontrak/ perjanjian yang ditandatangani. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebelah debet. Penambahan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit.
adalah di dicatat di
d. Jurnal standar • Jurnal untuk mencatat reklasifikasi aset tetap (tanah) yang diserahkan kepada mitra atas MP berdasarkan kontrak/perjanjian No. Perkiraan 7200 2100
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset Tetap Tanah
Debet xxx
Kredit xxx
•
Jurnal untuk mencatat aset lainnya (tanah). No. Perkiraan 3200 7300
•
Kredit xxx
Nama Perkiraan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Diinvestasikan dlm aset lainnya
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat transaksi reklasifikasi aset lainnya (tanah dan bangunan) yang berasal dari perjanjian Kemitraan dengan pihak ketiga No. Perkiraan 7300 3200
•
Debet xxx
Jurnal untuk mencatat nilai aset (Bangunan) Kemitraan No. Perkiraan 3200 7300
•
Nama Perkiraan Kemitraan dengan Pihak Ketiga Diinvestasikan dlm aset lainnya
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset lainnya Kemitraan dgn Pihak Ketiga
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penerimaan aset tetap (Tanah dan bangunan) berasal dari perjanjian Kemitraan dengan pihak ketiga. Dokumen sumber: MP berdasarkan Berita Acara Penyerahan No. Perkiraan 2100 2300 7200
Nama Perkiraan Tanah Gedung dan Bangunan Diinvestasikan dlm aset tetap
Debet xxx xxx
Kredit xxx
e. Pengukuran Bangunan berdasarkan kemitraan dengan pihak ketiga dinilai berdasarkan nilai perolehan pada saat bangunan tersebut selesai dibangun. f. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Kemitraan dengan Pihak ketiga di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: • Klasifikasi Kemitraan dengan pihak ketiga menurut jenisnya 3. Dana Cadangan a. Pengertian Dana cadangan adalah dana yang dibentuk untuk membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Dana cadangan berkaitan dengan transaksi pembentukan dana cadangan sebagai special fund. Dokumen sumbernya adalah Peraturan Daerah, OKA, SPM, STS. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan Dana Cadangan adalah di sebelah debet. Penambahan dana cadangan dicatat di sebelah debet dan pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d. Jurnal standar • Jurnal untuk mencatat transaksi pembentukan dana sebagai berikut:
•
No. Perkiraan 3300 7900
Nama Perkiraan Dana Cadangan Diinvestasikan dalam dana cadangan
Debet xxx
No. Perkiraan 8760 0100
Nama Perkiraan Pembentukan Dana Cadangan Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
Kredit xxx
Jurnal pencairan (transfer masuk) uang untuk belanja cadangan dicatat sebagai berikut:
No. Perkiraan 0100 8360
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Pencairan Dana Cadangan
Debet xxx
No. Perkiraan 7900
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam dana cadangan Dana Cadangan
Debet xxx
3300
cadangan
dari dana
Kredit xxx Kredit
xxx
e. Pengukuran Dana cadangan dinilai sebesar akumulasi dana yang berasal dari pembentukan dana cadangan yang tercantum dalam APBD (nominal) ditambah dengan hasil yang diperolehnya. f. Pengungkapan Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Dana Cadangan di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan
kebutuhan daerah, pembentukannya. 4. Lain-lain Aset
antara lain Klasifikasi Dana cadangan berdasarkan tujuan
a. Pengertian Lain-lain aset adalah aset di luar tagihan penjualan angsuran, Kemitraan dengan pihak ketiga dan Dana Cadangan antara lain meliputi tagihan kepada para pegawai pemerintah yang terbukti menyalahgunakan pemerintah dan tagihan TGR pada pihak ketiga. b. Proses pencatatan dan dokumen terkait Lain-lain Aset berkaitan dengan transaksi tuntutan ganti rugi kepada para pegawai. Dokumen sumbernya adalah MP berdasarkan hasil pemeriksaan dan SKTM (Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak). c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan lain-lain aset adalah di sebelah debet. Penambahan dana cadangan dicatat di sebelah debet pengurangannya dicatat di sebelah kredit. d.
dan
Jurnal standar • Jurnal untuk mencatat tagihan ganti rugi. No. Perkiraan 3400 7300
•
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat penerimaan tagihan TGR Pegawai No. Perkiraan 0100 8040
•
Nama Perkiraan Lain-lain Aset Diinvestasikan dlm aset lainnya
Nama Perkiraan Kas di kas daerah Pendapatan dari Lain-lain PAD
Debet xxx
Kredit xxx
Jurnal untuk mencatat pengurangan TGR No. Perkiraan
7300 3400
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam aset lain-lain Lain-lain Aset
e. Pengukuran Piutang lain-lain dinilai sebesar nilai nominalnya. f. Pengungkapan
Debet xxx
Kredit xxx
Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Lain-lain aset di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain Klasifikasi tagihan TGR berdasarkan nama debiturnya.
PEDOMAN AKUNTANSI HUTANG
A. AKUNTANSI HUTANG JANGKA PENDEK Hutang Jangka Pendek merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. Hutang lancar terdiri dari Bagian Lancar
Hutang Jangka Panjang, pihak ketiga (PFK).
Hutang
Biaya
Pinjaman,
dan
Hutang perhitungan
1. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang a. Pengertian Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang yang jatuh tempo merupakan sebagian dari hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam tahun anggaran. Dokumen yang terkait dengan Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah Perjanjian Pinjaman dan Memo penyesuaian. Uraian lebih lanjut dijelaskan pada seksi penjelasan mengenai Hutang Jangka Panjang. c. Saldo Normal Perkiraan Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah bersaldo kredit. d. Jurnal Standar Perkiraan Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dikredit sebesar pinjaman yang jatuh tempo pada saat dilakukan reklasifikasi, dan di debet sebesar jumlah yang dibayar pada saat dilakukan pelunasan. 1) Jurnal pada saat reklasifikasi dari perkiraan Hutang Jangka Panjang: No. Perkiraan 5100 7400
Nama Perkiraan Hutang Jangka Panjang Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang
Debet xxx
No. Perkiraan 6700
Nama Perkiraan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
Debet xxx
4100
Kredit xxx
Kredit
xxx
(Catatan : Buku pembantu hutang jangka panjang untuk setiap kreditur perlu diselenggarakan untuk mengidentifikasi sumber pinjaman jangka panjang diperoleh) 2) Jurnal pada saat pembayaran:
No. Perkiraan 4100 6700
Nama Perkiraan Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek
Debet xxx
No. Perkiraan 8930 0100
Nama Perkiraan Pembayaran Pokok Pinjaman LN Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
Kredit xxx
e. Pengukuran Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang diakui pada saat pembayaran jatuh tempo dalam satu periode akuntansi melalui reklasifikasi f. Pengungkapan Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis hutang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), selisih kurs hutang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan hutang.
2. Hutang Biaya Pinjaman a. Pengertian Hutang Biaya Pinjaman merupakan hutang yang terjadi sebagai ikutan hutang pokok, yang berupa Bunga, denda dan commitment fee. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Proses pencatatan hutang biaya pinjaman melibatkan unit-unit anggaran, unit keuangan, dan unit akuntansi. Dokumen sumber untuk hutang Biaya Pinjaman adalah perjanjian pinjaman dan dokumen penagihan. c. Saldo Normal Perkiraan Hutang Biaya Pinjaman seharusnya selalu bersaldo kredit. d. Jurnal Standar
Hutang Biaya Pinjaman timbul dari hutang bunga, denda, commitment fee, dan biaya pinjaman lainnya yang masih harus dibayar pada akhir tahun anggaran. Terhadap hutang biaya pinjaman ini akan dibuatkan Memo Penyesuaian yang akan digunakan sebagai dokumen sumber dalam membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat hutang biaya pinjaman. 1) Jurnal penyesuaian pada akhir tahun anggaran : No. Perkiraan 6700 4200
Nama Perkiraan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek Hutang Biaya Pinjaman
Debet xxx
Kredit xxx
2) Pada awal tahun anggaran dibuat jurnal balik sebagai berikut No. Perkiraan 4200 6700
Nama Perkiraan Hutang Biaya Pinjaman Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek
Debet Xxx
Kredit xxx
Jurnal standar untuk pembayaran biaya pinjaman dapat dilihat pada jurnal realisasi belanja. e. Pengukuran Hutang Biaya Pinjaman sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. Hutang Biaya Pinjaman diakui pada akhir tahun anggaran. f. Pengungkapan Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis hutang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), selisih kurs hutang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan hutang.
3. Hutang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) a. Pengertian Hutang Perhitungan fihak ketiga (PFK) adalah hutang jangka pendek kepada fihak ketiga yang berasal dari jumlah yang dipotong dari Surat Perintah
Membayar (SPM). b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Proses pencatatan hutang biaya pinjaman melibatkan unit-unit anggaran, unit keuangan, dan unit akuntansi. Dokumen sumber yang terkait dengan Hutang perhitungan Fihak Ketiga adalah Surat Perintah Membayar (SPM) Khusus, serta bukti-bukti tagihan dari Askes, Taspen, BULOG dan lainlain yang sejenis. c. Saldo Normal Perkiraan Hutang kredit.
Perhitungan Fihak Ketiga seharusnya selalu bersaldo
d. Jurnal Standar Perkiraan Hutang Perhitungan Fihak Ketiga ini digunakan untuk menampung hutang yang berasal dari jumlah yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM) untuk pihak ketiga. Perkiraan ini dikredit pada saat SPM diterbitkan sebesar nilai nominal, dan didebet pada saat pembayaran kepada pihak ketiga dimaksud. 1) Jurnal pada saat SPM diterbitkan untuk membayar gaji:
No. Perkiraan 0100 8971
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan PFK
Debet xxx
Kredit xxx
2) Jurnal pada saat pelunasan atau pengeluaran PFK: No. Perkiraan 8981 0100
Nama Perkiraan Pengeluaran PFK Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Kredit xxx
3) Jurnal penutupan PFK: No. Perkiraan 8971 8981 4300
Nama Perkiraan Penerimaan PFK Pengeluaran PFK Hutang PFK
Debet xxx
Kredit xxx xxx
e. Pengukuran Hutang Perhitungan Fihak Ketiga dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs
tengah BI) pada tanggal transaksi. Hutang Perhitungan Fihak Ketiga diakui pada saat SPM diterbitkan. f. Pengungkapan Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis hutang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), selisih kurs hutang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan hutang.
B. AKUNTANSI HUTANG JANGKA PANJANG DAN HUTANG BUNGA Hutang Jangka Panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Hutang Jangka Panjang terdiri Pokok Hutang Jangka Panjang dan Hutang Bunga. 1. Hutang jangka panjang a. Pengertian. Hutang jangka panjang merupakan hutang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Hutang jangka panjang dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hutang (pinjaman) jangka panjang hanya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset Daerah dan dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyrakat. Hutang (pinjaman) jangka panjang tidak dapat digunakan untuk membiayai belanja administrasi umum serta belanja operasional dan pemeliharaan. (PP 107 Tahun 2000 pasal 7). b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Setiap pinjaman Daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD, dan dituangkan dalam Surat Perjanjian Pinjaman antara Daerah dengan pemberi pinjaman. Surat Perjanjian Pinjaman dimaksud ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman, serta ditempatkan dalam Lembaran Daerah. Untuk pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Surat Perjanjian Pinjaman ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Menteri Keuangan. Untuk pinjaman yang bersumber dari luar negeri, Daerah harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat. Dokumen
Perjanjian Pinjaman untuk pinjaman yang bersumber dari luar negeri ini ditandatangani oleh Kepala Daerah dan pemberi pinjaman luar negeri. c. Saldo Normal Perkiraan-perkiraan Hutang Jangka Panjang, baik Dalam Negeri maupun Luar Negeri, seharusnya selalu bersaldo kredit. d. Jurnal Standar 1) Jurnal pada saat dana diterima: No. Perkiraan 0100 8835 8840 8845 8850 8855 8860
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Penerimaan Pinjaman Luar Negeri Penerimaan Pinjaman dari Pemerintah Pusat Penerimaan Pinjaman dari Pemerint. Daerah Otonom Lainnya Penerimaan Pinjaman dr BUMN/D Penerimaan Pinjaman dari Bank/ Lembaga Keuangan Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri Lainnya
Debet xxx
Kredit xxx xxx xxx xxx xxx xxx
(Catatan : Buku pembantu hutang jangka panjang untuk setiap kreditur perlu diselenggarakan untuk mengidentifikasi sumber pinjaman) No. Perkiraan 7400 5100
Nama Perkiraan Dana yang harus disediakan utk pembayaran hutang jangka panjang Hutang jangka panjang
Debet xxx
Kredit
xxx
2) Jurnal pada saat bagian hutang jangka panjang telah jatuh tempo: No. Perkiraan 5100 7400
Nama Perkiraan Hutang Jangka Panjang Dana yang harus disediakan utk pembayaran hutang jangka panjang
Debet xxx
No. Perkiraan 6700
Nama Perkiraan Dana yang harus disediakan utk pembayaran hutang jangka Pendek Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang
Debet xxx
4100
e. Pengukuran
Kredit xxx
Kredit
xxx
Hutang Jangka Panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. f.
Pengungkapan Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis hutang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), selisih kurs hutang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal neraca, serta adanya aset atau lainnya yang dijadikan jaminan hutang. Jangka waktu, nilai nominal, tingkat bunga dan masa hendaknya diungkapkan juga dalam penjelasan pos-pos Neraca.
tenggang
2. Hutang Bunga a. Pengertian Hutang bunga merupakan kewajiban kepada kreditur atas pinjaman jangka panjang yang harus dibayar kembali/jatuh tempo lebih dari 1 (satu) satu periode akuntansi. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Berdasarkan perjanjian pinjaman, pemerintah daerah berkewajiban membayar imbalan kepada kreditur berupa bunga. Besarnya bunga yang jatuh tempo akan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dokumen sumber yang utama adalah perjanjian pinjaman dan Peraturan Kepala Daerah. c. Saldo Normal Perkiraan Hutang Bunga memiliki saldo normal disebelah kredit. d. Jurnal Standar 1) Jurnal untuk mencatat timbulnya hutang bunga No. Perkiraan 7400 5200
Nama Perkiraan Dana Yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang Hutang Bunga
Debet xxx
Kredit
xxx
2) Jurnal yang dibuat pada saat hutang bunga jatuh tempo No. Perkiraan 5200
Nama Perkiraan Hutang Bunga
Debet xxx
Kredit
7400
No. Perkiraan 6700 4200
Dana Yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang Nama Perkiraan Dana Yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek Hutang Biaya Pinjaman
xxx
Debet xxx
Kredit
xxx
e. Pengukuran Hutang Bunga diakui pada saat Hutang tersebut terjadi dan dibukukan sebesar nilai nominal. Hutang dalam valuta asing dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi. f.
Pengungkapan
Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis hutang bunga serta selisih kurs yang terjadi.
BAB III PEDOMAN AKUNTANSI EKUITAS DANA A. AKUNTANSI EKUITAS DANA LANCAR Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah nilai hutang lancar. Ekuitas Dana Lancar, terdiri atas: • • • • •
SiLPA Tahun Pelaporan Akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Cadangan untuk Piutang Cadangan untuk Persediaan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek.
1. SiLPA Tahun Pelaporan a. Pengertian SiLPA tahun pelaporan adalah perkiraan ringkasan operasi pemerintah selama tahun berjalan yang diperoleh dari selisih antara pendapatan dan belanja. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Perkiraan SiLPA Tahun Pelaporan timbul pada saat realisasi anggaran dimana terdapat selisih antara pendapatan dan belanja yang menimbulkan defisit/surplus. Dokumen sumber untuk mencatatnya adalah Memo Penyesesuaian yang menunjukkan besarnya surplus/defisit yang terjadi. c. Saldo Normal Perkiraan saldo dana lancar bersaldo normal di sebelah kredit. d. Jurnal Standar 1) Pada saat penutupan surplus defisit No. Perkiraan 6200 6300
Nama Perkiraan SiLPA Tahun pelaporan Surplus/defisit Tahun pelaporan
Debet xxx
Kredit xxx
2) Pada saat penutupan pembiayaan netto No. Perkiraan 6400 6200
Nama Perkiraan Pembiayaan Netto Tahun Pelaporan SiLPA Tahun pelaporan
Debet xxx
Kredit xxx
3) Pada saat penutupan Estimasi Penggunaan SiLPA No. Perkiraan 6200 9601
Nama Perkiraan
SiLPA Tahun pelaporan Estimasi Penggunaan SiLPA
Debet
Kredit
xxx xxx
4) Pada saat penggunaan SiLPA No. Perkiraan 8810 6200
Nama Perkiraan Penggunaan SiLPA SiLPA Tahun Pelaporan
e. Pengukuran SiLPA Tahun Pelaporan diukur berdasarkan nilai nominal.
Debet xxx
Kredit xxx
f. Pengungkapan SiLPA Tahun Pelaporan dalam diungkapkan sesuai kebutuhan daerah.
penjelasan
pos-pos
neraca
harus
2. Akumulasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) a. Pengertian Akumulasi SiLPA adalah perkiraan yang menampung akumulasi saldo SiLPA tahun-tahun sebelumnya dan tahun berjalan setelah dikurangi dengan penggunaannya dalam anggaran. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Perkiraan Akumulasi SiLPA timbul kalau terdapat adanya SiLPA tahuntahun lalu yang tidak digunakan dalam anggaran. Dokumen sumber untuk mencatatnya adalah Memo Penyesesuaian yang menunjukkan besarnya akumulasi yang terjadi. c. Saldo Normal Perkiraan Akumulasi SiLPA bersaldo normal di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Pada saat penutupan penggunaan SiLPA No. Perkiraan 6100 8810
Nama Perkiraan Akumulasi SiLPA Penggunaan SiLPA
Debet xxx
Kredit xxx
g. Pengukuran Akumulasi SiLPA disajikan sebesar sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun sebelumnya. h. Pengungkapan Akumulasi SILPA kebutuhan daerah.
dalam penjelasan pos-pos neraca harus diungkapkan sesuai
3. Cadangan untuk Piutang a. Pengertian Cadangan untuk piutang adalah kekayaan bersih pemerintah yang tertanam
dalam piutang jangka pendek. b. Prosedur Pencatatan dan Dokumen Terkait Perkiraan ini timbul sehubungan dengan adanya piutang yang diakui pemerintah dan berkurang sehubungan dengan adanya penerimaan piutang atau penghapusan piutang sesuai dengan SK penghapusan yang dilakukan oleh Pemda. c. Saldo Normal Saldo normal perkiraan Cadangan untuk Piutang adalah di sebelah kredit. d. Jurnal Standar 1) Pada saat pengakuan piutang jangka pendek. No. Perkiraan 0300 0400 0500 0600 0700 6500
Nama Perkiraan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD dan Lembaga Internasional Bagian Lancar TGR Piutang Pajak Piutang Lain-lain Cadangan untuk Piutang
Debet xxx
Kredit
xxx xxx xxx xxx xxx
2) Pada saat penerimaan kas / penghapusan piutang No. Perkiraan 6500 0300 0400 0500 0600 0700
Nama Perkiraan Cadangan untuk Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D & Lembaga Internasional Bagian Lancar TGR Piutang Pajak Piutang Lain-lain
Debet xxx
Kredit xxx xxx xxx xxx xxx
e. Pengukuran Cadangan untuk piutang dinilai sebesar saldo piutang jangka yang disajikan di Neraca. f. Pengungkapan Pengungkapan informasi mengenai cadangan untuk piutang sesuai dengan kebutuhan Pemda.
pendek
4. Cadangan untuk Persediaan a. Pengertian Cadangan untuk persediaan adalah kekayaan pemerintah yang tertanam dalam persediaan. b. Prosedur Pencatatan dan Dokumen Terkait Cadangan untuk persediaan timbul pada akhir tahun sehubungan dengan pencatatan persediaan pada akhir tahun buku berdasarkan hasil inventarisasi fisik yang selanjutnya dituangkan dalam memo penyesuaian. Pada tahun berikutnya perkiraan ini didebet melalui jurnal balik yang dibuat berdasarkan memo penyesuaian. c. Saldo Normal Perkiraan ini bersaldo normal di sebelah kredit. d. Jurnal Standar 1) Pada akhir tahun buku untuk mencatat persediaan akhir tahun. No. Perkiraan 0800 6600
Nama Perkiraan Persediaan Cadangan untuk persediaan
Debet xxx
Kredit xxx
2) Jurnal untuk mengahapus saldo awal No. Perkiraan 6600 0800
Nama Perkiraan Cadangan untuk Persediaan Persediaan
Debet xxx
Kredit xxx
e. Pengukuran Cadangan untuk persediaan disajikan di neraca sebesar nilai persediaan yang dimiliki yang dinilai dengan harga beli terakhir/harga standar atau yang diestimasi. f. Pengungkapan Pengungkapan atas informasi cadangan untuk persediaan tergantung pada kebutuhan pemda.
5. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek
a. Pengertian Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Hutang Jangka Pendek adalah perkiraan lawan ekuitas dana lancar, jadi merupakan pengurang kekayaan bersih pemerintah. b. Pencatatan dan Dokumen Terkait Perkiraan ini muncul sehubungan dengan timbulnya kewajiban jangka pendek yang tertuang dalam dokumen sumber memo penyesuaian dan berkurang sehubungan dengan adanya pembayaran hutang melalui SPM atau nota debet. c. Saldo Normal Perkiraan ini bersaldo normal di sebelah debet. d. Jurnal Standar 1) Pada saat pengakuan hutang atau reklasifikasi: No. Perkiraan 6700 4100 4200 4300
Nama Perkiraan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Hutang Biaya Pinjaman Hutang PFK
Debet xxx
Kredit
xxx xxx xxx
2) Pada saat pembayaran hutang, No. Perkiraan 4100 4200 4300 6700
Nama Perkiraan Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang Hutang Biaya Pinjaman Hutang PFK Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek
Debet xxx xxx xxx
e. Pengukuran Perkiraan ini disajikan sebesar nilai nominal hutang jangka pendek. f. Pengungkapan
Kredit
xxx
Pengungkapan atas informasi yang berhubungan dengan hutang sesuai dengan kebutuhan Pemda.
B. AKUNTANSI EKUITAS DANA YANG DIINVESTASIKAN Ekuitas Dana yang Diinvestasikan merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap, aset lainnya (tidak termasuk Dana Cadangan) dengan jumlah nilai hutang jangka panjang. Ekuitas Dana yang Diinvestasikan meliputi dana yang; Diinvestasikan dalam Investasi Permanen, Diinvestasikan dalam Aset Tetap, Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, dan sebagai perkiraan yang mengurangi (contra account) adalah Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka panjang. 1. Diinvestasikan dalam Investasi Permanen a. Pengertian Diinvestasikan dalam Investasi Permanen merupakan ekuitas pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk investasi jangka panjang.
dana
b. Prosedur Pencatatan dan Dokumen Terkait Perkiraan ini dikredit pada saat pembentukan dilakukan investasi dalam bentuk PMP, pemberian pinjaman dan jenis investasi jangka panjang lainnya. Dokumen sumber yang menjadi dasar pendebetan ini adalah memo penyesuaian yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah. Perkiraan ini didebet bilamana terdapat penerimaan penjualan investasi / penyertaan kepada pihak ketiga.
pinjaman
atau
c. Saldo Normal Perkiraan ini bersaldo normal di sebelah debet. d. Jurnal Standar 1) Jurnal pada saat dilakukan investasi permanen/realisasi anggaran No. Perkiraan 8910 8915
Nama Perkiraan Pengeluaran Penyertaan Modal Pemda Pemberian Pinjaman Kepada BUMN/BUMD/Pem. Pusat/DO lainnya
Debet xxx xxx
Kredit
8920 8925 0100
Pengeluaran Penyertaan modal dalam proyek pembangunan Pengeluaran Penyertaan Dalam investasi permanen lainnya Kas di Kas Daerah
xxx
Nama Perkiraan Penyertaan Modal Pemda Pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional Penanaman Modal dalam Proyek Pembangunan Investasi Permanen Lainnya Diinvestasikan dalam Investasi Permanen
Debet xxx xxx
xxx xxx
2) Jurnal korolari No. Perkiraan 1100 1200 1300 1400 7100
Kredit
xxx xxx xxx
3) Pada saat penjualan PMP atau penerimaan kembali pinjaman yang diberikan. No. Perkiraan 0100 8815 8820
8825
8830
Nama Perkiraan Kas di kas daerah Penerimaan Penjualan aset yang dipisahkan (divestasi) Penerimaan kembali pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pem. Pusat/DO lainnya Penerimaan Penjualan Penyertaan Modal dalam PP dan lemb. Internasional Penerimaan Penjualan investasi permanen lainnya
Debet xxx
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam investasi permanen Penyertaan Modal Pemda Pinjaman kepada BUMN/D dan Lembaga Internasional Penanaman Modal dalam Proyek Pembangunan Investasi Permanen Lainnya
Debet xxx
Kredit xxx xxx
xxx
xxx
4) Jurnal korolari No. Perkiraan 7100 1100 1200 1300 1400
Kredit
xxx xxx xxx xxx
e. Pengukuran Diinvestasikan dalam Investasi Permanen disajikan sebesar nilai yang diinvestasikan dalam investasi permanen.
f. Pengungkapan Pengungkapan atas informasi yang berhubungan dengan Diinvestasikan dalam Investasi Permanen sesuai dengan kebutuhan Pemda.
2. Diinvestasikan Dalam Aset Tetap a. Pengertian Diinvetasikan dalam aset tetap adalah kekayaan pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk aset tetap, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan irigasi, dan aset tetap lainnya. b. Prosedur Pencatatan dan Dokumen Terkait Perkiraan ini dikredit pada saat perolehan atau dilakukannya investasi dalam aset tetap. Dokumen sumber yang digunakan adalah memo penyesuaian yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang sah. Perkiraan ini didebet pada saat terjadi penjualan, pengurangan, dan penghapusan aset tetap yang dituangkan dalam dokumen sumber memo penyesuaian dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah. c. Saldo Normal Diinvestasikan dalam aset tetap mempunyai saldo normal di sebelah kredit. d. Jurnal Standar Pada saat perolehan atau penambahan 1) Jurnal realisasi anggaran; No. Perkiraan 8510 0100
Nama Perkiraan Belanja Aset Tetap Kas di Kas Daerah
Debet xxx
Nama Perkiraan Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam pengerjaan Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Debet xxx xxx xxx xxx Xxx xxx
Kredit xxx
2) Jurnal Korolari No. Perkiraan 2100 2200 2300 2400 2500 2600 7200
Kredit
xxx
3) Pada saat terjadinya pengurangan atau penjualan atau penghapusan, No. Perkiraan 7200 2100 2200 2300 2400 2500 2600
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam Aset Tetap Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi, dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Konstruksi dalam penegrjaan
Debet xxx
Kredit xxx xxx xxx xxx xxx xxx
e. Pengukuran Diinvestasikan dalam aset tetap disajikan neraca sebesar nilai aset tetap. f. Pengungkapan Pengungkapan atas informasi yang berhubungan dengan ekuitas dana yang diinvestasikan dalam aset tetap diberikan sesuai dengan kebutuhan masingmasing Pemda. 3. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya a. Pengertian Diinvestasikan dalam Aset Lainnya adalah ekuitas dana pemerintah yang ditanamkan dalam bentuk aset lainnya. b. Prosedur Pencatatan dan Dokumen Terkait Perkiraan ini dikredit pada saat pengakuan atau perolehan aset lainnya dan didebet pada saat terjadi pengurangan / penurunan / pelepasan / penjualan atau penghapusan Aset lainnya. Semua transaksi yang mempengaruhi Aset Lainnya ini dituangkan dalam dokumen sumber memo penyesuaian. c. Saldo Normal Diinvestasikan dalam Aset Lainnya mempunyai saldo normal di sebelah kredit. d. Jurnal Standar 1) Pada saat perolehan / penambahan aset lainnya, No. Perkiraan
Nama Perkiraan
Debet
Kredit
3100 3200 3400 7300
Tagihan Penjualan Angsuran Kemitraan dengan pihak ketiga Lain-lain Aset Diinvestasikan dalam Aset Lainnya
xxx xxx xxx xxx
2) Pada saat penghapusan/penyerahan atau penghapusan No. Perkiraan 7300 3100 3200 3400
Nama Perkiraan Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya Tagihan Penjualan Angsuran Kemitraan dengan pihak ketiga Lain-lain Aset
Debet xxx
Kredit xxx xxx xxx
e. Pengukuran Diinvestasikan dalam Aset Lainnya disajikan di neraca sebesar nilai aset lainnya selain dana cadangan. f. Pengungkapan Informasi yang cukup diungkapkan dalam laporan keuangan sesuai dengan kepentingan masing-masing Pemda.
C. AKUNTANSI EKUITAS DANA YANG DICADANGKAN. 1. Diinvestasikan Dalam Dana Cadangan. a. Pengertian. Diinvestasikan dalam dana cadangan merupakan ekuitas dana yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Jadi perkiraan ini merupakan pasangan perkiraan dana cadangan. b. Proses Pencatatan dan Dokumen Terkait Perkiraan ini dikredit pada saat pembentukan dana cadangan berdasarkan memo penyesuaian yang dilampiri dengan bukti pengeluaran kas terkait. Selanjutnya perkiraan ini didebet pada saat dana cadangan dicairkan untuk digunakan sesuai dengan tujuannya berdasarkan memo penyesuaian dan bukti penarikan kas yang terkait. c. Saldo Normal Perkiraan ini mempunyai saldo normal di sisi kredit. d. Jurnal Standar 1) Pada saat Pembentukan Dana Cadangan
Jurnal ini dilakukan bersamaan dengan pembentukannya untuk menyisihkan dana dan disimpan di rekening tertentu Pada saat terjadi transfer pembentukan dana cadangan tersebut dijurnal sbb: No. Perkiraan 8760 0100
Nama Perkiraan Pembentukan Dana Cadangan Kas di Kas Daerah
Debet xxx
No. Perkiraan 3300 7900
Nama Perkiraan Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Cadangan
Debet xxx
Kredit xxx
Dana
Kredit xxx
2) Pada saat Pencairan Dana Cadangan Jurnal ini dilakukan pada saat penggunaan dana setelah mendapat otorisasi dari pejabat yang ditunjuk. No. Perkiraan 0100 8360
Nama Perkiraan Kas di Kas Daerah Pencairan Dana Cadangan
Debet xxx
No. Perkiraan 7900 3300
Nama Perkiraan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan Dana Cadangan
Debet xxx
Kredit xxx Kredit xxx
e. Pengukuran Saldo perkiraan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan disajikan sebesar dana yang diinvestasikan dalam dana cadangan. f. Pengungkapan Informasi mengenai dana cadangan harus diungkapkan secara cukup misalnya mengenai peruntukan, batasan dan jenis investasi.