Hukum Pers Dan Iklan Sesi 11-12

Hukum Pers dan Iklan Amira Paripurna S.H.,LL.M. FH UMJ 2009

Pengertian Iklan dan Periklanan 







Iklan merupakan sebuah proses komunikasi yang bertujuan untuk membujuk orang untuk mengambil tindakan yang menguntungkan bagi pihak pembuat iklan. Iklan ditujukan untuk mempengaruhi perasaan, pengetahuan, makna, kepercayaan, sikap, pendapat, pemikiran dan citra konsumen yang berkaitan dengan suatu produk atau merek, tujuan periklanan ini bermuara pada upaya untuk dapat mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk yang ditawarkan. Kata Iklan sendiri berasal dari bahasa yunani, yang artinya adalah upaya menggiring orang pada gagasan. Adapun pengertian secara komprehensif atau luas adalah semua bentuk aktifitas untuk menghadirkan dan mempromosikan ide, barang ataupun jasa secara nonpersonal melalui media yang dibayar oleh sponsor tertentu. Menurut pakar periklanan dari Amerika, S. William Pattis iklan adalah setiap bentuk komunikasi yang dimaksudkan untuk memotivasi dan mempromosikan produk dan jasa kepada seseorang atau pembeli yang potensial. Tujuannya adalah mempengaruhi calon konsumen untuk berfikir dan bertindak sesuai dengan keinginan si pemasang iklan. Pengertian lainnya, iklan adalah seni menyampaikan apa yang ditawarkan atau dijual untuk mendapatkan perhatian dan menempatkan produk secara unik kedalam pikiran konsumen dengan alat bantu Secara spesifik, terdapat perbedaan dan persamaan antara iklan dan periklanan. Persamaannya adalah bahwa keduanya merupakan pesan yang ditujukan kepada khalayak. Perbedaannya yaitu iklan lebih cenderung kepada produk atau merupakan hasil dari periklanan, sedangkan periklanan merupakan keseluruhan proses yang meliputi penyiapan, perencanaan pelaksanaan, dan pengawasan penyampaian iklan.

Fungsi Iklan           

Menghadapi dan mengatasi kompetisi Menunjang penjualan dalam jangka waktu pendek dan panjang Memupuk imej atau goodwill Merebut share of mind Membuka dan memupuk market segmen baru Memprkenalkan produk atau jasa kepada masyarakat Memelihara loyalitas konsumen Mengatsi natural decline Mempengaruhi keputusan membeli Mendukung usaha promosi Memberikan patokan terhadap perancangan terget produk

Jenis Iklan comercial advertising  corporate advertising  public service advertising 

comercial advertising (iklan komersial) 





Iklan komersial adalah iklan yang bertujuan untuk mendukung kampanye pemasaran suatu produk atau jasa. Iklan komersial ini sendiri terbagi menjadi beberapa macam, yaitu (Lwin & Aitchison. 2005) · Iklan Strategis. Digunakan untuk membangun merek. Hal itu dilakukan dengan mengkomunikasikan nilai merek dan manfaat produk. Perhatian utama dalam jangka panjang adalah memposisikan merek serta membangun pangsa pikiran dan pangsa pasar. Iklan ini mengundang konsumen untuk menikmati hubungan dengan merek serta meyakinkan bahwa merek ini ada bagi para pengguna. · Iklan Taktis. Memiliki tujuan yang mendesak. Iklan ini dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan kontak dengan merek tertentu. Pada umumnya iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek yang memacu konsumen memberikan respon pada hari yang sama

corporate advertising (iklan perusahaan) 







Corporate Advertising : Iklan yang bertujuan membangun citra suatu perusahaan yang pada akhirnya diharapkan juga membangun citra positif produk-produk atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Iklan Corporate akan efektif bila didukung oleh fakta yang kuat dan relevan dengan masyarakat, mempunyai nilai berita dan biasanya selalu dikaitkan dengan kegiatan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Iklan Corporate merupakan bentuk lain dari iklan strategis ketika sebuah perusahaan melakukan kampanye untuk mengkomunikasikan nilai-nilai korporatnya kepada Public. Iklan Corporate sering kali berbicara tentang nilai-nilai warisan perusahaan, komitmen perusahaan kepada pengawasan mutu, peluncuran merek dagang atau logo perusahaan yang baru atau mengkomunikasikan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitar.

Public Service Advertising (Iklan Layanan Masyarakat ) 



Public Service Advertising (Iklan Layanan Masyarakat ) merupakan bagian dari kampanye social marketing yang bertujuan menjual gagasan atau ide untuk kepentingan atau pelayanan masyarakat. Biasanya pesan Iklan Layanan Masyarakat berupa ajakan, pernyataan atau himbauan kepada masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan demi kepentingan umum atau merubah perilaku yang “tidak baik” supaya menjadi lebih baik, misalnya masalah kebersihan lingkungan, mendorong penghargaan terhadap perbedaan pendapat, keluarga berencana, dan sebagainya.

Etik Pariwara (Iklan) Indonesia 



EPI adalah produk dari Dewan Periklanan Indonesia (DPI) yang merupakan penyempurnaan atas Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia (TKTCPI) yang pertama kali diikrarkan pada tgl. 17 September 1981 Landasan etika yang digunakan: a. b.

c.

d.

e. f. g. h.

Swakrama, sebagai sikap dasar industri periklanan yang dianut secara universal. Menempatkan etika dalam struktur nilai moral yang saling dukung dengan ketentuan perundang-undangan sebagai struktur nilai hukum. Membantu khalayak memperoleh informasi sebanyak dan sebaik mungkin, dengan mendorong digencarkannya iklan-iklan persaingan, meskipun dengan syarat-syarat tertentu. Mengukuhkan paham kesetaraan jender, bukan sekadar persamaan hak, perlindungan, ataupun pemberdayaan terhadap perempuan. Perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Menutup ruang gerak bagi eksploitasi dan pemanfaatan pornografi dalam periklanan. Membuka diri bagi kemungkinan terus berkembangnya isi, ragam, pemeran, dan wahana periklanan. Dukungan bagi segala upaya yang sah dan wajar untuk dapat meningkatkan belanja per kapita periklanan nasional, dengan

Asosiasi Pendukung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

AMLI (Asosiasi Perusahaan Media Luar-griya Indonesia) APPI (Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia) ASPINDO (Asosiasi Pemrakarsa dan Penyantun Iklan Indonesia) ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia) ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia) GPBSI (Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia) PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) SPS (Serikat Penerbit Suratkabar) Yayasan TVRI (Yayasan Televisi Republik Indonesia)

Sepanjang menyangkut periklanan, EPI menjadi induk yang memayungi semua standar etika periklanan intern yang terdapat pada kode etik masing-masing asosiasi anggota DPI atau lembaga pengemban dan pendukungnya

Batasan 





Pedoman etika untuk semua materi pesan periklanan, verbal maupun citra, yang terdapat pada suatu iklan. Ia tidak memberi rujukan apa pun atas materi komunikasi yang secara jelas tidak bermuatan periklanan, seperti editorial, maupun materi komersial atau persuasif yang berada di luar ranah periklanan, misalnya kemasan produk, siaran pers, atau komunikasi pribadi Setiap ide, konsep, materi atau kegiatan bisnis periklanan yang sesuai dengan EPI dan diproduksi oleh sesuatu pelaku periklanan, tidak berarti dengan sendirinya layak diterima untuk diproduksi, dilaksanakan atau disiarkan oleh sesuatu pelaku periklanan lainnya. Masing-masing pelaku periklanan tetap memiliki hak prerogatif untuk menerima atau menolak ide, konsep, materi atau kegiatan bisnis periklanan yang diajukan kepadanya EPI ini bersifat amat terbuka dan akomodatif bagi kepekaan masyarakat. Meskipun demikian, ia sama sekali tidak dimaksudkan untuk memerankan penyensoran atau praseleksi atas naskah materi, ataupun rancangan bisnis periklanan

LINGKUP 1. Tatanan Disusun dalam dua tatanan pokok, yaitu tata krama (code of conducts) atau tatanan etika profesi, dan tata cara (code of practices) atau tatanan etika usaha. 2. Keberlakuan EPI ini berlaku bagi semua iklan, pelaku, dan usaha periklanan yang dipublikasikan atau beroperasi di wilayah hukum Republik Indonesia. 3. Kewenangan EPI mengikat ke dalam maupun ke luar. Ke dalam, ia mengikat orangperorang yang berkiprah dalam profesi apa pun di bidang periklanan, serta semua entitas yang ada dalam industri periklanan. Ke luar, ia mengikat seluruh pelaku periklanan – baik sebagai profesional maupun entitas usaha – terhadap interaksinya dengan masyarakat dan pamong. 4. Asas Iklan dan pelaku periklanan harus:   

Jujur, benar, dan bertanggungjawab. Bersaing secara sehat. Melindungi dan menghargai khalayak, tidak merendahkan agama, budaya, negara, dan golongan, serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

ETIKA PARIWARA/IKLAN 1.2.2

Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata superlatif seperti “paling”, “nomor satu”, ”top”, atau kata-kata berawalan “ter“, dan atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menjelaskan keunggulan tersebut yang harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik.

1.2.3

Penggunaan kata-kata tertentu harus memenuhi ketentuan berikut: a. b. c.

d.

1.4

Penggunaan kata ”100%”, ”murni”, ”asli” untuk menyatakan sesuatu kandungan, kadar, bobot, tingkat mutu, dan sebagainya, harus dapat dibuktikan dengan pernyataan tertulis dari otoritas terkait atau sumber yang otentik. Penggunaan kata ”halal” dalam iklan hanya dapat dilakukan oleh produkproduk yang sudah memperoleh sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia, atau lembaga yang berwenang. Pada prinsipnya kata halal tidak untuk diiklankan. Penggunaan kata “halal” dalam iklan pangan hanya dapat ditampilkan berupa label pangan yang mencantumkan logo halal untuk produk–produk yang sudah memperoleh sertifikat resmi dari Majelis Ulama Indonesia atau lembaga yang berwenang. Kata-kata ”presiden”, ”raja”, ”ratu” dan sejenisnya tidak boleh digunakan dalam kaitan atau konotasi yang negatif.

Penggunaan Kata ”Satu-satunya” Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata “satu-satunya” atau yang bermakna sama, tanpa secara khas menyebutkan dalam hal apa produk tersebut menjadi yang satu-satunya dan hal tersebut harus dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

Rasa Takut dan Takhayul Iklan tidak boleh menimbulkan atau mempermainkan rasa takut, maupun memanfaatkan kepercayaan orang terhadap takhayul, kecuali untuk tujuan positif.

1.11

Keselamatan

Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengabaikan segi-segi keselamatan, utamanya jika ia tidak berkaitan dengan produk yang diiklankan.

1.15

Penampilan Pangan

Iklan tidak boleh menampilkan penyia-nyiaan, pemborosan, atau perlakuan yang tidak pantas lain terhadap makanan atau minuman.

1.19

Perbandingan 1.19.1 Perbandingan langsung dapat dilakukan, namun hanya terhadap aspek-aspek teknis produk, dan dengan kriteria yang tepat sama. 1.19.2 Jika perbandingan langsung menampilkan data riset, maka metodologi, sumber dan waktu penelitiannya harus diungkapkan secara jelas. Pengggunaan data riset tersebut harus sudah memperoleh persetujuan atau verifikasi dari organisasi penyelenggara riset tersebut. 1.19.3 Perbandingan tak langsung harus didasarkan pada kriteria yang tidak menyesatkan khalayak.

1.21

Merendahkan Iklan tidak boleh merendahkan produk pesaing secara langsung maupun tidak langsung.

1.22

Peniruan 1.22.1 Iklan tidak boleh dengan sengaja meniru iklan produk pesaing sedemikian rupa sehingga dapat merendahkan produk pesaing, ataupun menyesatkan atau membingungkan khalayak. Peniruan tersebut meliputi baik ide dasar, konsep atau alur cerita, setting, komposisi musik maupun eksekusi. Dalam pengertian eksekusi termasuk model, kemasan, bentuk merek, logo, judul atau subjudul, slogan, komposisi huruf dan gambar, komposisi musik baik melodi maupun lirik, ikon atau atribut khas lain, dan properti. 1.22.2 Iklan tidak boleh meniru ikon atau atribut khas yang telah lebih dulu digunakan oleh sesuatu iklan produk pesaing dan masih digunakan hingga kurun dua tahun terakhir.

1.25

Ketaktersediaan Hadiah

Iklan tidak boleh menyatakan “selama persediaan masih ada” atau kata-kata lain yang bermakna sama.

1.26

Pornografi dan Pornoaksi

Iklan tidak boleh mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apa pun, dan untuk tujuan atau alasan apa pun.

1.27

Khalayak Anak-anak 1.27.1 Iklan yang ditujukan kepada khalayak anak-anak tidak boleh menampilkan halhal yang dapat mengganggu atau merusak jasmani dan rohani mereka, memanfaatkan kemudahpercayaan, kekurangpengalaman, atau kepolosan mereka. 1.27.2 Film iklan yang ditujukan kepada, atau tampil pada segmen waktu siaran khalayak anak-anak dan menampilkan adegan kekerasan, aktivitas seksual, bahasa yang tidak pantas, dan atau dialog yang sulit wajib mencantumkan katakata “Bimbingan Orangtua” atau simbol yang bermakna sama.

2.3 Obat-obatan 2.3.4 Iklan tidak boleh menggambarkan atau menimbulkan kesan pemberian anjuran, rekomendasi, atau keterangan tentang penggunaan obat tertentu oleh profesi kesehatan seperti dokter, perawat, farmasis, laboratoris, dan pihak-pihak yang mewakili profesi kesehatan, beserta segala atribut, maupun yang berkonotasi profesi kesehatan. 2.3.6 Iklan tidak boleh memanipulasi atau mengekspolitasi rasa takut orang terhadap sesuatu penyakit karena tidak menggunakan obat yang diiklankan. 2.3.7 Iklan tidak boleh menggunakan kata-kata yang berlebihan seperti “aman”, “tidak berbahaya”, “bebas efek samping”, “bebas risiko” dan ungkapan lain yang bermakna sama, tanpa disertai keterangan yang memadai.

2.5 Vitamin, Mineral, dan Suplemen 2.5.2 Iklan tidak boleh menyatakan atau memberi kesan bahwa vitamin, mineral atau suplemen selalu dibutuhkan untuk melengkapi makanan yang sudah sempurna nilai gizinya. 2.5.3 Iklan tidak boleh menyatakan atau memberi kesan bahwa penggunaan vitamin, mineral dan suplemen adalah syarat mutlak bagi semua orang, dan memberi kesan sebagai obat. 2.5.4 Iklan tidak boleh menyatakan bahwa kesehatan, kegairahan dan kecantikan akan dapat diperoleh hanya dari penggunaan vitamin, mineral atau suplemen. 2.5.5 Iklan tidak boleh mengandung pernyataan tentang peningkatan kemampuan seks secara langsung atau tidak langsung.

2.6 Produk Peningkat Kemampuan Seks 2.6.1 Iklan produk peningkat kemampuan seks hanya hanya boleh disiarkan dalam media dan waktu penyiaran yang khusus untuk orang dewasa. 2.6.2 Produk obat-obatan, vitamin, jamu, pangan, jasa manipulasi, mantra dan sebagainya, tidak boleh secara langsung, berlebihan, dan atau tidak pantas, menjanjikan peningkatan kemampuan seks.

2.25

Judi dan Taruhan

Segala bentuk perjudian dan pertaruhan tidak boleh diiklankan baik secara jelas maupun tersamar.

2.26

Senjata, Amunisi, dan Bahan Peledak

Senjata api dan segala alat yang dibuat untuk mencelakakan atau menganiaya orang, maupun amunisi dan bahan peledak tidak boleh diiklankan.

3.1 Anak-anak 3.1.1 Anak-anak tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang tidak layak dikonsumsi oleh anak-anak, tanpa didampingi orang dewasa. 3.1.2 Iklan tidak boleh memperlihatkan anak-anak dalam adegan-adegan yang berbahaya, menyesatkan atau tidak pantas dilakukan oleh anak-anak. 3.1.3 Iklan tidak boleh menampilkan anak-anak sebagai penganjur bagi penggunaan suatu produk yang bukan untuk anak-anak. 3.1.4 Iklan tidak boleh menampilkan adegan yang mengeksploitasi daya rengek (pester power) anak-anak dengan maksud memaksa para orang tua untuk mengabulkan permintaan anakanak mereka akan produk terkait.

3.2 Perempuan Iklan tidak boleh melecehkan, mengeksploitasi, mengobjekkan, atau mengornamenkan perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan kodrat, harkat, dan martabat mereka.

3.3 Jender Iklan tidak boleh mempertentangkan atau membiaskan kesetaraan hak jender dalam segala aspek kehidupan sehari-hari. Hal ini mencakup: 3.3.1 Kewenangan; bahwa pria dan wanita memiliki kewenangan yang setara. 3.3.2 Pengambilan keputusan; bahwa pria dan wanita memiliki kemampuan yang setara dalam mengambil keputusan. 3.3.3 Seksualitas; bahwa baik pria maupun wanita tidak boleh dieksploitasi secara seksual. 3.3.4 Kekerasan dan pengendalian; bahwa tidak boleh terdapat penggambaran kekerasan dan atau pengendalian oleh pria terhadap wanita ataupun sebaliknya, oleh wanita terhadap pria. 3.3.5 Perbedaan; bahwa pria dan wanita di segala tingkat usia memiliki kesempatan yang sama dalam berperan atau berprestasi. 3.3.6 Bahasa bias gender; bahwa tidak boleh terdapat kesan penggunaan istilah atau ungkapan yang dapat disalahartikan atau yang dapat menyinggung perasaan sesuatu jender, maupun yang mengecualikan pria atau wanita.

3.4 Penyandang Cacat Iklan tidak boleh memberi kesan yang merendahkan atau mengejek penyandang cacat. .

3.5 Tenaga Profesional Tenaga profesional, identitas, atau segala atribut profesi, baik secara jelas maupun tersamar, tidak boleh digunakan untuk mengiklankan produk yang terkait langsung dengan profesi yang bersangkutan, kecuali untuk iklan yang bersifat KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi) bagi masyarakat.

3.6 Hewan Iklan tidak boleh menampilkan perlakuan yang tidak pantas terhadap hewan, utamanya dari spesies yang dilindungi dan hewan peliharaan.

3.7 Tokoh Animasi 3.7.1 Penggunaan tokoh animasi sebagai peniruan seorang tokoh atau sesuatu karakter yang populer, harus atas ijin dari yang bersangkutan atau pemilik hak atas karakter tersebut. 3.7.2 Suatu tokoh animasi tidak boleh ditampilkan secara menakutkan atau menjijikkan secara berlebihan. 3.7.3 Penokohan sosok animasi harus tetap sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya bangsa. .

4.2 Media Televisi 4.2.1 Iklan-iklan rokok dan produk khusus dewasa (intimate nature) hanya boleh disiarkan mulai pukul 21.30 hingga pukul 05.00 waktu setempat. 4.2.2 Materi iklan yang tepat sama tidak boleh ditampilkan secara sambung-ulang (back to back) lebih dari dua kali. 4.2.3 Dramatisasi, adegan berbahaya, dan bimbingan orangtua: a. Iklan yang menampilkan dramatisasi wajib mencantumkan kata-kata “Adegan Ini Didramatisasi”. b. Iklan yang menampilkan adegan berbahaya wajib mencantumkan peringatan ”Adegan Berbahaya. Jangan Ditiru”. c. Adegan yang tidak sepenuhnya layak dikonsumsi oleh balita dan anak-anak, harus mencantumkan kata- kata “Bimbingan Orangtua” atau lambang yang bermakna sama. 4.2.4 Visualisasi tulisan harus memenuhi syarat-syarat kontras dan kejelasan.

4.10

Gelar Wicara (talk show)

4.10.1 Pemandu gelar wicara harus mampu memisahkan dengan jelas antara materi pokok bahasan, dengan materi promosi sesuatu produk. 4.10.2 Jika gelar wicara menampilkan tenaga profesional, maka dia tidak boleh mengesankan memberi kesaksian (testimony) atau anjuran (endorsement), baik secara langsung maupun tak langsung.

4.9 Penajaan (sponsorship) 4.9.1 Iklan yang tampil pada ruang atau waktu penajaan tidak boleh dirancang sedemikian rupa, sehingga sama atau amat menyerupai isi atau program yang ditajanya. 4.9.2 Identitas dari penaja sesuatu ruang atau waktu media harus ditampilkan secara jelas. 4.9.3 Tajuk (editorial) sesuatu media tidak boleh ditaja.

4.10

Gelar Wicara (talk show)

4.10.1 Pemandu gelar wicara harus mampu memisahkan dengan jelas antara materi pokok bahasan, dengan materi promosi sesuatu produk. 4.10.2 Jika gelar wicara menampilkan tenaga profesional, maka dia tidak boleh mengesankan memberi kesaksian (testimony) atau anjuran (endorsement), baik secara langsung maupun tak langsung.

PENEGAKAN PELANGGARAN ETIK PARIWARA (IKLAN) PROSEDUR 1.

2. 3. 4. 5.

DPI memperoleh informasi pelanggaran dari hasil pemantauan atas iklan-iklan yang sudah disiarkan, maupun dari laporan berbagai pihak. DPI melayani keberatan publik atas iklan yang melanggar EPI. Iklan yang melanggar idiologi negara, bersifat subversif atau SARA dapat langsung diperintahkan untuk dihentikan penyiarannya. Iklan yang secara jelas melanggar EPI akan diminta untuk dihentikan penyiarannya dengan diberi batas waktu tertentu. Iklan yang hanya diduga melakukan pelanggaran EPI, akan dibahas oleh DPI, untuk: 5.1 5.2 5.3

Mendengar penjelasan dan memperoleh bukti-bukti pelengkap dari pihak yang terlibat. Menghimpun informasi dan bukti tambahan dari sumber atau pihak lain. Memutuskan untuk: a. b.

Mengizinkan iklan tersebut seperti apa adanya; atau Mengenakan sesuatu sanksi.

SANKSI SANKSI 1. Bentuk sanksi terhadap pelanggaran memiliki bobot dan tahapan, sebagai berikut: 1.1 Peringatan, hingga dua kali 1.2 Penghentian penyiaran atau mengeluarkan rekomendasi sanksi kepada lembagalembaga terkait dan atau menginformasikan kepada semua pihak yang berkepentingan. Untuk setiap tahapan diberikan rentang waktu.

2. Penyampaian sanksi dilakukan secara tertulis dengan mencantumkan jenis pelanggaran dan rujukan yang digunakan. 3. Distribusi penyampaian sanksi pada setiap bobot atau tahap pelanggaran adalah sebagai berikut: 3.1 Peringatan Pelanggaran; kepada pihak pelanggar dan asosiasi atau lembaga terkait. 3.2 Perintah Penghentian Penyiaran; kepada semua pihak yang terlibat, asosiasi atau lembaga terkait, serta media yang bersangkutan.

Tabel Pelanggaran Produk Periklanan

UU RI NO. 32/2002 TENTANG PENYIARAN ASAS, TUJUAN, FUNGSI, DAN ARAH Pasal 2 Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Pasal 3 Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia. Pasal 4 (1) Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial. (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan. Pasal 5 Penyiaran diarahkan untuk : menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;  meningkatkan kualitas sumber daya manusia;  menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;  meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional;  menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup;  mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran;  mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi;  memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab;  memajukan kebudayaan nasional.

Iklan dan Hukum Perlindungan Konsumen 

Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen

Hak dan Kewajiban Konsumen (Ps 45)  Hak dak kewajiban Pelaku Usaha (Ps. 6-7) 







Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. (Ps 1 (2)) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendirimaupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.(Ps 1 (3)) Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau jasa untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan/atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan.(Ps 1 (6)

 

 



Pasal 12 Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan,dipromosikan, atau diiklankan. Pasal 13 1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cumacuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya. 2. Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan atau mengiklankan obat, obat tradisional, suplemen makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain.

Pasal 17 1Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang:  a.mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, kegunaan dan harga barang dan/atau tarif jasa serta ketepatan waktu penerimaan barang dan/atau jasa;  b.mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa;  c.memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai barang dan/atau jasa;  d.tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang dan/atau jasa;  e.mengeksploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa seizin yang berwenang atau persetujuan yang bersangkutan;  f.melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan mengenai periklanan. 2.Pelaku usaha periklanan dilarang melanjutkan peredaran iklan yang telah melanggar ketentuan pada ayat (1). 

Tanggung Jawab Pelaku Usaha Periklanan  

 

Pasal 20 Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pasal 28 Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha.

Pasal 46 1.Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:  a.seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;  b.kelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;  c.lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai  dengan anggaran dasarnya;  d.pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit. 2.Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, atau huruf d diajukan kepada peradilan umum. 

 



Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan Pasal 47 Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen Pasal 49 (1). Pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Badan Pengawas Periklanan PPPI Badan adalah lembaga intern dan independen yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PPPI dan melaporkan segala kegiatannya kepada Pengurus Pusat PPPI sekurang-kurangnya sekali dalam enam bulan. Badan bertugas membantu PP PPPI menegakkan etika bisnis dan etika periklanan secara aktif (melakukan sendiri) maupun secara pasif (atas laporan dari pihak lain) atas iklan yang diproduksi dan atau dipublikasikan oleh para Anggota PPPI, sejalan dengan komitmen asosiasi kepada masyarakat periklanan Indonesia. Badan dapat menentukan sikap dan atau memberikan rekomendasi atas kasuskasus etika bisnis dan atau etika periklanan yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar Anggota PPPI. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan akan menggunakan kitab Etika Pariwara Indonesia (EPI) dan Standar Usaha Periklanan Indonesia (SUPI) sebagai rujukan. Badan dapat menggunakan beberapa rujukan lain, antara lain dokumen-dokumen dari:

1.

2.

3.

4.

– – – – –

Lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif negara, baik di tingkat pusat/di tingkat daerah. Komisi Periklanan Indonesia. Pengurus Pusat, Pengurus Daerah atau Perwakilan PPPI. Yurisprudensi dari lembaga penegak hukum negara maupun lembaga lain penegak etika periklanan. Kode etik profesi dan bisnis dari lembaga kemasyarakatan lainnya.