Seminar “Seminar Iptek Nasional” IPB, 29 Agustus 2009
Tatang A. Taufik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
MEMBANGUN BUDAYA PENGETAHUAN DALAM MASYARAKAT INDONESIA
OUTLINE
1
5
PENDAHULUAN : SISTEM INOVASI
2
BEBERAPA GAMBARAN
3
ISU DAN AGENDA KEBIJAKAN TERKAIT
CATATAN PENUTUP
2
OUTLINE
1
5
PENDAHULUAN : SISTEM INOVASI
2
BEBERAPA GAMBARAN
3
ISU DAN AGENDA KEBIJAKAN TERKAIT
CATATAN PENUTUP
3
TANTANGAN : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN Mewujudkan Perbaikan Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian & Peradaban Bangsa
Hanya dapat dilaksanakan melalui Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Kohesi Sosial • Mampu mengatasi kendala, mengantisipasi menghadapi tantangan, serta menciptakan dan memanfaatkan peluang atas faktor-faktor penting berdimensi universal-global dan kontekstual / spesifik lokal; • Membangun kemampuan menuju “ekonomi pengetahuan” (knowledge economy) dan “masyarakat berpengetahuan” (knowledge society)
Penguatan Sistem Inovasi Merupakan bagian integral agenda pembangunan yang semakin menentukan. 4
TANTANGAN : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian & Peradaban Bangsa
Knowledge Society
Knowledge Economy
Daya Saing dan Kohesi Sosial
1. 2. 3. 4.
SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil Infrastruktur komunikasi yang dinamis Sistem inovasi yang efektif Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim kelembagaan yang mendukung
Sistem Inovasi
1. Sistem informasi dan komunikasi 2. Pembelajaran seumur hidup dan budaya inovasi 3. Sistem inovasi yang efektif 4. Modal sosial 5. Kepemimpinan/kepeloporan dalam pemajuan sosial budaya masyarakat 6. Rejim kebijakan yang kondusif
Isu-isu Kontekstual Kecenderungan dan Tantangan Universal Globalisasi
Kemajuan Iptek, Inovasi
Ekonomi Pengetahuan
Ekonomi Jaringan
Faktor-faktor Lokalitas 5
CATATAN PENGERTIAN TENTANG DAYA SAING • • •
Beragam definisi ~ perbedaan keberterimaan (acceptability) oleh berbagai kalangan (misalnya akademisi, praktisi, pembuat kebijakan). PORTER (1990): “There is NO ACCEPTED DEFINITION OF COMPETITIVENESS. Whichever definition of competitiveness is adopted, an even more serious problem has been there is no generally accepted theory to explain it”. “Pembedaan” pada beragam tingkatan: – –
Negara / Daerah
–
Perusahaan (mikro) : definisi yang paling “jelas.” Industri (meso) : walaupun beragam, umumnya dapat dipahami: pergeseran perspektif pendekatan “sektoral” pendekatan “klaster industri.” Ekonomi (makro) : dipandang sangat penting, walaupun masih sarat perdebatan dan kritik (latar belakang teori).
Mikro ~ Perusahaan Memiliki pengertian yang berbeda, tetapi saling berkaitan
Meso ~ Industri
“Makro” ~ Ekonomi
“Konteks Telaahan” (Perbandingan) / Dimensi Teritorial / Spasial
“Tingkatan Analisis” / Dimensi “Sektoral”
Kemampuan suatu perusahaan mengatasi perubahan dan persaingan pasar dalam memperbesar dan mempertahankan keuntungannya (profitabilitas), pangsa pasar, dan/atau ukuran bisnisnya (skala usahanya) Kemampuan suatu industri (agregasi perusahaan ~ “sektoral” “klaster industri”) menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dari industri pesaing asingnya Kemampuan/daya tarik (attractiveness); kemampuan membentuk/menawarkan lingkungan paling produktif bagi bisnis, menarik talented people, investasi, dan mobile factors lain, dsb.; dan Kinerja berkelanjutan.
Rujukan : a.l. Porter & McFetridge (1995)
6
KOHESI SOSIAL (SOCIAL COHESION) •
•
Karakteristik positif suatu masyarakat berkaitan dengan hubungan antar anggota masyarakat yang bersangkutan (unit-unit dalam masyarakat, termasuk individu, kelompok, asosiasi, dan wilayah) (McCracken, 1998). Kanada : “Social Cohesion is the ongoing process of developing a community of shared values, shared challenges and equal opportunity within Canada, based on a sense of trust, hope and reciprocity among all Canadians.” Box 1 - Jenson’s Five Dimensions of Social Cohesion Belonging ------------ Isolation Inclusion ------------ Exclusion Participation --------- Non-involvement Recognition --------- Rejection Legitimacy ----------- Illegitimacy Box 2 – Bernard’s Formal and Substantive Dimensions of Social Cohesion FORMAL SUBSTANTIVE Equality / Inequality Inclusion / Exclusion Recognition / Rejection Belonging / Isolation Legitimacy / Illegitimacy Participation / Non-involvement 7
PENDEKATAN SISTEM INOVASI
Sistem Inovasi : suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran. Esensi : 1. Cara pandang :
Pendekatan sistem; Non linier; Urgensi interaksi antarelemen sistem; Dimungkinkan dalam konteks ”sektoral” dan ”teritorial”.
2. Implikasi kebijakan : Kegagalan sistemik (systemic failure); Faktor-faktor ”non iptek.” 8
CONTOH SISTEM INOVASI: BERBAGAI ELEMEN PENTING Permintaan (Demand) Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara)
Sistem Politik
Sistem Pendidikan dan Litbang
Pemerintah
Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Penadbiran (Governance)
Pendidikan Tinggi dan Litbang
Kebijakan RPT
Litbang Pemerintah
Sistem Industri Intermediaries Lembaga Riset Brokers
Perusahaan Besar UKM “Matang/ Mapan”
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus Standar dan Norma
Dukungan Inovasi dan Bisnis
HKI dan Informasi
Perbankan Modal Ventura
Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota • • • • • •
Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan
Kebijakan Industri/ Sektoral
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum/ Dasar
Alamiah SDA (Natural Endowment)
Budaya
• Sikap dan nilai • Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan • Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan • Mobilitas
Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
9
CONTOH DINAMIKA DALAM SISTEM INOVASI Permintaan (Demand) Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara)
Sistem Politik
Sistem Pendidikan dan Litbang
Pemerintah
Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Penadbiran (Governance)
Pendidikan Tinggi dan Litbang
Kebijakan RPT
Litbang Pemerintah
invensi
inovasi
Intermediaries Lembaga Riset Brokers
Intermediasi
Sistem Industri Perusahaan Besar
difusi
UKM “Matang/ Mapan”
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus Standar dan Norma
Dukungan Inovasi dan Bisnis
HKI dan Informasi
Perbankan Modal Ventura
PROSES PEMBELAJARAN Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota • • • • • •
Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan
Kebijakan Industri/ Sektoral
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum/ Dasar
Alamiah SDA (Natural Endowment)
Budaya
• Sikap dan nilai • Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan • Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan • Mobilitas
Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
10
OUTLINE
1
5
PENDAHULUAN : SISTEM INOVASI
2
BEBERAPA GAMBARAN
3
ISU DAN AGENDA KEBIJAKAN TERKAIT
CATATAN PENUTUP
11
POTRET DAYA SAING DAN PENGUASAAN IPTEK
Peringkat Daya Saing 7 negara ASIA menurut IMD (overall) Negara
2005
2006
2007
2008
2009
Singapore
3
3
2
2
3
Malaysia
26
22
23
19
18
China
29
18
15
17
20
Thailand
25
29
33
27
26
Korea
27
32
29
31
27
Indonesia
50
52
54
51
42
Philippines
40
42
45
40
43
Sumber: Institute of Management Development (2009) 12
POTRET DAYA SAING DAN PENGUASAAN IPTEK Belanja Litbang Indonesia dibandingkan dengan negara lain
Cat: GERD : Gross National R&D Expenditure, BERD : Business R&D Expenditure
13
POTRET DAYA SAING DAN PENGUASAAN IPTEK Posisi Negara-negara ASEAN + CHINA berdasarkan Jumlah Paten yang Terregister di WIPO
No.
Negara
Jumlah
1.
China
128.250
2.
Singapura
2.243
3.
Thailand
1.021
4.
Malaysia
490
5.
Philipina
310
6.
Indonesia
308
7.
Vietnam
189
Sumber: Statistik WIPO, Juli 2008 14
POTRET DAYA SAING DAN PENGUASAAN IPTEK Peringkat publikasi ilmiah 7 negara ASIA menurut IMD Negara
2005
China
5
Korea
10
Singapore
29
Thailand
39
Malaysia
45
Indonesia
51
Philippines
52
Sumber: Institute of Management Development (2008, 2009) Stat 4.3.12
15
POTRET DAYA SAING DAN PENGUASAAN IPTEK
Indeks Pembangunan Manusia 7 negara ASIA menurut IMD Negara
2005
2006
Singapore
0,92
0.92
Korea
0,92
0.93
Malaysia
0,81
0.82
China
0,78
0.76
Thailand
0,78
0.79
Philippines
0,77
0.75
Indonesia
0,73
0.73
Sumber: Institute of Management Development (2008, 2009) Stat 4.4.10
16
BEBERAPA INDIKATOR MENURUT KAM BANK DUNIA 2006 Perbandingan Beberapa Variabel Sistem Inovasi Indonesia dan Beberapa Negara ASEAN Lain Menurut KAM Bank Dunia 2006 Indonesia
Malaysia
Singapura
Thailand
FDI Outflows as % of GDP, 2000-04 10 Value Chain Presence (1-7), 2006 FDI Inflows as % of GDP, 2000-04 9 Royalty and License Fees Payments (US$ mil.), Firm-Level Technology Absorption (1-7), 2006 2004 8 Private Sector Spending on R&D (1-7), 2006
7 6
Royalty and License Fees Payments (US$/pop.), 2004
5
High-Tech Exports as % of Manuf. Exports, 2004
4
Royalty and License Fees Receipts (US$ mil.), 2004
3
Patents Granted by USPTO / Mil. People, avg 200105
2 1
Royalty and License Fees Receipts (US$/pop.), 2004
0
Patents Granted by USPTO, avg 2001-05
Availability of Venture Capital (1-7), 2006 Scientific and Technical Journal Articles / Mil. People, 2003
Science and Engineering Enrolment Ratio (%), 2004
Science Enrolment Ratio (%), 2004 Researchers in R&D, 2004
Scientific and Technical Journal Articles, 2003 Researchers in R&D / Mil. People, 2004 University-Company Research Collaboration (1-7), Total Expenditure for R&D as % of GDP, 2004 2006 Manuf. Trade as % of GDP, 2004
Sumber : Berdasarkan data KAM Bank Dunia (2007).
17
OUTLINE
1
5
PENDAHULUAN : SISTEM INOVASI
2
BEBERAPA GAMBARAN
3
ISU DAN AGENDA KEBIJAKAN TERKAIT
CATATAN PENUTUP
18
III. PETA SISTEM INOVASI DI INDONESIA 2 Policy Issues
Kelemahan Kelembagaan & Daya 5 3 Dukung Iptek serta absopsi oleh Kelemahan Interaksi industri
Kelemahan Fokus, Rantai Nilai
Global
Policy Issues
1
Kelemahan Kerangka Umum
4
Persoalan Budaya Inovasi
6
Tantangan Global 19
AGENDA PENGUATAN SISTEM INOVASI DI INDONESIA 4 3
5
Kerangka Kebijakan Inovasi 2
6 1
• • • • • •
Mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. Memperkuat kelembagaan dan daya dukung iptek/litbang dan mengembangkan kemampuan absorpsi oleh industri. Menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang. Mendorong budaya inovasi. Menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri nasional dan daerah. Penyelarasan dengan perkembangan global. 20
PERSOALAN BUDAYA INOVASI
•
Masih ada sikap dan tradisi perubahan/pembaharuan;
•
Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap pentingnya semangat kreativitas/inovasi dan profesi kewirausahaan;
•
Belum berkembangnya pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan dan sistem pendidikan yang belum mendukung perkembangan hal tersebut;
•
Keterbatasan SDM bertalenta di daerah, dan masih rendahnya mobilitas dan interaksi dari dan antar aktor penting bagi perkembangan kewirausahaan dalam masyarakat;
•
Kelemahan di lingkungan pemerintahan yang umumnya juga belum menghargai pentingnya kewirausahaan dan inovasi baik di lingkungannya sendiri maupun perkembangannya dalam masyarakat.
“tertutup”
terhadap
21
BEBERAPA PRAKARSA PENTING UNTUK MENDORONG PERUBAHAN BUDAYA INOVASI 1.
2.
Edukasi dini (pengenalan) tentang sikap & nilai kreativitas/ keinovasian, kewirausahaan, kepeloporan & kepemimpinan serta pengetahuan dan keterampilan teknologi. Contoh : •
Standar literasi teknologi;
•
Mata ajar terkait dengan kreativitas/ keinovasian, kewirausahaan, kepeloporan & kepemimpinan serta pengetahuan dan keterampilan teknologi;
•
Studi / kunjungan ke percontohan.
Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya kreativitas/inovasi dan profesi kewirausahaan. Contoh :
semangat
•
Kampanye sadar HKI;
•
Inventarisasi, dokumentasi, perlindungan hukum dan pengembangan kekayaan intelektual masyarakat setempat (indigenous knowledge/technology);
•
Pendayagunaan atas produk HKI secara legal. Misalnya pemanfaatan perangkat lunak legal;
•
Apresiasi atas prestasi di bidang iptek / inovasi. Misalnya melalui peringatan HAKTEKNAS, BJ Habibie Technology Award, dsb.;
•
Lomba kreativitas / keinovasian. Lomba kreativitas remaja, pekan inovasi, dsb.
22
BEBERAPA PRAKARSA PENTING UNTUK MENDORONG PERUBAHAN BUDAYA INOVASI
1. Memperkuat “proses masyarakat”. Contoh :
pembelajaran
dalam
•
Pendidikan dan pelatihan kreativitas/keinovasian, kewirausahaan, kepeloporan & kepemimpinan (model peran / role model) serta pengetahuan dan keterampilan teknologi;
•
Belajar dari “kisah keberhasilan”;
•
Pusat-pusat pembelajaran, pusat inovasi, pembelajaran luar sekolah. Contoh : Pusat Inovasi UMKM, Pusat Iptek (Taman Iptek), Inkubator teknologi/ bisnis, Telecenter, dsb.;
•
“Gerakan sosial” untuk mendorong kreativitas-keinovasian. Contoh : “Gerbang Indah Nusantara” (Gerakan Membangun Sistem Inovasi dan Daya Saing Daerah di seluruh wilayah Nusantara), IGOS (Indonesia, Go Open Source!), EDevelopment Daerah, dsb. 23
BEBERAPA PRAKARSA PENTING UNTUK MENDORONG PERUBAHAN BUDAYA INOVASI
1. Pengembangan SDM dan komunitas pengetahuan. Contoh : •
Reverse brain drain (misalnya di daerah);
•
Kolaborasi multipihak dalam sistem inovasi;
•
Peningkatan mobilitas dan interaksi dari dan antar aktor penting bagi perkembangan kewirausahaan dalam masyarakat;
2. Reformasi di lingkungan pemerintahan. Contoh : •
Reformasi Birokrasi;
•
Pendidikan dan pelatihan kebijakan (misalnya kebijakan inovasi);
•
Sistem akreditasi, sertifikasi, standar (lembaga, SDM, SOP & produk dan/atau teknologi, serta pelayanan publik);
•
Rewards & punishment system.
24
OUTLINE
1
5
PENDAHULUAN : SISTEM INOVASI
2
BEBERAPA GAMBARAN
3
ISU DAN AGENDA KEBIJAKAN TERKAIT
CATATAN PENUTUP
25
CATATAN PENUTUP •
Untuk membangun sistem inovasi diperlukan kerangka kebijakan inovasi (innovation policy framework) yang diacu bersama oleh semua pihak. • Membangun masyarakat berbudaya pengetahuan menyangkut perubahan nilai-nilai dan sikap, mindset, dan tradisi yang terbuka terhadap “pembaruan”, serta pengetahuan dan keterampilan kreativitas-keinovasian dan kemampuan beradaptasi masyarakat. • Pembelajaran budaya pengetahuan menyangkut peningkatan kemampuan remembering & forgetting ~ memahami, mengadopsi dan mentradisikan hal/cara-cara baru yang lebih baik & melupakan/meninggalkan hal/cara-cara lama yang kurang baik. • Social engineering sama pentingnya dan harus dikembangkan bersamaan dengan hard engineering.
26
in harmonia progressio . . . Terimakasih
Dr. Tatang A. Taufik Direktur Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 21 Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340 Telp. (021)-3169813 Fax. (021)-3169811 E-mail:
[email protected]
http://tatang-taufik.blogspot.com/ http://sistem-inovasi.blogspot.com/ http://klaster-industri.blogspot.com/ 27