Seminar “Teknologi dan Peningkatan Daya Saing Nasional” BPPT, 16 Juli 2009
Tatang A. Taufik Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (PTIK) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
PERAN BPPT
DALAM KERANGKA PENGUATAN SISTEM INOVASI
OUTLINE
1
5
PERSPEKTIF SISTEM INOVASI
2
BPPT DALAM INNOVATION GOVERNANCE
3
PERAN PENTING BPPT
CATATAN PENUTUP
2
OUTLINE
1
5
PERSPEKTIF SISTEM INOVASI
2
BPPT DALAM INNOVATION GOVERNANCE
3
PERAN PENTING BPPT
CATATAN PENUTUP
3
TANTANGAN : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN Mewujudkan Perbaikan Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian & Peradaban Bangsa
Hanya dapat dilaksanakan melalui Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Kohesi Sosial • Mampu mengatasi kendala, mengantisipasi menghadapi tantangan, serta menciptakan dan memanfaatkan peluang atas faktor-faktor penting berdimensi universal-global dan kontekstual / spesifik lokal; • Membangun kemampuan menuju “ekonomi pengetahuan” (knowledge economy) dan “masyarakat berpengetahuan” (knowledge society)
Penguatan Sistem Inovasi Merupakan bagian integral agenda pembangunan yang semakin menentukan. 4
TANTANGAN : PEMBANGUNAN YANG BERBASIS PENGETAHUAN Kesejahteraan/Kemakmuran, Kemandirian & Peradaban Bangsa
Knowledge Society
Knowledge Economy
Daya Saing dan Kohesi Sosial
1. 2. 3. 4.
SDM yang terdidik, kreatif, dan terampil Infrastruktur komunikasi yang dinamis Sistem inovasi yang efektif Pemerintahan, insentif ekonomi dan rejim kelembagaan yang mendukung
Sistem Inovasi
1. Sistem informasi dan komunikasi 2. Pembelajaran seumur hidup dan budaya inovasi 3. Sistem inovasi yang efektif 4. Modal sosial 5. Kepemimpinan/kepeloporan dalam pemajuan sosial budaya masyarakat 6. Rejim kebijakan yang kondusif
Isu-isu Kontekstual Kecenderungan dan Tantangan Universal Globalisasi
Kemajuan Iptek, Inovasi
Ekonomi Pengetahuan
Ekonomi Jaringan
Faktor-faktor Lokalitas 5
CATATAN PENGERTIAN TENTANG DAYA SAING • • •
Beragam definisi ~ perbedaan keberterimaan (acceptability) oleh berbagai kalangan (misalnya akademisi, praktisi, pembuat kebijakan). PORTER (1990): “There is NO ACCEPTED DEFINITION OF COMPETITIVENESS. Whichever definition of competitiveness is adopted, an even more serious problem has been there is no generally accepted theory to explain it”. “Pembedaan” pada beragam tingkatan: – –
Negara / Daerah
–
Perusahaan (mikro) : definisi yang paling “jelas.” Industri (meso) : walaupun beragam, umumnya dapat dipahami: pergeseran perspektif pendekatan “sektoral” pendekatan “klaster industri.” Ekonomi (makro) : dipandang sangat penting, walaupun masih sarat perdebatan dan kritik (latar belakang teori).
Mikro ~ Perusahaan Memiliki pengertian yang berbeda, tetapi saling berkaitan
Meso ~ Industri
“Makro” ~ Ekonomi
“Konteks Telaahan” (Perbandingan) / Dimensi Teritorial / Spasial
“Tingkatan Analisis” / Dimensi “Sektoral”
Kemampuan suatu perusahaan mengatasi perubahan dan persaingan pasar dalam memperbesar dan mempertahankan keuntungannya (profitabilitas), pangsa pasar, dan/atau ukuran bisnisnya (skala usahanya) Kemampuan suatu industri (agregasi perusahaan ~ “sektoral” “klaster industri”) menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi dari industri pesaing asingnya Kemampuan/daya tarik (attractiveness); kemampuan membentuk/menawarkan lingkungan paling produktif bagi bisnis, menarik talented people, investasi, dan mobile factors lain, dsb.; dan Kinerja berkelanjutan.
Rujukan : a.l. Porter & McFetridge (1995)
6
PENDEKATAN SISTEM INOVASI
Sistem Inovasi : suatu kesatuan dari sehimpunan aktor, kelembagaan, hubungan, jaringan, interaksi dan proses produktif yang mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik), serta proses pembelajaran. Esensi : 1. Cara pandang :
Pendekatan sistem; Non linier; Urgensi interaksi antarelemen sistem; Dimungkinkan dalam konteks ”sektoral” dan ”teritorial”.
2. Implikasi kebijakan : Kegagalan sistemik (systemic failure); Faktor-faktor ”non iptek.” 7
SISTEM INOVASI: BERBAGAI ELEMEN PENTING Permintaan (Demand) Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara)
Sistem Politik
Sistem Pendidikan dan Litbang
Pemerintah
Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Penadbiran (Governance)
Pendidikan Tinggi dan Litbang
Kebijakan RPT
Litbang Pemerintah
Sistem Industri Intermediaries Lembaga Riset Brokers
Perusahaan Besar UKM “Matang/ Mapan”
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus Standar dan Norma
Dukungan Inovasi dan Bisnis
HKI dan Informasi
Perbankan Modal Ventura
Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota • • • • • •
Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan
Kebijakan Industri/ Sektoral
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum/ Dasar
Alamiah SDA (Natural Endowment)
Budaya
• Sikap dan nilai • Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan • Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan • Mobilitas
Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
8
OUTLINE
1
5
PERSPEKTIF SISTEM INOVASI
2
BPPT DALAM INNOVATION GOVERNANCE
3
PERAN PENTING BPPT
CATATAN PENUTUP
9
KELEMBAGAAN DALAM SISTEM INOVASI NASIONAL DI INDONESIA PRESIDEN
AIPI
Menko Ekonomi
KNRT
DRN
Perguruan Tinggi Swasta Lembaga Litbang Swasta
LPND Ristek BPPT LIPI LAPAN BATAN BAKOSURTANAL
BSN BAPETEN
Dep/ Kementerian Lain Lembaga Litbang Departemen
Depkeu
Kementerian BUMN
Depdiknas Balitbang Diknas Perg. Tinggi Negeri
Balitbang Industri
Depkeh & HAM
Balitbangtan Lemlitbang Departemen Lain BPTP, Balai/UPT Pusat, Balai/ UPT
PUSPIPTEK
KPP/ BAPPENAS
Menko & Dep./ Kementerian Lain
Dep/ Kementeria n Lain
DPR
BUMN Keuangan
10 BUMNIS (dulu) : 2. PT. DI 3. PT. PAL 4. PT. PINDAD 5. PT. K. STEEL 6. PT. INKA 7. Perum Dahana 8. PT. INTI 9. PT. BHARATA 10. PT. BBI 11. PT. LEN
BUMN lain
Pusat, Balai/ UPT Pusat, Balai/ UPT
10
PARLEMEN PEMERINTAH DEWAN KEBIJAKAN IPTEK (SCIENCE AND TECHNOLOGY POLICY COUNCIL OF FINLAND)
KEMENTERIAN PERDAGANGAN DAN INDUSTRI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN Departemen Kebijakan Pendidikan dan Sains
Departemen kebijakan Budaya
AKADEMI FINLANDIA (ACADEMY OF FINLAND)
Deperteme n Teknologi
Departemen Lain
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN KEHUTANAN
KEMENTERIA N LAIN
SITRA ( Finnish National Fund for R&D)
BADAN TEKNOLOGI NASIONAL FINLANDIA (TEKES)
Operator
UNIVERSITAS
DAN PENDIDIKAN TINGGI LAIN (20) + POLITEKNIK (29)
Swasta
Pendanaa n
Penentu Kebijakan
Sektor Publik
FINLANDIA
YAYASAN DAN PENDANAAN SWASTA
LEMBAGA RISET (2)
MASYARAKAT ILMIAH
LEMBAGA RISET (3)
UNIT RISET DAN DEPARTEMEN DARI PERUSAHAAN BISNIS
Sumber : Halme (2003); MEF, “Research in Finland” (2003).
LEMBAGA RISET (5)
LEMBAGA RISET SWASTA BERSAMA
LEMBAGA RISET (10)
LEMBAGA RISET NIRLABA SWASTA
11
ILUSTRASI BATASAN ANTARA BADAN/ORGANISASI Negara
Riset Dasar/Terapan
Litbang/Inovasi
Pengembangan Bisnis
Kanada
3 Dewan Riset
Canadian Foundation for Innovation
Industry Canada, pelaku setempat
Denmark
6 Dewan Riset Danish Research Agency
MSTI (tidak ada badan terpisah)
Min Economic & Business Affairs
Finlandia
Academy of Finland
TEKES
TEKES/Ministry of Industry
Irlandia
2 Dewan Riset Science Foundation Ireland
Enterprise Ireland
Enterprise Ireland IDA Ireland
Norwegia
RCN
RCN
Innovation Norway
Belanda
NWO
STW, SENTER
SENTER
Swedia
Swedish Research Council
VINNOVA
NUTEK/ALMI
Inggris
7 Dewan Riset
tidak ada badan terpisah
tidak ada badan terpisah 12
INNOVATION GOVERNANCE Tingkat 1 Kebijakan Desain / lintas Penetapan bidang tingkat Kebijakan tinggi
Tingkat 2 Koordinasi Desain yang berpusat pada Program misi kementerian
Tingkat 3 Koordinasi & Manajemen pengembangan Program kebijakan yang lebih rinci
Pemerintah
Departemen/ Kementerian Industri, dll.
Dewan Riset dan Akademi
Tingkat 4 Pelaku litbangyasa dan Administras/ inovasi Implementasi Program
Departemen/ Kementerian Riset dan Teknologi
Badan Teknologi dan Inovasi
Dewan kebijakan
Departemen/ Kementerian Sektoral lainnya
Badan-badan Program Pendukung
Kontraktor Program Lembaga Litbang Perguruan Tinggi
Peran Strategis BPPT
Produsen:
Perusahaan, Pertanian, Rumah sakit, dsb.
13
Inggris
Kanada
Denmark
Finlandia
Norwegi a
Irlandia
Swedia
Indonesia
Desain kebijakan
Belanda
PERBANDINGAN DI BEBERAPA NEGARA
M
M
M
M
M
M
M
M
M
Enterprise Ireland
VINNOVA
BPPT
NRC
Stat SENTER e
TEKES
Administrasi program
Sektor Swasta
Manajemen program
Semi-publik
Desain program
Sumber : Arnold, et al. (2004, 2003).
M = Kementerian yang bertanggung jawab atas kebijakan teknologi dan/atau inovasi
14
OUTLINE
1
5
PERSPEKTIF SISTEM INOVASI
2
BPPT DALAM INNOVATION GOVERNANCE
3
PERAN PENTING BPPT
CATATAN PENUTUP
15
1. SOLUSI TEKNOLOGI
Menjadi lembaga yang : • menghasilkan teknologi “baru” ~ tacit & explicit/ codified knowledge, • memberikan advis teknologi, • memfasilitasi atau mengimplementasikan penerapan teknologi, • memberikan pelayanan teknis di bidang teknologi, dan • melaksanakan pembinaan teknologi.
16
SOLUSI ~ POSITIONING BPPT : Contoh PTIK
Faktor Interaksi dan Transfer Kebijakan, (termasuk Regulasi, Standar), Guidelines
Pengembangan Teknologi Pengkajian/Litbang, Inovasi
Knowledge Agents
Penerapan
Untuk percepatan perbaikan yang lebih “berbasis pengetahuan/teknologi”
Enabling bagi pembangunan, stimulator bagi perkembangan bisnis
Rujukan nasional
Knowledge Generator & Integrator Center of Excellence
17
ARSITEKTUR INOVASI ~ PENGORGANISASIAN MULTIFITUR YANG FLEKSIBEL
Knowledge Generator
Knowledge Integrator
Knowledge Combinator
Pasar Produk Bidang Kompetensi
Contoh: Teknologi Optik, Biosensor
Contoh: Sistem Informasi Terintegrasi
Contoh: Telekomunikasi
18
2. PENGKAJIAN TEKNOLOGI Melaksanakan kajian/studi multidimensi yang sistematis tentang suatu teknologi (berkaitan dengan “teknologi”) untuk menghasilkan pemahaman tentang : – Tingkat kesiapan/kematangan suatu teknologi/TKT (technology readiness level/TRL) ~ konteks teknologinya atau masyarakatnya, dan/atau – Perkiraan “nilai” (value) dari suatu teknologi sebagai suatu aset intelektual (knowledge/intellectual asset) beserta peluang dan tantangan/risikonya, dan/atau – Perkiraan dampak teknologi yang telah diterapkan atau jika (yang akan) diterapkan, dan/atau – Implikasi strategi atau kebijakan atau advis/rekomendasi kebijakan pada tataran organisasional ataupun publik.
19
CONTOH : TINGKAT KESIAPAN TEKNOLOGI Tingkat Kesiapan/ Kematangan Teknologi Pengujian Sistem, Peluncuran & Pengoperasian
Pengembangan Sistem/Subsistem
TKT 9 TKT 8 TKT 7
Demonstrasi Teknologi
Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian Sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya
TKT 6
Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan
Pengembangan Teknologi
TKT 5
Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam suatu lingkungan
Riset untuk Pembuktian Kelayakan
TKT 4
Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam lingkungan laboratorium
TKT 3
Pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental
TKT 2
Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi
TKT 1
Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan
Riset Teknologi Dasar
Sumber : NASA (2001).
20
TINGKAT KESIAPAN TEKNOLOGI (TECHNOLOGY READINESS LEVEL/TRL)
9
Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian
8
Sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/ aplikasi sebenarnya
7
Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya
6
Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan
5
Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam suatu lingkungan
4
Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam lingkungan laboratorium
3
Pembuktian konsep (proof-of-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental
2
Formulasi konsep dan/atau aplikasi teknologi
1
Prinsip dasar dari teknologi diteliti dan dilaporkan
Teruji dalam Layanan (Proven in Service)
Kelayakan Enjiniring (Engineering Feasibility)
Kelayakan Teknis (Technical Feasibility)
Perlu Memastikan bahwa Tingkat Kematangan Teknologi (Technology Maturity Level) Sesuai dengan Kebutuhan/Persyaratan Komersialisasi Sumber : Taufik (2003), Diadopsi dari Dokumen NASA (2001).
21
3. AUDIT TEKNOLOGI
Melakukan suatu studi yang sistematis dengan prosedur legal terstandar untuk mengevaluasi, membandingkan dan/atau memeriksa suatu teknologi atau suatu penerapan teknologi terhadap (berdasarkan) standar atau ketentuan persyaratan/ kriteria tertentu. •
Audit teknologi bisa bersifat voluntary atau mandatory. Namun untuk yang mandatory belum ada landasan hukum atau ketentuan perundangan yang kuat sebagai dasar pelaksanaan audit teknologi di Indonesia.
•
Pertimbangan yang dapat melandasi audit teknologi, a.l. : 1. Perlindungan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup : keselamatan, kesehatan, keamanan bagi manusia/masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan hidup; 2. Daya saing ekonomi; 3. Penggunaan anggaran pemerintah; 4. Kepentingan forensik dan/atau penugasan khusus.
22
4. INTERMEDIASI
• Memfasilitasi hubungan, keterkaitan, jejaring, kemitraan antara dua pihak atau lebih dalam rangka litbangyasa teknologi dan reformasi kebijakan terkait.
23
INTERMEDIASI DALAM SISTEM INOVASI Permintaan (Demand) Konsumen (permintaan akhir) Produsen (permintaan antara)
Sistem Politik
Sistem Pendidikan dan Litbang
Pemerintah
Pendidikan dan Pelatihan Profesi
Penadbiran (Governance)
Pendidikan Tinggi dan Litbang
Kebijakan RPT
Litbang Pemerintah
invensi
inovasi
Intermediaries Lembaga Riset Brokers
INTERMEDIASI
Sistem Industri Perusahaan Besar
difusi
UKM “Matang/ Mapan”
PPBT
Supra- dan Infrastruktur Khusus Standar dan Norma
Dukungan Inovasi dan Bisnis
HKI dan Informasi
Perbankan Modal Ventura
Framework Conditions Kondisi Umum dan Lingkungan Kebijakan pada Tataran Internasional, Pemerintah Nasional, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota • • • • • •
Kebijakan Ekonomi Kebijakan ekonomi makro Kebijakan moneter Kebijakan fiskal Kebijakan pajak Kebijakan perdagangan Kebijakan persaingan
Kebijakan Industri/ Sektoral
Kebijakan Keuangan
Kebijakan Promosi & Investasi
Infrastruktur Umum/ Dasar
Alamiah SDA (Natural Endowment)
Budaya
• Sikap dan nilai • Keterbukaan terhadap pembelajaran dan perubahan • Kecenderungan terhadap Inovasi dan kewirausahaan • Mobilitas
Catatan : RPT = Riset dan Pengembangan Teknologi (Research and Technology Development) PPBT = Perusahaan Pemula (Baru) Berbasis Teknologi.
24
ILUSTRASI PERAN INTERMEDIASI
Lembaga (Organisasi) Lain
- Diseminasi info - Match-making - Konsultansi / Interaksi
BPPT (c.q. PTIK) Intermediaries
Intermediaries Asosiasi Bisnis
Pusat/Jaringan info bisnis, Periodicals
CC K - Konsultan
Kontak Langsung
CC K - Konsultan
CC K
Tech. Brokers, Technology Transfer Networks, KPLI setempat
- Konsultan
CC K
Pemerintah Daerah, UKM, dsb. EE EE EE P P P
EE EE EE P P P
EE EE EE P P P
EE EE EE P P P 25
5. TECHNOLOGY CLEARING HOUSE
Suatu lembaga/organisasi atau pengorganisasian yang : • Berperan melakukan “clearance test” bagi teknologi otoritas atau pendukung dalam menyatakan bahwa suatu teknologi “laik” atau tidak untuk diterapkan di Indonesia atau untuk konteks tertentu di Indonesia. Ini misalnya berdasarkan tujuan perlindungan kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup [dari segi keselamatan, kesehatan, keamanan bagi manusia/masyarakat dan/atau kelestarian lingkungan hidup]; atau • Berperan memfasilitasi pertukaran informasi, keahlian dan/atau produk teknologi tertentu.
26
TECHNO-CLEARING HOUSE (Def 2)
Intermediator Inkubator Policy Instruments, Regulations
Pengguna
TCH S&T Knowledge & Information Tech
Skills, Human Resources Litbang, PT & Penyedia Teknologi lain
27
TECHNO-CLEARING HOUSE (Def 2)
Center of Excellence (Competence)
Universities Bank & Non Bank Financial Org’s.
Users
R&D Institutes
• Network supports • Coordination • Communication • Infrastructure
Government Institutions
Technical Services
NGOs Associations
28
TCH SEBAGAI ANTARMUKA (FRONT-OFFICE INTERFACE) (Def 2) Ada pengelolaan yang terintegrasi dan bertanggung jawab sebagai manajemen TCH Unit organisasi dan/atau organisasi yang “independen” sebagai “penyedia teknologi”
?
?
?
Front-office clearing house
?
Portal TCH Pengguna
Pengguna
29
OUTLINE
1
5
PERSPEKTIF SISTEM INOVASI
2
BPPT DALAM INNOVATION GOVERNANCE
3
PERAN PENTING BPPT
CATATAN PENUTUP
30
CATATAN PENUTUP
• Diperlukan perbaikan kebijakan (‘reformasi kebijakan’) yang dilakukan oleh banyak pihak untuk memperkuat sistem inovasi ~ “kebijakan inovasi” [intervensi pemerintah]; • Beragam “isu kebijakan inovasi” terletak pada ranah keiptekan maupun “non-iptek” yang perlu diperbaiki, baik pada tataran nasional maupun daerah koherensi kebijakan; • BPPT : menjalankan tugas pemerintahan memperkuat sistem inovasi dengan memprioritaskan pada lima “peran strategis” – Bukan peran yang bersifat mutually exclusive – mutually exhaustive; – Lebih merupakan peran yang saling melengkapi-memperkuat.
31
le esprit de corps . . . Terimakasih Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Gedung BPPT II, Lt 21 Jl. MH. Thamrin 8, Jakarta 10340 Telp. (021)-3169813 Fax. (021)-3169811 E-mail:
[email protected]
32
POLA ORGANISASI/PENGORGANISASIAN DALAM PENADBIRAN INOVASI Kementerian
Umbrella Multi-principal
Mono-principal Mono-programme Multi-programme
Pelaku Riset dan Inovasi
Sumber : Arnold, et al., (2004, 2003).
33
DAYA SAING (KEUNGGULAN) DAERAH
Kemampuan daerah menciptakan/ mengembangkan dan menawarkan : – iklim/lingkungan yang paling produktif bagi bisnis dan inovasi, – daya tarik atau menarik “investasi,” talenta (talented people), dan faktor-faktor mudah bergerak (mobile factors) lainnya, serta – potensi berkinerja unggul yang berkelanjutan.
34
CONTOH : MEMBANGUN KEUNGGULAN DAYA SAING DAERAH
Produk • SDM • Kompetensi • Spesialisasi
Organisasi/Perus. ~ Mikro
• Himpunan SDM & Entitas Organisasi • Hubungan - Jaringan - Interaksi • Kolaborasi - Sinergi
SISTEM INOVASI - KLASTER INDUSTRI ~ Meso
Faktor Lokalitas & Konteks Global DAERAH ~ Makro
35
KOHESI SOSIAL (SOCIAL COHESION) •
•
Karakteristik positif suatu masyarakat berkaitan dengan hubungan antar anggota masyarakat yang bersangkutan (unit-unit dalam masyarakat, termasuk individu, kelompok, asosiasi, dan wilayah) (McCracken, 1998). Kanada : “Social Cohesion is the ongoing process of developing a community of shared values, shared challenges and equal opportunity within Canada, based on a sense of trust, hope and reciprocity among all Canadians.” Box 1 - Jenson’s Five Dimensions of Social Cohesion Belonging ------------ Isolation Inclusion ------------ Exclusion Participation --------- Non-involvement Recognition --------- Rejection Legitimacy ----------- Illegitimacy Box 2 – Bernard’s Formal and Substantive Dimensions of Social Cohesion FORMAL SUBSTANTIVE Equality / Inequality Inclusion / Exclusion Recognition / Rejection Belonging / Isolation Legitimacy / Illegitimacy Participation / Non-involvement 36
PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT
Keppres 117/1998
Keppres 117/1998
Keppres 103/2001
Perpres 64/2005
Keppres Keppres 31/1982 25/1978
1978
1982
1991
1998
2001
2005
37
KEPPRES 103/2001 – PERPRES 64/2005
Pasal 1 : 2) Lembaga Pemerintah Non Departemen dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut LPND adalah lembaga pemerintah pusat yang dibentuk untuk melaksanakan tugas pemerintahan tertentu dari Presiden. 3) LPND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Pasal 58 : BPPT mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang [pengkajian dan penerapan] teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 38
REPOSISI, FOKUS, DAN SINERGI
Reposisi, fokus, dan sinergi
• Kualitas Hidup & Kesejahteraan Masyarakat • Kemajuan ekonomi
Instrumen kebijakan Instrumen kebijakan
daya ungkit (leverage) Lebih besar
daya ungkit (leverage)
Produktivitas/ Daya Saing & Kohesi Sosial Inovasi dan Difusi serta Pembelajaran
Reposisi, fokus, dan sinergi agar memberikan efektivitas, efisiensi, jangkauan (outreach) dan daya ungkit (leverage) lebih besar dalam menghasilkan dampak ekonomi dan sosial
39
KONSEP TKT (NASA)
TKT
Penjelasan
1. Prinsip dasar dari teknologi Tingkat terendah dari kesiapan teknologi. Riset ilmiah diteliti dan dilaporkan dimulai untuk diterjemahkan kedalam riset terapan dan pengembangan. Contoh-contohnya misalnya berupa studi makalah menyangkut sifat-sifat dasar suatu teknologi (technology's basic properties).
2. Formulasi konsep dan/atau Invensi dimulai. Saat prinsip-prinsip dasar diamati, maka aplikasi teknologi aplikasi praktisnya dapat digali/dikembangkan. Aplikasinya masih bersifat spekulatif dan tidak ada bukti ataupun analisis yang rinci yang mendukung asumsi yang digunakan. Contoh-contohnya masih terbatas pada studi makalah.
3. Pembuktian konsep (proofof-concept) fungsi dan/atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental
Riset/penelitian dan pengembangan secara aktif dimulai. Hal ini dapat menyangkut studi analitis dan studi laboratorium untuk memvalidasi secara fisik atas prediksi analitis tentang elemen-elemen terpisah dari teknologi. Contoh-contohnya misalnya komponen-komponen yang belum terintegrasi ataupun mewakili. 40
KONSEP TKT (NASA) (lanjutan)
TKT
Penjelasan
4. Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam lingkungan laboratorium
Komponen-kompoenen teknologi yang mendasar diintegrasikan untuk memastikan agar bagian-bagian tersebut secara bersama dapat bekerja/berfungsi.Keadaan ini masih memiliki keandalan yang relatif rendah dibanding dengan sistem akhirnya. Contoh-contohnya misalnya integrasi piranti/perangkat keras tertentu (sifatnya ad hoc) di laboratorium.
5. Validasi kode, komponen dan/atau breadboard validation dalam suatu lingkungan yang relevan
Keandalan teknologi yang telah terintegrasi (breadboard technology) meningkat secara signifikan. Komponenkomponen teknologi yang mendasar diintegrasikan dengan elemen-elemen pendukung yang cukup realistis sehingga teknologi yang bersangkutan dapat diuji dalam suatu lingkungan tiruan/simulasi. Contoh-contohnya misalnya integrasi komponen di laboratorium yang telah memiliki keandalan tinggi ('high fidelity').
6. Demonstrasi model atau prototipe sistem/subsistem dalam suatu lingkungan yang relevan
Riset/penelitian dan pengembangan secara aktif dimulai. Hal ini dapat menyangkut studi analitis dan studi laboratorium untuk memvalidasi secara fisik atas prediksi analitis tentang elemen-elemen terpisah dari teknologi. Contoh-contohnya misalnya komponen-komponen yang belum terintegrasi ataupun mewakili. 41
KONSEP TKT (NASA) (lanjutan)
Penjelasan
TKT 7. Demonstrasi prototipe sistem dalam lingkungan/aplikasi sebenarnya
Prototipe mendekati atau sejalan dengan rencana sistem operasionalnya. Keadaan ini mencerminkan langkah perkembangan dari TKT/TRL 6, membutuhkan demonstrasi dari prototipe sistem nyata dalam suatu lingkungan operasional, m seperti misalnya dalam suatu peswat terbang, kendaraan atau ruang angkasa. Contoh-contohnya termasuk misalnya pengujian prototipe dalam pesawat uji coba (test bed aircraft).
8. Sistem telah lengkap dan memenuhi syarat (qualified) melalui pengujian dan demonstrasi dalam lingkungan/ aplikasi sebenarnya
Teknologi telah terbukti bekerja/berfungsi dalam bentuk akhirnya dan dalam kondisi sebagaimana yang diharapkan. Pada umumnya, TKT ini mencerminkan akhir dari pengembangan sistem yang sebenarnya. Contohnya termasuk misalnya uji pengembangan dan evaluasi dari sistem dalam sistem persenjataan sebagaimana dirancang dalam rangka memastikan pemenuhan persyaratan spesifikasi desainnya.
9. Sistem benar-benar teruji/terbukti melalui keberhasilan pengoperasian
Aplikasi (penerapan) teknologi secara nyata dalam bentuk akhirnya dan di bawah kondisi yang dimaksudkan (direncanakan) sebagaimana dalam pengujian dan evaluasi operasional. Pada umumnya, ini merupakan bagian/aspek terakhir dari upaya perbaikan/penyesuaian (bug fixing) dalam pengembangan sistem yang sebenarnya. Contoh-contohnya termasuk misalnya pemanfaatan sistem dalam kondisi misi operasional.
Sumber : Mankins (1995) dan Graettinger, et al., (2002).
42
Ruang Lingkup Peran BPPT Sebagai Lembaga Pemerintah
Intermediasi
Rekomendasi Alih
TCH
Teknologi
Pengkaji
Audit
Survey Pengujian Konsultansi Pilot Project
Solusi
Tech State Of the Art
Daya Saing Industri
Kemandirian Bangsa
Pilot Plant Ptototype 10
43