Sejarah Perkembangan Pancasila Fix.docx

SEJARAH PERKEMBANGAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA Memahami dinamika perubahan susunan sila Pancasila termasuk ke dalam upaya untuk memahami sejarah Pancasila. Bangsa Indonesia yang peduli terhadap pandangan hidup serta dasar negara kita seharusnya mendalami materi sejarah Pancasila yang dulunya berliku-liku hingga menciptakan Pancasila yang sangat ideal bagi Bangsa Indonesia ini Adapun beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap lahirnya Pancasila. Anda tentunya sudah sering mendengar istilah kepanitiaan yang terbentuk pada saat itu, seperti BPUPKI, PPKI, dan Panitia Sembilan. 1. Pembentukan BPUPKI (29 April 1946) Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesa, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI inilah yang menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI ini diketuai oleh Dr. Radjiman Widyodiningrat dengan 33 pembicara pada sidang pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni 1945). a. Mohammad Yamin (29 Mei 1945) Mohammad Yamin yang merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia, mengusulkan dasar negara yang disampaikan dalam pidato tidak tertulisnya pada sidang BPUPKI yang pertama, diantaranya peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah itu, beliau juga mengusulkan rumusan 5 dasar yang merupakan gagasan tertulis naskah rancangan UUD Republik Indonesia, yaitu: a) Ketuhanan Yang Maha Esa. b) Kebangsaan Persatuan Indonesia. c) Rasa Kemanusian yang Adil dan Beradab. d)

Kerakyatan

yang

Dipimpin

oleh

Hikmah

Permusyawaratan/Perwakilan. e) Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Kebijaksanaan

dalam

b.

Soepomo (31 Mei 1945)] Dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Soepomo antara lain a) Paham Persatuan. b) Perhubungan Negara dan Agama. c) Sistem Badan Permusyawaratan. d) Sosialisasi Negara. e) Hubungan antar Bangsa yang Besifat Asia Timar Raya.

c. Soekarno (1 Juni 1945) Pada sidang BPUPKI yang pertama ini, Soekarno juga mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin. Dan kemudian dinamakan dengan Pancasila yang meliputi: a) Kebangsaan Indonesia b) Internasionalisme atau Perikemanusiaan c) Mufakat atau Demokrasi d) Kesejahteraan Sosial e) Ketuhanan yang Berkebudayaan Hasil usulan dari ketiga tokoh pada sidang BPUPKI tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi pada lingkup kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia yang merupakan bentukan BPUPKI tersebut sering dikenal sebagai Panitia Sembilan. 2. Panitia Sembilan (22 Juni 1945) Panitia yang beranggotakan sembilan orang ini berhasil merumuskan naskah Rancangan Pembukaan UUD yang dikenal sebagai Piagam Jakarta (Jakarta Charter). Adapun rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta: a) Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya b) Kemanusiaan yang adil dan beradab

c) Persatuan Indonesia d)

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksan

dalam

permusaywaratan/perwakilan e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 3. Sidang BPUPKI II(10-16 Juli 1945) Untuk membahas hasil kerja panitia sembilan, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua dan menghasilkan beberapa keputusan, yang meliputi: pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Kedua, negara Indonesia berbentuk negara Republik, hsail ini merupakan kesepakatan 55 suara dari 64 orang yang hadir. Ketiga, kesepakatan mengengai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timor Timur, sampai Malaka (Hasil kesepakatan 39 suara). Dan yang terakhir, pembentukan tiga panitia kecil sebagai: Panitia Perancang UUD, Panitia Ekonomi dan Keuangan, Panitia Pembela Tanah Air. Akhirnya,

pada

tanggal

17

Agustus

1945

Indonesia

secara

resmi

memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. 4. Sidang PPKI (18 Agustus 1945) Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang diusulkan oleh Muhammad Hatta. Sila pertama yang semula berbunyi ”Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”, kemudian diubah menjadi lebih ringkas, yaitu”Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga Pancasila menjadi: a) Ketuhanan Yang Maha Esa b) Kemanusiaan yang adil dan beradab c) Persatuan Indonesia d)

Kerakyatan

yang

permusyawaratan/perwakilan

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Penghapusan sembilan kata dari sila pertama tersebut sering menjadi isu yang kontroversial pada saat itu, bahkan hingga kini. Namun yang harus kita tanamkan dan catat untuk diri masing-masing dari materi sejarah Pancasila ini, sila pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa berlaku untuk semua rakyat Indonesia. 5. Instruksi Presiden No. 12 Tahun 1968 Semakin berkembangnya zaman, Pancasila dinilai mengalami beberapa keragaman baik dalam rumusan, pembacaan atau pun pengucapannya. Untuk mengantisipasi terhindarnya keragaman tersebut, Presiden Suharto pada tahun 1968 mengeluarkan Instruksi Presiden tentang rumusan Pancasila yang benar, yaitu sebagai berikut: a) Ketuhanan Yang Maha Esa b) Kemanusiaan yang adil dan beradab c) Persatuan Indonesia d)

Kerakyatan

yang

dipimpin

oleh

hikmat

kebijaksanaan

dalam

permusyawaratan/perwakilan e) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Semenjak ditetapkan sebagai Dasar Negara, Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia. Koento Wibisono (2001) memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam tiga tahap yaitu: 1. Tahap 1945-1968 sebagai Tahap Politis Dimana orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada nation and character building. Hal ini sebagai perwujudan keinginan bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negeri, sehingga atmosfir politis sebagai panglima sangat dominan. Di sisi lain pada masa ini muncul gerakan pengkajian ilmiah terhadap Pancasila sebagai dasar negar, misalnya oleh Notonagoro dan Driyarkara. Kedua ilmuwan tersebut menyatakan bahwa

Pancasila mampu dijadikan pangkal sudut pandangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahkan Pancasila merupakan suatu paham atau aliran filsafat Indonesia, dan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan rumusan ilmiah filsafati tentang manusia dan realitas, sehingga Pancasila tidak lagi dijadikan alternatif melainkan menjadi suatu imperatif dan philosophial consensus dengan komitmen transenden sebagai tali pengikat kesatuan dan persatuan dalam menyongsong kehidupan masa depan bangsa yang bhineka tunggal Ika. Bahkan Notonagoro menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan Staatfundamental Norm yang tidak dapat diubah secara hukum oleh siapapun. 2. Tahap 1969-1994 sebagai Tahap Pembangunan Ekonomi Upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Orientasi pengembangan Pancasila diarahkan pada bidang ekonomi, akibatnya cenderung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Pada tahap ini pembangunan ekonomi menunjukkan keberhasilan secara spektakuler, walaupun bersamaaan dengan itu muncul gejala ketidakmerataan dalam pembagian hasil pembanguna n. 3. Tahap 1955-2020 sebagai Tahap Repositioning Pancasila Karena dunia masa kini sedang dihadapkan kepada gelombang perubahan secara cepat, mendasar, spektakuler, sebagai implikasi arus globalisasi yang melanda seluruh penjuru dunia, khususnya di abad XXI sekarang ini, bersamaan arus reformasi yang sedang dilakukan oleh bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2017. “Sejarah pancasila” www.romadecade.org (diakses pada Kamis, 14 Maret 2019) Suprayogi, dkk. 2018. Pendidikan Pancasila. Semarang: UNNES Press Jun. 2016. “Sejarah Perkembangan Pancasila Sebagai Dasar Negara” www.learniseasy.com (diakses pada Kamis, 14 Maret 2019)