Sejarah Perkembangan Hukum.docx

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum

Dosen Pengampu : Ibnu Zulian, M.IR

D I S U S U N

Oleh :

Agnes Dwi Muthia Ningsih

183100001

Agung Pribadi Kristanto M

HUBUNGAN INTERNASIONAL A-PAGI FAKULTAS ILMU POLITIK DAN KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS POTENSI UTAMA MEDAN 2018 1

KATA PENGANTAR

Segala puji hanya milik Allah SWT .Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW.Berkat limpahan dan rahmat-Nya penyusun mampu menyelesaikan tugas makalah ini guna memenuhi tugas Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hubungan Internasional. Dalam penyusunan tugas atau materi ini,tidak sedikit hambatan yang penulis hadapi.Namun penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan materi ini tidak lain berkat kerja sama,dorongan dan bimbingan Dosen. Sehingga kendala-kendala yang penulis hadapi teratasi. Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas ilmu,yang kami sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber informasi. Makalah ini disusun oleh penyusun dengan berbagai rintangan.Baik itu yang datang dari diri penyusun maupun yang datang dari luar. Namun dengan penuh kesabaran akhirnya makalah ini dapat terselesaikan. Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada pembaca khususnya para Mahasiswa Universitas Potensi Utama. Penulis sadar bahwa makalah ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna.Untuk itu,kepada Dosen Pembimbing kami meminta masukannya demi perbaikan pembuatan makalah kami di masa yang akan datang dan mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.

Medan,

2018

Kelompok 2 2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................. 2 BAB I A. Latar Belakang ......................................................................................................................... 4 B. Rumusan Masalah .................................................................................................................... 4 C. TUJUAN MAKALAH ............................................................................................................. 5 BAB II A. Pengertian Sistem Hukum ........................................................................................................ 5 B. Sejarah Sistem Hukum Dunia .................................................................................................. 6 1.1 Sejarah Sistem Hukum Civil Law..................................................................................... 6 1.2 Sejarah Sistem Hukum Anglo Saxon ............................................................................... 13 1.3 Sejarah Sistem Hukum Adat ............................................................................................ 17 1.4 Sejarah Sistem Hukum Agama ........................................................................................ 18 1.5 Sejarah Sistem Hukum Sosialis ....................................................................................... 20 C. Sejarah Sistem Hukum Indonesia .......................................................................................... 21 BAB III KESIMPULAN ........................................................................................................................... 23 SARAN ....................................................................................................................................... 23 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................ 24

3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Peraturan hukum yang berlaku didalam suatu kelompok sosial, ketentuannya tidak terpisah-pisah

dan

tidak

tersebar

bebas,

melainkan

ada

di

dalam

satu

kesatuan/keseluruhan yang masing-masing berlaku sendiri-sendiri. Setiap satu kesatuan yang merupakan keseluruhan aturan, terdiri dari bagian-bagian. Satu sama lain yang berkaitan dan tidak dapat dilepas-lepas, disusun secara teratur dengan tatanan tertentu merupakan satu system yang dinamakan sistem hokum. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai bentuk-bentuk sistematiknya sendiri. Sistematika didasakan hasil pemikiran dalam pembentukan sistem (Djamali, 2013:3) Sistem hukum merupakan sistem abstrak (konseptual) karena terdiri dari unsurunsur yang tidak konkrit, yang tidak menunjukan kesatuan yang dapat dilihat. Unsurunsurdalam sistem hokum mempunyai hubungan khusus dengan unsur-unsur lingkungannya selain itu juga dikatakan, bahwa sistem hukum merupakan sistem yang terbuka, karena peraturan-peraturan hukum dengan istilah-istilahnya bersifat umum, terbuka untuk penasfiran berbeda dan untuk penafsiran yang luas. Ada beberapa sistem hukum yang berlaku di dunia antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, Anglo Saxon, Sistem Hukum Adat,Sistem Hukum Agama dan Sistem Hukum Sosialist. Adapun sistem hukum indonesia Sistem Hukum Pada Masa Pra Kemerdekaan, Sistem Hukum Pada Masa Kemerdekaan.

B. Rumusan Masalah

1. Apa Pengertian Sistem Hukum itu ? 2. Bagaimana Sistem Hukum Civil Law dan Common Law ? 3. Bagaimana Sistem Hukum Adat dan Agama? 4. Bagaimana Sistem Hukum Sosialist ? 4

5. Bagaimana Sistem Hukum Di Indonesia?1 C. TUJUAN MAKALAH  Untuk mengetahui pengertian sistem hukum.  Untuk mengetahui sejarah sistem hukum yang di dunia.  Untuk mengetahui sejarah sistem hukum di Indonesia.

BAB II ISI

A.Pengertian Sistem Hukum Dalam istilah sistem sendiri berasal dari perkataan systema, dalam bahasa latin Yunani, artinya keseluruhan yang terdiri bermacam-macam bagian. “sistem” berarti suatu kesatuan atau kebulatan yang terdiri atas bagian-bagian, dimana bagian yang satu dengan bagian yang lain saling berkaitan satu sama lain. Sedangkan hukum tidak dapat diartikan secara pasti seperti halnya ilmu eksak, karena dalam ilmu hukum , hukum itu sangat kompleks dan terdapat berbagai sudut pandang serta berbeda-beda pula masalah yang akan dikaji. Sistem hukum menurut para ahli hukum sendiri salah satunya Sudikno Mertokusumo adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengait secara erat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan, diperlukan kesatuan sinergi antara unsur-unsur yang terkandung dalam sistem hukum, seperti peraturan, peradilan, pelaksanaan hukum, partisipasi warga masyarakat (Mertokusumo, 2004 : 104) Maka dapat disimpulkan bahwa Sistem Hukum adalah keseluruhan elemen-elemen dan aspek yang membangun serta menggerakan hukum sebagai sebuah pranata dalam kehidupan bermasyarakat.

“Sistem hukum dunia” https://www.slideshare.net/VallenHoven/sistem-hukum-dunia ( akses 28 september 2018 ) 1

5

Lahirnya suatu sistem hukum yang kemudian dipergunakan di suatu Negara tidak lepas sejarah tradisi (hukum) dan budaya (hukum) legal culture yang dianut pada masyarakat tersebut. Bagi masyarakat yang menganggap prakrik-praktik kebiasaan yang melembaga dan kemudian menjelma menjadi hukum, maka sistem hukumnya menjadi tradisi sistem hukum tidak tertulis sebagai bagian spirit of the people suatu bangsa. Sebaliknya ketika tradisi dan budaya tata tulis telah menjadi semangat kepastian hukum suatu bangsa, maka sistem hukumnya menjelma menjadi sistem hukum tertulis yang dikodifikasikan. Berangkat dari latar belakang itulah kemudian lahirlah bermacam-macam sistem hukum di dunia yang mengikuti tradisi dan budaya masyarakat itu.2

A. SEJARAH HUKUM SISTEM DUNIA

1.1 SEJARAH CIVIL LAW /EROPA KONTINENTAL Civil law system merupakan sistem hukum yang berkembang di dataran Eropa. Kekhasan sistem civil law terletak pada tekanannya dalam penggunaan 5aturan-aturan hukum yang sifatnya tertulis dalam sistematika hukumnya. Awal perkembangannya di daratan Eropa Timur sehingga dikenal sebagai sistem Eropa Kontinental. Sistem ini kemudian disebarkan negara-negara Eropa Daratan kepada daerah-daerah jajahannya. Civil law dikenal juga sebagai Romano-Germanic Legal System atau sistem hukum Romawi-Jerman. Hal ini karena sejarah kelahiran sistem civil law yang sangat dipengaruhi sistem hukum Kerajaan Romawi dan Negara Jerman kala itu. Sebagai sistem hukum yang mendapat pengaruh kerajan Romawi, Civil law merupakan sistem hukum tertua sekaligus paling berpengaruh di dunia. Berawal sekitar abad 450 SM, Kerajaan Romawi membuat kumpulan peraturan tertulis pertama yang disebut sebagai “Twelve Tables of Rome”. Sistem hukum Romawi ini menyebar ke berbagai belahan dunia seiring meluasnya Kerajaan Romawi. Sepuluh abad kemudian, atau pada akhir abad V M oleh kaisar Romawi Justinianus kumpulan-kumpulan

22

“Sistem hukum dunia” https://www.slideshare.net/VallenHoven/sistem-hukum-dunia ( akses 28 september 2018 )

6

peraturan ini dikodifikasikan sebagai Corpus Juries Civilize (hukum yang terkodifikasi), yang penulisannya selesai pada tahun 534 M.

Ada empat hal yang dimuat dalam Corpus Juries Civilize, yaitu: 1. Caudex, yakni aturan-aturan dan putusan-putusan yang dibuat oleh para kaisar sebelum Justinianus, 2. Novellae, yakni aturan-aturan hukum yang diundangkan pada masa kekaisaran Justinianus sendiri, 3. Institutie, yakni suatu buku ajar kecil yang dimaksudkan sebagai pengantar bagi mereka yang baru belajar hukum,3 4.Digesta, yakni sekumpulan besar pendapat para yuris romawi ketika itu mengenai ribuan proposisi hukum yang berkaitan dengan semua hukum yang mengatur warga Negara Romawi. Menurut sistem ini, hukum haruslah dikodifikasi sebagai dasar berlakunya hukum dalam suatu negara. Ketika Eropa memiliki pemerintahan sendiri, hukum Romawi digunakan sebagai dasar dari hukum nasional masing-masing negara. Penemuan Justinianus semakin mendapat tempat pada masa pencerahan dan rasionalisme (abad XV-XVII M). Pandangan-pandangan para filsuf masa itu, seperti Huge de Groot alias Grotius (1583-1645) yang menekankan pendekatan rasional dalam struktur hukum dan perlunya penyusunan materi hukum secara sistematis, atau Christoper Wolff (1679-1754) yang berkebangsaan Jerman dengan usahanya 6membangun sebuah sistem hukum yang menyeluruh dan rasional berdasarkan metode ilmiah, menyadarkan dan memunculkan semangat kodifikasi di berbagai negara Eropa.

3

“SEJARAH CIVIL LAW DAN COMMON LAW SYSTEM, HUBUNGANNYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA” http://www.academia.edu/14282802/SEJARAH_CIVIL_LAW_DAN_COMMON_LAW_SYSTEM_HUBUNGAN NYA_DALAM_PERKEMBANGAN_HUKUM_DI_INDONESIA ( akses 23 september 2018 )

7

Luasnya kekuasaan Romawi hingga ke Eropa Timur yang berpusat di Konstantinopel, menjadikan pengaruh sistem hukum romawi tidak terkikis kendati Kerajaan Romawi telah runtuh, bahkan menjadi sumber kodifikasi hukum Eropa Kontinental. Semangat rasionalisme yang menyebabkan revolusi Perancis, membawa negara tersebut sejak 21 Maret 1804 menjadi peletak tata hukum baru melalui diterbitkannya Code Civil yang merupakan bagian dari Codex Napoleon, yakni kaidah-kaidah hukum Napoleon Bonaparte yang terkodifikasi dalam 3 buku; code penal, code civil, dan code de commerce. Setengah abad kemudian di Jerman juga terbentuk code civil pada tahun 1896. Dalam sistem Hukum Eropa Kontinental, kodifikasi hukum merupakan sesuatu yang sangat penting untuk terwujudnya kepastian hukum. Sebagai bekas wilayah jajahan Perancis, oleh Belanda code civil Perancis diadopsi menjadi KUHPerdata pada tahun 1838. Begitupun Code de Commerce Perancis dijadikan sebagai KUHDagang Belanda. Berdasarkan asas konkordansi keduanya dijadikan sebagai undang-undang keperdataan dan perdagangan di negara-negara jajahan Belanda, termasuk di Indonesia sejak tahun 1848 dan berlaku hingga sekarang. Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum Eropa Kontinental adalah,bahwa hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan. Model sistem seperti ini dipelopori oleh diantaranya Immanuel Kant dan Frederich Julius Stahl. Menurut Stahl konsep sistem hukum ditandai oleh empat unsur pokok: 1. Adanya pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, 2. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara yang didasarkan pada teori trias politika, 3. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan undang-undang (wetmatig bestuur), 4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah. Prinsip hukum melalui keempat unsur tersebut diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang tersusun sistematis di dalam kodifikasi atau kompilasi tertentu. Tidak ada hukum selain undang-undang, yang tujuannya untuk 7menciptakan kepastian hukum itu 8

sendiri. Dan kepastian hukum hanya dapat diwujudkan jika pergaulan atau hubungan dalam masyarakat diatur dengan peraturan-peraturan hukum yang tertulis. Dalam sistem Eropa Kontinental hakim tidak memiliki keleluasaan untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat masyarakat, dan hanya boleh menafsirkan peraturan-peraturan yang telah ada berdasarkan wewenang yang melekat. Putusan hakim dalam suatu perkara hanyalah mengikat pihak yang berperkara saja (Doktrins Res Ajudicata). Mengingat sifatnya yang berorientasi pada unsur kedaulatan (sovereignty),termasuk dalam menetapkan hukum, maka yang menjadi sumber hukum dalam sistem Eropa Kontinental, meliputi: 1. Peraturan perundang-undangan, sebagai sumber hukum formal utama yang dibentuk oleh pemegang kekuasaan legislatif (Statutes), dan terbagi menjadi: a. Peraturan (regel), yakni keputusan pemerintah yang isinya berlaku dan mengikat secara umum, bukan hanya ditujukan pada orang-orang tertentu. b. Penetapan atau ketetapan (beschikking), yakni keputusan pemerintah yang hanya berlaku bagi orang atau peruntukan tertentu saja. c. Vonis, yakni keputusan badan peradilan (hakim) yang menetapkan hukum atas kasus konkret tertentu sebagai penyelesaian. 2. Kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan diterima sebagai hukum oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan undang-undang. Kebiasaan atau tradisi merupakan sumber hukum tertua, yang digali sebagian dari hukum di luar Undang-Undang. Kebiasaan adalah pengulangan perilaku yang sama di dalam masyarakat setiap kali terjadi situasi kemasyarakatan yang sama. Kebiasaan menjadi suatu hukum apabila kebiasaan itu diyakini oleh masyarakat sebagai suatu kewajiban hukum karena dirasakan sesuai dengan tuntutan keadilan. Di samping itu, suatu kebiasaan juga dapat menjadi hukum kebiasaan karena dikonstatir oleh hakim dalam putusannya. Persyaratan untuk dapat menjadi hukum kebiasaan, adalah: Syarat materiil berupa adanya kebiasaan atau tingkah laku yang tetap atau 9

a. diulang, yaitu harus dapat ditunjukkan adanya suatu rangkaian perbuatan yang sama dan berlangsung selama jangka waktu yang lama. b. Syarat intelektual, yaitu kebiasaan itu harus menimbulkan keyakinan umum (necessitatis) bahwa suatu perbuatan merupakan kewajiban hukum. Keyakinan ini harus didukung bukan hanya dengan keberlangsungan terus menerus, juga adanya keyakinan bahwa memang seharusnya demikian. c. Adanya akibat hukum apabila hukum kebiasaan itu di langgar.

3. Traktat, yaitu perjanjian antarnegara. Traktat dibedakan antara perjanjian antarnegara yang sifatnya penting (treaty) dan perjanjian antarnegara yang bersifat biasa atau tidak begitu penting (agreement). Berdasarkan jenisnya traktat dibedakan pula antara perjanjian bilateral (dilakukan hanya oleh dua negara) dan perjanjian multilateral(dilakukan oleh lebih dari dua negara). Perjanjian multilateral ada yang bersifat terbuka, yakni setelah traktat itu berlaku masih terbuka kemungkinan negaranegara lain yang tidak turut serta dalam pembentukannya untuk menjadi peserta dari traktat tersebut, dan ada yang bersifat tertutup, yakni negara lain yang tidak terlibat dalam pembentukannya tidak dapat menjadi peserta pada traktat termaksud.Traktat hanya dapat diselenggarakan oleh subjek-subjek hukum pada Hukum Internasional, yaitu; negara yang berdaulat, badan-badan internasional, dan tahta suci Vatikan (Sri Paus). 4. Yurisprudensi, dalam konteks sistem civil law merupakan putusan hakim di emua tingkatan badan peradilan, yang kemudian dijadikan dasar untuk menyelesaikan kasuskasus serupa di kemudian hari. Dalam sistem kontinental, hakim tidak terikat pada putusan pengadilan yang pernah dijatuhkan mengenai perkara yang serupa. Untuk merealisasi asas kesamaan putusan dalam sistem kontinental, maka hakim diikat oleh undang-undang. Di sini Hakim berpikirsecara deduktif, dari undang-undang yang sifatnya umum ke peristiwa khusus.Perbedaan yurisprudensi dengan undang-undang adalah putusan pengadilan berisi peraturan-peraturan yang bersifat konkret karena mengikat orang-orang tertentu saja, sedangkan undang-undang berisi peraturanperaturan yang bersifat abstrak karena mengikat setiap orang. 10

Menurut sumber-sumber hukum yang digunakan tersebut, maka sistem hukum Eropa Kontinental terbagi ke dalam dua golongan hukum, yaitu: a. Hukum publik, yaitu negara dianggap sebagai subyek/obyek hukum b. Hukum privat, yaitu negara bertindak sebagai wasit dalam persidangan/persengketaan. Hukum publik mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang penguasa negara, serta hubungan-hubungan antara masyarakat dan negara. Termasuk di dalamnya adalah hukum tatanegara, hukum administrasi negara, hukum pidana dan lainnya. Pada sisi lain hukum privat mencakup peraturan-peraturan hukum yang mengatur tentang hubungan antara individu-individu dalam memenuhi kebutuhan individunya. Termasuk hukum privat adalah hukum sipil (perdata) dan hukum dagang. Namun demikian, perkembangan peradaban manusia saat sekarangmenyebabkan batasbatas antara hukum publik dan hukumprivat semakin sulit a.ditemukan, disebabkan: a. banyaknya bidang-bidang kehidupan masyarakat menuntut intensifitas sosialisasi makna kepentingan umum di dalam hukum sebagai urusan yang perlu dilindungi dan dijamin. Misalnya, dalam hukum perburuhan dan hukum agraria; b. tingginya persoalan individu di dalam masyarakat yang semakin kompleks, mendorong keterlibatan negara semakin jauh ke dalam bidang kehidupan yang sebelumnya hanya menyangkut hubungan perorangan. Misalnya, bidang perdagangan, bidang perjanjian, dan perlindungan hak-hak asasi manusia seperti tercermin dalam undang-undang perkawinan, KDRT dan perlindungan anak. Di samping pembagian dalam dua golongan hukum, sistem civil law yang berjiwa sistematika hukum Romawi-Jerman cenderung memiliki kesamaan ciri dalam strukturnya, meliputi: a. terbaginya hukum menjadi bidang-bidang hukum tertentu, seperti: Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Agraria, Hukum Perdata Internasional, dan sebagainya; b. adanya penyatuan atau unifikasi dalam hukum menjadi satu hukum negara yang diberlakukan untuk seluruh penduduk berdasarkan teritorial negara bersangkutan, dengan tidak membedakan golongan, tidak diskriminatif atau memandang setiap orang 11

berkedudukan sama dimuka hukum;sebuah kodifikasi hukum. Kansil memberikan pengertian kodifikasi sebagai 10pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Tujuan kodifikasi adalah untuk memperoleh kepastian hukum, penyederhanaan hukum dan kesatuan hukum. Beberapa contoh kodifikasi hukum adalah: 1. Kodifikasi hukum di Eropa adalah Corpus Juries Civilize (mengenai Hukum Perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Justinianus dari Kerajaan Romawi Timur dalam tahun 527565 dan dan Code Civil (mengenai Hukum Perdata) yang diusahakan oleh Kaisar Napoleon di Perancis pada tahun 1604, juga 2. Kodifikasi hukum di Indonesia adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (1 Mei 1848), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (1 Mei 1848) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (1 Januari 1918). Beberapa negara di dunia yang sistematika hukumnya banyak dipengaruhi civil law system, yaitu: Albania, Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Brasil, Chili, RepublikCeko, Denmark, Republik Dominika, Ekuador, Estonia, Finlandia, Guatemala, Haiti, Hongaria, Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kolombia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxemburg, Makau, Malta (namun hukum publiknya juga mendapat pengaruh common law system), Meksiko, Norwegia, Panama, Perancis, Peru, Polandia, Portugal, Rusia, Slovakia, Spanyol, Swedia, Swiss, Thailand, Taiwan, Vietnam, dan Yunani1 . 1.2 SEJARAH COMMON LAW SYSTEM Bertolak belakang dengan sistem civil law yang diajarkan melalui universitas-universitas, sistem common law hidup dan berkembang melalui pengajaran turun temurun secara lisan dan kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat.Common law system diterapkan dan mulai berkembang sejak abad XVI di Negara Inggris. Di dukung keadaan geografis serta perkembangan politik dan sosial yang terus menerus, sistem hukum ini dengan pesat berkembang hingga di luar wilayah Inggris, seperti di Kanada, Amerika, dan negara-negara bekas koloni Inggris (negara persemakmuran / commonwealth).

12

Dalam sistem ini tidak dikenal sumber hukum baku. Sumber hukum tertinggi hanyalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan / telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut Common Law System atau Uri Written Law (hukum tidak tertulis). 4 Sejarah hukum common law dimulai dari tahun 1066 ketika sistem pemerintahan di Inggris bersifat feodalistis, dengan melakukan pembagian wilayahwilayah yang dikuasakan ketangan Lord dan rakyat harus menyewanya kepada Lord tersebut. Kekuasaan Lord yang semakin besar menyebabkan ia dapat membentuk pengadilan sendiri yang dinamakan dengan minoral court. Pengadilan ini menjalankan tugasnya berdasarkan hukum kebiasaan setempat dan hukum yang ditetapkan oleh Lord sendiri. Akibatnya muncul kesewenangan dan berbagai penyelewengan yang juga melahirkan pemberontakan-pemberontakan hingga akhirnya tercium oleh Raja Henry II (1154-1180). Kerajaan Inggris lantas berinisiatif mengambil beberapa kebijaksanaan, yaitu: a. Disusunnya suatu kitab yang memuat hukum Inggris pada waktu itu. Agar mendapatkan kepastian hukum kitab tersebut ditulis dalam bahasa latin oleh Glanvild chief justitior dari Henry II dengan judul Legibus Angliae; b. Diberlakukannya writ system, yakni surat perintah dari raja kepada tergugat agar membuktikan bahwa hak-hak dari penggugat itu tidak benar. Dengan demikian tergugat mendapat kesempatan untuk membela diri; c. Diadakannya sentralisasi pengadilan (Royal Court) yang tidak lagi mendasarkan pada hukum kebiasaan setempat melainkan pada Common Law, yang merupakan suatu unifikasi hukum kebiasaan yang sudah diputus oleh hakim (yurisprudensi). Hal ini menjadi langkah besar bagi kemajuan hukum di Inggris pada masa itu.

4

“SEJARAH CIVIL LAW DAN COMMON LAW SYSTEM, HUBUNGANNYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM DI INDONESIA” http://www.academia.edu/14282802/SEJARAH_CIVIL_LAW_DAN_COMMON_LAW_SYSTEM_HUBUNGANNYA_DAL AM_PERKEMBANGAN_HUKUM_DI_INDONESIA ( akses 23 september 2018 )

13

Akibat banyaknya perkara dan keterbatasan Royal Court dan sistem Writdalam mengadili, maka penduduk Inggris kemudian mencari keadilan kepada pimpinan gereja atau Lord of Chancellor. Pengadilan yang dilakukan oleh pimpinan gereja menurut sistem hukum Inggris tidaklah bertentangan, karena pada saat itu pengadilan Royal Courtdidasarkan pada common law dan hakim-hakimnya bertindak atas nama raja (fons iustitiae atau raja selaku sumber keadilan dan kelayakan). Sedangkan pengadilan Court of Chancery didasarkan pada hukum gereja atau hukum kanonik dan hakimnya adalah seorang rohaniawan. Sistem penyelesaian perkara di pengadilan ini dikenal sebagai sistem equity, yakni sistem penyelesaian perkara yang didasarkan pada 12 hukum alam (ketuhanan) atau keadilan. Dengan semakin banyaknya minat dari masyarakat untuk mencari keadilan kepada Lord of Chancellor menyebabkan terbentuknya pengadilan tersendiri yaitu Court of Chancerry di samping Royal Courtyang telah ada. Untuk keselarasan, maka pengadilan Inggris melakukan reorganisasi (judicature act) pada tahun 1873-1875, yaitu meletakkan satu atap pengadilan Royal Court dan Court of Chancerry. Penyelesaian-penyelesaian perkara tidak lagi berbeda, yakni perkara-perkara Common Law (cases at Common Law) maupun perkara-perkara Equity (cases at Equity) sama-sama diajukan ke salah satu pengadilan tersebut. Dalam arti sempit, hakekat common law sebagaimana dipraktekkan negara Inggris ketika itu adalah sebuah judge made law, yaitu hukum yang dibentuk oleh peradilan hakim-hakim kerajaan dan dipertahankan oleh kekuasaan yang diberikan kepada preseden-preseden (putusan terdahulu) para hakim. Undang-undang nyaris tidak memiliki pengaruh terhadap evolusi common law ini. Akan tetapi common lawdalam artian ini tidak mencakup seluruh tatanan hukum Inggris, karena di samping peradilan oleh pengadilan-pengadilan kerajaan telah berkembang pula statute law, yakni hukum undang-undang yang dikeluarkan oleh pembuat undang-undang (legislatif). Meski dalam common law dikenal adanya statute law, tetapi secara fundamental berbeda dalam perkembangannya dengan tatanan-tatanan hukum Eropa Kontinental. Berkembang di daratan Inggris yang sejak abad X dikenal dengan sebutan Anglo-Saxon (karena penduduknya yang berasal dari suku Angle, Saxon, dan Jute), sistem common law dikenal pula dengan istilah sistem hukum Anglo-Saxon. 14

Konsep negara hukum Anglo-Saxon atau dikenal sebagai Anglo-Saxon Rule of Law, yang dipelopori oleh A.V. Dicey (Inggris) menekankan pada tiga tolok ukur: 1. Supremasi hukum (supremacy of law), 2. Persamaan dihadapan hukum (equality before the law),dan 3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan (the constitution based on individual rights). Sebagai sistem hukum yang lebih mengutamakan pada hukum kebiasaan dan hukum adat masyarakat, maka dalam common law kedudukan kebiasaan dalam masyarakat lebih berperan daripada undang-undang dan selalu menyesuaikan dengan 13perkembangan masyarakat yang semakin maju. Sumber-sumber hukum dalam sistem Anglo-Saxon pun memiliki perbedaan fundamental dengan tidak tersusun secara sistematik dalam hierarki tertentu seperti di dalam sistem Eropa Kontinental. Adapun sumber-sumber hukum dalam sistem common law, meliputi: 1. Yurisprudensi (judicial decisions), yakni hakim mempunyai wewenang yang luas untuk menafsirkan peraturan-peraturan hukum dan menciptakan prinsipprinsip hukum baru yang berguna sebagai pegangan bagi hakim–hakim lain dalam memutuskan perkara sejenis (hukum hakim, rechterrecht, judge made law). Dalam hal ini hakim terikat pada prinsip hukum dalam putusan pengadilan yang sudah ada dari perkara-perkara sejenis Yurisprudensi merupakan sumber hukum yang utama dan terpenting dalam sistem common law. Hakim harus berpedoman pada putusan-putusan pengadilan terdahulu apabila dihadapkan pada suatu kasus. Oleh karenanya di sini hakim berpikir secara induktif. Asas keterikatan hakim pada precedent disebut stare decisis et quieta non movere (pengadilan yang tingkatannya lebih rendah harus mengikuti keputusan yang lebih tinggi), yang lazimnya disingkat stare decisisatau disebut juga the binding force of precedent (perkara yang sama harus diproses dengan cara yang mirip atau sama). Hakim hanya terikat pada isi putusan pengadilan yang esensial atau disebut ratio decidendi, yakni berhubungan langsung dengan pokok perkara. Sedangkan dalam hal yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan pokok perkara, yakni sebatas merupakan tambahan dan ilustrasi atau disebut obiter dicto, maka hakim dapat menilai sebagai 15

suasana yang meliputi pokok perkara menurut pandangan hakim itusendiri. Putusan yang bersifat “binding precedent” berarti putusan tersebut memiliki kekuatan yang meyakinkan. 2. Statute Law, yakni peraturan yang dibuat oleh parlemen Inggris seperti layaknya undangundang dalam sistem kontinental. Statute Law merupakan sumber hukum kedua setelah yurisprudensi. Untuk melaksanakan Statute Law dibuat perangkat peraturan pelaksanaan oleh instansi-instansi pemerintah yang bersangkutan. Fungsi Statute Law sebatas pelengkap common law yang terkadang memiliki celah-celah, dan tidak ditujukan untuk mengatur suatu permasalahan secara menyeluruh. Pembentukan hukum melalui statuta law menjadi penting setelah Perang Dunia II akibat desakan perubahan peraturan-peraturan secara cepat, dibandingkan dengan yurisprudensi yang dirasakan lamban. Pembentukan statute law olehParlemen sebenarnya merupakan bentuk penyimpangan sistem common law, yakni bentuknya yang berupa undang-undang (written law),dan dapat merubah putusan pengadilan (yurisprudensi) dengan suatu undang-undang baru. Namun tindakan parlemen untuk mengubah yurisprudensi ini dibatasi oleh pendapat umum serta pendapat para sarjana hukum. Sehingga meski memiliki hukum tertulis, masih dibatasi pendapat-pendapat umum maupun para sarjana hukum secara obyektif yang didasarkan pada pengetahuan atas kebiasaan atau common law yang telah ada. 3. Custom, yakni kebiasaan yang sudah berlaku selama berabad-abad di Inggris sehingga menjadi sumber nilai-nilai. Dari nilai-nilai ini hakim menggali serta membentuk normanorma hukum. Custom ini kemudian dituangkan dalam putusan pengadilan. Di Inggris dikenal dua macam custom, yaitu local custom(kebiasaan setempat) dan commercial custom (kebiasaan yang menyangkut perdagangan). 4. Reason (akal sehat). Reason atau common senses berfungsi sebagai sumber hukum jika sumber hukum yang lain tidak memberikan penyelesaian terhadap perkara yang sedang ditangani oleh hakim, artinya tidak didapatkan norma hukum yang mampu memberikan penyelesaian mengenai perkara yang sedang diperiksa. Reason merupakan cara penemuan hukum dalam sistem common law ketika menghadapi masalah-masalah hukum yang tidak ditemukan norma-norma hukumnya dari sumber-sumber hukum yang

16

lain. Dengan reason, para hakim dibantu untuk menemukan norma-norma hukum untuk memberikan keputusan. Beberapa negara yang sistem hukumnya banyak dipengaruhi oleh common law system, diantaranya: Amerika Serikat, Australia, Inggris (Britania), Hongkong, India, Republik Irlandia, Kanada, Pakistan, dan Selandia Baru. Khusus di India dan Pakistan beberapa aspek hukum privat banyak dipengaruhi oleh Hukum Agama, seperti Islam, dan Hindu. Dalam perkembangannya, sistem hukum Anglo-Saxon di Amerika mengenal juga pembagian Hukum Publik dan Hukum Privat. Pengertian yang diberikan kepada hokum public hampir sama dengan pengertian yang diberikan oleh sistem hukum Eropa Kontinental. Sedangkan bagi hukum privat pengertiannya agak menyimpang, yakni bukan sebagai kaidahkaidah hukum perdata dan hukum dagang, melainkan lebih ditujukan kepada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik (law of property),hukum tentang orang (law of persons), hukum perjanjian (law oc contract), dan hukum tentang perbuatan melawan hukum (law of torts,) yang kesemuanya tersebar di dalam peraturan tertulis, putusan-putusan hakim dan hukum kebiasaan.

1.3 Sistem Hukum Adat Penerapan hukum di Indonesia, hakim haruslah memperhatikan hukum adat,kita banyak mempunyai khasanah hukum adat yang berbeda di masing-masing suku. Kalau sungguh-sungguh pemerintah melaksanakan hukum adat yang berlaku di Indonesia maka Indonesia mungkin akan mempunyai ciri khusus yang membedakan dengan hukum yang ada di negara-negara yang ada di dunia ini.Semisal pelaksanaan di NAD adalah pelopor untuk kemajuan hukum adat di Indonesia. Selamat untuk NAD. Hukum Adat adalah adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah.

17

Berkembang dilingkungan kehidupan sosial di Indonesia, Cina, India, Jepang, dan negara lain. Di Indonesia asal mula istilah hukum adat adalah dari istilah ”Adatrecht” yang dikemukakan oleh Snouck Hugronje.5

1.Sumber Hukum : a. Sistem hukum adat umumnya bersumber dari peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang serta dipertahankan berdasarkan kesadaran hukum masyarakatnya.

6

b. Sifat hukum adat adalah tradisional dengan berpangkal pada kehendak nenek moyangnya. c. Hukum adat berubah-ubah karena pengaruh kejadian dan keadaan sosial yang silih berganti. d.Karena sifatnya yang mudah berubah dan mudah menyesuaikan dengan perkembangan situasi sosial, hukum adat elastis sifatnya. Karena sumbernya tidak tertulis, hukum adat tidak kaku dan mudah menyesuaikan diri. Sistem hukum adat di Indonesia dibagi dalam tiga kelompok, yaitu : 1) Hukum adat mengenai tata negara, yaitu tatanan yang mengatur susunan dan ketertiban dalam persekutuan-persekutuan hukum, serta susunan dan lingkungan kerja alat-alat perlengkapan, jabatan-jabatan, dan penjabatnya. 2) Hukum adat mengenai warga (hukum warga) terdiri dari : a) Hukum pertalian sanak (kekerabatan) b) Hukum tanah

5

“SEJARAH HUKUM SISTEM HUKUM DI DUNIA.docx http://www.academia.edu/35340247/SEJARAH_HUKUM_SISTEM_HUKUM_DI_DUNIA.docx (akses 25 september 2018)

18

c) Hukum perutangan 3)Hukum adat mengenai delik (hukum pidana) Yang berperan dalam menjalankan system hukum adat adalah pemuka adat (pengetua-pengetua adat), karena ia adalah pimpinan yang disegani oleh masyarakat. Negara lain yang masih menerapkan Hukum Adat adalah: Mongolia dan Sri Lanka7

1.4 Sistem Hukum Islam Sistem hukum Islam berasal dari Arab, kemudian berkembang ke negara-negara lain seperti negara-negara Asia, Afrika, Eropa, Amerika secara individual maupun secara kelompok. a.Sumber Hukum : 1)Qur’an, yaitu kitab suci kaum muslimin yang diwahyukan dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. 2) Sunnah Nabi (hadist), yaitu cara hidup dari nabi Muhammad SAW atau cerita tentang Nabi Muhammad SAW. 3)Ijma, yaitu kesepakatan para ulama besar tentang suatu hak dalam cara hidup. 4)Qiyas, yaitu analogi dalam mencari sebanyak mungkin persamaan antara dua kejadian.

b.Sistem hukum Islam dalam ”Hukum Fikh” terdiri dari dua bidang hukum, yaitu : 1)Hukum rohaniah (ibadat), ialah cara-cara menjalankan upacara tentang kebaktian terhadap Allah (sholat, puasa, zakat, menunaikan ibadah haji), yang pada dasarnya tidak dipelajari di fakultas hukum. Tetapi di UNISI diatur dlm mata kuliah fiqh Ibadah. 2)Hukum duniawi, terdiri dari :

7

19.gilland-ganesha.com/id3/2823-2721/Sistem-Hukum-i-Dunia29731_sst-walisongo19-uhamzah.html

19

A.)Muamalat, yaitu tata tertib hukum dan peraturan mengenai hubungan antara manusia dalam bidang jual-bei, sewa menyewa, perburuhan, hukum tanah, perikatan, hak milik, hak kebendaan dan hubungan ekonomi pada umumnya. B.)Nikah (Munakahah), yaitu perkawinan dalam arti membetuk sebuah keluarga yang tediri dari syarat-syarat dan rukun-rukunnya, hak dan kewajiban, dasar-dasar perkawinan monogami dan akibat-akibat hukum perkawinan.8 C.)Jinayat, yaitu pidana yang meliputi ancaman hukuman terhadap hukum Allah dan tindak pidana kejahatan. Sistem hukum Islam menganut suatu keyakinan dan ajaran islam dengan keimanan lahir batin secara individual. Negara-negara yang menganut sistem hukum Islam dalam bernegara melaksanakan peraturanperaturan hukumnya sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan peraturan perundangan yang bersumber dari Qur’an. Dari uraian diatas tampak jelas bahwa di negara-negara penganut asas hukum Islam, agama Islam berpengaruh sangat besar terhadap cara pembentukan negara maupun cara bernegara dan bermasyarakat bagi warga negara dan penguasanya. Negara yang masih menerapkan Hukum Agama adalah: Arab Saudi, Iran, Sudan, Suriah, Vatikan

1.5 Hukum Sosialis Sistem hukum sosialis adalah hukum dari Negara Negara yang pemerintahannya secara resmi memandang Negara tersebut sebagai sosialis atau bergerak dari kapitalisme menuju sosialisme, dan menganggap sebuah masyarakat komunistik sebagai tujuan puncaknya. Hukum oleh pemerintahnya atau pemimpinnya digunakan sebagai sarana dalam merencanakan dan mengorganiasikan struktur ekonomi dan sosial tersebut, dan ia hanya sekedar bagian dari struktur idiologis yang mengontrol realitas materi dari sarana produksi; ia ditentukan dan didefinisikan dalam kaitannya dengan fungsi politisnya. Bahwa seluruh cita hukum berkaitan 8

“SISTEM HUKUM DI DUNIA” 19.gilland-ganesha.com/id3/2823-2721/Sistem-Hukum-i-Dunia29731_sstwalisongo19-uhamzah.html (akses 22 september 2018)

20

dengan negara dan karena itu merupakan sarana dengan mana mereka yang mengawasi alat-alat produksi tetap mengawasi mereka yang dicabut hak miliknya. DengaN berpindahnya pemilikan alat-alat produksi ketangan masyarakat, individu akan dilibatkan, seperti halnya negara dan hukum, yang dibenarkan hanya oleh kebutuhan dengan paksaan. Sumber hukum dalam sistem hukum sosialis adalah: Keputusan Tertinggi para penguasa berupa produk kebijaksanaan pemerintah atau negara. Intinya: tidak ada sumber hukum yang resmi, yang jelas:9 1.Hukum adalah penguasa negara 2.Hukum membela Rakyat proletar Quegley merangkum fitur-fitur hukum sosialis sebagai berikut : 1.Hukum sosialis diprogramkan untuk lenyap secara perlahan-lahan bersamaan dengan hilangnya hak kepemilikan privat dan kelas-kelas sosial serta transisi menuju sebuah tatanan sosial komunistik, 2. Negara-negara sosialis didominasi oleh sebuah partai politik tunggal, 3.Di dalam sistem sosialis hukum disubordinasikan untuk menciptakan sebuah tatanan ekonomi baru dimana didalamnya hukum privat di absorbsi oleh hukum publik, 4.Hukum sosialis memiliki sebuah karakter pseudo religius, 5.Hukum sosialis lebih bersifat prerogatif ketimbang normatif, Kelompok Negara yang mempergunakan sistem hukum sosialis adalah dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : 1.Yurisdiksi sosialis yang lebih tua, seperti Polandia, Bulgaria, Hungaria, Cekoslowakia, Romania, Albania, RRC, Korea Utara, Vietnam, Mongolia dan Kuba ; 2.Kelompok Hukum Sosialis yang baru adalah Kamboja, Laos, Muzambik, Angola, S 10

9

“system hukum sosialis*Rijal iman – academia.edu” http://www.academia.edu/26496495/sistem_hukum_sosialis (akses 26 september 2018 ) 10 http://www.academia.edu/26496495/sistem_hukum_sosialisomalia, Ethiopia, Ghana.

21

B. SEJARAH SISTEM HUKUM DI INDONESIA Sistem hukum di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum yang berasal dari daratan Eropa (Eropa Kontinental) karena adanya warisan kolonial Belanda, dan itu terbukti sampai dengan sekarang dan masih tetap mempengaruhi dalam menyusun hukum di Indonesia. Selain itu berlaku juga hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum Indonesia, dan hukum adat ini sangat beragam di Indonesia, sehingga dalam penerapan secara umum akan menghadapi kendala, tetapi cukup efisien untuk masyarakat setempat yang memberlakunnya. Hukum islam menjadi bagian yang juga mempengaruhi hukum di Indonesia, karena mayoritas agama Indonesia adalah islam, yang memungkinkan hukum islam menjadi bagian penting dan berpengaruh dalam hukum di Indonesia. Terbukti adanya peraturan tentang UU penyelenggaraan Haji, dan ini membuktikan bahwa Negara Indonesia tidak melepaskan tanggung jawab urusan beragama dengan urusan Negara/pemerintah. Pembangunan Sistem Hukum Indonesia Kompleksistas persoalan dan masalah hukum yang terjadi di Indonesia, mengharuskan suatu solusi penyelesaian secara baik dalam suatu system hukum yang dapat mewujudkan penyelesaian yang berkeadilan dan berdampak untuk kehidupan sosial masyarakat, bangsa dan Negara. Pengaruh system hukum civil law sebagai sitem yang mempunyai jamin kepastian hukum karena dilakukan penyelesaian berdasarkan peraturan yang tertulis, memungkinkan penyelesain mempunyai suatu frame yang menunjuk kepada suatu kepastian, namun hal ini juga tidaklah menguntungkan karena cenderung mengalami kendala ketika harus berhadapan dengan persoalan perkembangan masyarakat yang semakin majemuk dalam berbagai hal serta kuantitas dan kualitas persoalan yang semakin berkembang yang mungkin saja belum tertuang dalam suatu peraturan tertulis namun tidak membuka ruang untuk bias menggali dan menemukan lebih dalam tentang cara penyelesaian dari suatu persoalan hukum.

22

Namun system anglo saxon memungkin hukum mampu menyelesaikan permasalahan yang dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat, sehungga hakim pun dapat menemukan hukum untuk suatu persoalan baru yang belum ditentukan dalam suatu peraturan. Hukum adat sebagai hukum asli orang Indonesia juga merupakan bagian yang sangat penting yang mempengaruhi system hukum di Indonesia, karena terbukti tanpa tertulis dari kebiasaan yang timbul dari masyarakat, lalu kemudian membentuk suatu hukum yang hidup dan sangat berhasil menjaga keseimbangan dengan alam, sekalipun hanya untuk masyarakat setempat.11

11

“system hukum Indonesia*mariana idrus – academia.edu” www.academia.edu/29828279/SISTEM_HUKUM_INDONESIA ( akses 26 september 2018 )

23

BAB III PENUTUP

A. KESIMPULAN Dari makalah ini kita dapat mengetahui sejarah perkembangan hukum di Dunia dan sejarah perkembangan hukum di Indonesia itu apa saja dan bagaimana hukum itu berkembang, sehingga kita dapat lebih mendalami dan memahami tentang hukum secara umum, singkat, dan jelas. Yang kedepannya akan mendorong kita agar berhatihati dalam bertindak.

B. SARAN Dengan adanya makalah ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Sehingga kehidupan kita dapat terkendali dan merasa aman. Oleh karena itu, pahami dan patuhilah semua hukum dengan baik agar kehidupan kita pun dapat berjalan dengan baik.

24

DAFTAR PUSAKA

“Sistem hukum dunia” https://www.slideshare.net/VallenHoven/sistem-hukum-dunia ( akses 28 september 2018 ) “sistem hukum sosialis*Rijal iman – academia.edu” http://www.academia.edu/26496495/sistem_hukum_sosialis (akses 26 september 2018 ) “

SEJARAH CIVIL LAW DAN COMMON LAW SYSTEM, HUBUNGANNYA DALAM PERKEMBANGAN HUKUM

DI INDONESIA” http://www.academia.edu/14282802/SEJARAH_CIVIL_LAW_DAN_COMMON_LAW_SYSTEM_HUBUNGA NNYA_DALAM_PERKEMBANGAN_HUKUM_DI_INDONESIA ( akses 23 september 2018 ) “SEJARAH HUKUM SISTEM HUKUM DI DUNIA.docx http://www.academia.edu/35340247/SEJARAH_HUKUM_SISTEM_HUKUM_DI_DUNIA.docx (akses 25 september 2018)

http://www.academia.edu/26496495/sistem_hukum_sosialisomalia, Ethiopia, Ghana. http://www.jbptunikompp-gdl-budimulyan-18517-10-materi1-m.doc “SISTEM HUKUM DI DUNIA” 19.gilland-ganesha.com/id3/2823-2721/Sistem-Hukum-iDunia29731_sst-walisongo19-uhamzah.html (akses 22 september 2018)

“sistem hukum Indonesia*mariana idrus – academia.edu” www.academia.edu/29828279/SISTEM_HUKUM_INDONESIA ( akses 26 september 2018 )

25