Sejarah Amerika.docx

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN NASIONAL 2.1. Konstitusi Negara Bagian Pada tanggal 10 Mei 1776, Kongres telah mengeluarkan resolusi yang menganjurkan daerah koloni membentuk pemerintahan baru “yang diharapkan bisa memberikan yang terbaik untuk kebahagiaan dan keselamatan bagi para pemilih mereka”. Beberapa negara bagian bahkan sudah melakukannya, dan dalam waktu satu tahun setelah Deklarasi Kemerdekaan, hanya tiga negara bagian yang belum menyusun konstutusi. Tujuan pertama dari para perencana konstitusi negara bagian adalah melindungi “hak-hak yang melekat” yang pelanggarannya menyebabkan bekas daerah jajahan memutuskan hubungan mereka dengan Inggris. Konstitusi Virginia yang menjadi contoh bagi semua negara bagian yang lain, memasukkan sebuah deklarasi yang berisi prinsip-prinsip dasar, seperti kedaulatan rakyat, kebebasan memilih, kebebasan pers dan suara hati serta hak mayoritas untuk mereformasi atau mengganti pemerintahan. Konstitusi negara bagian Pennyslvania dalah yang paling radikal. Di negara bagian tersebut, para perajin, Philadelphia, kelompok Skotlandia-Irlandia yang tinggal di daerah tapal batas, serta petani berbahasa Jermanlah yang memegang kendali. Koloni-koloni di Selatan Pennysvania tidak menyertakan budak-budak mereka untuk mengdapatkan hak yang melekat pada setiap manusia ini. Para wanita tidak mempunyai hak berpolitik. Yang paling jauh dilakukan oleh negara bagian adalah memberikan hak pilih pada semua laki-laki, dan bahkan di negara bagian yang memperbolehkan semua pembayar pajak untuk memberikan suara (Delaware, North Carolina, Georgia, dan Pennyslvania tentu saja), yang boleh duduk dipemerintahan harus memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu. 2.2. Pasal-pasal Konfederasi Perjuangan melawan Inggris dilakukan untuk mengubah sikap kolonial. Nasionalisme yang berkembang dan keinginan untuk bersekutu serta mengorganisir diri menjadi sebuah negara membuat mereka mulai memupuk rasa identitas diri mereka sendiri. Pada tahun 1776 John Dickinson menghasilkan Pasal-Pasal Konfederasi dan Perserikatan Abadi sebagai konfederasi negara berdaulat. Kongres Kontinental memakai tulisan ini pada bulan November 1777, dan memberlakukannya pada tahun 1781, setelah diratifikasi oleh semua negara bagian. Isi dari Pasal-pasal Konfederasi dan Perserikatan Abadi sbb: 1. Masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan.

2. Tiap negara bagian memiliki satu suara dalam Kongres tanpa mempedulikan luas wilayah dan jumlah penduduk. 3. Kongres tidak berhak memungut pajak, mengatur perdagangan dan ikut dalam urusan internal negara bagian. 4. Kongres berhak menangani hubungan luar negeri, mengumumkan perang, mengumumkan perdamaian, membangun angkatan perang dan meminjam uang. 5. Keputusan Kongres sah apabila disetujui oleh 2/3 anggota Kongres. 6. Kongres berhak menengahi dan menjadi hakim atas perselisihan antar negara bagian. 7. Kongres tidak berhak mengeluarkan uang dan menentukan senat. 8. Ini merupakan kewajiban yang mempuyai tujuan luas dan menganggap rakyat Amerika sebagai keseluruhan, tetapi negara dalam hal ini Kongres belum mempunyai badan eksekutif untuk melaksanakan undang-undang yang disahkan oleh Kongres. Rencana kerja pemerintah yang dibentuk dengan menggunakan pasal-pasal ini mempunyai banyak kelemahan yaitu: 1.

Pemerintah nasional kurang memiliki wewenang untuk menetapkan besarnya tarif, untuk mengatur perdagangan dan memungut pajak.

2.

Terjadinya konflik dagang antar negara bagian.

3.

Terjadinya kekacauan karena terlalu banyaknya jenis mata uang yang dibuat oleh masing-masing negara bagian.

4.

Pemerintah pusat kurang mempuyai kendali atas hubungan internasional.

2.3 Problem Ekspansi. Dengan berakhirnya Revolusi, Amerika Serikat lagi-lagi harus menghadapi masalah lama daerah Barat yang belum bisa terpecahkan, problem ekspansi, dengan segala kerumitannya mengenai tanah, perdagangan bulu binatang, orang-orang Indian, perkampungan dan pemerintah daerah daerah setempat. Sebelum perang, beberapa koloni sudah melancarkan klaim besarbesaran yang sering saling tumpah tindih untuk tanah di balik Pegunungan Appalachian yang subur itu. Bagi mereka yang tidak punya klaim semacam ini, daerah yang subur ini terlihat tidak terbagi secara merata. Pada tahun 1780 New York membuka jalan bagi Amerika Serikat untuk menyerahkan klaimnya. Pada tahun 1784, negara bagian Virgiana yang mempunyai klaim yang paling besar, melepaskan semua tanah bagian sungai Ohio, dan negara-negara bagian lain pun

ikut menyerahkan klaimnya juga, dan kini menjadi jelas bahwa Kongres akan memiliki semua tanah bagian utara sungai Ohio dan bagian barat Pegunungan Allegheny. Hak kepemilikan bersama dengan jutaan hektar ini merupakan bukti yang nyata akan rasa kebangsaan dan kesatuan dan memberikan substansi tertentu akan kedaulatan nasional. Masalah besar yang dihadapi oleh Amerika Serikat karena masalah daerah memperoleh jawaban yang diberikan oleh Pasal-Pasal Konfederasi bahwa suatu sistem pemerintahan sendiri yang terbatas, tersedia untuk organisasi Wilayah Barat Laut, yang pada awalnya merupakan sebuah distrik tunggal, diperintah oleh sebuah gubernur dan para hakim yang ditunjuk oleh Kongres. Ketika wilayah ini memilki penduduk laki-laki bebas sekitar 5.000 dan cukup umur untuk mengikuti pemilihan, maka ia berhak memiliki sebuah dewan legislatif 2 kamar. Jika salah satu dari wilayah dari tiga atau lima negara bagian mempunyai 60.000 penduduk bebas maka dia diakui oleh Union “memiliki hak yang sama dengan negara-negara bagian asli dalam segala hal”. Peraturan tersebut menjamin hak dan kebebasan warga sipil, memajukan pendidikan, dan menjamin bahwa “tidak aka nada pernudakan atau pun kerja paksa di wilayah tersebut”. Doktrin tersebut diganti dengan prinsip bahwa koloni adalah perpanjangan suatu negara dan berhak mendapatkan semua manfaat persamaan kedudukan, bukan sebagai hak istimewa melainkan sebagai hak mendasar. Ketetapan yang memberi pencerahan dari Peraturan Northwest ini membentuk dasar bagi kebijakan lahan publik Amerika.