Sby Jadikan Pengembang

SBY: Jadikan Pengembangan Ekonomi Syariah Agenda Nasional EKONOMI SYARIAH - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, disaksikan Gubernur Bank Indonesia Burhanudin Abddullah dan Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, memasukkan kartu ATM sebagai pertanda dibukanya Festival Ekonomi Syariah, di Jakarta Convention Center, Rabu (16/1). (Suara Karya/Muhammad Reza) Kamis, 17 Januari 2008

JAKARTA (Suara Karya): Dalam upaya lebih mempercepat berjalan dan berkembangnya sistem ekonomi syariah di Tanah Air, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan akan meminta Menteri Hukum dan HAM, Menteri Agama, Menteri Keuangan serta pihak-pihak terkait untuk menjadikan pengembangan ekonomi syariah sebagai salah satu agenda nasional. Berbicara dalam acara pembukaan Festival Ekonomi Syariah 2008, di Jakarta, kemarin, Presiden meminta pengelola ekonomi syariah nasional dapat menjadikan perbankan syariah sebagai platform pusat ekonomi syariah di Asia, bahkan di dunia. Menurut SBY, upaya mengembangkan perbankan syariah ke depannya perlu menjadi salah satu perhatian agenda kerja nasional pemerintah. Terkait itu, dia meminta pengelola perbankan syariah nasional agar dapat menjadi pemain domestik, tetapi memiliki kualitas layanan dan kinerja bertaraf internasional. Presiden menyebutkan, dalam kurun waktu 7 tahun tercatat total aset perbankan syariah telah meningkat sebesar 15 kali lipat atau setara dengan pertumbuhan 61,2 persen (year on year) dari Rp 71,9 triliun di tahun 2000 menjadi Rp 33 triliun pada akhir 2007. Sementara itu, tingkat kredit bermasalah (non performing financing/NPF) hanya sekitar 6 persen, pembiayaan kredit perbankan syariah (financing to deposite/FDR) mencapai Rp 24,6 triliun, serta dana masyarakat yang berhasil dihimpun (DPK) sekitar Rp 23,31 triliun. Menurut Presiden, terwujudnya Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia akan membuka peluang lebih luas untuk memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan dari pasar keuangan internasional demi mendukung program pembangunan nasional untuk kesejahteraan rakyat secara optimal. Untuk itu, lanjut Presiden, perbankan syariah nasional harus selalu mengacu kepada rencana-rencana strategis pemerintah, seperti arsitektur perbankan Indonesia (API), arsitektur sistem keuangan Indonesia (ASKI), serta rencana pembangunan jangka menengah nasional dan jangka panjang nasional. RUU Perbankan Presiden menambahkan, proses penyelesaian pembahasan RUU Perbankan Syariah dan RUU Sertifikat Berharga Syariah Nasional diharapkan dapat segera diselesaikan. "Pemerintah dan DPR sungguh ingin menyelesaikan dua UU ini tepat pada waktunya karena dapat memperkokoh industri keuangan syariah, serta menjadi insentif bagi para investor," katanya. Sementara Gubernur Bank Indonesia (BI) Burhanuddin Abdullah menjelaskan, adanya strategi perluasan layanan yang ekspansif dan penyaluran pendanaan bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat berpengaruh terhadap peningkatan perbankan syariah dari tahun ke tahun. Tercatat pembiayaan perbankan syariah kepada sektor UMKM hingga November 2007 mencapai Rp 19 triliun atau dua kali lebih besar daripada pembiayaan nonUMKM yang sebesar Rp 7,9 triliun. "Pertumbuhan yang cukup signifikan ini menyebabkan FDR perbankan syariah telah mencapai 100 persen, melebihi loan to deposite ratio (LDR) yang saat ini hanya sekitar 70 persen," ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, Burhanuddin menilai, perbankan syariah telah dapat mengedepankan pembiayaan yang produktif dan inklusif secara sosial. Menurut dia, BI sebenarnya telah melakukan upaya yang dapat mendorong perbankan syariah untuk mencapai target pertumbuhan 5 persen dari total aset perbankan nasional tahun ini. "Target tersebut sebenarnya cukup ambisius, tapi tahun ini dan tahun berikutnya adalah tahun di mana kita akan melakukan upaya akselerasi terhadap perbankan syariah," ujarnya. (Tri Handayani/Sabpri Piliang)