Rks Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

RENCANA KERJA DAN SYARAT NOMOR : 001/RKS/ULP-BKD/2009 TANGGAL 30 JANUARI 2009

PEKERJAAN PENGADAAN JASA KONSUMSI DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I dan II TAHUN ANGGARAN 2009

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2009

BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG A. UMUM 1. LINGKUP PEKERJAAN 1.1. Pengguna Anggaran (PA) menentukan nama paket pekerjaan yang dituangkan dalam data lelang dan diumumkan secara luas melalui media massa 1.2. Penyedia Jasa harus memilih paket pekerjaan berdasarkan SIUP sesuai dengan bidang sub bidang yang telah ditentukan dalam data lelang. 1.3. Pemenang lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam data lelang dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak. 1.4. Lingkup pekerjaan yang dilelangkan sesuai dengan ketentuan dalam data lelang. 2. SUMBER DANA APBD Kabupaten Purworejo yang terinci dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009. 3. PERSYARATAN PESERTA LELANG 3.1.Pelelangan ini dapat diikuti oleh semua penyedia jasa yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatannya. 3.2.Penyedia Jasa yang dimaksud adalah suatu Badan Usaha dan memiliki SIUP yang masih berlaku dari instansi pemerintah domisili peserta lelang dengan bidang/sub bidang dan kualifikasi sesuai dengan lembar data lelang. 3.3.Penyedia Jasa harus memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan jasa 3.4.Penyedia Jasa tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana. 3.5.Penyedia Jasa secara hokum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak 3.6.Sebagai wajib pajak sudan memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotocopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT), Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan fotocopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29 3.7.Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan jasa. 3.8.Dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memperoleh pekerjaan menyediakan jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia jasa yang baru berdiri kutang dari 3 (tiga) tahun 3.9 Penyedia Jasa tidak masuk daftar hitam. 3.10 Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos. 4. KUALIFIKASI PESERTA LELANG 4.1. Dalam hal pelelangan dilakukan dengan pascakualifikasi, formulir-formulir isian kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran. 4.2. Persyaratan kualifikasi peserta lelang tercantum dalam formulir isian kualifikasi. 5. PENYERAHAN DOKUMEN PENAWARAN 5.1. Setiap peserta lelang atas nama sendiri hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan. 5.2. Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan akan digugurkan. 5.3. Jumlah Dokumen Penawaran yang harus disampaikan oleh peserta lelang sesuai dengan butir 18.1 (Dokumen Penawaran). 6. BIAYA PENAWARAN Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia Jasa untuk mengikuti pelelangan menjadi beban Penyedia Jasa dan tidak mendapat penggantian dari PA. 7. PENJELASAN LELANG (Aanwijzing) 7.1. Panitia pengadaan/Unit Layanan Pengadaan (ULP) memberikan penjelasan mengenai dokumen lelang (aanwijzing) pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam data lelang. 7.2. Dalam acara penjelasan dokumen lelang, dijelaskan mengenai: a. Cara penyampaian penawaran (satu sampul); b. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; c. Acara pembukaan dokumen penawaran; d. Metode evaluasi; e. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;

2

f. Jenis kontrak yang akan digunakan; g. Ketentuan dan cara evaluasi; h. Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran. 7.3. Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia pengadaan/ULP, keterangan lain termasuk perubahannya, dan hasil peninjauan lapangan (jika diperlukan) dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) dan harus sudah disampaikan kepada peserta lelang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah penjelasan pekerjaan (aanwijzing). 7.4. Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen lelang tidak dapat mengajukan pertanyaan setelah acara penjelasan dokumen. 7.5. Dalam acara penjelasan dokumen lelang, diumumkan nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Rincian HPS tidak boleh dibuka dan bersifat rahasia. 7.6. Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan dokumen lelang tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawarannya. B. DOKUMEN LELANG 8. ISI DOKUMEN LELANG Dokumen lelang terdiri dari: BAB I Instruksi Kepada Peserta Lelang; BAB II Lembar Data Lelang; BAB III Bentuk Surat Penawaran, Surat Perjanjian, dan Surat Kuasa; BAB IV Syarat-Syarat Umum Kontrak; BAB V Syarat-Syarat Khusus Kontrak; BAB VI Spesifikasi Teknis; BAB VII Bentuk-Bentuk Jaminan; BAB VIII Penutup. 9. KLARIFIKASI DOKUMEN LELANG 9.1. Klarifikasi dokumen lelang dilakukan pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijziing) yang jadwal dan tempatnya ditentukan oleh panitia pengadaan/ULP. 9.2. Panitia pengadaan/ULP tidak akan menanggapi permohonan klarifikasi yang diajukan peserta lelang diluar waktu yang ditentukan dalam data lelang. 10. ADDENDUM DOKUMEN LELANG 10.1.Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, atas pertimbangan bahwa pada BAP (Berita Acara Penjelasan) terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka Panitia Pengadaan/ULP akan mengubah ketentuan dokumen lelang dengan menerbitkan addendum. 10.2.Addendum dokumen lelang menjadi bagian tak terpisahkan dari dokumen lelang dan Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP). 10.3.Addendum yang dikeluarkan dapat diambil pada sekretarist Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo. C. PENYIAPAN PENAWARAN 11. BAHASA PENAWARAN Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia. 12. DOKUMEN PENAWARAN Dokumen penawaran terdiri dari: a. Surat penawaran; harus ditulis diatas kertas kop perusahaan, bertanggal, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh yang berhak (sistem satu sampul) b. Lampiran surat penawaran, terdiri dari: Dokumen Administrasi: 1) Jaminan Penawaran. 2) Rincian Anggaran Biaya (RAB). 3) Kopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 29 sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir. Dokumen Teknis: 1) Time Schedule/jadwal Pendistribusian Konsumsi Diklat. 2) Daftar Menu lengkap. 3) Metode Kerja 4) Surat pernyataan mengikuti lelang sampai akhir proses pelelangan Dokumen Kualifikasi: 1) Pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan 2) Pakta Integritas . 3) Formulir isian penilaian kualifikasi. 4) Kopi Akte Pendirian.

3

5) Kopi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). 6) Dokumen NPWP dan PKP. 13. HARGA PENAWARAN 13.1.Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasarkan jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga. 13.2.Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia Jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran. 14. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN 14.1.Harga satuan dasar, jumlah harga penawaran dan pembayarannya harus menggunakan mata uang Rupiah. 14.2.Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam lembar data lelang. 15. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN 15.1.Masa berlakunya penawaran adalah sesuai ketentuan dalam data lelang. 15.2.Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, Panitia Pengadaan/ULP dapat meminta kepada peserta lelang secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. 15.3.Terhadap ketentuan butir 15.2 diatas, Peserta lelang dapat: a. Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi diminta memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pernyataan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada pantia pengadaan; b. Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sanksi. 16. JAMINAN PENAWARAN 16.1.Peserta lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah dengan nominal sebesar antara 1% (satu persen) sampai dengan 3% (tiga persen) dari nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam lembar data lelang. 16.2.Jaminan Penawaran ditujukan kepada Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo Jl. Dr. Setia Budi No.2 Purworejo, paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Tahun Anggaran 2009. 16.3.Jaminan penawaran harus diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. 16.4.Jaminan penawaran harus mempunyai substansi yang sesuai dengan format jaminan penawaran. 16.5.Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai dengan substansi format jaminan penawaran yang berlaku dinyatakan gugur. 16.6.Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak menang dikembalikan segera setelah penetapan pemenang lelang. 16.7.Masa berlaku Surat Jaminan Penawaran sekurang-kurangnya sama dengan masa berlaku Surat Penawaran Harga (SPH). 16.8.Nama penawar sama dengan nama yang tercantum dalam Jaminan Penawaran dengan nilai tidak kurang dari yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan. 16.9. Paket pekerjaan yang dijaminkan sama dengan paket pekerjaan yang dilelang. 16.10. Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera setelah pemenang lelang menandatangani perjanjian dan menyerahkan jaminan pelaksanaan. 16.11. Jaminan penawaran akan disita apabila: a. Peserta lelang menarik penawarannya selama masa berlakunya penawaran; atau b. Pemenang lelang mengundurkan diri; atau c. Pemenang lelang dalam batas waktu yang ditentukan gagal: 1) Menyerahkan jaminan pelaksanaan; atau 2) Menandatangani surat perjanjian. 17. PENAWARAN ALTERNATIF 17.1. Peserta lelang harus menyampaikan penawaran sesuai dengan ketentuan dokumen lelang. 17.2. Penawaran alternatif tidak akan dipertimbangkan. 18. DOKUMEN PENAWARAN 18.1.Peserta lelang harus menyampaikan 1 (satu) dokumen penawaran asli dan diberi tanda “ASLI” dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang masing-masing diberi tanda “REKAMAN”. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman,

4

maka dokumen penawaran asli yang berlaku. 18.2.Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian cabang dan perubahannya. 18.3.Jika ada perubahan pada dokumen penawaran, maka perubahan tidak boleh dilakukan dengan memberikan tipex. Perubahan dapat dilakukan dengan membuat dokumen baru atau memberikan garis tepat pada kalimat/tulisan yang salah dan kemudian diparaf oleh orang yang membuat penawaran. D. PEMASUKAN PENAWARAN 19. SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN 19.1.Sampul penawaran mencantumkan alamat pengguna Anggaran, serta tempat, hari, tanggal, bulan, tahun dan jam pemasukan. CONTOH SAMPUL PENAWARAN Ditujukan Kepada : Penguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Cq. Unit Layanan Pengadaan Lingkup Badan Kepegawaian Daerah Alamat : Jl. Dr. Setia Budi No.2 Purworejo Paket Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Tahun Anggaran 2009 Pelelangan : Umum (Pascakualifikasi) Hari : Rabu Tanggal : 4 Maret 2009 Jam : 10.00 WIB (Penutupan) Tempat : Ruang Bagelen Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Jl. Proklamasi No.2 Purworejo 19.2.Penyampaian dokumen penawaran menggunakan sistem 1 (satu) sampul. 19.3.Untuk sistem 1 (satu) sampul keseluruhan dokumen penawaran dijilid menjadi 1 (satu) buku (Jaminan Penawaran Asli tidak dijilid) dan dimasukkan ke dalam satu sampul, yang mencakup semua persyaratan yang ditentukan dalam dokumen lelang. 19.4.Peserta lelang harus menyegel dan menandai sampul penawaran (di-lak). Jika tidak disegel dan ditandai, Panitia Pengadaan/ULP tidak bertanggung jawab apabila terjadi salah penempatan atau pembukaan dini sampul penawaran oleh pihak yang tidak berkepentingan. 20. PENYAMPAIAN PENAWARAN Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : a. Langsung Peserta lelang secara langsung menyampaikan dokumen penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah disediakan oleh Panitia Pengadaan/ULP. b. Melalui Pos Dokumen penawaran yang dikirim melalui pos akan dicatat tanggal dan jam penerimaan oleh Panitia Pengadaan/ULP. Panitia membuat Berita Acara penerimaan dokumen penawaran yang sampul luarnya masih dalam keadaan tertutup yang selanjutnya dimasukkan kedalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran. 21. BATAS AKHIR WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN 21.1.Penawaran harus disampaikan kepada Panitia Pengadaan/ULP paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum waktu pembukaan sampul sebagaimana jadwal dalam Lembar Data Lelang. 21.2.Panitia Pengadaan/ULP dapat mengundurkan batas akhir waktu pemasukan penawaran dengan mencantumkan hal tersebut dalam addendum dokumen lelang. 22. PENAWARAN TERLAMBAT 22.1.Penawaran yang dimasukkan secara langsung jika batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, Panitia Pengadaan/ULP menyatakan penyampaian dokumen ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran 22.2.Penawaran yang dikirim melalui pos jika batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, Panitia Pengadaan/ULP menolak dokumen penawaran. 22.3.Dokumen penawaran yang terlambat, dibuka sampul luarnya untuk mengetahui alamat calon penyedia barang dan dokumen tersebut dikembalikan oleh Panitia Pengadaan/ULP setelah diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Nama, alamat penawar, serta sampul luar disimpan oleh Panitia Pengadaan/ULP. 23. PENARIKAN, PENGUBAHAN, PENGGANTIAN ATAU PENAMBAHAN DOKUMEN PENAWARAN Peserta lelang tidak boleh mengubah/menarik penawaran setelah memasukkan dalam kotak penawaran.

5

E. PEMBUKAAN PENAWARAN DAN EVALUASI 24. PEMBUKAAN PENAWARAN 24.1.Panitia Pengadaan/ULP membuka dokumen penawaran di hadapan peserta lelang, pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam lembar data lelang. 24.2.Para calon penyedia Jasa yang hadir harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. 24.3.Panitia meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah penawaran yang masuk. Jika penawaran kurang dari tiga Panitia tidak akan membuka penawaran Selanjutnya pelelangan tidak dapat diteruskan dan akan dilakukan pelelangan ulang dengan mengumumkan kembali dan mengundang peserta lelang yang baru. 24.4.Panitia meminta kesediaan sekurang-kurangnya dua wakil peserta lelang yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat saksi dari peserta pelelangan yang hadir, Panitia menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan sekurang-kurangnya dua jam. Setelah sampai waktu yang telah ditentukan, wakil peserta lelang tetap tidak ada yang hadir, acara pembukaan penawaran dilakukan dengan disaksikan oleh dua saksi di luar Panitia yang ditunjuk secara tertulis oleh Panitia. 24.5.Panitia Pengadaan/ULP memeriksa, menunjukkan dan membacakan dihadapan para peserta pelelangan mengenai dokumen penawaran yang terdiri dari: a. surat penawaran yang menyebutkan masa berlaku penawaran b. jaminan penawaran c. daftar kuantitas dan harga/RAB 24.6.Panitia Pengadaan/ULP harus membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP). 25. KERAHASIAAN PROSES 25.1.Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan/ULP secara independen. 25.2.Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan. 25.3.Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan. 26. KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN 26.1.Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, Panitia Pengadaan/ULP dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis. 26.2.Terhadap hal-hal yang diperlukan, Panitia Pengadaan/ULP dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait. 27. PEMERIKSAAN PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT 27.1.Penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang memenuhi syarat administrasi, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: a. Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantive dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil pekerjaan; b. Substansi kegiatan tidak konsisten dengan dokumen lelang; c. Persyaratan tambahan di luar ketentuan dokumen lelang yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat. 27.2.Apabila penawaran tidak memenuhi ketentuan dokumen lelang, akan ditolak oleh Panitia Pengadaan/ULP dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat. 28. KOREKSI ARITMATIK 28.1.Koreksi aritmatik dapat dilakukan sebelum evaluasi dokumen penawaran, sebagai berikut: a. Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam dokumen lelang. b. Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut: 1) Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi; 2) Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil koreksi; 3) Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong;

6

4) Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga tersebut harus diberitahukan kepada penawar dalam waktu secepatnya. 28.2.Bila penawar tidak dapat menerima jumlah penawaran hasil koreksi aritmatik, maka penawarannya ditolak dan jaminan penawarannya disita. 29. MATA UANG UNTUK EVALUASI Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang Rupiah. 30. EVALUASI PENAWARAN 30.1. Panitia Pengadaan/ULP hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat. 30.2. Metoda evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam data lelang. 30.3. Urutan pelaksanaan evaluasi penawaran adalah sebagai berikut : a. Evaluasi administrasi Evaluasi administrasi meliputi: 1) Surat penawaran; a) Surat penawaran harus ditandatangani oleh Direktur perusahaan atau penerima kuasa yang tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat kantor pusat, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama. b) Surat Penawaran ditujukan kepada Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo sesuai butir 19.1 c) Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang. d) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang e) Surat penawaran bertanggal dan bermeterai. f) Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam Surat Penawaran Harga (SPH) berdasarkan jumlah rincian Daftar Kuantitas dan Harga untuk seluruh item pekerjaan. g) Apabila ditemukan perbedaan penulisan antara angka dan huruf pada nilai penawaran di SPH, maka yang dipakai adalah nilai dalam tulisan huruf. 2) Surat jaminan penawaran; a) Diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagaimana persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. b) Masa berlaku jaminan penawaran tidak kurang dari jangka waktu yang ditetapkan dalam dokumen lelang c) Nama peserta lelang sama dengan nama yang tercantum dalam surat jaminan penawaran. d) Besar jaminan penawaran tidak kurang dari nilai nominal yang ditetapkan dalam dokumen lelang e) Besar jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf. f) Nama pihak terjamin yang menerima jaminan penawaran sama dengan nama Pengguna Anggaran dalam dokumen lelang. g) Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelang. h) Isi surat jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang Catatan : Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dan/atau meragukan dalam surat jaminan penawaran perlu diklarifikasi dengan pihak yang terkait tanpa mengubah substansi dari jaminan penawaran. 3) Kopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahun terakhir dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 29 sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan terakhir. b. Evaluasi teknis Evaluasi teknis meliputi: 1) Jadwal Pendistribusian Konsumsi diklat; 2) Daftar Menu lengkap (sesuai spesifikasi teknis); 3) Surat pernyataan mengikuti lelang sampai proses akhir lelang; 4) Syarat teknis lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang. Catatan : Untuk persyaratan evaluasi teknis no urut 1 s/d 4 harus sesuai ketentuan yang tertuang dalam dokumen lelang.

7

c.

Evaluasi kewajaran harga Harga dianggap tidak wajar jika: 1) mata pembayaran utama yang ditawar rendah tersebut mengakibatkan persyaratan/spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen pemilihan penyedia Jasa tidak terpenuhi (mempengaruhi kualitas pekerjaan). 2) setelah dilakukan klarifikasi, peserta lelang menyatakan tidak mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dokumen lelang

F. PEMENANG LELANG 31. KRITERIA PEMENANG Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo akan menetapkan pemenang lelang dari peserta lelang yang harga penawarannya terendah responsif dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang serta memenuhi syarat kualifikasi. 32. PENILAIAN KUALIFIKASI Untuk pelelangan umum dengan pascakualifikasi, terhadap 3 (tiga) penawaran yang memenuhi persyaratan dilakukan pembuktian kualifikasi. 33. HAK PENGGUNA ANGGARAN (PA) UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN PA mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap dokumen lelang. 34. PENUNJUKAN PENYEDIA JASA 34.1.Sebelum PA menunjuk penyedia jasa, Unit Layanan Pengadaan mengumumkan pemenang lelang. Peserta lelang yang berkeberatan atas hasil penetapan pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan. 34.2.Sebelum akhir masa berlakunya penawaran, PA mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Jasa (SPPJ) yang menjadi bagian dokumen kontrak. 35. JAMINAN PELAKSANAAN 35.1.Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPJ, penyedia jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PA dengan nilai dan waktu sesuai ketentuan dalam data lelang. 35.2.Jaminan pelaksanaan yang diserahkan penyedia jasa harus dikeluarkan oleh bank umum. 35.3.Apabila penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang tidak menyerahkan jaminan pelaksanaan selama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPJ, maka penyedia Jasa dinyatakan batal sebagai pemenang lelang dan disita jaminan penawarannya serta dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. 35.4.Masa berlakunya jaminan pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal Pelaksanaan Pekerjaan berakhir berdasarkan kontrak. 35.5.Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo paket pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Tahun Anggaran 2009 36. PENANDATANGANAN KONTRAK Penandatanganan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPJ dan penyedia jasa telah menyerahkan jaminan pelaksanaan. 37. UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA Penyedia jasa yang menjadi pemenang lelang dapat menerima pembayaran uang muka sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak setelah menyerahkan jaminan uang muka dengan nilai sekurang-kurangnya 100% (seratus persen) dari besarnya uang muka. 38. LARANGAN PERSEKONGKOLAN 38.1.Penyedia jasa dilarang melakukan persengkongkolan dengan penyedia jasa lain dan atau dengan panitia untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. 38.2.Penyedia jasa dan panitia yang melakukan persekongkolan, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 39. PAKTA INTEGRITAS 39.1.Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang dibuat oleh penyedia jasa.

8

39.2.Penyedia Jasa harus menandatangani pakta integritas pada saat pemasukan dokumen penawaran yang selanjutnya diikuti oleh Panitia Pengadaan/ULP dan Pengguna Anggaran. 39.3.Pakta integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik.

9

BAB II LEMBAR DATA LELANG 1. LINGKUP PEKERJAAN Nama Satuan Kerja Nama Pengguna Anggaran Nama paket pekerjaan waktu pelaksanaan pekerjaan

: BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO : MASDUQI SIMOR, SH,KN : Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Tahun Anggaran 2009 : 228 (dua ratus dua puluh delapan) hari kalender dan/atau disesuaikan dengan waktu efektif Pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan I & II angkatan I sampai dengan VIII Tahun Anggaran 2009

2. SUMBER DANA Pekerjaan ini dibiayai dengan dana APBD Kabupaten Purworejo yang terinci dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 3. PENJELASAN DOKUMEN LELANG Penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan pada: Hari : Selasa Tanggal : 24 Pebruari 2009 Pukul : 10.00 s.d. 11.30 WIB Tempat : Ruang Bagelen Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo Jl. Proklamasi No.2 Purworejo 4. MATA UANG PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN Pembayaran dilakukan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan sistem lumpsum dan dilakukan setiap akhir angkatan diklat Prajabatan (Diklat Prajabatan dilaksanakan 8 (delapan) angkatan). 5. MASA BERLAKUNYA PENAWARAN Masa laku penawaran selama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran. 6. JAMINAN PENAWARAN Besarnya jaminan penawaran sekurang-kurangnya adalah 3% (tiga persen) dari HPS atau sekurang-kurangnya sebesar Rp 10.200.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Masa laku jaminan penawaran harus 28 (dua puluh delapan) hari kalender lebih lama dari masa laku penawaran. 7. WAKTU PEMASUKAN PENAWARAN Waktu pemasukan penawaran: Hari

: Rabu s/d Rabu

Tanggal

: 25 Pebruari 2009 s/d 4 Maret 2009

Pukul

: 10.00 WIB (Penutupan)

Tempat

: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo Jl. Dr. Setia Budi No.2 Purworejo

8. PEMBUKAAN PENAWARAN Pembukaan penawaran: Hari

: Rabu

Tanggal

: 4 Maret 2009

Pukul

: 10.15 WIB

9. EVALUASI PENAWARAN Metode evaluasi penawaran dilakukan dengan sistem gugur. 10. JAMINAN PELAKSANAAN Nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang dikeluarkan oleh bank umum.

10

11. KUALIFIKASI PESERTA LELANG Golongan : Kecil Bidang : Jasa Boga/Katering Sub bidang : Jasa Boga/Katering 12. DOKUMEN LELANG

NO

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6

Diluar sampul diserahkan sebelum memasukkan SPH kedalam kotak Penawaran

DOKUMEN PENAWARAN

Dokumen Administrasi Jaminan Penawaran Surat Penawaran Harga Rincian Anggaran Biaya (RAB) Bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh pasal 29 sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir

1 Asli

Didalam sampul Penawaran Harga

3 Copi 1 Asli ; 2 Copi 1 Asli ; 2 Copi 3 Copi

Dokumen Teknis Time Schedule/jadwal Pendistribusian Konsumsi Diklat Daftar Menu lengkap Metode Kerja Surat pernyataan mengikuti lelang sampai akhir proses pelelangan

1 Asli ; 2 Copi 1 Asli ; 2 Copi 1 Asli ; 2 Copi 1 Asli ; 2 Copi

Dokumen Kualifikasi Pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan

1 Asli ; 2 Copi

Pakta Integritas Formulir isian penilaian kualifikasi Akte Pendirian Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP). Dokumen NPWP dan PKP

1 Asli ; 2 Copi 1 Asli ; 2 Copi 3 Copi 3 Copi 3 Copi

11

BAB III BENTUK SURAT PENAWARAN, SURAT PERJANJIAN, DAN SURAT KUASA A. SURAT PENAWARAN Kertas Kop Nama Perusahaan Kepada Yth. Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo Cq. Unit Layanan Pengadaan Lingkup Badan Kepegawaian Daerah Jl. Dr. Setia Budi No.2 Purworejo Di PURWOREJO SURAT PENAWARAN HARGA (SPH) Nomor : ...................................... Dalam rangka pengadaan pekerjaan yang dilakukan di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo, pada hari ……........ tanggal …………… untuk pekerjaan : PENGADAAN JASA KONSUMSI DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN I DAN II TAHUN ANGGARAN 2009 Yang bertanda tangan dibawah ini: Nama : ……....................... Jabatan : ……....................... Perusahaan : ……....................... Alamat : ……....................... NPWP/PKP : ……....................... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut diatas, menyatakan bahwa: 1. Setelah mempelajari dokumen awal pengadaan dan addendum dokumen pengadaan serta telah mendapatkan penjelasan dari Panitia Pengadaan/ULP, dengan ini kami bersedia melaksanakan pekerjaan tersebut diatas berdasarkan jenis kontrak Lumpsum sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) serta Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAP) serta addendum yang telah ditetapkan, dengan harga penawaran dan sudah terhitung PPn 10% adalah sebesar Rp ...................... (…………………..) 2. Harga penawaran tersebut diatas maupun harga-harga satuan terlampir berlaku mengikat sampai ................... (.........................) hari kalender terhitung dari tanggal penawaran ini, kecuali jika sebelum berakhirnya waktu tersebut diatas pelaksanaan pekerjaan diserahkan kepada kami, dalam hal ini tetap berlaku harga penawaran maupun harga-harga satuan terlampir sampai selesainya pelaksanaan pekerjaan. 3. Sanggup melaksanakan penyediaan konsumsi sesuai jadwal Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan I dan II Tahun Anggaran 2009 terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Keputusan Penunjukan Penyedia Jasa (SKPPJ). Demikian Surat Penawaran Harga (SPH) ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Yang mengajukan penawaran CV/PT …….......................... Materai Rp.6000 Tanda tangan & cap perusahaan Nama Jelas Direktur

12

A.1. LAMPIRAN SURAT PENAWARAN A.1.a. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Kertas Kop Nama Perusahaan

RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB) Kegiatan

:

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol.I dan

II Pekerjaan

:

Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Gol.I dan II Tahun Anggaran 2009.

Sumber Dana

:

Tahun Anggaran

APBD II :

2009

1

2

3

4

5

6

7

No.

Uraian

Satuan

Volume

Harga Satuan

Total Harga

Tempat Serah Terima

Porsi

16.728

Porsi

4.080

Gedung Diklat Kutoarjo

1 2

Makan Pagi, Siang dan MalamPeserta angkatan I s.d.VIII Makan Pagi, Siang dan Malam Panitia dan Widyaiswara

Gedung Diklat Kutoarjo

3

Snack Pagi dan Sore Peserta angkatan I s.d. VIII

Porsi

11.152

Gedung Diklat Kutoarjo

4

Snack Pagi dan Sore Panitia dan Widyaiswara

Porsi

2.720

Gedung Diklat Kutoarjo

5

Snack Pembukaan atau Penutupan Diklat Prajabatan

Porsi

240

Gedung Diklat Kutoarjo Jumlah PPN 10% Total Penawaran

Terbilang : .............................................. .......................,......................2009 Penawar CV. ...............................................

Nama Jabatan

13

A.1.b. Time Schedule / Jadwal Pendistribusian Konsumsi Diklat

KERTAS KOP NAMA PERUSAHAN

TIME SCHEDULE/JADWAL PENDISTRIBUSIAN KONSUMSI DIKLAT ANGKATAN KE : ……………………… Kegiatan

:

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol.I dan

II Pekerjaan

:

Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Gol.I dan II Tahun Anggaran 2009.

Sumber Dana

:

Tahun Anggaran

APBD II :

2009

Jadwal Pendistribusian konsumsi Hari ke

No .

Uraian Kegiatan

1

2

1.

Makan Pagi

2.

Makan Siang

3.

Makan Malam

4.

Snack Pagi

5.

Snack Siang

6.

Snack Pembukaan

7.

Snack Penutupan

1 2 3 4 5 6 7

8

9

10

3 4 5 6 7 8 9

1 0

1 1

12

Ket.

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 3

1 4

1 5

1 6

1 7

1 8

1 9

2 0

………….. , …………… 2009 Penawar PT/CV/Fa/Koperasi ………….

( Nama Terang ) Direktur

14

21

A.1.c Daftar Menu Lengkap

KERTAS KOP NAMA PERUSAHAN

DAFTAR MENU LENGKAP Kegiatan

:

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol.I

dan II Pekerjaan

:

Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Gol.I dan II Tahun Anggaran 2009.

Sumber Dana

:

APBD II

Tahun Anggaran

:

2009

I. Menu Snack Pembukaan/Penutupan Terdiri dari : - ……………….. - ……………….. - ……………….. - dst II. DAFTAR MENU HARIAN 1. Daftar Menu Hari Ke-1 a. Menu Makan Pagi terdiri dari : - ……………….. - ……………….. - ……………….. - dst b. Menu Makan Siang terdiri dari : - ……………….. - ……………….. - ……………….. - dst c. Menu Makan Malam terdiri dari : - ……………….. - ……………….. - ……………….. - dst d. Menu snack Pagi terdiri dari : - ……………….. - ……………….. - ……………….. - dst e. Menu Snack Siang terdiri dari : - ……………….. - ……………….. - ……………….. - dst 2. Daftar Menu Hari Ke-2 ……………. dst

15

………….. , …………… 2009 Penawar PT/CV/Fa/Koperasi …………. ( Nama Terang ) Direktur A.1.d Metode Kerja

KERTAS KOP NAMA PERUSAHAN

METODE KERJA Kegiatan

:

Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Gol.I dan

II Pekerjaan

:

Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Gol.I dan II Tahun Anggaran 2009.

Sumber Dana Tahun Anggaran

:

APBD II :

2009

Hal-hal yang perlu diperinci dalam lampiran ini antara lain : - cara penyajian - uraian mengenai peralatan yang akan digunakan - personil yang ditugaskan

………….. , …………… 2009 Penawar PT/CV/Fa/Koperasi …………. ( Nama Terang ) Direktur

16

A.1.e Surat Pernyataan Mengikuti Lelang

KERTAS KOP NAMA PERUSAHAN

SURAT PERNYATAAN Nomor : ………………

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

: ………………………..

Jabatan

: ………………………..

Alamat

: ……………………….. Dengan ini menyatakan , bahwa kami bersedia untuk mengikuti seluruh proses lelang

pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Tahun Anggaran 2009 , dan apabila perkerjaan tersebut dipercayakan kepada perusahaan kami, maka kami akan sanggup dan bersedia untuk : 1. Mengadakan voorfinanciering. 2. Tunduk kepada peraturan yang berlaku. Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya .

………….. , …………… 2009 Penawar PT/CV/Fa/Koperasi …………. Materai Rp. 6000,-bertanggal Cap dan Tanda Tangan ( Nama Terang ) Direktur

17

B. BENTUK SURAT PERJANJIAN SURAT PERJANJIAN Nomor :........................... ANTARA PENGGUNA ANGGARAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO DAN ....................................................................................................................................... (nama perusahaan) UNTUK MELAKSANAKAN PEKERJAAN JASA KONSUMSI DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II TAHUN ANGGARAN 2009 Surat Perjanjian ini dibuat di .................................. pada hari ................................. tanggal ..................................... bulan ...................................tahun ...................................................... (tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat Perjanjian) antara ……………………… …………………………………………………………………... (nama PA Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo), selanjutnya disebut PIHAK KESATU, dan ……..…………………………………………………………… (nama pemimpin perusahaan yang mengikat perjanjian), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA, termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK tertanggal……………...................2009. MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasalpasal berikut: 1. Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini. 2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan II Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan surat perjanjian ini dan lampirannya (kontrak). Waktu pelaksanaan pekerjaan disesuaikan dengan Jadwal Penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan II Tahun Anggaran 2009 Angkatan I sampai dengan Angkatan VIII yang akan ditetapkan oleh Pengguna Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo dan atau selama 144 hari kerja 3. Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu: a. Surat Perjanjian ; b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa; c. Surat Penawaran; d. Addendum Dokumen Lelang (bila ada); e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Spesifikasi Teknis; h. Daftar Kuantitas dan Harga; j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak. 4. Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat Kedua Belah Pihak, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama. 5. Sesuai dengan ketentuan kontrak: a. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, tepat waktu dan penuh tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak.

18

b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU. 6. Sesuai dengan ketentuan kontrak: a. PIHAK KESATU wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. b. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga. 7. Harga kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp. …....…......… (……………..………………………) 8. Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat Kedua Belah Pihak sejak tanggal ditandatangani. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani. 9. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Belah Pihak, alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah: Alamat PIHAK KESATU …................................................. (nama dan alamat kantor/satuan kerja/proyek/bagian proyek) Alamat PIHAK KEDUA …...........................................…… (nama dan alamat kantor penyedia jasa) 10.Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 43. Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa untuk perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap dan seandainya perselisihan yang tidak dapat dimusyawarahkan (melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase), maka Kedua Belah Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui kantor Panitera Pengadilan Negeri Purworejo. DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal tersebut di atas.

PIHAK KEDUA (nama, jabatan, nama perusahaan) meterai Rp. 6.000,bertanggal, tanda tangan, cap (...................................) (nama jelas)

PIHAK KESATU (kepala kantor/satuan kerja/proyek/ bagian proyek) meterai Rp. 6.000,bertanggal, tanda tangan, cap ( ................................. ) (nama jelas)

19

C. BENTUK SURAT KUASA KOP PERUSAHAAN SURAT KUASA Nomor :.......................... Yang bertandatangan di bawah ini: Nama : ................................................................................ Jabatan : Direktur Utama/Direktur PT/CV ................................... Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris ............................................. di ........................ No ....................... tanggal ......................... beserta perubahannya yang berkedudukan di.................................... (alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa. Memberi kuasa kepada : Nama : ................................................................................ Jabatan : ................................................................................ Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris ............................di .................... No................... tanggal .........................beserta perubahannya yang berkedudukan di....................... (alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa. Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran pekerjaan ...............................................................................beserta lampirannya. Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain.

Penerima Kuasa

..............., .......................200.... Pemberi Kuasa

............................... (nama dan jabatan)

Materai Rp. 6.000,bertanggal, tandatangan, cap perusahaan. ............................. (nama dan jabatan)

20

DOKUMEN KUALIFIKASI Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Tahun Anggaran 2009 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009 Dokumen Kualifikasi terdiri dari: (a) Surat Pernyataan Minat (b) Pakta Integritas (c) Formulir Isian Kualifikasi

Dokumen Kualifikasi (a) SURAT PERNYATAAN MINAT UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN JASA KONSUMSI DIKLAT PRAJABATAN GOLONGAN II TAHUN ANGGARAN 2009 Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: __________[nama wakil sah jika badan usaha]

Jabatan

: __________

Bertindak untuk dan atas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Alamat

: __________

Telepon/Fax

: __________

Email

: __________

menyatakan dengan sebenarnya bahwa setelah mengetahui pengadaan yang akan dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo, tahun anggaran 2009, maka dengan ini saya menyatakan berminat untuk mengikuti proses pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Tahun Anggaran 2009 sampai selesai. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__ PT/CV/Firma/Koperasi __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [tanda tangan] (nama lengkap wakil sah badan usaha) [jabatan] [Jika Kemitraan maka cantumkan tanda tangan dan nama setiap anggota Kemitraan]

22

Dokumen Kualifikasi (b) PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan di bawah ini, dalam rangka pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Tahun Anggaran 2009 pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo, dengan ini menyatakan bahwa saya: 1. Tidak akan melakukan praktek KKN; 2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; 3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pengadaan barang ini; 4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__

1. Pengguna Anggaran

: .........................................

MASDUQI SIMOR, SH,KN

2. Tim Unit Layanan Pengadaan : .........................................

PUGUH TRIHATMOKO,SH

3. Penyedia Jasa

.........................................

EDY SUBAGYO

.........................................

ENDARYANTO

.........................................

LELY NURHIDAYATI, SE

.........................................

MALIKUL ADIL

..........................................

(nama jelas)

23

Dokumen Kualifikasi (c) FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

: __________[nama wakil sah jika badan usaha]

Jabatan

: __________[cantumkan jabatan dalam perusahaan]

Bertindak untuk dan atas nama

: PT/CV/Firma/Koperasi ____________________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama]

Alamat

: __________

Telepon/Fax

: __________

Email

: __________

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1. Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Surat __________[sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor akta pendirian/perubahan/surat kuasa dan tanggalnya]; 2. Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan; 3. Saya tidak pernah dihukum berdasarkan putusan pengadilan atas tindakan yang berkaitan dengan kondite profesional saya; 4. Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentangan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini. 5. Data-data saya/perusahaan saya adalah sebagai berikut: A. Data Administrasi 1. Umum Nama (PT/CV/Firma/ 1. Koperasi) [pilih yang sesuai]

: __________

2. Status

:

3.

Pusat

Alamat

: __________

No. Telepon

: __________

No. Fax

: __________

E-Mail

: __________

24

Cabang

Alamat Kantor Pusat 4.

: [diisi jika Peserta Pengadaan : adalah cabang : perusahan/bukan perusahaan pusatnya] :

No. Telepon No. Fax E-Mail

B. Izin Usaha ____________________ __________

No. IUJK/SIUP/SIUI/TDP*

:

Masa berlaku izin usaha

: __________

Instansi pemberi izin usaha

: __________

Tanggal

* Pilih yang sesuai C. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1. Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

2. Akta Perubahan Terakhir

D. Pengurus 1. Komisaris (untuk PT) No.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

2. Direksi/Penanggung Jawab/Pengurus Perusahaan No.

Nama

No. KTP

25

Jabatan dalam Perusahaan

E.

Data Keuangan 1. Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) No.

Nama

No. KTP

Alamat

Persentase

2. Pajak 1.Nomor Pokok Wajib Pajak

: __________

2. Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir Nomor/Tanggal

: __________

3. Laporan bulanan PPh/PPN tiga : __________ bulan terakhir Nomor/ Tanggal

F. Data Pengalaman Perusahaan (nilai 3 paket tertinggi pengalaman di bidang/subbidang yang sesuai)

No.

1

Nama Bidang/ Paket Sub Pengadaan Bidang Jasa Pengadaan

2

3

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen

Kontrak *)

Tanggal Selesai Menurut

Lokasi

4

Nama

Alamat/ Telepon

No / Tanggal

5

6

7

Nilai Kontrak

8

9

BA. Serah Terima 10

G. Modal Kerja Surat dukungan keuangan dari Bank: [cantumkan sekurang-kurangnya 5% (lima persen) dari nilai proyek atau nilai paket pengadaan barang, kecuali Usaha Kecil termasuk Koperasi Kecil] Nomor

: __________

Tanggal

: __________

26

Nama Bank : __________ Nilai

: __________

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika pada kemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang kami sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka kami bersedia dikenakan sanksi administrasi, yaitu dimasukkan dalam daftar hitam untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun, dan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. __________[tempat], __[tanggal] __________[bulan] 20__ PT/CV/Firma/Koperasi __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama] [rekatkan materai Rp 6.000,bubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan] (nama lengkap wakil sah/Penyedia Jasa) [jabatan jika badan usaha]

BAB IV SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK A. KETENTUAN UMUM 1. DEFINISI Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didifinisikan disini. a. PA adalah pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pengadaan barang/jasa dalam lingkungan kantor/satuan kerja. b. Pemberi tugas adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo, dalam hal ini dipegang oleh Pengguna Anggaran. c. Unit Layanan Pengadaan (ULP) adalah tim yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Purworejo untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa lingkup Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo. d. Panitia pengawas adalah pejabat atau orang yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo, bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pengadaan jasa sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang. e. Penyedia Barang/Jasa adalah suatu Badan Usaha yang memiliki SIUP masih berlaku dari Pemerintah Kabupaten/Kota domisili peserta lelang dengan bidang, sub bidang dan kualifikasi sesuai lembar data lelang. f. Kontrak adalah perikatan hukum antara PA dengan Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa. g. Kontrak lumpsum adalah kontrak pengadaan barang/jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia barang/jasa. h. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hokum antara PA dan Penyedia Barang/Jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan, yang terdiri dari dan dengan urutan kekuatan hukum sebagai berikut : 1) Surat perjanjian; 2) Surat penunjukan Penyedia Jasa; 3) Surat penawaran; 4) Addendum dokumen lelang (bila ada); 5) Syarat-syarat khusus kontrak; 6) Syarat-syarat umum kontrak; 7) Spesifikasi teknis; 8) Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak; i. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak; j. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender; k. Pembayaran adalah kewajiban PA yang diberikan kepada Penyedia jasa atas prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan; l. Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh pelaksana kegiatan kepada Penyedia

27

Jasa untuk melakukan perubahan pekerjaan; m. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja Penyedia Jasa yang dinyatakan pada Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), yang dikeluarkan oleh PA; n. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pekerjaan, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh PA; o. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan PA dan Penyedia Barang/Jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase; 2. PENERAPAN 2.1. Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2.2. Dokumen kontrak harus diinterpretasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut : a. Surat Perjanjian; b. Surat Penawaran; c. Addendum dokumen lelang (jika ada); d. Syarat-syarat khusus kontrak; e. Syarat-syarat umum kontrak; f. Spesifikasi teknis; g. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.

3. ASAL PENYEDIA Jasa Konsumsi untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari Penyedia Jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. ALAMAT PENYEDIA JASA Apabila alamat kantor Rekanan ada yang tidak sama dengan yang tercantum dalam surat-surat asli sebagaimana dimaksud dalam dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran,yaitu: a. Surat Penawaran Harga; b. SIUP; c. NPWP dan PKP; d. Surat Jaminan Penawaran; maka alamat yang digunakan alamat terakhir sesuai dengan Surat Keterangan Domisili dari Lurah setempat. 5. PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI Penyedia Jasa tidak diperkenankan menggunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapat ijin tertulis dari PA 6. HAK PATEN, HAK CIPTA, DAN MERK Apabila Penyedia Jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggungjawab Penyedia Jasa sepenuhnya dan PA dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek. 7. JAMINAN 7.1 Penyedia jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada PA yang besarannya ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak sebelum dilakukan penandatanganan kontrak. 7.2 Besarnya Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah (lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) dari HPS, dinaikan menjadi sekurang-kurangnya persentase jaminan pelaksanaan yang telah ditetapkan dalam dokumen lelang dikalikan 80% (delapan puluh persen) HPS 8. PEMBAYARAN 8.1.Pembayaran dilaksanakan setelah penyedia jasa menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal waktu penyelenggaran diklat per angkatan. 8.2.Pengguna Anggaran harus sudah membayar kepada Penyedia Jasa selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak Penyedia Jasa telah mengajukan tagihan pembayaran yang telah disetujui Pelaksana Kegiatan. 9. HARGA DAN SUMBER DANA 9.1. PA membayar kepada Penyedia Jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak. 9.2.Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

28

(APBD) Kabupaten Purworejo yang terinci didalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2009. 10. WEWENANG DAN KEPUTUSAN PA PA memutuskan hal-hal yang bersifat kontraktual antara PA dan Penyedia Jasa dalam kapasitas sebagai pemilik pekerjaan. 11. SURAT KEPUTUSAN MULAI KERJA (SPMK) 11.1. PA harus sudah menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak penandatanganan kontrak. 11.2. Dalam SPMK dicantumkan waktu pelaksanaan pekerjaan yang disesuai dengan jadwal penyelenggaraan Diklat Prajabatan Golongan II Tahun Anggaran 2009. 11.3. Penyedia Jasa tidak berhak menerima pembayaran tambahan untuk biaya-biaya yang sesungguhnya dapat dihindari melalui peringatan dini. 12. HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK 12.1. Hak dan kewajiban PA a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh PenyediaJasa. b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa. c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia jasa dan dibayarkan kepada penyedia jasa setiap kali penyelesaian pekerjaan dalam 1 (satu) angkatan diklat prajabatan. d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak. e. Memberikan instruksi kepada penyedia jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. 12.2. Hak dan kewajiban Penyedia Jasa a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak. b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pihak PA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak. c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada pihak pengguna jasa d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak e. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh PA f. Mengambil langkah-langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan baik di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain yang disebabkan kegiatan Penyedia Barang/Jasa. 13. CACAT MUTU 13.1. Tim Pengawas Barang/Jasa wajib memeriksa makanan yang akan disajikan oleh penyedia jasa, bila terdapat ketidaksesuaian dengan spesifikasi yang telah ditentukan, Tim Pengawas Barang/Jasa dapat memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk mengganti sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan selambat-lambatnya sebelum waktu penyajian sesuai jadwal; 13.2. Pelaksana Kegiatan dapat meminta pihak ketiga untuk menyediakan menu pengganti bila Penyedia Jasa tidak melaksanakannya dalam waktu yang telah ditentukan dengan biaya dibebankan kepada Penyedia Jasa. 14. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN 14.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK. 14.2. PA harus menerbitkan SPMK selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak tanggal penandatanganan kontrak. 14.3. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila Penyedia Jasa telah melaksanakan pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai ketentuan kontrak dan telah dinyatakan dalam berita acara penyerahan Jasa yang disetujui pelaksana kegiatan. 15. KETERLAMBATAN PENDISTRIBUSIAN KONSUMSI Apabila Penyedia Jasa terlambat melaksanakan pendistribusian konsumsi sesuai jadwal, maka PA memberikan peringatan secara tertulis, apabila penyedia jasa melakukan keterlambatan pendistribusian konsumsi lebih dari 3 (tiga) kali kerlambatan dan telah diperingatkan secara tertulis oleh PA, berlaku ketentuan butir 19.4. 16. JANGKA WAKTU GARANSI

29

16.1. Jangka waktu untuk memperbaiki cacat mutu menu konsumsi yang tidak sesuai spesifikasi teknis selambat-lambatnya dilakukan sebelum jadwal penyajiannya. 16.2. Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pekerjaan selama waktu garansi, sepenuhnya menjadi tanggungjawab Penyedia Barang/Jasa. 17. PENGGUNAAN PENYEDIA BARANG/JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI 17.1. Apabila Penyedia Jasa yang ditunjuk adalah Penyedia Jasa usahakecil/koperasi, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh Penyedia Jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. 17.2. Yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. 18. KEADAAN KAHAR 18.1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 18.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah : a. Peperangan; b. Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana alam: banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; e. Pemogokan; f. Kebakaran; g. Gangguan industri lainnya diluar kemampuan para pihak. 18.3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 18.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi. 18.5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak. 18.6. Bila terjadi keadaan kahar, maka Penyedia Jasa memberitahukan kepada PA selambatlambatnya dalam waktu 1 x 24 jam setelah terjadinya keadaan kahar. 18.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin Penyedia Jasa memberitahukan kepada PA bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar dan tetap mengikuti jadwal penyelenggaraan diklat Prajabatan Golongan I dan II Tahun Anggaran 2009; b Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, Penyedia Jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati; c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar Penyedia Barang/Jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 14 (empat belas) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 7 (tujuh) hari sebelumnya dan setelah itu Penyedia Jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 19. 19. ITIKAD BAIK 19.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak. 19.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut. 20. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK 20.1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai. 20.2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak. 20.3. Dalam hal kontrak dihentikan, maka Anggaran wajib membayar kepada Penyedia Jasa sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan. 20.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana Penyedia Jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. 20.5. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan

30

20.6.

20.7.

20.8. 20.9.

atau tindak korupsi baik dalam proses pelelangan maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini : a. Penyedia Jasa dapat dikenakan sanksi yaitu : 1) Jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetorkan ke kas Daerah; 2) Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Jasa (jika ada uang muka); 3) Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. b. PA dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemutusan kontrak oleh PA Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari setelah PA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada Penyedia Jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, PA dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Penyedia Jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja. b. Penyedia Jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran. c. Penyedia Jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut. d. Penyedia Jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. e. Penyedia Jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada PA dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan PA; Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai e di atas, Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak diberlakukan. Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai e. Penyedia Jasa dimasukkan dalam daftar hitam dan tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa selama 2 tahun Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut Penyedia Jasa harus: a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam pemberitahuan pemutusan kontrak; b. Membuat laporan kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan kepada PA; c. Menyerahkan semua fasilitas yang dibiayai oleh PA. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak, PA tetap membayar hasil pekerjaan (jumlah menu konsumsi) yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, Penyedia Jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak.

21. PENYELESAIAN PERSELISIHAN 21.1. Penyelesaian perselisihan dapat melalui: a. Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia; b. Pengadilan. 21.2. Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. 21.3.Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir. 22. BAHASA DAN HUKUM Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 23. PERPAJAKAN 23.1.Penyedia Jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran. 23.2.Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran harus dilakukan penyesuaian. 24. DENDA DAN GANTI RUGI 24.1 Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia Jasa, sedangkan ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada PA karena terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak. 24.2.Besarnya denda kepada Penyedia Jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 1 ‰ (satu per seribu) dari harga kontrak atau bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan. 24.3.Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PA atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

31

24.4.Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. 25. SERAH TERIMA PEKERJAAN 25.1.Sebelum penyedia jasa melaksakan pekerjaannya untuk satu kali angkatan diklat (18 hari kerja), penyedia jasa wajib membuat rencana daftar menu yang akan disajikan kepada PA sebagai dasar penyerahan pekerjaan secara harian. 25.2.PA memerintahkan panitia pemeriksa barang untuk melakukan pemeriksaan harian terhadap menu konsumsi yang dikirim oleh Penyedia Jasa, apabila terdapat kekurangan dan/atau cacat, penyedia jasa wajib mengganti, kemudian tim pengawas pengadaan barang/jasa melakukan pemeriksaan kembali dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan kontrak, maka dibuat berita acara penyerahan pekerjaan. 25.3. Penyedia jasa wajib mengganti menu konsumsi yang dikirim jika mengalami kerusakan/cacat. 25.4.Apabila Penyedia Jasa tidak melaksanakan kewajiban mengganti/memperbaiki selama masa garansi sesuai kontrak, maka Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi masuk daftar hitam selama 2 (dua) tahun. 25.5 Penyerahan Konsumsi dilaksanakan di Gedung Diklat Badan Kepegawaian Daerahyang beralamat di Jl. S. Parman No.93 Kutoarjo B. KETENTUAN KHUSUS 26. STANDAR MENU KONSUMSI 26.1 Standar Menu Konsumsi adalah ketentuan mengenai menu makanan dan minuman yang disediakan oleh Penyejia Jasa harus sesuai dengan standar yang disebutkan dalam spesifikasi teknis 26.2 Menu konsumsi yang di sajikan oleh Penyedia Jasa harus memenuhi standar hygenitas baik bahan baku yang diolah, cara pengolahan maupun penyajiannya. 26.3 Penyedia jasa menjamin kelayakan konsumsi terhadap menu makanan dan minuman yang disajikan dan bertanggung jawab atas kemungkinan terjadinya kondisi gangguan kesehatan yang disebabkan karena pengkonsumsian makanan dan minuman yang disajikan. 27. PENYAJIAN MENU KONSUMSI 27.1 Menu makan pagi, makan siang dan makan malam disajikan secara prasmanan dengan menyiapkan peralatan makan dan minum sekurang-kurangnya sesuai dengan kuantitas porsi makanan yang disajikan 27.2 Menu snack dan minuman disajikan secara prasmanan dengan menyiapkan piring kecil dan gelas minum sekurang-kurang sesuai dengan kuantitas snack dan minuman yang disajikan 27.3 Penyedia Jasa menugaskan personil yang sesuai dengan bidang keahliannya dalam memberikan pelayanan jasa konsumsi. 28. PEMERIKSANAAN DAN PENGUJIAN 28.1. Pemeriksanaan dan pengujian adalah ketentuan tentang pihak PA mempunyai hak untuk melakukan pemeriksanaan dan pengujian atas menu konsumsi yang disajikan untuk memastikan kecocokannya dengan spesifikasi dan persyaratan yang ditentukan dalam kontrak 28.2. PA melalui tim pemeriksa barang/jasa harus melakukan pemeriksanaan atas menu konsumsi yang akan disajikan, apabila diketemukan ketidakcocokan dengan spesifikasi maka penyedia jasa harus segera mengganti atau melengkapi menu tersebut sebelum disajikan kembali. 28.3. Penyedia Jasa bertanggungjawab atas kualitas dan hygenitas menu konsumsi yang disajikan. 29. PENANGGUHAN PEMBAYARAN Apabila Penyedia Jasa menurut jadwal yang ditentukan dalam kontrak tidak dapat mengirim Konsumsi sesuai Daftar Menu yang telah disepakati maka penyedia jasa akan dikenakan sanksi penangguhan pembayaran dan sanksi administrasi dengan tidak boleh mengikuti pengadaan barang/jasa selama 2 tahun. 30. PENUNDAAN ATAS PERINTAH PPA PA dapat memerintahkan Penyedia Jasa untuk menunda dimulainya pelaksanaan pekerjaan 31. INSTRUKSI 31.1. Penyedia Jasa wajib melaksanakan semua instruksi pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan kontrak. 31.2. Instruksi harus dilakukan secara tertulis.

32

BAB V SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK Syarat-syarat khusus kontrak terdiri dari atas: 1. DEFINISI PA adalah Penaggungjawab Kegiatan : Nama

: MASUQI SIMOR, SH, KN

Jabatan

: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejoi

Alamat

: Jl. Dr. Setia Budi No.2 Purworejo

2. JAMINAN Besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak yang dikeluarkan oleh bank umum. 3. PEMBAYARAN Pembayaran dilakukan setelah penyedia Jasa Konsumsi menyelesaiakan pekerjaan per angkatan Diklat Prajabatan Golongan I dan II sesuai kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan. 4. JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN Waktu pelaksanaan kontrak disesuaikan dengan jadwal pelaksanaan Diklat Prajabatan Golongan II Tahun Anggaran 2009, yang terbagi dalam 8 (delapan) angkatan diklat untuk masing-masing angkatan diklat selama 18 hari Kalender. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut : HA RI KE1

I

II

III

3

30-32009 31-32009 1-4-2009

4

2-4-2009

5

3-4-2009

6

4-4-2009

26-42009 27-42009 28-42009 29-42009 30-42009 1-5-2009

7

6-4-2009

2-5-2009

24-52009 25-52009 26-52009 27-52009 28-52009 29-52009 30-5-

2

ANGKATAN DIKLAT IV V 14-62009 15-62009 16-62009 17-62009 18-62009 19-62009 20-6-

33

5-72009 6-72009 7-72009 8-72009 9-72009 10-72009 11-7-

VI

VII

VIII

26-72009 27-72009 28-72009 29-72009 30-72009 1-8-2009

4-102009 5-102009 6-102009 7-102009 8-102009 9-102009 10-10-

25-102009 26-102009 27-102009 28-102009 29-102009 30-102009 31-10-

3-8-2009

8

7-4-2009

4-5-2009

2009 1-6-2009

9

8-4-2009

5-5-2009

2-6-2009

10

13-42009 14-42009 15-42009 16-42009 17-42009 18-42009 20-42009 21-42009 22-42009

6-5-2009

3-6-2009

7-5-2009

4-6-2009

8-5-2009

5-6-2009

11-52009 12-52009 13-52009 14-52009 15-52009 16-52009

6-6-2009

11 12 13 14 15 16 17 18

8-6-2009 9-6-2009 10-62009 11-62009 12-62009

2009 22-62009 23-62009 24-62009 25-62009 26-62009 27-62009 29-62009 30-62009 1-7-2009 2-7-2009 3-7-2009

2009 13-72009 14-72009 15-72009 16-72009 17-72009 18-72009 21-72009 22-72009 23-72009 24-72009 25-72009

4-8-2009 5-8-2009 6-8-2009 7-8-2009 8-8-2009 10-82009 11-82009 12-82009 13-82009 14-82009 15-82009

2009 12-102009 13-102009 14-102009 15-102009 16-102009 17-102009 19-102009 20-102009 21-102009 22-102009 23-102009

2009 2-112009 3-112009 4-112009 5-112009 6-112009 7-112009 9-112009 10-112009 11-112009 12-112009 13-112009

5. PENGGUNAAN PENYEDIA JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI Kepada Penyedia Jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana termaktub dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 36 undang-undang tersebut, yaitu sebagai berikut: a. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan mengaku atau memakai nama usaha kecil sehingga memperoleh fasilitas kemudahan dana, keringanan tarif, tempat usaha, bidang dan kegiatan usaha, atau pengadaan barang dan barang atau pemborongan pekerjaan Pemerintah yang diperuntukkan dan dicadangkan bagi usaha kecil yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi usaha kecil diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); b. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada butir 1. di atas adalah tindak pidana kejahatan; c. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada butir 1. dilakukan oleh atau atas nama badan usaha, dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan sementara atau pencabutan tetap ijin usaha oleh instansi yang berwenang. 6. PENYELESAIAN PERSELISIHAN Penyelesaian perselisihan dilakukan secara musyawarah mufakat, apabila deselesaiakan para pihak meneruskan melalui Pengadilan Negeri Purworejo.

tidak

dapat

7. DENDA DAN GANTI RUGI 7.1. Kompensasi atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia. 7.2. a. Denda langsung dipotong dari pembayaran kepada Penyedia Jasa. b. Ganti rugi dibayar kepada Penyedia Jasa setelah dibuat amandemen kontrak.

34

BAB VI SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi Teknis Pekerjaan : Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan II Tahun Anggaran 2009 KEBUTUHAN Makan pagi/siang/malam disajikan dalam bentuk Prasmanan terdiri dari : - Nasi - Sayur Kuah - Sayur Kering - Sambal - 1 potong Lauk Pauk (ayam/ikan/daging) - 1 potong Protein Lainnya (telur/tahu/tempe) - Krupuk - Buah - 1 Air Teh - 1 Air Aqua Snack Harian (pagi/siang) disediakan dalam bentuk Prasmanan terdiri dari :

35

-

1 potong kue manis 1 potong kue pedas 1 potong kue kering 1 Air teh 1 Air kopi

Snack Pembukaan/Penutupan disediakan dalam bentuk Prasmanan terdiri dari : - 1 potong kue manis - 1 potong kue pedas - 1 kue kering - 1 Air teh - 1 Air Kopi KETERANGAN WAKTU PENYAJIAN : -

-

Makan Pagi harus sudah siap pukul 06.00 wib Makan Siang harus sudah siap pukul 12.00wib Makan Malam harus sudah siap pukul 18.00 wib Snack Pagi harus sudah siap pukul 09.30 wib Snack Siang harus sudah siap pukul 15.00 wib Snack Pembukaan Diklat harus sudah siap pukul 08.30 wib Snack Penutupan Diklat harus sudah siap pukul 11.00 wib Jadwal cek in Peserta Diklat di asrama mulai pukul 14.00 wib Jadwal cek out Peserta Diklat dari Asrama pukul 13.00 wib

36

KEBUTUHAN KONSUMSI TIAP ANGKATAN DIKLAT PRAJABATAN

NO

URAIAN

1

Makan Pagi

2

Makan Siang

3

Makan Malam

4

Snack Pagi

5

Snack Sore

6 7

Snack Pembukaan Snack Penutupan

I 850 porsi 850 porsi 850 porsi 850 porsi 850 porsi 30 porsi -

II 850 porsi 850 porsi 850 porsi 850 porsi 850 porsi 30 porsi

ANGKATAN DIKLAT PRAJABATAN III IV V VI 850 850 850 850 porsi porsi porsi porsi 850 850 850 850 porsi porsi porsi porsi 850 850 850 850 porsi porsi porsi porsi 850 850 850 850 porsi porsi porsi porsi 850 850 850 850 porsi porsi porsi porsi 30 30 porsi porsi 30 30 porsi porsi

Keterangan Jumlah Peserta - Jumlah Peserta Diklat angkatan I s/d VIII - Jumlah Panitia Piket & Widyaiswara/Pengajar per angkatan - Jumlah Tamu Undangan pembukaan atau penutupan

37

: : :

328 orang 10 orang 30 orang

VII 850 porsi 850 porsi 850 porsi 850 porsi 850 porsi 30 porsi -

VIII 986 porsi 986 porsi 986 porsi 986 porsi 986 porsi 30 porsi

Daftar Kuantitas dan Harga 1

2

3

4

5

6

7

No.

Uraian

Satuan

Volume

Harga Satuan

Total Harga

Tempat Serah Terima

Porsi

16.728

Porsi

4.080

Gedung Diklat Kutoarjo

1 2

Makan Pagi, Siang dan MalamPeserta angkatan I s.d.VIII Makan Pagi, Siang dan Malam Panitia dan Widyaiswara

Gedung Diklat Kutoarjo

3

Snack Pagi dan Sore Peserta angkatan I s.d. VIII

Porsi

11.152

Gedung Diklat Kutoarjo

4

Snacik Pagi dan Sore Panitia dan Widyaiswara

Porsi

2.720

Gedung Diklat Kutoarjo

5

Snack Pembukaan atau Penutupan Diklat Prajabatan

Porsi

240

Gedung Diklat Kutoarjo Jumlah PPN 10% Total Penawaran

Terbilang : .............................................. .......................,......................2009 CV. ...............................................

Nama Jabatan

BAB VII BENTUK-BENTUK JAMINAN

38

A. BENTUK JAMINAN PENAWARAN BANK/ASURANSI

Surat Jaminan Penawaran (Unconditional) __________[nama dan alamat bank/asuransi Penjamin] Terjamin: __________[nama dan alamat proyek/satuan kerja Pengguna Anggaran] Tanggal: __________ SURAT JAMINAN PENAWARAN No.: __________ Kami telah diberitahu bahwa __________[nama Peserta Pengadaan] (selanjutnya disebut “Peserta Pengadaan”) telah menyampaikan penawaran kepada Terjamin pada tanggal __________ (selanjutnya disebut ”Penawaran”) untuk pelaksanaan paket pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Tahun Anggaran 2009 sesuai dengan Pengumuman Pengadaan No. __________. Selanjutnya, kami memahami bahwa sesuai dengan persyaratan Terjamin, setiap Penawaran harus disertai dengan Surat Jaminan Penawaran. Berdasarkan permohonan Peserta Pengadaan, kami __________[nama bank/asuransi] bersama ini dengan tidak dapat ditarik kembali menyetujui untuk membayar kepada Terjamin sejumlah uang yang secara keseluruhan tidak melebihi __________[nilai dalam angka] (__________) [nilai dalam huruf]. Sejumlah uang tersebut harus segera dibayarkan kepada Terjamin pada saat kami menerima permintaan pertama Terjamin secara tertulis beserta pernyataan tertulis mengenai wanprestasi atau cidera janji Peserta Pengadaan terhadap persyaratan Penawaran dalam hal Peserta Pengadaan: (a) telah menarik Penawarannya selama masa berlaku Penawaran yang ditentukan oleh Peserta Pengadaan dalam Surat Penawaran; atau (b) setelah disampaikan Surat Penunjukan Penyedia Jasa Konsumsi oleh Pejabat Pembuat Komitmen selama masa berlaku Penawaran (i) gagal atau menolak untuk menandatangani Surat Perjanjian, atau (ii) gagal atau menolak untuk menyerahkan Surat Jaminan Pelaksanaan sesuai dengan ketentuan Instruksi kepada Peserta Pengadaan. Surat Jaminan ini akan berakhir: (a) jika Peserta Pengadaan merupakan Pemenang Pengadaan, pada saat kami terima salinan Kontrak yang ditandatangani oleh Peserta Pengadaan dan Surat Jaminan Pelaksanaan telah diterbitkan kepada Terjamin; dan (b) jika Peserta Pengadaan bukan merupakan Pemenang Pengadaan maka yang mana yang lebih dahulu: (i) pada saat kami terima pengumuman Pemenang Pengadaan; atau (ii) 28 (dua puluh delapan) hari kalender setelah masa berlaku Penawaran. Setiap permohonan pencairan Surat Jaminan ini harus sudah kami terima di kantor kami tersebut di atas pada atau sebelum akhir masa berlaku Surat Jaminan ini. Kami setuju untuk tidak mensyaratkan Terjamin menagihkan terlebih dahulu kerugian yang dialami atas wanprestasi atau cidera janji Peserta Pengadaan sebelum Terjamin dapat mengajukan permohonan pencairan Surat Jaminan ini. Menyimpang dari ketentuan Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kami mengabaikan hak preferensi kami atas harta benda milik Peserta Pengadaan yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi utangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. [materai yang dibubuhi tanda tangan dan cap perusahaan] Penjamin

39

Surat Jaminan Pelaksanaan (Unconditional) __________[nama dan alamat bank Penjamin] Terjamin: __________[nama dan alamat proyek/satuan kerja Pengguna Anggaran] Tanggal: __________

SURAT JAMINAN PELAKSANAAN No.: __________ Kami telah diberitahu bahwa __________[nama Penyedia Jasa] (selanjutnya disebut “Penyedia Jasa”) telah menandatangani Kontrak No. __________ tanggal __________ dengan Terjamin untuk pelaksanaan pekerjaan__________[judul Kontrak dan uraian ringkas Jasa Konsumsi] (selanjutnya disebut “Kontrak”). Selanjutnya, kami memahami bahwa sesuai dengan ketentuan Kontrak disyaratkan adanya Surat Jaminan Pelaksanaan. Berdasarkan permohonan Penyedia Jasa, kami __________[nama bank] bersama ini dengan tidak dapat ditarik kembali setuju untuk membayar kepada Terjamin sejumlah uang yang secara keseluruhan tidak melebihi __________[nilai dalam angka](__________) [nilai dalam huruf]. Sejumlah uang tersebut harus segera dibayarkan kepada Terjamin pada saat kami menerima permintaan pertama Terjamin secara tertulis beserta suatu pernyataan tertulis Terjamin mengenai wanprestasi atau cidera janji Penyedia Jasa terhadap ketentuan Kontrak tanpa ada keharusan bagi Terjamin untuk membutkikan adanya alasan-alasan terhadap permohonan pembayaran tersebut. Surat Jaminan ini akan berakhir 14 (empat belas) hari kalender setelah masa berlaku Kontrak. Setiap permohonan pencairan Surat Jaminan ini harus sudah kami terima di kantor kami tersebut di atas pada atau sebelum akhir masa berlaku Surat Jaminan ini. Kami setuju untuk tidak mensyaratkan Terjamin menagihkan terlebih dahulu kerugian yang dialami atas wanprestasi atau cidera janji Penyedia Jasa sebelum Terjamin dapat mengajukan permohonan pencairan Surat Jaminan ini. Kami setuju bahwa setiap perubahan atau amandemen terhadap ketentuan Kontrak tidak akan membebaskan kami dari kewajiban berdasarkan Surat Jaminan ini, dan kami juga mengabaikan pensyaratan penerimaan pemberitahuan atas setiap perubahan tersebut. Menyimpang dari ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kami mengabaikan hak preferensi kami atas harta benda milik Penyedia Jasa yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi utangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. [tanda tangan] Penjamin

40

Surat Jaminan Uang Muka (Unconditional) Terjamin: __________[nama dan alamat proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen] Tanggal: __________ SURAT JAMINAN UANG MUKA No.: __________ Kami telah diberitahu bahwa __________[nama Penyedia Jasa] (selanjutnya disebut “Penyedia Jasa”) telah menandatangani Kontrak No.__________ tanggal __________dengan Terjamin untuk pelaksanaan pekerjaan__________[judul Kontrak dan uraian ringkas Jasa Konsumsi] (selanjutnya disebut “Kontrak”). Selanjutnya, kami memahami bahwa sesuai dengan ketentuan Kontrak dilakukan pembayaran uang muka dengan syarat adanya Jaminan Uang Muka sebesar nilai tersebut di bawah. Berdasarkan permohonan Penyedia Jasa, kami __________[nama bank/asuransi] bersama ini dengan tidak dapat ditarik kembali setuju untuk membayar kepada Terjamin sejumlah uang yang secara keseluruhan tidak melebihi __________[nilai dalam angka](__________) [nilai dalam huruf]10. Sejumlah uang tersebut harus segera dibayarkan kepada Terjamin pada saat kami menerima permintaan pertama Terjamin secara tertulis beserta suatu pernyataan tertulis Terjamin mengenai wanprestasi atau cidera janji Penyedia Jasa terhadap ketentuan Kontrak karena Penyedia Jasa telah menggunakan uang muka untuk keperluan selain pelaksanaan pekerjaan yang diatur dalam Kontrak.[cantumkan alinea berikut hanya jika penjamin adalah bank: ”Setiap klaim dan pembayaran berdasarkan Surat Jaminan ini mensyaratkan bahwa uang muka tersebut di atas harus telah diterima oleh Penyedia Jasa pada nomor rekeningnya __________ di __________[nama dan alamat bank penjamin] ”]. Nilai maksimum Surat Jaminan ini akan berkurang secara progresif sebesar nilai uang muka yang dibayarkan kembali oleh Penyedia Jasa sebagaimana tercantum dalam sertifikat pembayaran yang akan ditunjukkan kepada kami. Surat Jaminan ini akan berakhir selambat-lambatnya pada saat kami menerima sertifikat pembayaran yang menunjukkan bahwa 80 (delapan puluh) persen Nilai Kontrak telah dibayarkan, atau pada tanggal __________, 11 yang mana yang lebih dahulu. Setiap permohonan pencairan Surat Jaminan ini harus sudah kami terima di kantor kami tersebut di atas pada atau sebelum akhir masa berlaku Surat Jaminan ini. Kami setuju untuk tidak mensyaratkan Terjamin menagihkan terlebih dahulu kerugian yang dialami atas wanprestasi atau cidera janji Penyedia Jasa sebelum Terjamin dapat mengajukan permohonan pencairan Surat Jaminan ini. Kami setuju bahwa setiap perubahan atau amandemen terhadap ketentuan Kontrak tidak akan membebaskan kami dari kewajiban berdasarkan Surat Jaminan ini, dan kami juga mengabaikan pensyaratan penerimaan pemberitahuan atas setiap perubahan tersebut. Menyimpang dari ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kami mengabaikan hak preferensi kami atas harta benda milik Penyedia Jasa yang berkenaan dengan penyitaan dan penjualan harta benda tersebut untuk melunasi utangnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. [tanda tangan] Penjamin

41

BAB VIII

PENUTUP

Ketetentuan-ketentuan yang tercantum didalam rencana kerja dan syarat untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Tahun Anggaran 2009, menjadi acuan bagi peserta lelang dan Panitia Pengadaan/ULP dalam melaksanakan proses pelelangan, Apabila ada perubahan isi dokumen ini dalam penjelasan Pekerjaan (Aanwijzing), maka akan dibuatkan addendum dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP) serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak Pengadaan Jasa Konsumsi Diklat Prajabatan Golongan I dan II Tahun Anggaran 2009.

Purworejo, 30 Januari 2009 Mengetahui/Menyetujui : Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo Selaku Pengguna Anggaran

Unit Layanan Pengadaan Lingkup Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Purworejo Ketua

MASDUQI SIMOR, SH, KN NIP. 500071926

PUGUH TRIHATMOKO, SH NIP. 500106750

42