Revisi Katalog

Kode Perpustakaan Tanggal

: : :

081 Suwardi Librari 16 Agustus 2008

Pengarang Judul Buku Kota Penerbit Penerbit Tahun Terbit Halaman

: : : : : :

Rian Nugroho D. Analisis Kebijakan Jakarta PT. alex Media Komputindo 2007 219

Ria r

Nilai pokok bagi kebijakan public agar dapat dikategorikan sebagai public adalah : 1. Kebijakan tersebut bersifat cerdas, dalam arti memecahkan masalah

pada inti permasalahannya; 2. Kebijakan tersebut bersifat bijaksana, dalam arti tidak menghasilkan masalah baru yang lebih besar dari pada masalah yang dipecahkan; 3. Kebijakan public tersebut memberikan harapan kepada seluruh warga bahwa mereka dapat memasuki hari esok lebih baik dari hari ini; 4. Kebijakan public adalah untuk kepentingan public, bukan kepentingan Negara, pemerintah, atau birokrasi saja; 5. Kebijakan public harus mampu memotivasi semua pihak yang terkait untuk melaksanakan kebijakan tersebut 6. Kebijakan public harus mendorong terbangunnya efisiensi dan efektifitas kehidupan bersama.

Kode Perpustakaan Tanggal

: : :

081 Suwardi Librari 16 Agustus 2008

Ran r

Pengarang

:

Judul Buku Kota Penerbit Penerbit Tahun Terbit Halaman

: : : : :

Randy R. Wrihatnolo, Rian Nugroho D Manajemen Pemberdayaan Jakarta PT. alex Media Komputindo 2007 127

Secara garis besar dalam konsep good governance terkandung delapan karakteristik yaitu : 1. Partisipasi 2. Tegaknya hokum 3. Transparansi 4. Resonsif 5. Orientasi pada consensus

6. Persamaan 7. Efektif dan efisiensi 8. Akuntabilitas

Kode Perpustakaan Tanggal

: : :

083 Suwardi Librari 20 Desember 2008

Pengarang Judul Buku Kota Penerbit Penerbit Tahun Terbit Halaman

: : : : : :

Rehenald Kasali Change Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama 2007 100

Reh r

Beckhard dan Harris merumuskan teori-teori motivasi untuk berubah dengan syarat yaitu : 1. Manfaat, manfaat yang diperoleh lebih besar dari pada biaya perubahan 2. Ketidakpuasan, adanya ketidakpuasan yang menonjol terhadap keadaan sekarang 3. Persepsi hari esok, manusia dalam suatu organisasi melihat hari esok yang dipersepsikan lebih baik 4. Cara yang praktis, ada cara praktis yang dapat ditempuh untuk keluar dari situasi sekarang

Kode Perpustakaan Tanggal

: : :

084 Suwardi Librari 20 Desember 2008

Pengarang Judul Buku Kota Penerbit Penerbit Tahun Terbit Halaman

: : : : : :

Henry Faisal Noor Ekonomi Manajerial Jakarta PT. Raja Grafindo Persada 2007 337

HFN H

Secara makro, manfaat dari adanya tender atau lelang terbuka adalah : 1. Meningkatkan efisiensi ekonomi secara nasional 2. Meningkatkan daya saing ekonomi nasional 3. Mendorong iklim usaha yang lebih baik

Kode Perpustakaan Tanggal

: : :

085 Suwardi Librari 20 Desember 2008

Pengarang Judul Buku Kota Penerbit Penerbit Tahun Terbit Halaman

: : : : : :

Musa Hubies, Mukhamad Najib Manajemen Strategik Jakarta PT. Alex Media Komputindo 2008 7

HFN H

Organisasi yang berdaya saing harus memiliki kemampuan-kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk menghadapi persaingan secara komprehensif, kemampuan tersebut adalah : 1. Kemampuan strategic 2. Kemampuan sintesis 3. Kemampuan organisasi 4. Kemampuan komunikasi 5. Kemampuan negosiasi 6. Kemampuan kemampuan presentasi 7. Dinamis 8. Dan ketangguhan

Kode Perpustakaan Tanggal

: : :

086 Suwardi Librari 20 Desember 2008

Pengarang Judul Buku Kota Penerbit Penerbit Tahun Terbit Halaman

: : : : : :

IGM. Nurdjana Korupsi dalam Praktek Bisnis Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama 2005 73

Nur N

Terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu : 1. Korupsi Transaktif (Transsactive Corruption) Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbale balik, yang biasanya melibatkan dunia usaha dengan pemerintah; 2. Korupsi perkerabatan (Nepotistic Corruption) Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman, sanak saudara, dan kroni-kroninya; 3. Korupsi yang memeras (Exfortive Corruption) Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagi keuntungan bagi teman, sanak saudara, dan kroni-kroninya; 4. Korupsi investif (Investive Corruption) Korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman, terror, dan penekanan; 5. Korupsi defensive (Defensif Corruption) Pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat atau membuat pihak tertentu terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi; 6. Korupsi otogenik (Autogenic Corruption) Korupsi yang dilakukan seseorang, tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat (Single Fighter); 7. Korupsi suportif (Support Corruption) Korupsi dukungan (support) tidak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Kode Perpustakaan Tanggal

: : :

FIGUR,Ed.XVIII Suwardi Librari Tahun 2007

Pengarang Judul Buku

: :

Kota Penerbit Penerbit Halaman

: : :

Hendri F.Isnaeni Budaya Birokrasi Feodal Indonesia ,Figur,XVIII:12-13,Tahun 2007 Jakarta PT.Panca Wira Karsa 12

Hen H

Pradigma birokrasi moderen sesungguhnya sudah diperkenalkan sejak abadke 16dengan kedatangan Portugis pada tahun 1511,kemudian disusul oleh kehadiran VOC pada tahun 1596.Hubungan kerajaan-kerajaan dengan Belanda pada mulanya mempunyai status yang sederajad,namun pada abad ke 18 terjadi pergeseran,kedudukan mereka dibawah kekuasaan kolonial Belanda,akibatnya posisi aparatur birokrasi tradisional menjadi agen kolonial Belanda. Hubungan Birokrasi tradisional dengan pemerintahan kolonial Belanda membawa akibat: 1. Adanya perlawanan rakyat yang tertindas terhadap birokrasi tradisional 2. Dikenalnya sistim kolonial berupa monopoli dan sistim ekonomim kapitalis,yang ditandai dengan munculnya “pengusaha-penguasa” atau “penguasa-pengusaha” yang tumbuh subur dizaman orde baru .

Kode Perpustakaan Tanggal

: : :

Jiana,V.7 (2) Suwardi Librari 2 Juli 2007

Pengarang Judul Buku

: :

Yuserdi Pengaruh Human Capital pada Efektifitas Organisasi( Kajian pada Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir) Jiana,7(2):99-108,Juli 2007

Penerbit Halaman

: :

PSIA PPs UNRI Pekanbaru 107

Yus y

Efektifitas organisasi kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir telah cukup baik.Fakto yang mempengaruhi efektifitas organisasi adalah: 1. Kebijakan dan praktek manajemen organisasi (faktor Internal) 2. Faktor eksternal yang datang dari luar organisasi Faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut sangat ditentukan oleh peranan internal yang mempunyai wewenang dalam mengambil kebijakan dan keputusan dalam mengantisipasi perubahan yang terjadi akibat pengaruh lingkungan.

Kode Perpustakaan Tanggal

: : :

Jiana,V.6(2) Suwardi Librari 2 Juli 2006

Pengarang Judul Buku

: :

Eko Prasojo Reformasi Kepegawaian di Indonesia,Jiana,6 (2):89-94,Juli 2006

Penerbit Halaman

: :

PSIA PPs UNRI Pekanbaru 94

Eko E

Perlu dilakukan reformasi yang menyangkut kooptasi politik terhadap birokrasi terutama hubungan antara pejabat politik dan pejabat karir.Pemisahan antara pemilihan pejabat politik dan pejabat karir dalam suatu jabatan dimaksutkan untuk menjamin agar birokrasi tidak diisi oleh pejabat-pejabat politik,tetapi oleh pejabat karir yang jelas. Dalam reformasi kepegawaian subsistim yang harus direformasi adalah: Sistim perekrutan,penggajian,pengukuran kinerja,promosi,dan pengawasan terhadap etika dan prilaku PNS