Resume Fahrul Kel 2 Dan 3.docx

Nama Nim Jurusan

: Fahrul Ihsan : 11170454000010 : Hukum Pidana Islam

KELOMPOK 2 MASAIL FIQHIYYAH AL-HADITSAH Masail fiqhiyyah secara bahasa berasal dari bahasa arab yang terdiri dari dua kata masa’il dan fiqhiyyah. Masa’il yang merupakan jama’ dari mas’alah yang berarti masalah atau persoalan. Kata dasarnya sa’ala yang berarti “bertanya”. Jadi, masail fiqihiyyah secara bahasa adalah masalah-masalah baru yang muncul akibat pertanyaan-pertanyaan dan dicari untukjawabannya. Sedangkan secara istilah masail fiqhiyyah adalah problem-problem hukum islam baru al-waqi’iyyah (factual) dan dipertanyakan oleh umat jawaban hukumnya karena secara eksplisit problem tersebut tidak terdapat di dalam sumber-sumber hukum islam. Jadi, masail fiqhiyyah adalah persoalan-persoalan baru yang tidak ada didalam alQuran dan Sunnah dan terjadi setelah wafatnya Rasulullah saw yang belum ada ketentuan yang pasti , sehingga dalam mencari jawabannya memerlukan kesepakatan para ulama. Adapun dasar yang perlu diperhatikan dalam menyelsaikan maslah fiqh kontemporer dan cara penyelesaiannya dengan 6 kaidah yaitu: 1. Tidak Fanatik dan Tidak Taqlid Tidak fanatik berarti menghormati sepenuhnya kepada para imam dan fuqaha kita tanpa tekecuali. Dan tidak taqlid kepada mereka bukan berarti menodai mereka, tetpi sebaliknya justru mengikuti metode dan cara mereka. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, diantaranya : a. Jangan mengemukakan suatu pendapat atau keputusan tanpa menggunakan dalil yang kuat atau dalil yang tidak kontradiktif. b. Mampu mentarjih (memilih yang terkuat) diantara pendapat-pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan mempertimbangkan dalil dan argumentasi masing-masing serta memperhatikan sandaran mereka. c. Mempunyai keahlian untuk melakukan ijtihad juz’i (parsial). Yaitu ijtihad untuk menentukan masalah-masalah tertentu. 2. Permudahlah, jangan mempersulit Hal ini didasarkan pada satu alasan bahwa syari’at dibangun atas dasar mempermudah dan menghilangkan kesukaran bagi hamba. Hal ini sudah jelas dinyatakan secara jelas dan tegas oleh Al-Quran dan As-sunnah. 3. Karakteristik zaman yang terus berubah Pada zaman sekarang ini hidup materialisme lebih dominan dari pada spiritualisme, individualisme lebih dominan dari pada kebersamaan, pragmatisme atau naf’iyah (pandangan hidup yang mengacu kepada hasil dan keuntungan material) lebih dominan dari pada akhlak.

4.

5. 6. 7.

Pada zaman sepeerti sekarang ini dibutuhkan metode “kelonggaran”. Yang dimaksud dari “kelonggaran” (taisiri) ialah tidak bertentangan dengan nash yang sah dan muhkan (jelas hukum dan ketetapannya) dan tidak pula bertentangan dengan kaidah Syar’iyyah yang qath’I . sebaliknya, sikap ini berjalan menurut petunjuk sinar nash dan qawa’id serta ruh (semangat) islam secara umum. Berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya Berbicara kepada manusia dengan bahasa zaman nya atau bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat penerima fatwa. Yang dimaksud dengan “bahasa” disini bukan semata-mata lafal dan kehendak, tetapi memiliki makna lebih dalam yang berhubungan dengan tata piker dan cara-cara memahami serta memberikan pengertian kepada orang lain. Jelasnya yang perlu diketahui seorang mufti sehubungan dengan penguasaan bahasa antara lain : Berbicara secara rasional dan tidak berlebihan, tidak menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti, serta mengemukakan hukum dengan disertai hikmah dan illat (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum dinul islam. Berpaling pada sesuatu yang tidak bermanfaat Bersikap pertengahan: antara memperlonggar dan memperketat Memberikan hak fatwa yang berupa keterangan dan penjelasan Ada langkah-langkah penting yang digunakan Al Qardhawi dalam memberikan keterangan dan penjelasan yaitu sebagai berikut: a. Suatu fatwa tidka mempunyai arti apa-apa kalau tidak disertai dalil. b. Menyebutkan hikmah dan illat hukum merupakan sesuatu yang sangat penting. c. Membandingkan sikap dan pandangan islam dengan sesuatu di luar islam d. Memberikan pengantar atau pendahuluan ketika kita hendak menjelaskan (hukum) sesuatu yang dirasa aneh atau janggal. e. Menunjukan sesuatu yang dihalalkan sebagai pengganti dari yang diharamkan. f. Menghubungkan suatu ketentuan dengan ketentuan lain dalam hukum islam. g. Seorang mufti tidak harus menjawab pertanyaan yang dianggap tidak urgent.

Dalam penyelesaian masalah kontemporer ada 3 ijtihad, yaitu : 1.

Ijtihad Intiqa’i (Selektif) Dengan yang dimaksud Ijtihad Intiqa’i adalah ijtihad menilik (mengamati sungguhsungguh) salah satu pendapat terkuat diantara beberapa pendapat yang terdapat dalam peninggalan fiqih, yang penuh dengan fatwa atau keputusan hukum. Sebagi contoh : pembunuhan yang dilakukan seseorang di paksa (mukroh) yakni seseorang yang membunuh dibawah tekanan paksaan orang lain yang bawah lindungannya, lalu kepada siapakah qisas itu diberikan? Alat pengukur tarjih diantara lain : a. Hendaknya pendapat itu lebih cocok dengan orang zaman sekarang b. Hendaknya pendapat itu lebih banyak mencermikan rahmat kepada masyarakat c. Hendaknya pendapat itu lebih dekat dengan kemudahan yang diberikan syara d. Hendaknya pendapat itu lebih utama dalam merealisir maksud-maksud syara, maslahat makhluk dan usaha untuk menghindari kerusakan dari manusia

Faktor yang mempengaruhi Ijtihad Intiqa’i adalah sebagai berikut : a. b. c.

Perubahan sosial politik setempat atau tingkat Internasional Pengetahuan modern dan imu-ilmunya Tuntutan zaman dan kebutuhannya

2.

Ijtihad Insya’i (Kreatif)) Ijtihad insya’i adalah mengambil konklusi hukum baru dalam suatu permasalahan, dimana pemasalahan tersebut belum pernah dikemukan oleh para ulama terdahulu, baik permasalahan yang baru atau pun permasalahan yang lama. Dengan kata lain ijtihad ini mencakup dalam sebagian masalah kuno yaitu dengan cara mujtahid kontemporer memiliki pendapat baru yang belum pernah didapat dari ulama-ulama salaf. Mayoritas ijtihad Insya’i ini dalam masalah-masalah baru yang belum pernah dikenal ulama-ulama zaman dahulu dan memang belum ada di zaman mereka, atau mungkin mereka telah mengetahuinya dalam sekup yang kecil mungkin, saat masalah tersebut belum merupakan suatu problem dan belum mendesak ahli fiqih untuk membahas penyelesainya dengan suatu ijtihad baru. Contohnya : Ijtihad bahwasanya zakat uaang sekarang ini memiliki satu ukuran nishab, dan tidak boleh ada dua macam, dan lebih utamanya nishab itu diperkirakan dengan nilai nishab emas bukan dengan nishab perak, pendapat demikian ini bukat berarti keluar dari nash dan ijma, sebagaiaman dijelaskan dalam tempatnya

3.

Ijtihad Gabungan antara Ijtihad Intiqa’i dan Ijtihad Insya’i Yaitu ijtihad dengan cara menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang dipandang lebih cocok dan lebih kuat, kemudian menambahkan dalam pendapat tersebut unsur-unsur ijtihad baru. Contoh dari ijtihad gabungan anatar lain : undang-undang wasiat wajib yang diterapkan dinegara Mesir sejak beberapa tahun yang lalu.

Nama Nim Jurusan

: Fahrul Ihsan : 11170454000010 : Hukum Pidana Islam

KELOMPOK 3 Dalam agama Islam, umumnya tidak di jelaskan secara rinci apa itu artinya pemerkosaan, justru yang menjadi penjelasan apa itu zina. Zina berarti perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin wanita, yang mana diantara keduanya tidak adanya perikatan yang sah dalam pernikahan. Perkosaan, sendiri berasal dari bahasa latin yakni “rapere” yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi. Sementara dalam KBBI perkosaaan, berasal dari kata “perkasa atau gagah” yang menjadi perkosa dengan arti “penggagahan dengan paksaan”. Menurut Imam Malik Pengertian jarimah pemerkosaan secara istilah, yakni: seorang wanita yang ditemukan hamil dan tidak memiliki suami, kemudian ia menyatakan bahwa ia telah dipaksa berhubungan badan. Dalam konsep pidana fikih (al-Hudud), pemerkosaan digolongkan tindak pidana kejahatan atas kehormatan (hak al-‘ardh), yang berupa perzinahan dengan ancaman hukum cambuk 100 kali atau rajam sampai mati. Tetapi pemerkosaan berbeda dengan perzinahan karena selain melakukan kejahatan kehormatan terdapat pula unsur pemaksaan dan kekerasan. Pemerkosaan dalam KUHP mempunyai sebuah definisi yang termaktub dalam Pasal 285 KUHP, adalah : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya, bersetubuh dengannya, dihukum karena memperkosan dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun”. Dalam pasal diatas pemerkosaan disebutkan harus seseorang yang bukan isterinya. Sementara menurut R. soesilo menyatakan bahwa pemerkosaan ialah bersentuhannya dalam kemaluan laki-laki dan perempuan yang pada umunya dapat menimbulkan kehamilan, dan tidak perlu mengeluarkan mani dalam kemaluan perempuan. Pemerkosaan merupakan suatu dosa besar, bahkan ada yang berkata pemerkosaan merupakan salah satu dari “Minal Habair”3 yang mana untuk bertaubat mesti dengan taubatan nasuha (tobat yang bukan tomat). Pemerkosaan merupakan sesuatu yang jelas HARAM. Seperti dalam hadist Rasul dikatakan Artinya : “seseorang ditusuk kepalanya dengan jarum dari besi, lebih baik ketimbang menyentuh wanita yang tidak halal baginya.”

Dalam Al-Qur’an yang diharamkan untuk persetubuhan terlarang adalah zina , maka dalil -dalil yang menjadi dasar hukum pemerkosaan dapat dilihat dalam beberapa ayat alQur‟an dan Hadits antara lain: Q.S An-Nur ayat 2, Q.S An -Nur ayat 33. HUKUMAN BAGI PEMERKOSA 1. Hukuman bagi pemerkosaan dalam Prespektif Islam Dalam keilmuan Islam (fikih) pemerkosaan tidak hanya sebatas hubungan kelamin, tetapi juga memiliki unsur tambahan berupa melakukan pemaksaan dan kekerasan. Hukuman perkosaan hanya diberikan kepada pelaku berupa hadd zina, dan bukan ta’zir, Para ulama telah sepakat bahwa tidak ada hukuman hadd bagi wanita yang dipaksa untuk melakukan persetubuhan yang dilarang (zina). Hukuman haddnya seorang pemerkosa sama dengan hukuman Hadnya seorang pezina, apabila jejaka berzina dengan seorang gadis, maka haddnya dicambuk 100X dan diasingkan 1 tahun, apabila si pemerkosa sudah menikah maka di cambuk 100X dan dirajam. 2. Hukuman bagi Pemerkosaan dalam Hukum Positif Dalam pandangan hukum positif tentang hukuman yang harus diterima oleh pemerkosa sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukan, maka hal itu telah diatur dalam ketentuan KUHP, yakni Pasal 285 dan 291 KUHP, yang mana keduanya menjadi aturan untuk menuntut dan memutus setiap kasus pemerkosaan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 285: “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” Pasal 291 (2): “Jika salah satu kejahatan berdasarkan Pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara lama lima belas tahun.” Hukuman bagi pemerkosa berdasarkan Undang-Undang yang berlaku, pelaku dapat diancam hukuman maksimum maksimal 12 tahun penjara dan bila korban meninggal dunia maksimum hukuman meningkat menjadi 15 tahun penjara, sesuai dengan kearifan hakim. BENIH HASIL PEMERKOSAAN 1. Menggugurkan Benih hasil Pemerkosaan Pengguguran benih hasil pemerkosaan atau lebih dikenal dengan istilah absorsi. Aborsi Aborsi menurut etimologi berasal dari bahasa Inggris, yakni abortion: miscarriage, yang berarti pengguguran kandungan. sementara menurut Islam absorsi dikenal dengan ungkapan “al-Ijhadh” atau “Ishqat al-Haml”, yang berarti men jauhkan, mencegah, atau dengan kata lain didefinisikan sebagai keluarnya atau gugur nya kandungan dari seorang ibu yang kurang masanya atau kurang kejadiannya. Jadi aborsi adalah pengguguran kandungan dan perampasan hak hidup janin atau perbuatan yang dapat memisahkan janin dari rahim ibu. Aborsi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya : takut miskin atau penghasilan tidak bisa memadai, takut janin tertular penyakit yang diderita oleh si ibu,

atau karena niat mengugurkan janin pada kandungan karena kehamilan yang tidak disyariatkan akibat zina atau diperkosa. Dari banyaknya penyebab permasalahan aborsi, semua pihak dihadapkan pada adanya pertentangan mengenai berbagai macam hukum aborsi, baik menurut hukum islam maupun hukum positif. a. Hukum Aborsi Menurut Madzhab Hanafi Sebagian Fuquha Hanafiyyah yang berpendapat aborsi diperbolehkan sebelum janin terbentuk, tepatnya aborsi dilakukan sebelum peniupan roh tetapi harus disertai dengan syarat-syarat yang rasional, meskipun kapan janin terbentuk masih menjadi hal yang ikhtilaf, salah satu Fuqaha Hanafiyah yang membolehkan aborsi, ialah Abdullah Mahmud al-Mushili serta Ibnu Abidin. Sebagian Fuquha Hanafiyyah lain seperti Ali al-Qami menyatakan bahwa ia memakruhkan aborsi. b. Hukum Aborsi Menurut Madzhab Hanbali Menurut Jumhur ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging ( Mudghah ), hal ini karena belum berbentuk anak manusia. Salah satu ulama Hanabilah yang menyepakati hal tersebut antara lain : Yusuf bin Abdul Hadi serta Alaudin 'Ali bin Sulaiman' Al-Mardayi dalam Kitab Al-Insyaf. c. Hukum Aborsi Menurut Madzhab Syafi'i Sebagian besar Fuqaha Syafi'iyyah menyepakati bahwa aborsi haram sebelum usia kehamilan 40-42 hari. Sementara menurut Imam Al Ghazali dalam Kitab Ihya' 'Ulum Al-Din ( Juz 2, Hlm. 53 ) dan Ibnu Hajar Al-Haitsami dalam Kitab Tuhfah Al-Muhtaj pada fasal "Iddah Hamli" berpendapat bahwa Aborsi itu haram secara mutlak, akan tetapi dalam Kitab yang lain yakni ( al-Wajlz ) Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapat yang paling benar ( Qaul ashah ) aborsi dalam bentuk 'alaqah' dan 'mudghah' atau sebelum penciptaan, dihukumi tidak apa apa. d. Hukum Aborsi Menurut Madzhab Maliki Aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari, hal tersebut dapat ditemukan dalam "Hasyiyah Al Dasuki" yang menyatakan bahwa “Tidak diperbolehkan melakukan aborsi bila air mani telah tersimpan dalam rahim, meskipun belum berumur 40 hari”. e. Hukum Aborsi Menurut Yusuf Al- Qaradhawi Menggugurkan kandungan ( Aborsi ) hukum-nya haram. Karena apabila selsperma telah bertemu dengan sel telur perempuan, yang dari keduanya muncul makhluk yang baru dan menetap didalam tempat yang kuat, yakni di dalam rahim. Maka makhluk baru ini harus dihormati meskipun ia hasil dari hubungan yang haram seperti zina. Akan tetapi syeikh Yusuf menyatakan, bahwa Syeikh tidak melarang seseorang boleh keringan tersebut ( aborsi ) jika ada uzur, bisa jadi korban pemerkosaan itu sangat membenci pelaku pemerkosaan itu, dan akan selalu teringat akan kebenciannya itu, akan anak-nya baik masih di kandungan atau setelah lahir, dan bisa jadi ia akan menyiksa anak tersebut apabila telah lahir.

f. Hukum Aborsi Menurut Majelis Ulama Indonesia Alasan yang di perbolehkan dalam melakukan aborsi, karena ada uzur, baik itu yang bersifat hajat atau darurat. Aborsi terhadap janin yang cacat merupakan suatu uzur yang bersifat hajat, dan hajat terkadang dapat menduduki keadaan yang darurat. Hajat itu dapat menduduki mudharat baik keadaanya umum atau khusus. MUI dengan mempertimbangkan berbagai macam kaidah dan Nash utama, maka MUI menyatakan bahwa aborsi untuk janin catat, di perbolehkan sebelum umur 40 Hari, akan tetapi abaila janin berumur 40 hari atau lebih, maka haram melakukan aborsi DATA DAN FAKTA KASUS PEMERKOSAAN DAN ABORSI 1. Data dan fakta kasus pemerkosaan a. 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani dalam dua tahun belakangan ini, sebelum tahun 2019, yang terdiri dari 335.062 kasus bersumber pada data kasus/perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama, serta 13.384 kasus yang ditangani oleh 237 lembaga mitra pengadalayanan, tersebar di 34 Provinsi. Komnas Perempuan mengirimkan 751 lembar formulir kepada lembaga mitra pengadalayanan di seluruh Indonesia dengan tingkat respon pengembalian mencapai 32%, yaitu 237formulir.17 b. Data pengaduan langsung ke Komnas Perempuan menunjukkan trend yang sama, ranah privat/personal menempati posisi kasus yang paling banyak diadukan yaitu sebanyak 932 kasus (80%)daritotal1.158kasus yang masuk. c. Dari 3 jenis, kekerasan seksual, yang paling banyak kasusnya ialah : Pencabulan ( 911 kasus ), pelecehan seksual ( 708 ) dan pemerkosaan ( 669 kasus ). 2. Data dan fakta kasus Aborsi a. Pada tahun 2000 di Indonesia diperkirakan bahwa sekitar ( dua juta ) aborsi terjadi. b. Estimasi aborsi berdasarkan penelitian ini adalah angka tahunan aborsi sebesar 37 aborsi untuk setiap 1,000 perempuan usia reproduksi (15-49 tahun). c. Terdapat bukti bahwa dari 4.5 juta kelahiran yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia pada waktu sekitar waktu penelitian tersebut dilakukan, 760,000 (17%) dari kelahiran yang terjadi adalah kelahiran yang tidak diinginkan atau tidak direncanakan.