Resume 01 03 2019.docx

Muhammad Humam Zellandy 201612066 S1 ARS/6B

Resume UU No 44 Tahun 2009 Rumah sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, memberikan perlindungan terhadap keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit dan sumber daya manusia di rumah sakit, meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit, memberikan kepastian hukum kepada pasien, masyarakat, sumber daya manusia rumah sakit, dan Rumah Sakit. Rumah sakit berasaskan pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Tugas rumah sakit ialah memberikan memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna dan untuk menjalankan sebuah tugas, rumah sakit juga memiliki fungsi, yaitu penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, kefarmasian, dan peralatan, yang dimaksud dengan lokasi ialah harus memenuhi ketentuan mengenai kesehatan, keselamatan lingkungan, dan tata ruang, serta sesuai dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan penyelenggaraan Rumah Sakit, sedangkan persyaratan bangunan ialah persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung pada umumnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan persyaratan teknis bangunan Rumah Sakit, sesuai dengan fungsi, kenyamanan dan kemudahan dalam pemberian pelayanan serta perlindungan dan keselamatan bagi semua orang termasuk penyandang cacat, anak-anak, dan orang usia lanjut, jika persyaratan prasarana adalah harus ada instalasi air, instalasi mekanikal dan elektrikal, instalasi gas medik, instalasi uap, instalasi pengelolaan limbah, pencegahan dan penanggulangan kebakaran, petunjuk, standar dan sarana evakuasi saat terjadi keadaan darurat, instalasi tata udara, sistem informasi

Muhammad Humam Zellandy 201612066 S1 ARS/6B

dan komunikasi, dan ambulan. Persyaratan Sumber daya manusia ialah Rumah Sakit harus memiliki tenaga tetap yang meliputi tenaga medis dan penunjang medis, tenaga keperawatan, tenaga kefarmasian, tenaga manajemen Rumah Sakit, dan tenaga nonkesehatan. Persyaratan kefarmasian harus menjamin ketersediaan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bermutu, bermanfaat, aman dan terjangkau sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian. Persyaratan peralatan meliputi peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai serta harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang. Berdasarkan jenis dan klasifikasinya Rumah Sakit dapat dibagi berdasarkan jenis pelayanan dan pengelolaannya. Berdasarkan jenis pelayanan yang diberikan, Rumah Sakit dikategorikan dalam Rumah Sakit Umum dan Rumah Sakit Khusus dan Berdasarkan pengelolaannya Rumah Sakit dapat dibagi menjadi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit privat. Klasifikasi rumah sakit terbagi menjadi 2, yaitu Rumah sakit umum, Rumah sakit Khusus. Rumah sakit umum terbagi menjadi 4 kelas yaitu kelas A, B, C, D dan Rumah sakit Khusus terbagi menjadi 3 kelas yaitu kelas A, B, C. Untuk perizinan rumah sakit kelas A dan Rumah Sakit penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri diberikan oleh Menteri setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Provinsi. Izin Rumah Sakit kelas B diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Izin Rumah Sakit kelas C dan kelas D diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang kesehatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rumah sakit juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah Sakit, memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit, memberikan pelayanan Gawat Darurat sesuai dengan kemampuan pelayanannya, berperan aktif dalam memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan pelayanannya, melaksanakan etika Rumah Sakit. Haknya, yaitu menentukan jumlah, jenis, kualifikasi SDM, kerjasama dalam pengembangan pelayanan, perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan, mempromosikan layanan kesehatan yang ada di Rumah Sakit, mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit pendidikan. Pembiayaan Rumah Sakit dapat bersumber dari penerimaan Rumah Sakit, anggaran Pemerintah, subsidi Pemerintah, anggaran Pemerintah

Muhammad Humam Zellandy 201612066 S1 ARS/6B

Daerah, subsidi Pemerintah Daerah atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Seluruh Pendapatan RS publik yang dikelola Pemerintah maupun Pemerintah Daerah digunakan seluruhnya secara langsung untuk biaya operasional Rumah Sakit. Pencatatan dan pelaporan Rumah Sakit wajib mencatat dan melaporkan tentang semua kegiatan yang diselenggarakan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tujuan Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit adalah pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat, peningkatan mutu pelayanan kesehatan, keselamatan pasien, pengembangan jangkauan pelayanan, dan peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit. Pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara non teknis terbagi menjadi 2 yaitu internal dan eksternal, jika Internal dilakukan oleh dewan pengawas rumah sakit yang di bentuk oleh pemilik rumah sakit, dan pengawasan eksternal dilakukan oleh badan pengawas rumah sakit Indonesia yang di bentuk oleh menteri. Ketentuan pidana rumah sakit adalah setiap korporasi (badan usaha besar) yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 dengan pemberatan lebih besar 3 kali lipat, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa Pencabutan izin usaha; dan/atau Pencabutan status badan hukum.