Pencatatan dan pelaporan • Setiap Rumah Sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan tentang semua kegiatan yang diselenggarakan Rumah Sakit dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. Contohnya Wabah, pasien penderita ketergantungan narkotika dan/atau psikotropika, dll yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. • Rumah Sakit wajib menyelenggarakan penyimpanan terhadap pencatatan dan pelaporan yang dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembinaan dan pengawasan Bertujuan untuk : • pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat; • peningkatan mutu pelayanan kesehatan; • keselamatan pasien; • pengembangan jangkauan pelayanan; dan • peningkatan kemampuan kemandirian Rumah Sakit.
Pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan terbagi menjadi 2, yaitu : • Pembinaan dan pengawasan secara internal yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit. • Pembinaan dan pengawasan secara eksternal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia.
Ketentuan pidana Setiap korporasi (badan usaha besar) yang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 dengan pemberatan lebih besar 3 kali lipat, selain itu korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: • pencabutan izin usaha; dan/atau • pencabutan status badan hukum.