Replik Ari Desember.docx

Kepada Yang Terhormat :

Palu, 03 Desember 2018

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara dan Mengadili No. 592/PDT.G/2018/PA. Pal di Palu

HAL : REPLIK PENGGUGAT

Dengan Hormat, Sehubungan dengan “EKSEPSI dan JAWABAN TERGUGAT” yang disampaikan pada tanggal 28 November 2018, dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan Replik dengan bantahan-bantahan sebagai berikut: A. DALAM EKSEPSI 1. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL) a. Bahwa TIDAK BENAR dalil Eksepsi TERGUGAT pada angka 1 yang menyatakan bahwa gugatan PENGGUGAT adalah kabur dan tidak jelas. Gugatan PENGGUGAT sangat jelas, tegas dan terang, tidak kabur (Obscuur Libel). Gugatan dianggap tidak jelas apabila PENGGUGAT dalam gugatannya tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Misalnya apabila antara Posita Gugatan dan Petitum tidak sinkron, tidak tegas apa yang dituntut, tidak jelas mengenai duduk persoalannya. Dari uraian Eksepsi tersebut, TERGUGAT tampak tidak memahami tentang Obscuur Libel. b. Bahwa EKSEPSI TIDAK BERDASAR sebab sangat jelas karena kesibukannya sebagai seorang pejabat daerah, TERGUGAT sering meninggalkan anak-anak hasil pernikahan dengan Penggugat ke luar kota dan menyerahkan pengawasan mereka kepada istrinya yang juga memiliki tanggung jawab lain terhadap 4 (empat) orang anak kandungnya dari pernikahan dia sebelumnya, serta 1 (satu) anak kandung hasil pernikahannya dengan TERGUGAT. Selain itu, anak-anak hasil pernikahan dengan Penggugat,mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari TERGUGAT karena Tergugat sering melakukan kekerasaan terhadap mereka dalam bentuk kekerasan fisik dan psikis seperti dipukul, di marahi ditempat umum, dan diancam.

1

c. Bahwa MATERI GUGATAN PENGGUGAT JELAS & TEGAS, antara Posita gugatan dan Petitum saling berkaitan, jelas apa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam Petitum

yakni agar Penggugat dinyatakan sebagai

pemegang hak

hadhonah/pengasuhan terhadap anak. Tidak terdapat kekaburan dan duduk persoalannya telah dijelaskan secara ringkas dan mudah dipahami. Sehingga dalil Eksepsi TERGUGAT yang menyatakan bahwa gugatan KABUR (Obscuur Libel) adalah tidak berdasar dan tidak dapat diterima. d. Bahwa atas dasar-dasar tersebut, Eksepsi TERGUGAT tentang gugatan Obscuur Libel adalah sangat tidak berdasar, dan oleh karenanya harus ditolak dan diabaikan. B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap jawaban TERGUGAT pada point 1 atas penolakan seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan PENGGUGAT dalam gugatan permohonan hak asuh anak menjadi kewajiban TERGUGAT untuk membuktikan kebenarannya. 2. Bahwa PENGGUGAT Menolak Dengan Tegas Jawaban TERGUGAT yang menyatakan bahwa dalil gugatan PENGGUGAT pada posita point 3 tidak terdapat korelasi dengan perkara a quo. Justru pada posita point 3 dalam gugatan a quo , PENGGUGAT ingin menyampaikan bahwa sifat kasar TERGUGAT-lah atau dengan kata lain KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang telah menjadi pemicu keretakan rumah tangga Pengguggat dan Tergugat dan ini telah dan akan terus menjadi preseden buruk bagi anak-anak. 3. Bahwa perlu PENGGUGAT sampaikan kepada Majelis Hakim mengenai penyebab terjadinya perceraian antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah dikarenakan terdapat perilaku TERGUGAT yang tidak bertanggungjawab sebagai Imam, Ayah, dan Kepala Rumah Tangga yang baik. Hal tersebutlah yang kemudian mendasari terjadinya perceraian sebagaimana akta Cerai Nomor : 0337/AC/2014/PA/PAL yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Palu yang mana telah dibenarkan oleh TERGUGAT atas jawaban TERGUGAT dalam pokok perkara angka 3. HAL-HAL YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP SEBAGAIMANA YANG TERMUAT DALAM FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DALAM PUTUSAN HAKIM MESTINYA DAPAT DIJADIKAN RUJUKAN DAN PETUNJUK.

2

4. Bahwa TIDAK BENAR dan TIDAK BERDASAR jawaban TERGUGAT pada angka 4 yang menyatakan bahwa “kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sejak awal memang berada pada TERGUGAT serta PENGGUGAT tidak pernah keberatan jika kedua anaknya diasuh oleh TERGUGAT” faktanya adalah sejak awal anak-anak PENGGUGAT berada pada PENGGUGAT namun TERGUGAT mengambil tanpa

kesepakatan

kedua

belah

pihak

maupun

pengadilan.

Adapun

PENGGUGAT selalu berniat untuk mengambil anak-anak PENGGUGAT dari TERGUGAT namun rasa trauma akan kekerasan fisik dan verbal yang pernah dialami oleh PENGGUGAT membuat PENGGUGAT takut akan mengalaminya kembali. Selain itu PENGGUGAT juga takut anak-anak mengalami gangguan psikologis karena TERGUGAT sering kali melibatkan anak-anak dalam permasalahan keluarga yang tidak semestinya dibebankan kepada anak-anak. 5. Bahwa TIDAK BENAR jawaban TERGUGAT yang mengatakan bahwa dalil PENGGUGAT mengada-ada karena jelas TERGUGAT menyerahkan urusan anakanak kepada istrinya yang sekarang dan jarang mengurus anak-anak hasil pernikahan TERGUGAT dan PENGGUGAT. Hal tersebut PENGGUGAT ketahui dari percakapan whatsap antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT. 6. Bahwa TIDAK BENAR yang dikatakan TERGUGAT pada jawaban angka 7 karena fakta yang terjadi PENGGUGAT dibatasi dalam hal waktu menghubungi anakanak. Selain itu anak-anak seringkali dilarang berkunjung kerumah orangtua PENGGUGAT karena alasan yang tidak jelas. PENGGUGAT menolak penyataan TERGUGAT bahwa “PENGGUGAT sangat banyak alasan untuk tidak menjemput kedua anaknya” faktanya adalah PENGGUGAT beberapa kali menjemput anakanak hanya ketika mendapat persetujuan dari TERGUGAT (menjemput di Parigi ataupun menjemput di rumah orang tua atau kakak TERGUGAT) dan parahnya lagi sekarang akses untuk bertemu anak-anak dipersulit dengan TERGUGAT melarang anak-anaknya bertemu dengan PENGGUGAT.Bahwa PENGGUGAT menolak jawaban

TERGUGAT pada poin 8 karena faktanya adalah anak-anak

PENGGUGAT dan TERGUGAT mengalami kekerasaan fisik maupun psikis seperti dimarahi di tempat umum, dipukuli dan diancam. Perilaku tersebut telah melanggar Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara ; a. Kekerasan fisik; b. Kekerasan psikis; c. Kekerasan seksual dan; d. Ak3

Penelantaran keluarga dan juga telah melanggar Pasal 76B UU Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan Terhadap Anak”. Akibat dari perlakuan tersebut anak-anak pernah berniat untuk kabur dari rumah TERGUGAT. Selain itu anak-anak juga sering bertengkar dengan saudara-saudara tirinya. Pernyataan TERGUGAT yang menyatakan bahwa “TERGUGAT tidak pernah tidak melaksanakan kewajibannya jika TERGUGAT keluar kota dalam menjalankan tugasnya” adalah pernyataan yang absurd. Sebab, kewajiban seperti apa yang dapat dilakukan oleh TERGUGAT kepada anak-anak jika berada diluar kota?. Sampai saat ini PENGGUGAT selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak dengan rutin menghubungi anakanak, menanyakan keadaan dan aktifitas mereka baik di rumah maupun di sekolah, mengingatkan untuk solat 5 waktu, mengingatkan mereka untuk makan, memberikan pesan agar mereka saling menjaga satu sama lain, mengirimkan buah tangan untuk anak-anak. Ketika mereka berada dalam asuhan PENGGUGAT, PENGGUGAT selalu memperhatikan anak-anak dengan membuat makanan untuk anak-anak, bahkan anakanak sering minta PENGGUGAT untuk menyuapi mereka, PENGGUGAT juga masih memandikan anak-anak dan anak-anak PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih tidur dilengan PENGGUGAT. Melihat kesibukan TERGUGAT, biarlah PENGGUGAT yang mengurus anak-anak karena PENGGUGAT memiliki waktu yang banyak untuk mengurus tumbuh kembang anak-anak. Apalagi hal ini juga sudah ditegaskan dalam Pasal 105 KHI menyebutkan bahwa “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah Hak Ibunya” Selain itu hal lain yang juga harus menjadi pertimbangan utama dari persoalan perebutan hak asuh anak, haruslah dikembalikan pada azas “kepentingan terbaik bagi anak”, sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak; Jika melihat situasi dan kondisi Tergugat, maka sangat sulit membayangkan pemenuhan azas aquo dapat terlaksana jika ke anak-anak a quo berada di bawah Tergugat. Hal ini terbukti dari berbagai hal buruk yang mereka alami, seperti kekerasan fisik, sering ditinggal, dan kurang mendapat perhatian dan kasih sayang. Kondisi ini memang sangat rentan dialami Tergugat, mengingat posisinya sebagai kepala keluarga dengan istrinya sekarang yang juga sudah punya anak. Dengan begitu, beban dan tanggungjawabnya tentu akan semakin berat;

7. Bahwa TIDAK RASIONAL dan TIDAK BERALASAN KUAT jawaban TERGUGAT atas penolakan dalil gugatan PENGGUGAT angka 10. PENGGUGAT sampaikan bahwa salah satu kewajiban orang tua adalah meliputi melindungi anak-

4

anaknya, mengantar dan menjemput sebagai wujud melindungi anak-anak dari ancaman kejahatan. Pemberian kasih sayang juga dapat diwujudkan dalam bentuk dukungan moril kepada anak-anak dengan mengantarkan dan menjemput di dalam maupun luar aktifitas sekolah. Perlu majelis hakim ketahui bahwa dengan menggunakan sopir membuktikan beban TERGUGAT sudah terlalu banyak bahkan untuk mengantar dan menjemput anak saja dialihkan kepada orang lain bagaimana dengan urusan lainnya, sedangkan tentu kewajiban dan kasih sayang yg dialihkan ke orang lain terhadap anak-anak jauh berbeda dampaknya terhadap anak-anak. Hal tersebut jelas membuktikan bahwa yang disampaikan PENGGUGAT telah sesuai dengan gugatan PENGGUGAT pada point 10. 7. Bahwa TIDAK BENAR DAN MENGADA-ADA jawaban TERGUGAT yang mengatakan

bahwa

“PENGGUGAT

sangat

berlebihan

dalam

menganggapi

pernikahan TERGUGAT” faktanya adalah PENGGUGAT sangat khawatir akan nasib anak-anak yang mengalami kekerasaan fisik dan psikis (seperti dimarahi di tempat umum, dipukul, dan diancam), kekurangan kasih sayang dan perhatian dari TERGUGAT yang telah menikah dan memiliki 1 (satu) anak kandung dan empat anak tiri dari istri TERGUGAT. 8. Bahwa TIDAK BENAR jawaban TERGUGAT yang mengatakan bahwa gugatan PENGGUGAT pada posita angka 12 adalah mengada-ada dan merupakan kebohongan besar. Faktanya adalah manajemen waktu yang tidak baik membuat anak-anak kewalahan dengan kegiatan mereka yang mengakibatkan prestasi menurun hal tersebut karena tidak adanya perhatian akan waktu dan kesehatan anak-anak. Apalagi anak-anak PENGGUGAT dan TERGUGAT sering mengalami mimisan. 9. Bahwa TIDAK BERDASAR dan TIDAK BERALASAN jawaban TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT pada angka 13,14,15 dikarenakan: a. Bahwa dengan ditetapkannya hak pengasuhan anak kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT yakin tumbuh kembang anak akan lebih terjamin. Baik dari segi pendidikan, perhatian dan kasih sayang. b. Bahwa

dengan

ditetapkannya

hak

asuh

anak

kepada

PENGGUGAT,

PENGGUGAT yakin kebutuhan anak-anak akan perhatian dan kasih sayang dapat terpenuhi, mengingat ikatan batin yang kuat antara seorang ibu dan anak serta status single parent PENGGUGAT. PENGGUGAT dapat memastikan anak-anak akan merasa lebih nyaman tumbuh kembang bersama ibunya.

5

c. Bahwa atas dasar dalil-dalil tersebut di atas, sudah sepatutnya pemeliharaan anakanak (hadhanah) berada di bawah pemeliharaan PENGGUGAT mengingat kebutuhan anak secara jasmani dan rohani juga pendidikan dapat diberikan secara penuh oleh PENGGUGAT d. Dalam KHI Pasal 105 dinyatakan bahwa “Pemberian Hak Asuh Anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibunya” 10. Bahwa atas seluruh dalil-dalil yang telah disampaikan TERGUGAT dalam Eksepsi dan Jawabannya dalam memori jawab menjawab persidangan ini, menjadi kewajiban TERGUGAT untuk membuktikan kebenarannya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata No: 592/PDT.G/2018/PA.Pal dapat mempertimbangkan dalil, argumentasi maupun fakta hukum yang kami kemukakan tersebut di atas, selanjutnya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI: - Menolak eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA - Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya. - Membebankan biaya perkara menurut hokum yang berlaku; SUBASIDAIR Jika majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapa lain, Mohon kiranyamenjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono). Palu, 12 Desember 2018 Hormat Kami, Kuasa Hukum Penggugat

MUH. RASYIDI BAKRY, SH., LLM

DEWI RANA AMIR. SH.,M.SI

6

7