Ari

Pasar Keuangan Pulih, Harga Minyak Naik di Pasar Asia Harga minyak di perdagangan Asia, Kamis, lebih tinggi seiring pulihnya pasar keuangan dunia, yang menurunkan kekhawatiran terhambatnya pertumbuhan ekonomi yang berpotensi menurunkan permintaan minyak mentah, kata kalangan pialang. Pada 10:50 am (0250 GMT), kontrak utama minyak jenis ringan di New York untuk pengiriman Oktober naik 31 sen menjadi US$69,57 dari US$69,26 pada aakhir perdagangan di AS, Rabu. Sementara harga minyak Laut Utara Brent untuk pengiriman Oktober naik 16 sen menjadi 68,86. "Pasar keuangan mendapatkan kembali level yang stabil dan pasar komoditas minyak mentah bereaksi atas itu," kata Victor Shum, analis di konsultan energi Purvin and Gertz yang berbasis di Singapura. Ada kekhawatiran bahwa kekacauan keuangan dunia yang ditimbulkan dari krisis pasar pinjaman perumahan di AS dapat melambankan perekonomian dunia dan menekan permintaan minyak. Shum mengatakan tertundanya pengiriman minyak dari kawasan Teluk Meksiko karena badai Dean juga membantu mendorong harga makin tinggi. "Muncul beberapa kekhawatiran mengenai tertundanya pengiriman minyak mentah dari Teluk Meksiko," katanya. Shum mengatakan harga juga pulih setelah kalangan investor terkejut dengan meningkatnya cadangan energi di AS pekan lalu karena impor untuk mengantisipasi badai. Departemen energi AS (DoE), Rabu, mengatakan bahwa persediaan minyak mentah AS naik 1,9 juta barel selama sepekan sampai 17 Agustus, membanting kesimpulan kalangan analis yang memperkirakan cadangan akan anjlok 2,75 juta barel. Beberapa analis menginterpretasikan data yang menunjukkan bahwa permintaan minyak mentah AS turun, dengan meminta kalangan lembaga dana investasi untuk keluar dari pasar minyak. Namun SHum mengatakan, "itu adalah dampak sebelum Badai. Ada banyak minyak mentah impor sebagai antisipasi terhadap badai yang mungkin mengganggu." DoE mengatakan cadangan bensin di AS turun 5,7 juta barel -- lebih besar dari perkiraan pasar yang hanya anjlok 800.000 barel -- namun penurunan itu hanya berdampak kecil pada pasar karena saat bepergian pada liburan musim panas sudah hampir berakhir. Cuaca masih menjadi faktor utama terhadap harga minyak karena September merupakan puncak musim badai di AS, kata kalangan analis. Fasilitas produksi minyak AS di Teluk Meksiko dapat terancam oleh badai. "Beberapa pekan mendatang, pasar minyak dihadapkan pada meningkatnya perlindungan karena September merupakan puncak dari bulan badai. Kita melihat bahwa badai dapat membawa kepanikan di pasar minyak," kata Shum. (*/rit)

Kabiro Keuangan KPU Pertanyakan Kejujuran Anggota KPU Kepala Biro Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Kabiro Keuangan KPU) Hamdani Amin, dalam nota pledoinya, mempertanyakan kejujuran kesaksian beberapa anggota KPU di depan majelis hakim kasus dugaan korupsi di tubuh komisi yang menyelenggarakan pemilu tahun 2004 itu. Kesaksian beberapa anggota KPU tersebut berhubungan dengan pemberian sejumlah uang dalam bentuk dolar Amerika Serikat (AS) dari Hamdani kepada anggota KPU. Menurut Hamdani, terdakwa kasus dugaan korupsi di KPU, pemberian uang berupa dolar AS itu merupakan perintah dari Ketua KPU Nazaruddin Syamsuddin. "Di persidangan, beberapa orang anggota KPU membangun 'solidaritas ketakutan' atau paranoid solidarity, memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa mereka tidak pernah menerima uang dalam bentuk dolar AS dari saya, padahal faktanya mereka menerima uang bukan hanya dari Bumida (perusahaan asuransi-red) tapi juga menerima uang dari rekanan KPU lainnya," kata Hamdani Amin dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, di Jakarta, Kamis (24/11). Masih dalam nota pembelaannya, Hamdani mengaku pernah dua kali diperintahkan oleh Nazaruddin untuk membagikan uang kepada anggota KPU dalam bentuk dolar AS. Yang pertama pada Agustus 2004, Hamdani membagikan 303,6 ribu dolar AS kepada semua anggota KPU dan Wakil Sekjen KPU. Sementara yang kedua pada bulan September 2004 uang diberikan kepada pihak penerima yang sama dengan nominal US$136,5. "Ternyata kejujuran di dalam sidang yang mulia ini sulit diwujudkan apabila ada kepentingan lain, yang diutamakan kejujuran hanya muncul dari hati nurani seseorang yang ingin menegakkan keadilan dengan menerima segala konsekuensinya," kata Hamdani dengan suara yang terbata-bata sambil menahan emosi. Ia juga menyatakan bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari rekanan KPU dalam bentuk dolar AS. "Saya hanya menerima dalam bentuk rupiah senilai Rp16 juta dan itu pun sama dengan (besaran yang diterima -red) Kepala Biro KPU yang lainnya," kata dia. Hamdani, yang mulai bekerja atas penunjukan Departemen Keuangan untuk menjadi Kabiro Keuangan di lembaga pemilu yang kemudian berubah menjadi KPU sejak 1998 itu menyatakan total dana rekanan yang ia terima senilai Rp4.657.977.000 dan US$1.538.055. "Sisanya senilai Rp50 juta dan travel check senilai Rp530 juta, berikut sisa dalam bentuk US$154 ribu, telah disita oleh petugas penyidik KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi -red)," katanya. Dalam bagian lain nota pembelaannya, Hamdani juga menyatakan bahwa ia hanya diperintahkan oleh Nazaruddin untuk mengelola dan mengeluarkan dana rekanan. Menurut dia, pembahasan mengenai adanya dana dari rekanan untuk kesejahteraan anggota KPU sudah dibicarakan sejak Oktober dan November 2003. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa semua anggota KPU mengetahui soal dana rekanan tersebut. "Oleh karena itu kalau perintah atasan dianggap sebagai suatu kesalahan, lalu bagaimana jadinya apabila perintah atasan diabaikan oleh bawahannya? Bukankah itu sama artinya dengan makan buah simalakama," tambahnya. Menyangkut dakwaan dan tuntutan tim Jaksa Penuntu Umum (JPU) yang mempermasalahkan Hamdani Amin atas proses penutupan asuransi bagi petugas pemilu 2004, ia menyatakan bahwa pihaknya sama sekali tidak berperan dalam proses tersebut. Kedatangannya ke sebuah hotel di Jakarta untuk menerima uang diskon sebesar US$563.190 dari Mualim Muslih juga semata-mata menjalankan perintah atasan untuk mengelola dana dari rekanan.

Hingga pukul 15.40 WIB, persidangan yang diketuai oleh Kresna Menon itu, masih berlangsung dengan agenda mendengarkan pembacaan nota pledoi dari pihak penasehat hukum Hamdani Amin. Dalam persidangan sebelumnya, tim JPU yang dipimpin oleh Wisnu Baroto telah menuntut agar majelis hakim menjatuhkan pidana penjara lima tahun dan enam tahun kepada Hamdani. Selain menuntut pidana penjara, jaksa juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman denda kepada terdakwa sebesar Rp450 juta subsider enam bulan penjara. JPU memaparkan bahwa Hamdani Amin melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2) dan ayat (3) UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, sesuai dengan dakwaan pertama primer. Selain itu, JPU juga menggunakan Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 sebagai dakwaan kedua primer. "Terdakwa, berdasarkan fakta persidangan, terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan asuransi bagi penyelenggara Pemilu 2004 dengan cara menerima diskon sebesar 566.795 dolar AS dan tidak menyerahkannya namun atas perintah dan sepengetahuan Ketua KPU membagikan uang tersebut kepada seluruh anggota KPU, Sekjen, dan Wakil Sekjen KPU," kata Tumpak Simanjuntak, anggota tim JPU. JPU menilai hal itu memenuhi unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sesuai dengan dakwaan pertama primer. Selain itu, Hamdani Amin, masih menurut JPU, juga dinilai menerima hadiah atau janji di mana patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan terkait kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya melalui penerimaan sejumlah dana dari rekanan KPU dalam mata uang dolar AS dan rupiah. (*/lpk)

Gelapkan Uang Rp1 Miliar, Karyawati Bank Mandiri Ditahan Seorang karyawati Bank Mandiri berinisial JT ditahan oleh Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, setelah ditetapkan menjadi tersangka dalam dugaan penggelapan uang nasabah sebesar satu miliar rupiah. Kabid Humas Polda Gorontalo, AKBP Burhanudin Pulubuhu, mengatakan bahwa kasus itu terungkap setelah nasabah yang menjadi korban, Alianto Liberti, tak kunjung menerima uang yang telah dipercayakan untuk dicairkan oleh tersangka yang bekerja sebagai customer service pada bulan Juli lalu. Setelah mengetahui rekeningnya pun telah ludes, Alianto akhirnya protes kepada pihak Bank Mandiri meminta ganti rugi atas tindakan penggelapan oleh karyawati bank tersebut. "Kasus ini dilaporkan langsung oleh pimpinan Bank Mandiri yang juga merasa dirugikan oleh ulah bawahannya," kata Bur. JT kini menjadi tahanan Mapolda Gorontalo setelah dilakukan pemeriksaan dan adanya pengakuan dari tersangka. Polisi juga telah memeriksa lima orang saksi yang semuanya adalah pegawai Bank Mandiri yang mengetahui masalah pencairan uang satu miliar rupiah tersebut. Burhanudin menambahkan bahwa berdasarkan pengembangan penyelidikan oleh pihaknya, tak menutup kemungkinan jumlah tersangka kemungkinan bisa bertambah. "Bisa saja kasus ini mengarah pada pembobolan bank atau perampokan, namun hal itu masih kita selidiki lebih lanjut," ungkapnya. Ia mengatakan, tersangka untuk sementara dijerat dengan pasal 372 KUHP tentang penggelapan dengan ancaman hukuman empat tahun penjara. (kpl/rif)

Kepala Bank Jabar Karawang Diduga Terlibat Kredit Fiktif Penyidik Kejaksaan Tinggi Jabar hingga Selasa ini masih memeriksa sejumlah saksi terkait kasus pengucuran kredit fiktif bernilai miliaran rupiah yang melibatkan sejumlah pejabat Bank Jabar Banten. Bahkan Kepala Bank Jabar Banten cabang Karawang diduga terlibat, karena yang bersangkutan turut serta mempermudah pencairan kredit untuk proyek pembangunan sarana perkuliahan di ITB Bandung, kata Kepala Kejaksaan Tinggi Jabar Kamal Sofyan SH kepada pers pada peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ke-48 di Bandung, Selasa. Kajati mengatakan, dalam kasus tersebut baru dua orang yang terindikasi sebagai tersangka, yakni Ahmad Faqih yang kini masih menjabat sebagai Kasie Analis Kredit di Bank Jabar Banten dan tersangka lainnya, yakni Ferry Faturrahman, Direktur CV Dea Pratama yang beralamat di Jalan BKR, Kota Bandung. "Dari lima orang saksi yang diperiksa secara intensif, dua orang itu yang terindikasi sebagai tersangka, namun tidak menutup kemungkinan ada tersangka lain, karena dalam proses pencairan kredit banyak melibatkan pejabat Bank Jabar termasuk unsur pimpinannya," kata Kajati. Saksi yang sudah diperiksa di antaranya Kepala Bank Jabar Cabang Karawang, Bambang, Fajar dan Tofik. "Saksi lainnya juga akan segera diperiksa," katanya. Sebelumnya dilaporkan, setelah melalui penyelidikan secara intensif atas laporan dari warga masyarakat, akhirnya penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menetapkan dua tersangka kasus kredit fiktif yang disalurkan Bank Jabar Banten bernilai miliaran rupiah. Salah seorang tersangka adalah Ahmad Faqih yang kini masih menjabat sebagai Kasie Analis Kredit di Bank Jabar Banten dan tersangka lainnya, yakni Ferry Faturrahman, Direktur CV Dea Pratama yang beralamat di Jalan BKR, Kota Bandung. Kasus yang diduga melibatkan dua tersangka itu berawal ketika CV Dea Pratama mengajukan kredit terkait proyek bahan perkuliahan, praktikum dan operasional perkuliahan tahun 2002 di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 8 Januari 2003 silam. Total pengajuan kredit sebesar Rp9,4 miliar kepada Bank Jabar. Namun yang disetujui Rp4,8 miliar dan dalam proses pembayarannya mengalami kemacetan. Kredit macetnya sebesar Rp3,4 miliar. Bahkan belakangan diketahui bahwa Surat Perintah Kerja terkait kredit tersebut ternyata bodong, alias dipalsukan. Pengajuan kredit itu, ternyata dilakukan setelah proyek yang dikerjakannya di ITB sudah selesai. Nilai proyeknya pun sangat jauh lebih kecil dibandingkan dengan pengajuan kredit, yakni hanya Rp92 juta. Guna melancarkan pengucuran kredit tersebut, ternyata melibatkan orang dalam Bank Jabar, yakni Ahmad Faqih. Ahmad Faqih saat itu selaku Kasie Analisis Kredit Bank Jabar yang diminta melakukan survey diduga ikut kongkalikong meloloskan kredit bernilai miliaran rupiah itu. (*/cax)

Bank Permata Siap Pulihkan Ekonomi Aceh Bank Permata siap berperan aktif dalam memacu pemulihan ekonomi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan memberikan bantuan modal tanpa agunan kepada pengusaha kecil. "Kami berharap kehadiran Bank Permata di Aceh dapat memberikan kontribusi positif bagi pemulihan ekonomi di daerah itu sekaligus lebih mendekatkan diri dengan masyarakat di sini," kata Direktur Utama Bank Permata, Stewart D. Hall pada acara pembukaan bank tersebut di Banda Aceh, Kamis (25/1). Pembukaan Bank Permata dilakukan oleh Penjabat Gubernur Provinsi NAD, Mustafa Abubakar yang dihadiri para pejabat dan pelaku bisnis di Aceh. Stewart menyatakan, pihaknya memahami bahwa masyarakat Aceh saat ini tengah membangun kembali perekonomiannya setelah dilanda musibah gempa dan tsunami dua tahun yang lalu. "Akan tetapi kami melihat semangat dan optimisme masyarakat Aceh untuk bangkit dan menggerakkan roda perekonomiannya sangat tinggi. Hal inilah yang mendorong Bank Permata untuk hadir di Aceh, terlebih potensi sumber daya alamnya yang melimpah serta kultur masyarakatnya yang agamis menjadikan nilai tambah tersendiri," katanya. Bank Permata Banda Aceh merupakan kantor cabang ke 10 disamping layananoffice chanelling yang sudah bisa dilakukan di seluruh cabang konvensional Jakata, Bandung (Jabar), Surabaya (Jatim), dan Medan (Sumut). Dikatakan, meskipun belum genap dua bulan beroperasi, Bank Permata Konvensional dan Syariah di Banda Aceh telah mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan sampai saat ini sudah mencapai 900 orang nasabah dengan jumlah tabungan paling rendah Rp2,5 juta. Pada acara grand launching tersebut, Bank Permata juga memberikan donasi kepada beberapa perguruan tingi dan sekolah di Aceh sebagai bentuk tanggungjawab sosial perusahaan. Donasi tersebut diberikan antara lain kepada Universyitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh, SMA Negeri Kuta Baro, Aceh Besar, SMA Negeri 10, SMA Negeri-1, SMA Negeri-2, SMP Negeri-2 dan SMP Negeri-6 yang seluruhnya di Banda Aceh. (*/boo)

Indonesia Butuh Arsitektur Keuangan Yang Menyeluruh Indonesia membutuhkan arsitektur keuangan yang menyeluruh agar akses terhadap lembaga keuangan dapat lebih luas menjangkau masyarakat dan lembaga keuangan mikro lebih mudah berkembang. "Perkembangan lembaga keuangan mikro di Indonesia tergantung arsitekturnya kalau semua bermain di sektor yang sama maka yang jadi korban yang kecil, makanya penting untuk bangun arsitekturnya," kata Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Iman Sugema, usai peluncuran dan diskusi buku "Access for All: Building Inclusive Financial Systems", di Jakarta, Selasa (13/06). Menurut dia, yang terpenting adalah arsitektur itu tidak mengatur siapa bermain apa tetapi siapa bermain dimana. "Itu penting karena sebenarnya yang jadi masalah selalu itu. Misalnya BPR (Bank Perkreditan Rakyat-red) dengan bank besar tidak bisa berdampingan, walaupun marketnya berbeda segmen,"ujarnya. Di negara maju pun, lanjut dia, jarak antara bank yang kecil dan besar setidaknya sejauh 200 meter. Menurut dia, sekarang seolah-olah bank dan BPR berkompetisi di ladang yang sama sedangkan peraturannya dan kapasitas dua lembaga itu tidak sama. "Itu harus distrukturkan dan dipetakan biar perannya dalam konteks perekonomian sekarang bisa jelas," ujar Iman. Akses Untuk Semua Buku yang ditulis oleh Brigit S. Helm itu, dibuat berdasarkan penelitian selama 10 tahun dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana lembaga keuangan mikro dapat membantu kelompok miskin menjadi bagian dari aliran pendanaan. Kepala bidang keuangan mikro dari CGAP (Centre Group to Assist the Poor--bagian dari Bank Dunia-red) itu menawarkan visi bagaimana mendapatkan sistem finansial yang pada akhirnya memberikan akses ke lembaga keuangan untuk semua orang. Buku setebal 163 halaman itu menggambarkan pengalaman sistem keuangan di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan yang menunjukkan bahwa penyedia jasa internasional dan domestik, pemerintah, dan penyedia jasa keuangan memberikan komitmen mereka terhadap visi sistem keuangan yang inklusif maka hasilnya akan mengagumkan. Di Kamboja, 15 tahun lalu lembaga keuangan mikro terganggu dengan adanya konflik internal, namun sekarang telah memiliki 17 bank (asing, domestik, swasta dan badan usaha milik negara) termasuk bank keuangan mikro yang terkenal di dunia (Bank Asosiasi Badan-badan Pengembangan Ekonomi Daerah/ ACLEDA). Lembaga-lembaga tersebut telah melayani hampir 400 ribu klien dari kalangan miskin. Equity Bank di Kenya, telah membuka 18 ribu rekening untuk kaum miskin setiap bulan. ICICI Bank di India, melalui kemitraan dengan institusi keuangan dan organisasi non pemerintah telah menambah 1,2 juta klien keuangan mikro dalam tiga tahun. General Manager International Finance Corporation (IFC-PENSA), Chris Richards, mengatakan sistem yang menyeluruh seperti yang dipaparkan Brigit memang penting agar pengaruh lembaga keuangan mikro dapat dirasakan dalam jangka waktu yang lebih lama. "Yang saya temukan menarik dalam pandangan Brigit adalah sistem yang holistik, bukan hanya micro finance tapi bagaimana semua unsur bisa bekerjasama termasuk legislatif, pemerintah. Kita tidak akan membuat kemajuan jika hanya bekerja untuk mengembangkan satu institusi micro finance saja," katanya. Dalam pengembangan institusi keuangan mikro, lanjut dia, pemerintah harus dapat menyeimbangkan kontrol dan aturan yang ada. (*/lpk)