Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (rpjmd) 2008-2013

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Kegiatan pemerintahan adalah kegiatan yang berkesinambungan (suistanable governmental activity). Sejak terjadinya kesepakatan antara anggota kelompok masyarakat, untuk menciptakan suatu suasana yang tertib, sebagai jawaban suasana tidak tertib (inorder society) pada masa sebelumnya, maka pada saat itulah kegiatan pemerintahan telah berlangsung. Kegiatan pemerintahan dimaksud, berlangsung secara evaluatif, sesuai dengan tuntutan dan perkembangan keadaan. Pemangku jabatan pemerintahan yang pada dasarnya memiliki priodisasi masa jabatan. Namun, esensi kegiatan pemerintahan untuk menjaga ketertiban dan memberikan pelayanan kepada masyarakat (public service) terusmenerus terlaksana. Adanya

priodisasi

kegiatan

pemerintahan

pada

intinya

dimaksudkan untuk memberikan batasan jangka waktu pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Priodisasi kegiatan pemerintahan masa kini adalah

lanjutan

masa

sebelumnya,

dan

dasar

bagi

kegiatan

pemerintahan pada masa mendatang. Dengan berdasar pada kerangka fikir tersebut di atas, masa jabatan Bupati Bone 2003-2008, yang akan berakhir pada 16 April 2008, kembali memasuki fase/proses pencalonan Bupati Bone untuk masa jabatan 2008-2013. Sesuai dengan Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Bone 2003-2008, yang menetapkan 11 (sebelas) bidang prioritas menjadi dasar untuk menentukan prioritas pemerintahan lima tahun ke depan. Dengan tetap menyikapi lingkungan strategis dan kecenderungan

1

fenomena ke depan, serta upaya eliminasi persoalan substansional yang mengambat pelaksanaan program periode 2003-2008. Pada lima tahun ke depan, isu-isu strategis masih pada aspek demokratisasi, perlindungan hak-hak asasi manusia, pengentasan kemiskinan,

pemerataan

dan

peningkatan

kualitas

pendidikan,

peningkatan derajat kesehatan, serta kelestarian lingkungan hidup dan perwujudan pemerintahan yang bersih. Pada lima tahun ke depan, penanganan isu-isu strategis dimaksud sangat relevan dengan isu-isu aktual di daerah yang sejalan dengan tujuan pembangunan millennium (millennium development goals-MDGs) yang harus diwujudkan hingga 2015 yaitu : 1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan 2. Mewujudkan pendidikan dasar untuk semua 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 4. Menurunkan angka kematian anak 5. Meningkatkan kesehatan ibu 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lain, 7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup dan 8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan Tujuan dan harapan dimaksud pada dasarnya relevan dengan hakekat pembangunan itu sendiri, termasuk pembangunan daerah. Hakekat atau tujuan dasar pembangunan suatu daerah adalah menjaga keberlangsungan dan keberadaan tatanan yaitu interkoneksitas antar berbagai komponen yang saling berhubungan dalam suatu batas (daerah) yang jelas. Pembangunan seyogyanya dilihat sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tatanan dalam arti peningkatan kapasitas diri agar senantiasa mampu beradaptasi secara kreatif terhadap perubahan lingkungan, sehingga dapat menciptakan

peluang dari

proses perubahan itu. Dengan kata lain pembangunan adalah upaya untuk mempertahankan keberadaan (eksistensi) atau keberlangsungan

2

tatanan yang dilakukan dengan reorganisasi diri secara kontinyu agar senantiasa dapat menjaga interkoneksitas dengan lingkungannya. Kualitas tatanan dapat dilihat berdasarkan 3 (tiga) kriteria; Pertama, adalah tatanan yang mampu memberikan keadilan kepada semua komponen pembentuknya. Keadilan diwujudkan dalam bentuk penyediaan berbagai pilihan kepada masyarakat di bidang sosial, ekonomi dan budaya. Selain itu, masyarakat memiliki kemandirian untuk melakukan pilihan termasuk penyaluran aspirasinya. Dalam tatanan kehidupan yang demikian semua kelompok masyarakat berperan serta dalam pembangunan, sehingga dapat menikmati keberadaannya dalam tatanan tersebut. Kedua,

adalah

tatanan

yang

mampu

meningkatkan

interkoneksitas baru yang dapat menciptakan sumber daya baru. Ketiga, tatanan memiliki self-organizing capacity yang besar sehingga mampu menyesuaikan diri, beradaptasi secara kreatif dengan tuntutan baru akibat adanya perubahan lingkungan. Namun perubahan yang terjadi harus tetap mengacu pada identitas tatanan itu sendiri. Dalam

paradigma

pembangunan

yang

demikian,

pelaku

pembangunan adalah tatanan itu sendiri dalam hal ini masyarakatnya. Masyarakatlah yang membangun tatanannya atau membangun dirinya sendiri. Demikian pula esensi yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan perlunya

demokratisasi,

pemberdayaan

masyarakat

(empowering

people), pelayanan prima dan hubungan eksekutif-legislatif yang didasarkan sinergisme. Hal ini tentu sangat berpengaruh kepada proses manajemen pembangunan di daerah, mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan, sampai kepada pengendalian dan pengawasannya yang kesemuanya bermuara kepada terwujudnya Tata Pemerintahan yang Baik (good governance). Perwujudan tersebut tentunya memerlukan

3

harmonisasi tiga domain

yakni

unsur pemerintah,

swasta,

dan

masyarakat (civil society) dalam suatu komitmen yang kuat atas dasar transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dari semua stakeholder dalam setiap proses manajemen pemerintahan dan pembangunan. Penyelenggaraan kewenangan daerah yang implementasinya secara

nyata

telah

memasuki

tahun

kelima,

berbagai

aktivitas

penyelenggaraan pemerintahan maupun pengelolaan pembangunan di Kabupaten Bone, telah cukup banyak hasil dapat diperoleh dalam berbagai skala yang cukup variatif. Keberadaan berbagai aktivitas tersebut, pada hakekatnya untuk makin meningkatkan manfaat otonomi daerah bagi kesejahteraan masyarakat, sebagai komponen terpenting bagi keberadaan pemerintah daerah. Walaupun masyarakat

disadari

merupakan

bahwa aktivitas

meningkatkan yang

kesejahteraan

multidimensional

serta

memerlukan kurun waktu yang harus berkesinambungan, karena di dalamnya terkait dengan akumulasi yang saling berkepentingan antara kebijakan pada tataran struktural, kondisi kultur masyarakat terhadap konsep dan prasyarat perubahan itu sendiri. Serta faktor eksternal pemerintahan dan kemasyarakatan yang tumbuh dari pengaruh dan interaksi dengan masyarakat global dengan penuh persaingan dan makin terbukanya peluang dalam berbagai aspek. Salah

satu

perubahan

yang

akan

berpengaruh

terhadap

manajemen pemerintahan dalam mengelola pembangunan di daerah, khususnya dalam perspektif teknik akselerasi fungsi manajemen dan pemanfaatan kapasitas sumberdaya di daerah. Yaitu

adanya design

sistem perencanaan strategis daerah secara tepat dari Pemerintah Kabupaten Bone yang dikenal dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Daerah. Pada dasarnya penyusunan Renstra Pemerintah

Kabupaten

Bone, tidak saja akan menjadi pedoman kerja Pemerintah Kabupaten

4

Bone selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Melainkan juga menjadi kerangka acuan bagi masyarakat Kabupaten Bone untuk mengetahui arah pembangunan yang ingin diwujudkan Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat melalui pemanfaatan sumberdaya daerah selama kurun waktu yang sama. Agar rencana strategis dimaksud dapat menjadi pedoman kerja dan kerangka acuan bagi biduk pemerintahan, maka pemahaman tentang aspek kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang timbul dari lingkungan internal dan eksternal pemerintahan, dideskripsikan dalam Renstra ini. Melalui deskripsi yang akurat disertai asumsi serta nilai-nilai yang melekat dalam budaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bone, maka Visi Daerah akan dapat terurai daya capaiannya secara optimal. Dalam kaitan itu, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2008-2013 dibutuhkan integrasi muatan kondisi yang ada pada saat ini serta prediksi peluang dan tantangan yang ingin dikelola secara efektip oleh Pemerintah Daerah beserta stakeholdernya. Sehingga diharapkan dapat berimplikasi kepada capaian kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah. Untuk rencana pembangunan jangka menengah dimuat dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD), sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah ke dalam strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas kepala daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

5

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 pasal 19 ayat (3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan paling lambat setelah Kepala Daerah dilantik. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bone H. A. Muh Idris Galigo, SH. Dan H. A. Muh. Said Pabokori, pada 16 april 2008. Selain itu, sebagai bagian dari elemen pemerintah yang bertautan dalam fungsi pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bone, tidak hanya mempertimbangkan Visi dan Misi Daerah. Melainkan koneksitasnya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional. Demikian

pula

pada

tatanan

yang

sedang

berkembang,

pemerintah daerah memiliki tanggung jawab formal yang lebih besar dibandingkan masyarakat. Pemerintah harus mampu menjadi dirigen pembangunan tatanannya, antara lain dengan merumuskan visi dan misi daerah sebagai acuan pembangunan, di samping itu pemerintah daerah juga harus berupaya mengembangkan aspirasi masyarakat disemua bidang kehidupan. Dalam hal ini, pembangunan harus dilihat sebagai proses alamiah dan

bukan

kegiatan

mekanis

yang

didisain

dan

dilaksanakan

sekelompok orang secara elitis, pembangunan harus dilihat sebagai upaya untuk menciptakan dan memanfatkan peluang-peluang yang ditimbulkan proses yang berlangsung secara alamiah. Sebagai suatu proses pembangunan senantiasa dapat dinikmati setiap saat masyarakat itu sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Bone dalam kurun waktu lima tahun terakhir 2003-2008 telah menunjukkan adanya perubahan dan peningkatan kualitas tatanan secara signifikan dalam seluruh aspek pembangunan. Kondisi tatanan yang telah dicapai

6

tersebut harus dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan dalam rangka mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Perubahan paradigma pembangunan sebagaimana yang

telah

dikemukakan di atas, di satu sisi mengisyaratkan semakin besarnya peran masyarakat dalam proses pembangunan, namun di sisi lain menuntut adanya kapasitas dan keseriusan aparatur dalam menjalankan roda pemerintahan di daerah. Tugas dan tanggung jawab utama yang diemban Pemerintah Kabupaten Bone lima tahun ke depan adalah bagaimana mengantarkan Daerah Bone dan masyarakatnya kedalam suatu tatanan yang lebih baik dari apa yang telah dicapai selama ini. Untuk itu diperlukan perencanaan yang komprehensif dan strategis yang berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta kebijakan dan program yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam mewujudkan tatanan yang sesuai dengan apa yang diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Bone.

B. PENGERTIAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone 2008-2013 adalah dokumen Perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud Menyediakan dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan dalam

pelaksanaan

pembangunan

dan

menjadi

tolok

ukur

keberhasilan serta acuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah.

7

2. Tujuan 

Menjadi pedoman dalam upaya pencapaian kondisi masa depan Kabupaten Bone, juga untuk memahami arah dan tujuan yang akan dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bone.



Upaya memusatkan perhatian pada penanganan permasalahan pembangunan

yang

sifatnya

strategis,

sehingga

akan

meningkatkan efektivitas dan efesiensi penggunaan sumber daya terbatas. 

Upaya

pembangunan

pembangunan sehingga

hasil

melalui

pemberdayaan peningkatan

pembangunan

dan

masyarakat

partisipasi budaya

yang

dalam tinggi,

membangun

berdasarkan keberdayaan masyarakat. 

Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan kepemerintahan yang baik dan upaya menerapkan sendi-sendi pelayanan.

8

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

A. KONDISI SAAT INI 1. Kondisi Geografis Secara geografis, Kabupaten Bone terletak dalam posisi koordinat 4o13’-3o06’ LS dan antara 119o42’-120o30’ BT, berbatasan dengan : sebelah Utara, Kabupaten Wajo dan Soppeng; Teluk Bone; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maros, Pangkep dan Barru. Kabupaten Bone merupakan salah satu kabupaten di pesisir Timur Propinsi Sulawesi Selatan dengan jarak tempuh 174 Km dari Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan (Makassar) yang dapat dilalui dengan menggunakan angkutan darat. Luas wilayah pada Kabupaten Bone adalah 4.559 Km2 atau 7,30% dari wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Secara administratif, Kabupaten Bone terbagi dalam 27 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan sebanyak 372 buah. 2. Sosial Budaya Perkembangan penduduk Kabupaten Bone selama kurun waktu

2003-2007

memperlihatkan

kecenderungan

semakin

meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata mencapai 1,4% pertahun, yaitu dari 685.590 jiwa pada Tahun 2003 menjadi 699.910 jiwa pada Tahun 2007, serta tingkat kepadatan penduduk 2 jiwa per hektar. Penduduk Kabupaten Bone yang termasuk kategori penduduk usia kerja (usia 10 tahun ke atas) tercatat sebanyak 560.526orang pada Tahun 2007, mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2003 sebanyak 548.397 orang atau bertumbuh sebesar

9

2.16%. Dari sebanyak 560.526 penduduk usia kerja pada Tahun 2007, sekitar 319.620 jiwa diantaranya merupakan angkatan kerja atau Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 58,37%. Dari TPAK 303.664 jiwa, yang bekerja mencapai 263.646 jiwa (82,49%) dan sisanya 40.018 jiwa (13,19%) adalah pengangguran. Pengangguran yang terjadi, tidak hanya disebabkan faktor dari sisi permintaan tenaga kerja yang menurun, tetapi pada sisi penawaran tenaga kerja yang tersedia belum sepadan dengan permintaan tenaga kerja. Menurut

lapangan

usaha,

penduduk

Kabupaten

Bone

menggantungkan mata pencahariannya pada sektor pertanian yang tercatat sekitar 168.030 orang dari 263.646 penduduk yang bekerja. Dengan demikian, sektor pertanian menyerap tenaga kerja sekitar 63,73 % pada Tahun 2007. Namun mata pencarian tersebut dalam 5 tahun terakhir ke sektor perdagangan, jasa dan industri. Masih tingginya penduduk yang berusaha di sektor pertanian secara langsung dapat digambarkan bahwa pengembangan ekonomi Kabupaten Bone masih berorientasi kuat pada sektor pertanian. Di samping itu, tuntutan keterampilan yang tidak begitu tinggi di sektor ini, menjadikan sektor pertanian merupakan tempat berusaha bagi tenaga kerja yang tidak tertampung pada sektor lainnya. Hal ini dapat mendorong produktivitas pekerja di sektor pertanian lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya. Dengan demikian, ke depan diperlukan program pertanian berbasis industri (agro industri) dan kualitas pekerja. Dari aspek kesehatan memperlihatkan tingkat kesehatan masyarakat yang makin baik. Tercermin dari indikator kesehatan seperti Usia Harapan Hidup Tahun 2003 mencapai 67,1 tahun. Pada tahun 2004, meningkat menjadi 67,2 tahun. Angka Kematian Ibu dan Angkatan kematian Bayi dapat ditekan secara signifikan. Tahun 2005

10

angka kematian ibu 13/100.000 kelahiran hidup, tahun 2006 10/100.000 kelahiran hidup. Dengan demikian agar lebih optimal tersedianya sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai sangat diperlukan. Pada aspek pendidikan, pada Tahun 2007 indeks melek huruf baru mencapai 95,63%. Angka Partisipasi Murni Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah menengah Atas masingmasing 99,70%, 61,12%, dan 45,60% dan Angka Partipasi Kasar pada jenjang pendidikan yang sama diperoleh angka masing-masing 115,11%, 84,60% dan 52,21%. Keadaan ini lebih diperparah lagi oleh kondisi ruang kelas SD/MI yang berjumlah 4.437 buah, pada umumnya mengalami kerusakan (62,15%). Pemberdayaan perempuan dan anak, pelaksanaannya cukup memadai sejalan dengan meningkatnya aksesibilitas dan kontrol untuk mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan. Sehingga

mampu

berperan

sejajar

dengan

laki-laki

dalam

pembangunan sesuai dengan kodrat dan martabatnya tanpa mengabaikan tugas keluarga. Kerukunan

dan

peran

serta

ummat

beragama

dalam

pembangunan semakin memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup membaik. Terlihat pembangunan sarana dan prasarana kehidupan beragama telah mendapat perhatian yang cukup dengan bertambahnya jumlah mesjid, gereja dan tempat peribadatan lainnya secara proporsional. Pembangunan di bidang pemuda dan olahraga mengalami kemajuan

melalui

berbagai

pembinaan

mental

spiritual,

menanamkan minat belajar, berlatih dan semangat untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan kemampuan manajemen serta etos kerja yang tinggi, tersedianya sarana dan prasarana olahraga yang refresentatif, seperti stadion, GOR dan kolam renang.

11

Pembangunan sosial-budaya senatiasa dikembangkan dengan mengacu pada nilai-nilai budaya lokal (indigenous knowledge) dan kesenian sesuai dengan revitalisasi nilai budaya lokal yang dianut. Dan dikembangkan oleh masyarakat dalam bertingkah laku untuk membentuk jati diri dalam menunjang keberhasilan pembangunan daerah. 3. Ekonomi Kondisi gambaran

perekonomian

PDRB

(Harga

Kabupaten Konstan)

Bone

Tahun

terlihat 2005

dari

sebesar

Rp. 2.305.158.940.000,- menjadi Rp. 2.442.413.220.000,- pada Tahun 2006 atau terjadi pertumbuhan sebesar 5,95%. Walaupun pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone agak lamban dibanding Propinsi Sulawesi Selatan yakni 6,72%, akan tetapi pertumbuhan tersebut

memberikan

pengaruh

positif

terhadap

peningkatan

pendapatan perkapita selama kurun waktu yang sama, yaitu dari Rp. 4.792.832,- pada tahun 2005 menjadi Rp. 5.541.502,2.- pada tahun 2006 Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone tersebut, disamping memberikan implikasi positif terhadap pembukaan lapangan kerja, juga masih menyisahkan pengangguran. Dalam Tahun 2004, jumlah angkatan kerja sebanyak 258.926 orang dan yang mampu diserap berjumlah 249.121 orang. Demikian halnya pada Tahun 2005, angkatan kerja tersedia sejumlah 291.633 orang yang terserap sekitar 274.758 orang, sehingga pada tahun yang sama masih terdapat pengangguran sekitar 16.875 orang. a. Pertumbuhan Ekonomi Dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni tahun 20022006 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone

sangat positif

dan signifikan dengan rata-rata pertumbuhan 4,40 %. Laju

12

pertumbuhan relatif stabil yaitu pada tahun 2002 tumbuh 5,07 % , 2003 tumbuh 4,56 %, 2004 tumbuh 2,11, 2005 tumbuh 4,31%, 2006 tumbuh 5,59 %. Pada periode yang sama terjadi peningkatan PDRB perkapita yaitu pada

tahun 2002

Rp. 3.800.803, meningkat menjadi

pendapatan perkapita

Rp. 5.541.502, tahun 2006

atau rata-rata tumbuh sebesar 9,88% per tahun. Tingkat inflasi di Kabupaten Bone

cenderung fluktuatif

yang dipengaruhi faktor ekonomi dan non ekonomi. Pada tahun 2002 inflasi mencapai 10,04 % , kemudian menurun drastis menjadi 5,78 % pada tahun 2003 dan 5,80 pada tahun 2004 karena pengaruh membaiknya kondisi perekonomian, akan tetapi tahun 2005 meningkat lagi menjadi 7,11%. Peningkatan ini terjadi, lebih dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah

pusat

dalam

menaikkan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga barang. Tahun 2006 inflasi di Kabupaten Bone

menurun menjadi 6,92 %, yang

menunjukkan adanya perbaikan kondisi perekonomian. Sisi pemerataan pendapatan yg ditunjukkan dengan Rasio Gini menunjukkan kecenderungan positif yaitu sebesar 0,25, indikator ini menunjukkan bahwa, rata-rata distribusi pendapatan masyarakat cukup merata. Dari sisi investasi juga menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, meskipun masih didominasi oleh investasi domestik. Kinerja perbankan

swasta dan pemerintah

peningkatan yang cukup pesat sehingga

mengalami

dapat mendukung

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bone.

13

b. Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan, Perikanan dan Kelautan 1) Pertanian Bila dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB, bidang pertanian menyumbang sebesar 56,17 % , hingga saat ini pertanian memang masih paling besar andilnya terhadap pendapatan daerah. Data lima tahun terakhir menunjukkan bahwa luas panen tanaman pangan dan hortikultura tetap didominasi oleh padi, pada tahun 2007 seluas 117.787 ha dengan produksi sebesar 697.299 Ton, sedangkan yang lainnya antara lain jagung

38.872 ha dengan produksi sebesar 149.657 ton,

kedelai 4.484 ha dengan produksi mencapai 8.026 ton , ubi kayu 663 ha produksinya 7.704 ton,ubi jalar 321 ha dengan produksi 2.716 ton, kacang tanah 12.846 ha dengan produksi 24.022 ton. Produktivitas perkomoditasnya masih belum mencapai hasil yang optimal, oleh sebab itu,masih perlu didukung adanya pembinaan dan penyuluhan di tingkat petani serta usaha perkuatan kelembagaan dalam menghasilkan benih bermutu, institusi pengendali hama/penyakit, dukungan alat mesin pertanian dan distribusi pupuk memadai. 2) Peternakan Pembangunan peternakan merupakan bagian dari pembangunan pertanian, yang peranannya dalam penyediaan pangan khususnya protein hewani terus ditingkatkan untuk mewujudkan

swasembada

ternak

dan

peningkatan

pendapatan masyarakat. Dalam kurun waktu 2002 -2005 populasi ternak mengalami peningkatan yang cukup besar terutama

Sapi

14

Bali, kemudian kambing, kuda dan kerbau. Sedangkan yang mengalami penurunan populasi adalah ayam terutama ayam ras petelur. Hal ini disebabkan karena menurunnya

minat

masyarakat untuk beternak ayam karena wabah flu burung. Untuk

mendukung

kesehatan

produk

peternakan

terutama agar kesehatan masyarakat menjadi semakin baik sehingga penyediaan produk aman, sehat, utuh dan halal maka didukung adanya fasilitas lokasi pemotongan berupa Rumah Potong Hewan (RPH), pembinaan terhadap peternak, pemberian vaksin ternak dan unggas. 3) Kehutanan dan Perkebunan Jenis tanaman perkebunan di Kabupaten Bone antara lain : kelapa seluas 14.760 ha dengan produksi 11.675 ton, coklat seluas 37.178 ha dengan produksi 12.870 ton, cengkeh 3.106 ha dengan produksi 2.087 ton, jambu mente 6.242 ha dengan produksi

2.863, kopi 934 ha dengan

produksi 247 to, tembakau 941 ha dengan produksi 863 ton. Secara kuantitas produksi perkebunan memang telah mengalami peningkatan tapi belum mencapai hasil yang optimal,

demikian pula halnya dengan kualitas produksi

masih perlu terus ditingkatkan agar dapat mencapai standar kualitas ekspor. Sejalan pelaksanaan otonomi daerah dengan azas desentralisasi, Kabupaten

paradigma

Bone

adalah

pembangunan domestic

kehutanan

resources

(community and resource based development),

di

based

yaitu

(1)

menetapkan sumber daya hutan dalam tiga sisi manfaat yang seimbang yakni ekonomi, ekologi dan sosial; dan (2) memfasilitasi dan mendorong terciptanya pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memberi peluang yang luas

15

kepada lembaga usaha masyarakat kecil dan menengah yang berbasis hutan dalam menuju pengelolaan hutan yang lestari, demokratis

dan

berkeadilan.

Pembangunan

usaha

perkebunan rakyat dilakukan dengan cara memfasilitasi dan mendorong berkembangnya agribisnis perkebunan yang berdayasaing melalui pemberdayaan masyarakat. 4) Perikanan dan Kelautan Sumber daya perikanan di Kabupaten Bone cukup besar karena wilayah pesisir yang membentang dari utara ke selatan

sepanjang

127

km,

sangat

potensial

untuk

pengembangan tambak dan rumput laut. Potensi luas areal pemeliharaan 17.214 ha dan 11.001 ha diantaranya telah dikelola yaitu tambak seluas 10.790 ha dan kolam 211 ha. Komoditi ekspor perikanan yang menjadi unggulan adalah kepiting dan udang, namun beberapa tahun terakhir mengalami penurunan produksi yang cukup signifikan hingga mencapai 42 %, penyebab menurunnya produksi yaitu pemanfaatan sumber daya ikan tidak rasional, penerapan teknik produksi belum maksimal, kegiatan produksi dilakukan dalam skala kecil dan sifatnya perorangan, selain itu pembinaan dari petugas kurang. Produksi perikanan laut mengalami peningkatan ratarata sebesar 16,8 %, jenis komoditi seperti rumput laut, ikan tuna, ikan kerapu, lobster, kepiting rajungan, komoditi ekspor yang

sangat menjanjikan

merupakan

karena pangsa

pasarnya masih cukup bagus. c. Industri dan Perdagangan Perkembangan 5 Rp.

tahun

nilai

menunjukkan

25.695.098.000,-

investasi

sektor

perkembangan pada

tahun

industri

yang

positif

2002

selama dari menjadi

16

Rp.80.491.682.000,- di tahun 2006 atau rata-rata tumbeh sebesar 12,35% per tahun. Peningkatan nilai investasi terbesar pada industri kecil dan menengah, sedangkan investasi industri besar masih belum menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Jumlah tenaga

kerja yang terserap pada industri

pada

tahun 2002 sebesar 15.906 orang dan tahun 2006 meningkat menjadi 17.157 orang. Aktivitas perdagangan di Kabupaten Bone menunjukkan peningkatan terlihat dari jumlah perusahaan yang terdaftar, pada tahun 2002 sebanyak 235 dan tahun 2006 meningkat menjadi 490 perusahaan. Dengan bertambahnya fasilitas perdagangan dan meningkatnya aksesibilitas maka Kabupaten Bone sangat berpotensi menjadi

pusat perdagangan di kawasan timur

Sulawesi Selatan. d. Pariwisata Keindahan alam dan kekayaan budaya Kabupaten Bone merupakan potensi pariwisata

yang

pengembangannya

diarahkan pada upaya menyiapkan Kab.Bone sebagai daerah tujuan wisata.

Salah satu

dikembangkan yaitu

Objek wisata

yang telah

Tanjung Palette, dengan adanya objek

wisata tersebut diharapkan

arus kunjungan wisatawan ke

Kabupaten Bone mengalami pertumbuhan yang cukup bagus dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung. Langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi yang ada terus dilakukan

melalui

pembinaan

usaha

jasa

pariwisata,

peningkatan SDM pelaku pariwisata dan promosi pariwisata dengan

harapan

Kabupaten Bone akan lebih siap sebagai

daerah tujuan wisata.

17

B. SOSIAL 1. Kondisi Sosial Secara Umum Masyarakat

Bone

mempuyai

beberapa

karakteristik,

di antaranya yang paling menonjol adalah sikap toleransi yang tinggi, menjunjung nilai-nilai budaya dan tradisi kerakyatan, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial tanpa harus terpengaruh terhadap intervensi eksternal dan sebagainya. Dengan sikap toleran yang tinggi, keberagaman penduduk tidak menjadi permasalahan, namun justru memperkuat ketahanan sosial. Keberadaan penduduk di dalam suatu daerah merupakan sumber daya pembangunan karena penduduk berperan sebagai penggerak aktivitas pembangunan yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah dan

peningkatan kualitas sumber daya

manusia. Selain itu pertumbuhan ekonomi daerah juga dipengaruhi oleh penduduk sebagai potensi pasar ( konsumen ) dan modal dasar pembangunan yang menjalankan roda perekonomian. Oleh karena upaya-upaya perbaikan kondisi kependudukan terus dilakukan di Kabupaten Bone, terutama yang berkaitan dengan peningkatan

kualitas SDM agar memiliki

kemampuan untuk

meningkatkan produktivitas dan kompetensinya. Pertumbuhan penduduk berkisar 1,4%, sehingga jumlah

penduduk

Kabupaten Bone setiap tahunnya

dalam kurun waktu tahun 2002- 2006

bertambah

dari

659.820

jiwa

menjadi

696.712 jiwa. Salah satu indikator yang menunjukkan masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia di Kabupaten Bone dapat dilihat dari aspek pendidikan yaitu masih adanya angka buta aksara. Sementara itu permasalahan lainnya yang terus mendapat perhatian adalah angka

partisipasi pendidikan serta

kualitas dan relevansi

pendidikan.

18

Permasalahan

lain

yang

tidak

kalah

penting

adalah

manajemen pendidikan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi pembangunan pendidikan dan otonomi di bidang pendidikan sampai unit pendidikan terendah yang masih belum optimal. Standar pelayanan minimal yang ditetapkan sebagai acuan masing-masing kabupaten/kota untuk mengelola pembangunan pendidikan dan menjaga kualitas pelayanan pendidikan belum dapat diterapkan secara baik. 2. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) telah menunjukkan adanya peningkatan walaupun belum mencapai angka IPM Nasional. Belum optimalnya IPM dimaksud diakibatkan karena adanya krisis ekonomi

yang

menyebabkan

menurunnya

tingkat

daya

beli

masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi yang melanda negeri ini tidak sampai merusak kapasitas fisik (kesehatan) dan kapasitas intelektual penduduk di Kabupaten Bone, tetapi telah menurunkan daya beli penduduk. 3. Pendidikan a. Kebijakan Pendidikan Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM didasarkan kepada pemikiran bahwa pendidikan tidak sekedar menyiapkan peserta didik agar mampu masuk dalam pasaran kerja, namun lebih daripada itu, pendidikan merupakan salah satu upaya pembangunan watak bangsa (national character building) seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan, kesederhanaan dan keteladanan. Arah kebijakan peningkatan, perluasan dan pemerataan pendidikan dilaksanakan melalui antara lain; penyediaan fasilitas layanan pendidikan berupa pembangunan unit sekolah baru, penambahan

ruang

kelas

dan

penyediaan

fasilitas

19

pendukungnya,

serta penyediaan berbagai beasiswa dan

bantuan dana operasional sekolah yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan melibatkan peran aktif masyarakat. Kebijakan strategi pembangunan pendidikan di Kabupaten Bone difokuskan pada dua hal lain yaitu peningkatan mutu dan relevansi pendidikan dan pemerataan dan perluasan jangkauan pendidikan. Pertama, Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan; adalah tantangan terpenting dalam pembangunan pendidikan baik skala naional maupun daerah. Pencapaian beberapa indikator mutu dan relevansi pendidikan di Kabupaten Bone kurun waktu 2003-2007 dapat dilihat pada uraian tabel di bawah ini. Tabel 1. Angka Mengulang, Angka Putus Sekolah, Kelayakan Guru Mengajar dan Angka Lulusan SD, SMP dan SMA Tahun 2003-2007. No 1.

Indikator

2003

2004

2005

2006

2007

6.013 org

5.987 org

4.771 org

3.995 org

4.104 org

(5,95%)

(5,89%)

(4,77%)

(4.21%)

(4,21%)

94 org

90 org

51 org

42 org

49 org

(0,36%)

(0,65%)

(0,33%)

(0,19%)

(0,20%)

55 org

51 org

42 org

35 org

43 org

(0,42%)

(0,37%)

(0,27%)

(0,17%)

(0,14%)

1.419 org

1.155 org

796 org

678 org

357 org

(1,41%)

(1,13%)

(0,79%)

(0,38%)

(0,36%)

493 org

537 org

296 org

189 org

203 org

(2,38%)

(6,88%)

(1,08%)

(0,99%)

(0,65%)

184 org

102 org

94 org

71 org

(1,39%)

(0,74%)

(0,60%)

(0,43%)

Angka Mengulang - SD/MI

- SMP/MTs

- SM/MA/SMK

2

Tahun

Angka Putus Sekolah -

-

-

SD/MI

SMP/MTs

SM/MA/SMK

(0,41%)

20

3

Kelayakan guru mengajar -

-

-

4

SD/MI

SMP/MTs

SM/MA/SMK

3.105 org

3.369 org

4.356 org

4.883 org

(71,00%)

(72,73%)

(75,21%)

(80,01%)

1.208 org

1.279 org

1.793 org

1.915 org

(57,70%)

(63,29%)

(77,78%)

(82,13%)

930 org

965 org

1046 org

1.099 org

(89,51%)

(90,95%)

(94,30%)

(96,72%)

92,25%

87,70%

98,91%

Angka Lulusan -

SD/MI

98,45%

95,14%

95,55%

98,02%

97,03%

-

SMP/MTs

91,14%

93,16%

97,55%

98,99%

97,63%

-

SM/MA/SMK

98,30%

97,58%

98,28%

99,04%

89,83%

Kedua,

Pemerataan

dan

perluasan

jangkauan

pendidikan atau biasa disebut perluasan kesempatan besar merupakan salah satu sasaran dalam pembangunan pendidikan. Pemerataan dan perluasan pendidikan dimaksudkan agar setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan tidak dibedakan menurut jenis kelamin, status sosial, agama dan lokasi geografis Kebijakan ini menekankan bahwa setiap orang tanpa memandang asal-usulnya mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada semua jenis, jenjang, maupun jalur pendidikan. Pemerataan ini dimaksudkan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan yang merata Indikator pemerataan dan perluasan jangkauan pendidikan yang telah tercapai di Kabupaten Bone tahun 2003-2007 sebagai berikut :

21

Tabel 2. Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Minum (APM), Angka Penyerapan Kasar (ASK) dan Angka Melanjutkan SD, SMP dan SMA Tahun 2003-2007. No 1.

Tahun

Indikator

20003

2004

2005

2006

2007

Angka Partisipasi Kasar (APK)

2

- SD/MI

108,67%

114,26% 114,90% 115,01%

115.11%

- SMP/MTs

61,92%

67,53%

78,67%

79,11%

84,60%

- SM/MA/SMK

39,50%

40,43%

47,65%

50,02%

52,21%

- SD/MI

93,84%

98,65%

99,36%

99,67%

99,70%

- SMP/MTs

49,47%

49,96%

57,29%

59,88%

61,12%

- SM/MA/SMK

33,37%

40,92%

41,60%

45,46%

45,60%

- SD/MI

40,65%

41,73%

55,99%

58,33%

58,58%

- SMP/MTs

51,73%

51,83%

53,21%

55,17%

56,23%

- SM/MA/SMK

4,32%

4,45%

5,09%

6,23%

7,83%

- Ketingkat SMP

70,52%

70,74%

71,44%

74,03%

81,44%

- Ketingkat SM

62,84%

73,65%

77,05%

79,24%

79,84%

Angka Partisipasi Murni (APM)

3

Angka Penyerapan Kasar (ASK)

4

Angka melanjutkan

Keberhasilan lain yang dicapai di daerah ini pada tahun 2006 adalah mampu mereplikasi program manajemen Berbasis Sekolah (MBS) di 25 Kecamatan, dengan harapan agar semua sekolah (751 SD/MI) yang ada di Kabupaten Bone menerapkan prinsip-prinsip MBS dalam mengelola masing-masing sekolahnya. Partisipasi masyarakat akan lebih nyata masing-masng sekolah, karena

program

tersebut

mendorong

dan

menumbuhkan

22

partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan di masing-masing sekolah, sehingga masyarakat menyadari bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah tetapi merupakan tanggung

jawab

kita

bersama

termasuk

masyarakat

dan

pemerintah. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2006, Kabupaten Bone merintis program tersebut di 2 (dua) kecamatan yaitu kecamatan Dua Boccoe dan Kecamatan Ponre kerjasama UNICEF dengan Pemda Bone. Program ini di kenal dengan taman pendidikan Tumbuh Kembang Anak Usia Dini (TAMAN PADITUNGKA). Program ini sifatnya holistik yaitu terintegrasi

antara

Posyandu,

Bina

Keluarga

Balita

dan

Pendidikan, serta program ini berbasis masyarakat (dari, oleh dan untuk masyarakat). b. Partisipasi Sekolah Partisipasi penduduk Kab.Bone dalam bidang pendidikan pada setiap jenjang pendidikan mulai dari SD,SMP hingga SMA dan SMK, diharapkan dapat memberikan gambaran kualitas sumber daya manusia yang potensial dimasa yang akan datang. Angka partisipasi SD lebih tinggi dibandingkan angka partisipasi SMP

dan

SMA.

Besarnya

partisipasi

SD

menunjukkan

keberhasilan pemerintah dalam mengimplementasikan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun yang dimulai sejak tahun 1994 dan telah memberikan hasil yang cukup baik. c. Tingkat Pendidikan Tingkat pendidikan yang diraih penduduk akan berdampak pada tinggi rendahnya SDM yang ada dan pada akhirnya akan mempengaruhi

tingkat

kesejahteraan

masyarakat

dan

pertumbuhan perekonomian daerah.

23

Tingkat pendidikan

penduduk Kabupaten Bone relatif

bervariasi mulai dari yang tidak memiliki ijasah 37,20 % dari jumlah penduduk usia 10 tahun ke atas, tingkat pendidikan SD/ MI sebesar

32, 89 %,

SMU/MA sebesar 11,09 %, Diploma

1,69%, S1 sebesar 1,95 % dan S2/S3 0,12 %. Kondisi di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang diraih oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Bone masih rendah dan tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dalam meraih pekerjaan yang lebih baik. Oleh sebab itu, bidang pendidikan menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Bone. 4. Kesehatan Derajat

kesehatan

masyarakat

di

Kabupaten

Bone

mengalami peningkatan yang berarti dalam periode waktu 4 tahun terakhir, hal tersebut disebabkan oleh meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, bertambahnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan sehingga berbagai permasalahan kesehatan masyarakat seperti wabah penyakit menular, kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil dapat ditekan seminimal mungkin. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, telah dilakukan berbagai upaya pelayanan kesehatan masyarakat khususnya kurun waktu 2003-2006. a. Pelayanan Kesehatan Dasar 1. Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Upaya pelayanan kesehatan dasar merupakan langkah awal yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dengan pemberian kesehatan dasar secara tepat dan cepat. Diharapkan sebagian besar

24

masalah

kesehatan

masyarakat.

Salah

satu

indikator

kesehatan adalah pelayanan antenatal K.1 dan K4. pelayanan K1 dan K4 merupakan pelayanan ibu hamil yang telah melakukan kunjungan pertama untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan cakupan K4 adalah gambaran besar ibu hamil yang telah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai dengan standar yang paling sedikit 4 kali kunjungan. Adapun presentase kunjungan ibu hamil K1 adalah sebagai berikut : Pemeriksaan Ibu Hamil pertama (K1) masih di bawah target (90%) bila dilihat dari cakupan tahun 2003 sebesar 82,27%, tahun 2004 sebesar 79,99%, tahun 2005 sebesar 79,46%. Pada tahun 2006 sebanyak 11.748 orang (63,24%). Penurunan cakupan K1 pada tahun 2006 ini karena kunjungan sasaran baru dilaporkan sampai bulan oktober 2006 dan 2007 K1 = 84,53% Untuk pemeriksaan ibu hamil lengkap (K4) terlihat dari tahun

ketahun

belum

mengalami

peningkatan

secara

signifikan, dimana tahun 2003 sebesar 60,99%, tahun 2004 sebesar 61,22% tahun 2005 sebesar 79,5%. Pada tahun 2006 cakupan masih 67,54% sampai dengan bulan oktober 2006 dan 2007 = 78,88% Hal ini disebabkan karena kesadaran masyarakat khususnya yang terdapat di Kabupaten Bone telah memahami pentingnya memeriksakan kandungan pada saat hamil. 2. Pertolongan persalinan Tenaga Kesehatan Kamatian bagi ibu hamil dan bayi baru lahir sebagian besar terjadi pada masa persalinan. Hal ini disebabkan karena pertolongan tidak dilakukan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi. Adapun presentase cakupan persalinan dengan

25

pertolongan oleh dan melalui tenaga persalinan atau bidan dapat di lihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3. Prosentase Tenaga Persalinan atau Bidan Kabupaten Bone Tahun 2003-2007

Kabupaten

2003

2004

2005

60,61%

60,60%

61,20%

2006

2007

61,54% 62,38%

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2003 hingga tahun 2005 jumlah ibu hamil yang melahirkan ditolong oleh tenaga kesehatan terus mengalami peningkatan yaitu 77,21% hingga 83,99% pada tahun 2005. Hal ini disebabkan karena masyarakat khususnya ibu hamil telah memahami pentingnya persalinan yang dilakukan tenaga kesehatan dan dapat mengurangi angka kematian ibu dan anak pada saat melahirkan. b. Perbaikan Gizi Pada Masyarakat Upaya perbaikan gizi pada masyarakat pada hakekatnya dimaksudkan untuk menangani permasalahan gizi yang dihadapi oleh masyarakat. Beberapa permasalahan gizi yang sering dijumpai pada masyarakat adalah kekurangan kalor protein, kekurangan Vitamin A dan kekurangan Yodium. 1. Penanggulangan KLB Gizi/Gizi Buruk Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Bone dalam hal penanggulangan KLB gizi/ gizi buruk telah menunjukkan keberhasilan yang cukup signifikan. Penanggulangan Gizi buruk telah dilakukan secara intensif melalui pelacakan 1 x 24 jam serta melakukan investasi dan

26

intervensi ke sasaran dengan melibatkan berbagai stake holders antara lain, Pers, LSM, PKK Toma dan Toga. Pada tahun 2003 sebesar 11 orang, tahun 2004 sebanyak 66 orang, dan pada tahun 2005 sebanyak 118 orang, sedangkan pada tahun 2006 sampai dengan bulan september sebesar 119 orang. Gambaran kondisi KLB gizi/gizi buruk di Kabupaten Bone tahun 2003 s/d 2007 dapat di lihat pada tabel di bawah ini : Tabel 4. Kondisi KLB Gizi/gizi Buruk di Kabupaten Bone 2003-2007 Kabupaten

2003

2004

2005

2006

2007

0,15%

0,17%

0,19

0,18

0,24

Kondisi

KLB

gizi/gizi

buruk

di

Kabupaten

Bone

menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena aktifnya kader melakukan pelacakan kepada masyarakat sehingga apabila terdapat kondisi KLB gizi/gizi buruk dapat diatasi dengan pembinaan yang baik dengan melakukan atau memberikan makanan tambahan bagi anak yang mengalami kekurangan gizi, selain itu upaya pemerintah dalam penanggulangan GAKY meliputi upaya jangka pendek melalui pemberian kapsul minyak beryodium dan upaya jangka panjang. 2. Konsumsi Garam Beryodium Peningkatan pemakaian konsumsi Garam Beryodium di masyarakat, hal ini sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 tahun 2003 tentang Pelarangan dan pengendalian garam Non Yodium. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan konsumsi

27

garam beryodium pada masyarakat. Selain itu pemerintah daerah khususnya dinas kesehatan aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya mengkonsumsi garam beryodium dan melakukan sweeping pada daerah yang endemik garam non yodium. Gambaran cakupan konsumsi garam beryodium di Kabupaten Bone tahun 2003 s/d 2007 dapat dilihat pada tabel dibawah ini : Tabel 5. Cakupan Konsumsi GaramBeryodium di Kabupaten Bone 2003-2007 Kabupaten

2003

2004

2005

2006

2007

46,7%

77,35%

84,43%

90,00%

95,80%

3. Pemberian Vitamin A Upaya penanggulangan Kurang Vitamin A dilakukan dengan pendistribusian Kapsul Vitamin A kepada anak balita pada bulan Februari dan Agustus. Cakupan distribusi dari tahun 2003 sampai dengan 2006 mengalami peningkatan dan telah mencapai target (96%), di mana pada tahun 2003 sebesar 90 %, tahun 2004 sebesar 98,5% tahun 2005 sebesar 90,1%, tahun 2006 sebesar 96% dan tahun 2007 sebesar 95,09%. Untuk cakupan tingkat partisipasi masyarakat (D/S) terhadap pemanfaatan posyandu belum memadai, di mana cakupan D/S untuk tahun 2003 sebesar 44,71%, tahun 2004 sebear 49,03%, tahun 2005 sebesar 69,94% dan tahun 2006 sebesar 69,98%.

28

c. Upaya

yang

dilakukan

untuk

meningkatkan

derajat

kesehatan masyarakat di Kabupaten Bone. 1. Memberikan pelayanan kesehatan sebaik mungkin dengan biaya yang dapat dijangkau oleh masyarakat serta pemberian pengobatan gratis 2. Terbentuknya desa sehat dan kecamatan sehat 3. Meningkatkan mutu kesehatan dan gizi masyarakat yang ditandai dengan peningkatan harapan hidup, menurunkan tingkat kesakitan dan kematian khususnya bayi dan ibu melahirkan 4. meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan 5. meningkatkan cakupan pelayanan puskesmas 6. mewujudkan perilaku sehat bersih bagi masyarakat 7. mengembangkan sistem informasi dan pelayanan kesehatan 5. Ketenagakerjaan Besarnya jumlah pengangguran di Kabupaten Bone yang mencapai 40,18 % merupakan permasalahan yang cukup krusial dan perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pemerintah. Berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja telah dilakukan

dalam rangka

mewujudkan tenaga kerja yang profesional dan berdaya saing tinggi, yang mampu membuka dan memberikan peluang kerja yang luas baik ditingkat lokal maupun regional. Pembinaan hubungan industri, kewirausahaan para pekerja formal/informal diupayakan secara maksimal. Pembinaan pemasaran kepada para kelompok usaha mandiri juga dilaksanakan, disamping tetap

memperhatikan

Undang-undang

norma

keselamatan

Ketenagakerjaan.

kerja

Peningkatan

berdasarkan sumberdaya

29

manusia dilaksanakan

melalui DIKLAT serta menjalin kerjasama

dengan semua pihak dan daerah dalam rangka pengerahan mobilitas penduduk. 6. Kesejahteraan Sosial Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan

yang

dapat berimplikasi terhadap perkembangan masalah lainnya. Upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bone dilakukan melalui kegiatan pemberdayaan keluarga miskin antara lain : P2MMP, P2KP, dan sebagainya. Selain

itu,

Kemiskinan Daerah

melalui

pembentukan

Tim

Penanggulangan

dan Penyusunan Strategi Penanggulangan

Kemiskinan Daerah, diharapkan jumlah penduduk miskin angka semakin berkurang di Kabupaten Bone. C. BUDAYA Budaya sebagai tata nilai, simbol-simbol dan produk dari prikehidupan manusia di Kabupaten Bone berkembang dengan baik tanpa melepaskan diri dari akarnya. Namun demikian dengan karakter manusia Kabupaten Bone yang toleran terhadap adanya perbedaan, budaya dari daerah luar pun juga dapat diterima dan memperkaya khasanah budaya nusantara. D. PEMERINTAHAN Terjadinya perubahan yang fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan

pembangunan

dengan

pelayanan

masyarakat menuntut adanya restrukturisasi organisasi dan penataan pegawai. Secara kuantitatif penataan pegawai telah mulai dilakukan, namun dalam hal penempatannya masih dijumpai ketidaksesuaian

30

antara latar belakang pendidikan pejabat dengan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) yang harus diemban. Namun demikian kondisi ini diharapkan akan diantisipasi pada evalusi struktur organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, perlu optimalisasi fungsi pengawasan dan perangkat hukum yang sesuai dengan tata pemerintahan yang baru. Fungsi pengawasan dilakukan dalam upaya menjadi

pendorong

menuju

pengawasan

penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah yang profesional, transparan dan akuntabel. Fungsi pengawasan ini selain dilakukan oleh lembaga pemerintahan (termasuk

DPRD)

juga

dilakukan

oleh

lembaga-lembaga

non-

pemerintahan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial (social controll) melalui media yang tersedia. E. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Kemampuan daerah dalam penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum memadai, khususnya bagi peningkatan daya saing komoditas unggulan. Hal ini ditunjukkan antara lain masih rendahnya sumbangan iptek di sektor produksi, belum efektifnya mekanisme pasar, belum berkembangnya budaya iptek di tengah masyarakat, dan terbatasnya sumberdaya iptek. F. SARANA DAN PRASARANA Penyediaan sarana wilayah di Kabupaten Bone dilaksanakan guna menunjang pelaksanaan pembangunan bidang-bidang lainnya. Pembangunan jaringan ruas-ruas jalan, sebagian telah dilaksanakan guna

menghubungkan

fungsi

dari

masing-masing

kawasan

pengembangan. Kegiatan peningkatan dan pemeliharaan jalan pada sebagian ruas jalan ditujukan untuk kemudahan dan kelancaran mobilitas serta jangkauan pemasaran hasil-hasil produksi. Selama

31

beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kabupaten Bone berupaya seoptimal mungkin menanggapi permasalahan prasarana jalan dan jembatan sesuai sumberdaya yang tersedia. Pada tahun 2007, panjang jaringan ruas-ruas jalan Kabupaten dalam mendukung pengembangan wilayah berjumlah 2.483,200 Km. Berdasarkan jenis permukaan, jalan aspal 923,400 Km, jalan kerikil 782,840 Km, dan jalan tanah 776,870 Km. Keseluruhan permukaan jalan tersebut berkondisi baik, baru mencapai 31,01%, kondisi sedang 16,23%, kondisi rusak 20,50% dan kondisi rusak berat 32,25%. Pembangunan pengairan di Kabupaten Bone diperuntukkan sebagai penunjang pembangunan pertanian. Pada Tahun 2007, jumlah pengairan yang ada dicakup ke dalam 108 Daerah Irigasi yang terdiri dengan luas sawah beririgasi 41.883 Ha. yang terdiri dari 29.907 Ha irigasi teknis/semi teknis dan 11.976 Ha merupakan irigasi desa. Berdasarkan UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (pasal 41 ayat 2 c), maka tanggungjawab pengelolaan irigasi di Kabupaten Bone ditinjau dari strata luasannya, dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kewenangan yaitu : 1.

Kewenangan pusat (>3000 Ha) meliputi DI Palakka 4.633 Ha, DI Pattiro 4.970 Ha, Di sanrego 6,618 Ha.

2.

Kewenangan Propinsi (1000 – 3000 Ha) meliputi DI Unyi 1.310 Ha, DI Jaling 1.274 Ha, DI Salomekko 1.723 Ha, dan DI Selli Coppo Bulu 1.000 Ha.

3.

Kewenangan Kabupaten (<1000 Ha) meliputi : 101 Daeah Irigasi dengan Luas 20.355 Ha, Saluran 149,032 m dengan kondisi baik rata-rata 56,7%, kondisi sedang 16,7%, kondisi rusak 23% dan rusak berat

3,6%.

Kewenangan

Propinsi

dengan

panjang

saluran

8.008,82 m, kondisi baik 65%, sedang 23%, rusak 10% dan rusak berat 2%. Dan daerah irigasi yang menjadi kewenangan Kabupaten

32

memiliki panjang saluran 95,441 m dengan kondisi baik rata-rata 56%, sedang 20%, rusak 15%, dan rusak berat 9%. Pemenuhan air bersih bagi masyarakat

untuk

memenuhi

kebutuhan hidupnya, relatif masih rendah. Pada Tahun 2005, cakupan air bersih bagi masyarakat perdesaan baru mencapai 58,69% atau masih rendah bila dibandingkan target nasional pada tahun yang sama sebesar 60%. Demikian halnya bagi masyarakat perkotaan, cakupan air bersih baru mencapai 60,64% relatif masih rendah dibandingkan target nasional

sebesar

80%

pada

tahun

yang

sama.

Ketersediaan sumberdaya air yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan sehari-hari penduduk Kabupaten Bone bersumber dari air tanah dangkal dan dalam. Air tanah dangkal/permukaan berupa air sumur, air sungai, rawa-rawa, waduk bendungan, mata air. Sedangkan pemanfaatan air dalam, menggunakan air sumur bor dalam. G. POLITIK Kemajuan demokrasi terlihat dengan telah berkembangnya hak masyarakat dalam kehidupan politik, terutama dalam pelaksanaan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden yang terlaksana secara aman pada tahun 2004 lalu. Dalam jangka panjang diharapkan akan mampu menstimulasi masyarakat untuk makin aktif berpartisipasi dalam mengambil inisiatif bagi pengelolaan urusan politik. Perkembangan ini tidak terlepas dari berkembangnya peran partai politik dan masyarakat. Di samping itu, kebebasan pers dan media telah berkembang yang antara lain ditandai dengan adanya peran aktif dalam menyuarakan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

33

H. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT Ketertiban

umum

dan

ketentraman

masyarakat

telah

menunjukkan kemajuan, diantaranya tindakan kriminal dan kekerasan dirasakan intensitasnya semakin berkurang.

Meskipun demikian

disadari juga seringnya terjadi tindakan pencurian, hal ini akan menjadi perhatian

bagi

aparat

penegak

hukum

dalam

rangka

penanggulangannya. I. HUKUM,

APARATUR

PEMERINTAH

DAN

KELEMBAGAAN

MASYARAKAT Pembangunan di bidang hukum terutama untuk mendukung terlaksananya tugas pemerintahan, telah memperlihatkan hasil yang memadai. Beberapa Peraturan Daerah (PERDA) telah ditetapkan guna memberikan pelayanan dan kepastian hukum kepada masyarakat, sesuai kebutuhan. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat senantiasa berpegang teguh pada komitmen (kesepakatan politik para pelaku pembangunan) dan keseriusan terhadap setiap program/kegiatan yang dilaksanakan sesuai prosedur dan tujuan yang ingin dicapai. Namun demikian upaya untuk lebih meningkatkan pelayanan, Pemerintah Daerah masih diperhadapkan kepada masalah supra dan infrastruktur yang kurang memadai dalam mengelola

masalah-masalah

pembangunan

secara

transparan,

akuntabel, efesien dan efektif. Di samping itu, kelembagaan masyarakat pembangunan, belum berjalan secara pemberdayaan

masyarakat

masih

dalam mengelola

optimal. Penguatan dan terus

diupayakan

menuju

kemandiriannya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Untuk itu, pemberian, pemahaman dan kelancaran informasi serta pelibatan

34

masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang diprakarsai oleh pemerintah daerah, menjadi sangat penting dan prioritas. J. WILAYAH DAN TATA RUANG Masyarakat di wilayah tertinggal dan terisolir khususnya yang berada di daerah perbatasan, masih memiliki keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dan ekonomi. Olehnya itu, kesejahteraan kelompok masyarakat yang hidup di wilayah tersebut memerlukan perhatian dan keberpihakan pembangunan yang proporsinya lebih besar dari

pemerintah.

Permasalahan

yang

dihadapai

dalam

pengembangannya antara lain : terbatasnya akses transportasi, kepadatan penduduk yang relatif rendah serta menyebar, dan kualitas SDMnya masih rendah. Masih terdapat wilayah yang memiliki produk unggulan dan strategis, belum berkembang secara optimal, antara lain disebabkan: adanya

keterbatasan

informasi

pasar

dan

teknologi

untuk

pengembangan produk unggulan tersebut; belum adanya sikap profesionalisme dan kewirausahaan dari para pelaku yang terlibat; belum berkembangnya infrastruktur kelembagaan yang berorientasi pada pengembangan usaha yang berkelanjutan dalam perekonomian daerah; masih lemahnya koordinasi, sinergi, kerjasama diantara pelaku pengembangan kawasan, baik pemerintah, swasta, lembaga non pemerintah lainnya, dan masyarakat; masih terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input

produksi,

dukungan

teknologi,

dan

jaringan

pemasaran;

keterbatasan jaringan prasarana dan sarana fisik ekonomi. Pembangunan perkotaan telah memperlihatkan kecenderungan yang semakin membaik. Pembangunan sarana dan prasarana kota telah dilaksanakan secara optimal seperti peningkatan jalan hot mix dalam kota yang dapat menjangkau seluruh wilayah kota Watampone.

35

Pembangunan infrastruktur lainnya juga dilaksanakan secara bertahap dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat Kota Watampone. Pembangunan pengembangannya.

perdesaan Penyediaan

juga

semakin

infranstruktur

jalan

diintensifkan desa

terus

diupayakan oleh pemerintah daerah dalam membuka akses bagi masyarakat. Namun demikian, kondisi sosial ekonomi masyarakat relatif masih rendah dibandingkan dengan masyakat perkotaan. Hal ini merupakan konsekuensi perubahan struktur ekonomi, dimana investasi ekonomi

oleh

swasta

maupun

pemerintah

(infrastruktur

dan

kelembagaan) cenderung terkonsentrasi di perkotaan. Selain itu, masih terdapat kegiatan ekonomi perkotaan yang kurang sinergis dengan kegiatan ekonomi yang dikembangkan di perdesaan. Rencana Tata Ruang sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan pemanfaatannya belum terlaksana optimal. Hal ini terlihat kurang dijadikannya Rencana Tata Ruang tersebut sebagai acuan dalam pengambilan keputusan, disebabkan

antara lain kurangnya

informasi bagi masyarakat dan belum adanya mekanisme yang efektif dalam memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. K. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Pembangunan perumahan dan permukiman belum memadai baik jumlah, kualitas maupun sarana dan prasarana. Upaya memenuhi kebutuhan

masyarakat,

masih

diperlukan

ketersediaan

hunian

permukiman diperkotaan dan di perdesaan, sarana pendukung, dan belum optimalnya sistem penggalangan dana masyarakat sebagai sumber pembiayaan. L. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup selama ini dilaksanakan secara tidak efisien dan berorientasi pada kepentingan

36

jangka pendek, sehingga mengakibatkan terjadinya pengrusakan sumberdaya alam yang tak terkendali. Ekosistem laut dan terumbu karang mengalami kerusakan yang tidak dapat diperbaharui seketika, tetapi memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan oleh rendahnya

pemanfaatan

teknologi

pengelolaan

dan

aturan

pengendaliannya. Selain itu, terjadinya penurunan kualitas lingkungan dapat di lihat dari kerusakan beberapa ekosistem seperti mangrove (hutan bakau) di beberapa wilayah Kecamatan (pesisir) dan pemanfaatan sumberdaya lahan yang melebihi kapasitas dan daya dukungnya yang telah menyebabkan jumlah lahan kritis sekitar 24.419 Ha pada tahun 2007, diantaranya 13.400 Ha dalam kawasan, 10.279 Ha yang berada di luar kawasan, dan 745 Ha Mangrove.

37

BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap daerah, yakni sekitar 72,37% pada tahun 2008. Sedangkan sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak dan retribusi

perlu

ditingkatkan,

namun

tetap

mempertimbangkan

kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Perusahaan Milik Daerah, lain-lain pendapatan yang sah, dan perimbangan, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi Dana Alokasi Umum (DAU) secara bertahap dapat dimulai dan digantikan oleh sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah. Dalam APBD Kabupaten Bone mulai tahun 2003 sampai sekarang yang disusun dengan menganut anggaran berbasis Kinerja yang diatur Peraturan Perundang-Undangan

yang belaku mulai

Kepmendagri No. 29 tahun 2002, Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007. Anggaran Pendapatan Kabupaten Bone tahun 2003 dan 2004 masing-masing ditargetkan sebesar Rp 326,2 M dan Rp 345,6 M. Sementara realisasi pendapatan masing-masing sebesar Rp 328,1 M dan Rp 349,8 M atau secara berturut-turut mencapai 100,59 % dan 101,22%. tahun 2005 dan tahun 2006, pendapatan daerah berturut-turut sebesar Rp 376,1 M dan Rp.582,9.

Realisasi

pendapatan

daerah

masing-masing

sebesar

38

Rp.362,5 M dan Rp 575,5 M atau masing-masing mencapai 96,39% dan 98,73%. Sedangkan tahun 2007 pendapatan ditargetkan Rp.731,1 M dan realisasinya sebesar Rp. 665,5 M atau sekitar 91,03%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 6 berikut : Tabel 6 : Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2003 – 2007

Sumber

: APBD Kabupaten Bone

Guna keperluan analisis atas perkembangan pendapatan daerah maka unsur pendapatan daerah pada sisi bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan UKP dalam sistem anggaran berbasis kinerja yang diterapkan mulai tahun 2003 sampai sekarang, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu termasuk dalam struktur pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari PAD (pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha perusahaan milik daerah dan lain-lain PAD yang sah), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 1. Pendapatan Asli Daerah Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah. Pada tahun 2003, PAD memberikan kontribusi sebesar Rp 17,5 M (5,37%) terhadap pendapatan daerah. Pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar Rp 22,5 M atau 6,51%.

39

Tahun 2005 sebesar Rp 20,6 M atau 5.63% dan tahun 2006 memberikan kontribusi sebesar Rp 25,9 M (4,45%). Sedangkan tahun 2007 meberikan kontribusi sebesar Rp. 78,2 M (10,70%). Perkembangan target dan realisasi PAD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2007 dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini: Tabel 7 : Perkembangan Target dan Realisasi PAD Kabupaten Bone Tahun 2003 – 2007

No.

Tahun

1 2 3 4 5

2003 2004 2005 2006 2007

Target ( Milyar ) 17.5 22.5 20.6 25.9 78.2

Realisasi ( Milyar ) 15.9 17.7 18.0 21.1 34.5

Persentase % 90.9 78.7 87.4 81.5 44.1

Sumber : APBD Kabupaten Bone

Kontribusi realisasi masing-masing komponen PAD Kabupaten Bone

Tahun

Anggaran

2003

sampai

dengan

2007

dapat

digambarkan pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8 : Kontribusi Realisasi Terhadap PAD Kabupaten Bone Tahun 2003-2007 (Milyar) No.

2003

2004

2005

2006

2007

1

Pajak Daerah

Uraian

3.7

3.7

4.6

4.2

5.1

2

Retribusi Daerah

6.0

11.0

8.7

11.7

15.4

3

Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil

0.3

0.5

0.8

1.0

1.2

5.9

2.5

3.9

4.2

12.8

15.9

17.7

18.0

21.1

34.5

Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4

Lain-lain Pendapatn Asli Daerah Yang Sah

Sumber

TOTAL REALISASI : APBD Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel di atas, PAD Kabupaten Bone bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah

40

dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lainlain pendapatan asli daerah yang sah. a. Pajak Daerah Pajak daerah memberikan kontribusi ketiga yaitu pada tahun 2003 ditargetkan sebesar Rp 3,6 M dan terealisasi sebesar Rp.3,7 M atau 102,7%, tahun 2004 ditargetkan sebesar Rp 4,5 M dan terealisasi sebesar Rp 3,7 M atau 82,2%. Selanjutnya, tahun 2005 pajak daerah ditargetkan sebesar Rp 4,6 M dan terealisasi sebesar Rp 4,6 M atau 100 %. Sedangkan tahun 2006 ditargetkan sebesar Rp 5,1 M terealisasi sebesar Rp 4,2 M atau 82,3%. Pajak daerah tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp 5,3 M dan terealisasi sebesar Rp. 5,1 M atau 96,2%. Obyek-obyek pajak daerah adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C. b. Retribusi Daerah Retribusi daerah memberikan kontribusi terbesar dalam PAD Kabupaten Bone. Sedangkan obyek-obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan, persampahan, pergantian biaya cetak KTP dan

akta catatan sipil,

pelayanan parkir/pasar,

pengujian

kendaraan bermotor, jasa ketatausahaan, pemakaian kekayaan, jasa usaha tempat pelelangan ikan, terminal, jasa khusus parkir, rumah potong hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi, IMB, izin gangguan, izin trayek, hasil bumi dan laut, jasa konstruksi, jasa ketenagakerjaan, izin usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, izin pemeriksaan alat pemadam kebakaran, hasil pengadaan kekayaan daerah dari bagian laba Perusahaan Milik Daerah dan Bank Pembangunan Daerah (BPD). Pada tahun 2003 terealisasi Rp. 6,0 M, tahun 2004 terealisasi Rp. 11,0 M, pada tahun 2005 terealisasi Rp. 8,7 M,

41

tahun 2006 sebesar Rp. 11,7 M sedangkan tahun 2007 terealisasi Rp. 15,4 M. c. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Selanjutnya Bagian Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terkecil dalam PAD. Pada tahun 2003 sebesar Rp. 0,3 M atau 1,8%, Tahun 2004 sebesar Rp. 0,5 M atau 2,8%, Tahun 2005 sebesar Rp. 0,8 M atau 4,4%, tahun 2006 sebesar Rp. 1,0 M atau 5,6%, sedangkan pada Tahun 2007 sebesar Rp 1,2 M yaitu 3,5%. d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Sedangkan yang memberikan kontribusi kedua terhadap PAD adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pada tahun 2003, telah memberikan kontribusi terhadap PAD sebesar Rp 5,9 M atau 37,1 %, pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar Rp. 2,5 M atau 14,1 %. Kontribusi pada tahun 2005 sebesar Rp.3,9 M atau 21,6%, tahun 2006 sebesar Rp 4,2 M atau 19,9 %, sedangkan Tahun 2007 sebesar Rp 12,8 M atau 37,1 %. Obyekobyek Lain-lain PAD Yang sah diperoleh dari; hasil penjualan aset daerah, penerimaan jasa giro, tuntutan ganti rugi, sumbangan pihak ketiga dan pendapatan dari pengembalian. 2. Dana Perimbangan Keuangan Dana perimbangan keuangan berasal dari; bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagi hasil pajak meliputi: pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bagi hasil pajak penghasilan pasal 21, bagi hasil pajak penghasilan pasal 25/29,

42

sedangkan bagi hasil bukan pajak terdiri dari; Bagi hasil dari iuran hak pengusaha hutan, land-ret, iuran eksploitasi dan iuran eksplotasi (Royalti), dan Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan. Dana perimbangan tahun 2003 ditargetkan sebesar Rp 281,1 M dan terealisasi sebesar Rp 285,8 M (101,6%). tahun 2004 ditargetkan sebesar Rp 301,7 M dan terealisasi sebesar Rp.310,0 M (102,7%). Selanjutnya, tahun 2005 ditargetkan perolehan dana perimbangan adalah sebesar Rp 325,9 M dan terealisasi sebesar Rp.320,1 M (98,2%). Dana perimbangan tahun 2006 ditargetkan sebesar Rp 516,9 M dan terealisasi sebesar Rp 514,4 M (99,5%) dan dana perimbangan tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp. 595,6 M dan terealisasi Rp. 596,6 (100,1%). Perkembangan anggaran dan realisasi dana perimbangan Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2007 dapat digambarkan pada Tabel 9 berikut ini : Tabel 9 :

Target dan Realisasi Dana Perimbangan

Kabupaten Bone Tahun 2003-2007 No.

Tahun

1 2 3 4 5

2003 2004 2005 2006 2007

Target

Realisasi

Persentase

( Milyar )

( Milyar )

%

281.1 301.7 325.9 516.9 595.6

285.8 310.0 320.1 514.4 596.6

101.7 102.8 98.2 99.5 100.2

Sumber: APBD Kabupaten Bone

Realisasi dana perimbangan Kabupaten Bone tiap tahunnya lebih besar jika dibandingkan dengan anggaran dana perimbangan. Realisasi dana perimbangan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 jumlahnya semakin meningkat. Pada tahun 2003 realisasi dana perimbangan sebesar Rp 285,8 M menjadi Rp 310,0 M pada tahun

43

2004 atau mengalami kenaikan sebesar 8,4%. Pada tahun 2005 sebesar Rp 320,1 M. Jika dibandingkan dengan tahun 2004 terjadi kenaikan

sebesar

perimbangan

3,2%.

Kabupaten

Pada Bone

tahun

2006,

sebesar

Rp

realisasi 514,4

dana

M.

Jika

dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi kenaikan sebesar 60,7%, sedangkan pada tahun 2007 sebesar Rp. 596,6 M, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terjadi peningkatan sebesar 15,9%. Realisasi dana perimbangan dari tahun ke tahun relatif tidak tetap atau bervariasi. Selanjutnya kontribusi uraian dana perimbangan Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel 10 berikut: Tabel 10 : Kontribusi Realisasi Terhadap Dana Perimbangan Kabupaten Bone Tahun 2003-2007 (Milyar) No.

URAIAN

1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Total Realisasi Sumber : APBD Kabupaten Bone

2003

2004

2005

2006

2007

20.7

34.1

29.1

35.7

44.5

257.0 8.1 285.8

265.7 10.2 310.0

276.7 14.3 320.1

446.4 32.3 514.4

494.2 57.9 596.6

Realisasi kontribusi dana perimbangan Kabupaten Bone secara berurut dari yang paling besar yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, dan Dana Alokasi Khusus (DAK). a. Dana Alokasi Umum Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), pada tahun 2003 memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan sebesar Rp.257,0 M (89,9%). Pada tahun 2004, memberikan kontribusi sebesar Rp.265,7 M (85,77%). Kontribusi pada tahun 2005 sebesar Rp. 276,7 M (86,4%). Pada tahun 2006, memberikan

44

kontribusi sebesar Rp. 446,4 M (86,7%), sedangkan pada tahun 2007, memberikan kontribusi sebesar Rp. 494,2 M (82,84%). b. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak memberikan kontribusi terbesar kedua dalam dana perimbangan. Pada tahun 2003,

memberikan

kontribusi

terhadap

dana

perimbangan

sebesar Rp20,7 M (7,2%). Pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar Rp 34,1 M (11,0%). Kontribusi pada tahun 2005 sebesar Rp.29,1 M (9,1%). Pada tahun 2006, memberikan kontribusi sebesar Rp.35,7 M (6,9%), sedangkan pada tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar Rp 44,5 M (7,46%). c. Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan kontribusi ketiga dalam dana perimbangan. Pada tahun 2003 memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan sebesar Rp. 8,1 M (2,8%). Kontribusi pada tahun 2004 sebesar Rp 10,2 M (3,3%), pada tahun 2005 memberikan kontribusi sebesar Rp. 14,3 M (4,5%), pada tahun 2006 memberikan kontribusi sebesar Rp. 32,3 M (6,3%), sedangkan pada tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar Rp. 57,9 M (9,71%). d. Dana Perimbangan Provinsi Sedangkan yang memberikan kontribusi keempat terhadap dana perimbangan adalah dana perimbangan provinsi. Pada tahun 2003, dana perimbangan provinsi memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan sebesar Rp 6,0 M (2,1%). Pada tahun 2004 memberikan kontribusi sebesar Rp 6,2 M (2,0%). Kontribusi pada tahun 2005 sebesar Rp 9,9 M (3,1%). Pada tahun 2006, memberikan kontribusi sebesar Rp 17,0 M (3,3%),

45

sedangkan pada tahun 2007 mengalami perubahan dengan berlakunya Permendagri No. 13 Tahun 2006 tidak dialokasikan pada

dana

perimbangan

dan

dialokasikan

pada

lain-lain

pendapatan daerah yang sah. 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah. Pada tahun 2003 ditargetkan sebesar Rp.27,6 M dan terealisasi sebesar Rp 26,2 M (94,9%). Selanjutnya, tahun 2004 ditargetkan perolehan sebesar Rp 21,3 M dan terealisasi sebesar Rp. 22,0 M (103,2%). Tahun 2005 ditargetkan sebesar Rp.29,5 M dan terealisasi sebesar Rp 24,2 M (82,0%). Tahun 2006 ditargetkan sebesar Rp 40,0 M dan terealisasi sebesar Rp. 39,9 M (99,7%). Sedangkan pada tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp.57,2 M dan realisasi sebesar Rp. 34,2 M (59,8%). Dari target dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2003 sampai dengan 2007 dapat digambarkan pada Tabel 11 berikut ini: Tabel 11 : Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bone Tahun 2003-2007 No.

Tahun

1 2 3 4 5

2003 2004 2005 2006 2007

Target

Realisasi

Persentase

( Milyar ) 27.6 21.3 29.5 40.0 57.2

( Milyar ) 26.2 22.0 24.2 39.9 34.2

% 94.9 103.3 82.0 99.8 59.8

Sumber : APBD Kabupaten Bone

Anggaran dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Bone dari tahun 2003 ke tahun 2004 menurun 16,0 %, sedangkan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 mengalami

46

kenaikan. Jumlah setiap tahunnya antara target dan realisasi, namun pada tahun 2007 terjadi perbedaan tetapi tidak terlalu signifikan. Selain dari empat sumber pendapatan yang telah diuraikan di atas, pendapatan daerah juga didorong oleh kontribusi sektor produk domestik regional bruto dalam perekonomian dan keuangan daerah. Peran sektor tersebut dikelompokkan menjadi 3 sektor pokok, yaitu kelompok sektor primer, sekunder dan tersier. Sektor primer yang mencakup sektor pertanian, sektor pertambangan dan Galian. Peranan kelompok sektor primer sangat memberikan

kontribusi

didaerah,

peran

kelompok

sektor

ini

didominasi sektor pertanian yang memberikan kontribusi. Sektor Sekunder mencakup sektor industri pengolahan, sektor Listrik dan Air Bersih, dan sektor Bangunan. Kelompok sektor ini memberikan kontribusi terendah terhadap PDRB Kabupaten Bone. Peran kelompok sektor ini didominasi sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi daerah. Sektor tersier yang terdiri dari dari sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Keuangan, Persewaan Bangunan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-Jasa. Kelompok sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB Kabupaten Bone yaitu. Peran sektor ini didominasi sektor Perdagangan, Hotel & Restoran yang memberikan kontribusi daerah. 4. Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategik, berbagai upaya telah dan akan terus diupayakan. Tidak saja untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari berbagai sumber pendapatan yang selama ini menyumbangkan nilai yang tidak sedikit bagi APBD,

47

juga berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Secara umum, upaya peningkatan pendapatan daerah, lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat controllability-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Upaya yang akan dilakukan meliputi sebagai berikut : a. Program intensifikasi dan ekstensifikasi Program

ini

dimaksudkan

untuk

memecahkan

permasalahan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Bone. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan PBB, untuk mendukung program tersebut akan dialokasikan dana dari tahun 2009 sampai dengan 2013 dalam APBD Kabupaten Bone. b. Program Koordinasi/Sinkronisasi Lintas Sektoral Program ini dimaksudkan untuk mendukung program pertama dalam mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah dari aspek pembangunan ekonomi. Program ini juga dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas rendahnya rasio elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan pajak daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa peningkatan kegiatan pembangunan yang mendukung potensi pajak daerah. c. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur Program

ini

dimaksudkan

untuk

memecahkan

permasalahan atas keterbatasan kualitas sumber daya aparatur yang berhubungan dengan upaya penggalian dan pelayanan penerimaan pendapatan daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat dalam jangka

48

pengelolaan pajak daerah melalui penyelenggaraan pelatihan yang relevan.

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Unsur belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2006 masih menggunakan istilah belanja aparatur dan belanja pelayanan publik, pada tahun 2007 sampai sekarang menggunakan istilah belanja langsung dan belanja tidak langsung. Kontribusi realisasi belanja daerah untuk belanja aparatur/ belanja tidak langsung dan belanja pelayanan publik/ belanja langsung dapat digambarkan Tabel 12 sebagai berikut : Tabel 12 : Target dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2003-2007 No. Tahun

Aparatur/ Belanja Tidak Pelayanan Publik/ Belanja Langsung Langsung Target Realisasi

%

Target Realisasi

1

2003

225.4

219.3

97.3

138.2

2

2004

277.8

258.9

93.2

3

2005

154.6

147.4

95.3

4

2006

206.3

191.4

92.8

%

Jumlah (Milyar) Target Realisasi

%

107.7

77.9

363.7

327.1

89.9

104.2

89.1

85.5

382.0

348.0

91.1

249.7

221.1

88.5

404.4

368.6

91.1

432.9

357.5

82.6

639.3

548.9

85.9

5 2007 371.2 353.4 95.2 437.1 Sumber :APBD Kabupaten Bone

355.3

81.3

808.4

708.7

87.7

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja daerah Kabupaten Bone pada tahun 2003 dan 2004 lebih banyak dikontribusikan untuk belanja aparatur/ belanja tidak langsung sedangkan pada tahun 2005 sampai dengan 2007 lebih banyak dikontribusikan untuk belanja pelayanan publik/ belanja langsung. Belanja aparatur/belanja tidak langsung mendapat kontribusi dari belanja daerah, pada tahun 2003 sebesar Rp 225,4 M (61,9%). Pada tahun 2004, mendapat kontribusi sebesar Rp 277,8 M (72,7%). Selanjutnya pada tahun 2005, belanja daerah memberikan kontribusi kepada belanja aparatur/belanja tidak

49

langsung sebesar Rp 154,6 M (38,2%). Pada tahun 2006, memberikan kontribusi sebesar Rp 206,3 M (32,2%). Sedangkan tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar Rp. 371,2 M (45,92%). Sedangkan belanja pelayanan publik/ belanja langsung dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 mendapat kontribusi yang menurun dari belanja daerah 138,2 M (38,0%) dan 104,2 M (27,2%). Pada tahun 2005, belanja pelayanan publik/belanja langsung mendapat kontribusi sebesar Rp 249,7 M atau 61,7% dari belanja daerah (67,7%). Pada tahun 2006 mendapat kontribusi sebesar Rp. 432,9 M. Selanjutnya pada tahun 2007, belanja daerah memberikan kontribusi kepada belanja publik sebesar Rp 437,1 M (54,07%). 1. Belanja Aparatur / Belanja Tidak Langsung Belanja aparatur dapat diuraikan: belanja administrasi umum, belanja operasional dan pemeliharaan, belanja modal. Belanja administrasi

umum

(pembayaran gaji,

terdiri

dari:

belanja

tunjangan-tunjangan,

pegawai/personalia

biaya perawatan

dan

pengobatan, pengembangan SDM), belanja barang dan jasa (pembayaran pokok hutang dan bunga/jasa bank, rekening listrik, air, telepon dan ongkos kantor lainnya), belanja perjalanan dinas (biaya dalam rangka melaksanakan tugas ke luar daerah), belanja pemeliharaan (membiayai pemeliharaan gedung dan kantor serta inventaris kantor). Pos-pos belanja operasi dan pemeliharaan sama dengan

belanja

administrasi

umum,

yaitu

meliputi:

belanja

pegawai/personalia (pembayaran honorarium/upah, uang lembur dan insentif), belanja barang dan jasa(belanja bahan/material, biaya jasa pihak ke tiga, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makan dan minum, dan biaya pakaian kerja), belanja perjalanan dinas (biaya perjalanan dalam rangka pelaksanaan program), belanja

50

pemeliharaan (membiayai peningkatan masa manfaat sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan kepada masyarakat). Belanja tidak langsung/belanja aparatur daerah tahun 2003 ditargetkan sebesar Rp. 225,4 M dan terealisasi Rp. 219,3 M (97,3), tahun 2004 ditargetkan Rp 277,8 M dan terealisasi sebesar Rp 258,9 M

(93,2%).

Selanjutnya,

tahun

2005

ditargetkan

belanja

aparatur/belanja langsung adalah Rp. 154,6 M dan terealisasi sebesar Rp. 147,4 M (95,3%). Belanja aparatur/belanja tidak langsung tahun 2006 ditargetkan sebesar Rp. 206,3 M dan terealisasi sebesar Rp 191,4 M (92,7%). Belanja aparatur/belanja tidak langsung daerah tahun 2007 ditargetkan Rp 371,2 M dan terealisasi sebesar Rp. 353,4 M (95,2%). Perkembangan realisasi Belanja Aparatur/ Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bone Tahun 20032007 dapat digambarkan pada Tabel 13 berikut ini : Tabel 13 : Kontribusi Realisasi Belanja Tidak Langsung Kabupaten Bone 2003-2007 (Milyar) NO.

URAIAN

Belanja Tidak Langsung 1 Belanja Administrasi Umum 2 Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan 3 Belanja Tidak Tersangka

2003

2004

2005

2006

2007

219,3 204,3 14,8

258,9 240,2 16,2

147,4 123,6 21,0

191,4 140,3 49,9

353,4 -

0,2

2,5

2,8

1,2

-

Sumber : APBD Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja aparatur/ belanja tidak langsung Kabupaten Bone dikontribusikan secara berurut dari yang paling besar yaitu: belanja administrasi umum, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Tersangka.

51

a. Belanja Administrasi Umum Belanja

administrasi

umum,

pada

tahun

2003

dikontribusikan sebesar Rp. 204,3 M (93,16%) tahun 2004 dikontribusikan sebesar

Rp. 240,2 M (92,78%), tahun 2005

dikontribusikan sebesar Rp. 123,6 M (83,86%), tahun 2006 sebesar

Rp.

140,3

M

(73,31%)

sedangkan

tahun

2007

dikontribusikan sebesar Rp. 353,4 M dirubah istilah belanja tidak langsung yaitu penggabungan belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal. b. Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, pada tahun 2003 dikontribusikan sebesar Rp 14,8 M (6,75%). Sedangkan pada tahun 2004, dikontribusikan sebesar Rp 16,2 M (6,26%). Di tahun 2005, dikontribusikan sebesar Rp 21,0 M (14,2%), tahun 2006 di kontribusikan Rp. 49,9 M (26,0%) sedangkan tahun 2007 digabung pada belanja tidak langsung. c. Belanja Tidak Tersangka Belanja tidak tersangka pada tahun 2003 mendapat kontribusi sebesar Rp 0,2 M (0,10%). Pada tahun 2004, mendapat kontribusi

sebesar

Rp

2,5

M

(0,97%).

Di

tahun

2005,

mendapatkan kontribusi sebesar Rp 2,8 M (1,9%), tahun 2006 mendapat kontribusi sebesar Rp.1,2 M (0,6%) sedangkan pada tahun 2007 digabung pada belanja tidak langsung. 2. Belanja Pelayanan Publik/ Belanja Langsung Belanja

Pelayanan

Publik

yang

diuraikan

ke

belanja

administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal.

Belanja

administrasi

umum

terdiri

dari:

belanja

pegawai/personalia (pembayaran gaji, tunjangan-tunjangan, biaya

52

perawatan dan pengobatan, pengembangan SDM), belanja barang dan jasa (pembayaran rekening listrik, air, telepon dan ongkos kantor lainnya),

belanja

perjalanan

dinas

(biaya

dalam

rangka

melaksanakan tugas dalam daerah ke luar daerah), belanja pemeliharaan (membiayai pemeliharaan sarana dan prasarana gedung dan kantor serta inventaris kantor). Pos-pos belanja operasi dan pemeliharaan sama dengan belanja

administrasi

umum,

yaitu

meliputi:

belanja

pegawai/personalia (pembayaran honorarium/upah, uang lembur dan insentif), belanja barang dan jasa (belanja bahan/material, biaya jasa pihak III, biaya cetak dan penggandaan, biaya sewa, biaya makan dan minum, dan biaya pakaian kerja), belanja perjalanan dinas (biaya perjalanan

dalam

rangka

pelaksanaan

program),

belanja

pemeliharaan (membiayai peningkatan masa manfaat sarana dan prasarana dalam rangka pelayanan kepada masyarakat). Belanja bagi hasil berupa bagi hasil retribusi kepada pemerintah desa. Sedangkan bantuan keuangan digunakan untuk bantuan keuangan kepada pemerintah desa, organisasi kemasyarakatan dan organisasi profesi. Belanja tidak tersangka digunakan untuk penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah, yaitu penyediaan sarana prasarana yang berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja pelayanan publik/belanja tidak langsung tahun 2003 ditargetkan sebesar Rp. 138,2 M dan terealisasi sebesar Rp 107,7 M (77,9%). Tahun 2004 ditargetkan sebesar Rp 104,2 M dan terealisasi sebesar Rp 89,1 M (85,5%). Selanjutnya, tahun 2005 ditargetkan pengeluaran belanja publik daerah adalah sebesar Rp 249,7 M dan terealisasi sebesar Rp. 221,1 M (88,5%). Belanja publik daerah tahun

53

2006 ditargetkan sebesar Rp 432,9 M dan terealisasi sebesar Rp.357,5 M (82,5%). Belanja publik tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp 437,1 M dan terealisir sebesar Rp 355,3 M (81,2%) yang sebutannya dirubah menjadi belanja langsung. Sedangkan perkembangan realisasi belanja pelayanan publik pada tahun 2003 sampai dengan 2006 diuraikan belanja administrasi, belanja operasi dan pemeliharaan, serta belanja modal, sedangkan pada tahun 2007 diganti istilah belanja langsung, dan kontribusi realisasi belanja pelayanan publik dapat diuraikan pada tabel 14 berikut ini : Tabel 14 : Kontribusi Realisasi Belanja Pelayanan Publik Kabupaten Bone Tahun 2003-2007 (Milyar) NO.

URAIAN

Belanja Langsung 1 Belanja Administrasi Umum 2 Belanja Operasional dan Pemeliharaan 3 Belanja Modal

2003

2004

2005

2006

2007

107,7 6,3 29,5 71,9

89,1 28,7 60,4

221,1 120,9 37,8 62,4

357,5 158,6 93,8 105,1

355,3 -

Sumber : APBD Kabupaten Bone

Berdasarkan tabel di atas realisasi belanja pelayanan publik/ belanja langsung Kabupaten Bone dikontribusikan secara berurut dari yang paling besar yaitu: belanja administrasi umum, belanja modal, belanja operasi dan pemeliharaan, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan, serta belanja tidak tersangka. Namun pada tahun 2007 dirubah istilah belanja pelayanan publik menjadi belanja langsung yang diuraikan belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. a. Belanja Administrasi Umum Belanja

administrasi

umum,

pada

tahun

2003

dikontribusikan sebesar Rp 6,3 M (5,8%) dari belanja publik.

54

Sedangkan pada tahun 2004 tidak dialokasikan, pada tahun 2005 dikontribusikan Rp. 120,9 M (54,6%) dari belanja publik. Di tahun 2006 dikontribusikan sebesar Rp.158,6 M (44,3%), sedangkan tahun 2007 dikontribusikan sebesar Rp. 355,3 M yang sekaligus dirubah menjadi belanja langsung. b. Belanja Modal Belanja modal pada tahun 2003 mendapat kontribusi dari belanja publik sebesar Rp 71,9 M (66,7%) dari belanja publik, pada tahun 2004, mendapat kontribusi sebesar Rp 60,4 M (67,7%). Di tahun 2005, belanja modal ini mendapat kontribusi sebesar Rp 62,4 M (28,2%). Pada tahun 2006 mendapat kontribusi sebesar Rp. 105,1 M (29,4%) sedangkan tahun 2007 mendapat kontribusi sebesar Rp.355,3 M dirubah istilah belanja langsung. c. Belanja Operasi dan Pemeliharaan Pada tahun 2003, belanja operasi dan pemeliharaan mendapat kontribusi dari belanja publik sebesar Rp 29,5 M (27,3%). Sedangkan pada tahun 2004, mendapat kontribusi Rp.28,7 M (32,2%). Di tahun 2005, mendapat kontribusi sebesar Rp.37,8 M (17,1%), tahun 2006 mendapat kontribusi sebesar Rp.93,8 M (26,2%) sedangkan tahun 2007 mendapat kontribusi 355,3 M dan dirubah istilah belanja langsung.

C. ARAH PEMBIAYAAN Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan

55

surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu termasuk dalam struktur pembiayaan.

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN 1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah tahun 2009-2013 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sekitar 16,32%. Pertumbuhan tersebut didorong oleh pertumbuhan pada komponen PAD dan komponen Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Pertumbuhan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil Perusahaan Daerah akan menjadi faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan PAD lima tahun mendatang. Sedangkan pertumbuhan ekonomi adalah unsur yang cukup penting dalam mendorong pertumbuhan Dana Perimbangan yang akan diperoleh. Khusus untuk lain-lain pendapatan yang sah, bagi hasil dari Pemerintah Provinsi berperan penting sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam mendukung pendanaan berbagai program dan kegiatan. Bagi hasil dari Pemerintah Provinsi ini antara lain Pajak Kendaraan Bermotor/

Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor

(PKB/BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan lain-lain. Pendapatan dari Bagi Hasil dengan Pemerintah Provinsi ini sangat terkait dengan aktifitas ekonomi daerah. Untuk itu Pemerintah Daerah dapat berperan dalam memberikan insentif dan dorongan aktifitas perekonomian daerah. Proyeksi pendapatan Kabupaten Bone dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dijabarkan pada tabel 15 berikut :

56

Tabel 15 : Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bone Tahun 2009-2013 (Milyar) No.

Uraian

2009

1 Pendapatan Asli Daerah 2 Dana Perimbangan 3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Total

77,0 808,3 36,2 921,5

2010

2011

2012

2013

99,8 122,6 145,4 168,2 972,5 1.136,7 1.300,9 1.465,1 39,9 43,6 47,3 51,0 1.112,2 1.302,9 1.493,6 1.684,3

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi PAD dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 16 seperti berikut: Tabel 16 : Realisasi PAD Kabuapten Bone Tahun 2003-2007 (Milyar) Tahun No.

Uraian

1 2 3 4

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah Lain-lain PAD yang Sah Total Sumber : APBD Kabupaten Bone

2003

2004

2005

2006

2007

3,7 6,0 0,3 5,9 15,9

3,7 11,0 0,5 2,5 17,7

4,6 8,7 0,8 3,9 18,0

4,2 11,7 1,0 4,2 21,1

5,1 15,4 1,2 12,8 34,5

Atas dasar realisasi di atas, maka proyeksi anggaran PAD Kabupaten Bone tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 17 sebagai berikut : Tabel 17 : Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2009 – 2013 (miliyar) No.

Uraian

2009

2010

2011

2012

2013

1 2 3 4

Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Perusahaan Milik Daerah Lain-lain PAD yang Sah Total

5,8 22,0 2,3 46,9 77,0

6,3 27,4 3,0 63,1 99,8

6,8 32,8 3,7 79,3 122,6

7,3 38,2 4,4 95,5 145,4

7,8 43,6 5,1 111,7 168,2

57

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan PAD per tahun sebesar 24%. Perkiraan pertumbuhan PAD setiap tahun tersebut diperoleh dari perkiraan pertumbuhan masing-masing bagian dari PAD, yaitu: Pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil BUMD dan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD. Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seringkali

menimbulkan

permasalahan

dengan

masyarakat

khususnya para pengusaha. Kebijakan ekstensifikasi pajak dan retribusi atau penetapan tarif yang terlalu tinggi seringkali dikeluhkan menghambat pertumbuhan sektor rill. Untuk itu perlu dikembangkan terobosan baru untuk meningkatkan PAD, yaitu dengan : a. Perbaikan Manajemen Dengan

perbaikan

manajemen

diharapkan

mampu

merealisasikan setiap potensi menjadi pendapatan daerah. Manajemen yang profesional dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan perbaikan serta penyederhaan system dan prosedur. b. Peningkatan Investasi Peningkatan investasi dapat didorong dengan membangun iklim usaha kondusif. Hal ini dapat dicapai dengan menjaga stabilitas ekonomi

daerah,

menyederhanakan

prosedur

perijinan,

mempertegas peraturan-kebijakan agar tidak tumpang tindih baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota maupun antar sektor, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan sekaligus meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan keamanan dan ketertiban, meniadakan tumpang tindih pemungutan dan menyederhanakan prosedurnya.

58

c. Optimalisasi Aset Daerah Peningkatan PAD juga dapat diraih dengan meningkatkan penggunaan aset daerah. Optimalisasi aset dapat dicapai dengan perbaikan administrasi aset. Optimalisasi aset juga dapat dilaksanakan bekerjasama dengan swasta. Selain itu hal diperlukan juga perbaikan manajemen BUMD, selain itu upaya tersebut perlu didukung rencana untuk membentuk badan usaha baru. Dana Perimbangan Realisasi dana perimbangan dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada Tabel 18 berikut: Tabel 18 : Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Bone Tahun 2003 - 2007 (Milyar) No.

URAIAN

1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 Dana Alokasi Khusus (DAK)

2003 20,7

2004 34,1

257,0 8,1

265,7 10,2

TAHUN 2005 2006 29,0 35,7 276,7 14,3

446,4 32,3

2007 44,5 494,2 57,9

Atas dasar realisasi di atas, maka proyeksi dana perimbangan tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terlihat pada Tabel 19 berikut Tabel 19 : Proyeksi Dana Perimbangan Kabupaten Bone Tahun 2009 - 2013 (Milyar)

No.

URAIAN

1 Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak 2 Dana Alokasi Umum (DAU) 3 Dana Alokasi Khusus (DAK) TOTAL

2009 55,0

2010 65,8

634,3 119,0 808,3

739,6 167,1 972,5

TAHUN 2011 2012 76,6 87,4

2013 98,2

844,9 950,2 1.055,5 215,2 263,3 311,4 1.136,7 1.300,9 1.465,1

59

Berdasarkan tabel 19 di atas dapat diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan dana pembangunan setiap tahun tersebut diperoleh dari perkiraan pertumbuhan masing-masing bagian dari dana perimbangan yaitu: Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan dan Bagi Hasil yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan

jumlah

realisasinya

karena

tergantung

pada

pemerintah pusat. Sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga

dapat

diupayakan

peningkatannya

melalui

penyusunan

program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan dana DAK. Bagi hasil pajak propinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktifitas perekonomian daerah. Dengan semakin meningkatnya aktifitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil. Pemerintah Daerah harus mendorong meningkatnya aktifitas perekonomian. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat pada tabel 20 berikut : Tabel 20 : Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bone Tahun 2003 - 2007 (Milyar) URAIAN Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2003

2004

26,2

22,0

TAHUN 2005 2006 24,2

39,9

2007 34,2

60

Atas dasar realisasi di atas, maka proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah tahun 2009 sampai dengan 2013 terlihat pada tabel 21 berikut : Tabel 21 : Proyeksi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Bone Tahun 2003 - 2007 (Milyar) URAIAN Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2009

2010

36,2

39,9

TAHUN 2011 2012 43,6

47,3

2013 51,0

2. Belanja Daerah Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efesiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan pendapatan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang tetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayana publik. Secara spesifik, efesiensi dan efektifitas belanja harus meliputi pos-pos belanja. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung yang masing-masing kelompok dirinci ke dalam jenis belanja. Untuk Belanja Tidak Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Tidak Terduga. Sementara itu, untuk Belanja Langsung, jenis belanjanya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. a. Belanja Tidak Langsung Untuk tahun anggaran 2007, pemerintah menetapkan menaikkan gaji PNS sebesar 15%. Kemungkinan dalam lima

61

tahun ke depan pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri sipil, sehingga selama lima tahun mendatang diperkirakan Belanja Tidak Langsung akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan terutama untuk biaya gaji tetap. Kenaikan gaji pegawai negeri sipil tersebut dibiayai oleh sumber pendapatan DAU. Dengan demikian kenaikan gaji pegawai diharapkan dapat diikuti oleh kenaikan DAU. Belanja yang signifikan pada kelompok belanja tidak langsung adalah belanja bantuan sosial. Alokasi bantuan sosial diarahkan kepada masyarakat dan berbagai organisasi baik profesi maupun kemasyarakatan. Tujuan alokasi belanja bantuan sosial

adalah

sebagai

memberdayakan

manifestasi

masyarakat.

pemerintah

Mekanisme

anggaran

dalam yang

dilaksanakan adalah bersifat block grant, artinya masyarakat dapat merencanakan sendiri sesuai dengan kebutuhan, dengan tidak keluar dari koridor peraturan yang belaku. Selain itu, komitmen Pemerintah Kabupaten Bone untuk memperbaiki kualitas pendidikan dan kesehatan juga berimplikasi pada meningkatnya belanja subsidi pendidikan dan kesehatan yang juga

akan

berpengaruh

pada

peningkatan

Belanja

Tidak

Langsung dalam lima tahun ke depan. b. Belanja Langsung Belanja Lansung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja lansung disesuaikan dengan Kebijkaan Umum APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran, dan Rencana Strategis Satuan Perangkat Kerja Daerah. Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal. Belanja Pegawai dalam Belanja Langsung ini berbeda dengan Belanja Pegawai pada Belanja Tidak

62

Langsung, Belanja Pegawai pada Belanja Langsung antara lain untuk Honorarium, Uang Lembur, Belanja Beasiswa Pendidikan, dan Belanja Kursus. Smentara itu, Belanja Langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Bone, antara lain untuk peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan,

eksplorasi

potensi

pariwisata

serta

perbaikan

infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikelarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk Belanja Modal, pengeluaran

belanja

modal

pada

lima

tahun

mendatang

diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana yang mendukung

tercapainya

visi

Kabupaten

Bone,

yaitu

pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana

pariwisata

serta

perbaikan

infrastruktur

yang

mendorong pertumbuhan pelayanan jasa. Kebijakan

belanja

daerah

sampai

dengan

2013

diperkirakan akan didominasi oleh Belanja Tidak Langsung sekitar 57%, sedangkan untuk Belanja Langsung diperkirakan berkisar 43%. Dilihat dari sisi pertumbuhannya, komponen belanja daerah tahun

2009-2013

(Belanja

Tidak

Langsung

dan

Belanja

Langsung) diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 14,3 %. Secara lengkap gambaran tentang proyeksi belanja daerah Kabupaten Bone tahun 2009-2013 sebagaimana ditunjukkan pada diagram berikut:

63

PROYEKSI BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2009-2013 (Milyar Rupiah)

2009

2010

2011

2012

2013

Belanja Tidak Langsung

522,9

618,5

714,1

809,7

905,3

Belanja Langsung

410,7

479,2

547,7

616,2

684,7

Belanja Daerah

933,6

1.097,7

1.261,8

1.425,9

1.590,0

3. Pembiayaan Daerah Dengan diberlakukannya anggaran kinerja, maka dalam penyusunan APBD dimung kinkan adanya defisit maupun surplus. Defisit terjadi ketika pendapatan lebih kecil dibandingkan dengan belanja, sedangkan surplus terjadi ketika pendapatan lebih besar dibandingkan belanja. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Berdasarkan proyeksi APBD Tahun 2009-2013. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Kemampuan

pinjaman

daerah

dapat

diperoleh

dengan

menghitung nilai DSCR dengan cara membandingkan antara jumlah pendapatan daerah terhadap seluruh besaran kewajiban pinjaman dan pendapatan daerah terhadap seluruh besaran kewajiban pinjaman dan biaya lainnya setiap tahun anggaran.

64

Untuk meningkatkan efektifitas pinjaman daerah, pinjaman harus direncanakan secara hati-hati. Selain disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pinjaman yang dibuat harus tetap sasaran. Alokasi pinjaman daerah selain memberikan pemasukan kepada

PAD

juga

diharapkan

mampu

meningkatkan

laju

pertumbuhan ekonomi dengan berkembangnya sektor perdagangan dan jasa. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan diprioritaskan pada pengeluaran yang bersifat wajib, antara lain untuk pembayaran hutang pokok yang telah jatuh tempo. Setelah pengeluaran wajib terpenuhi,

maka

pengeluaran

pembiayaan

diarahkan

untuk

penyataan modal kepada BUMD yang berorientasi keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat mengasilkan bagi hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat dapat meningkat. Untuk lebih memperjelas proyeksi APBD tahun 2009-2013 dapat dilihat pada tabel berikut :

65

Tabel 22. Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2009-2013 ( Milyar Rupiah ) U R A I A N PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH DANA PERIMBANGAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH BELANJA DAERAH

2009

2010

2011

2012

2013

889,8

1.048,7

1.207,6

1.366,5

1.525,4

67,0

79,8

92,6

105,4

118,2

786,6

929,0

1.071,4

1.213,8

1.356,2

36,2

39,9

43,6

47,3

51,0

933,6

1.097,7

1.261,8

1.425,9

1.590,0

BELANJA TIDAK LANGSUNG

522,9

618,5

714,1

809,7

905,3

BELANJA LANGSUNG

410,7

479,2

547,7

616,2

684,7

(43,8)

(49,0)

(54,2)

(59,4)

(64,6)

-

-

-

-

-

PENERIMAAN PEMBIAYAAN

-

-

-

-

-

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

-

-

-

-

-

(43,8)

(49,0)

(54,2)

(59,4)

(64,6)

SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN DAERAH

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

66

BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Dalam

penyelenggaraan

pembangunan

daerah,

pemerintah

senantiasa diperhadapkan dengan permasalahan utama yaitu keterbatasan dana pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan suatu perencanaan yang terfokus pada bidang-bidang pembangunan yang bersifat strategis

yaitu

membangun sebagian dari seluruh bidang yang ada, tetapi benar-benar dapat memberikan manfaat yang meluas

bagi kemajuan daerah dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk itu pengelola pemerintahan seharusnya memiliki kompetensi analisis yaitu kemampuan menganalisa kebenaran dari berbagai kondisi dan multi faktor yang berpengaruh dalam daerah, untuk

menentukan

alternatif pilihan dan faktor kunci yang dapat memunculkan strategi unggulan, dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Analisis Lingkungan Strategis merupakan suatu pendekatan ilmiah yang berdasarkan fakta dan data untuk menganalisa keadaan atau kondisi yang ada dan terjadi dalam daerah yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah. A. FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL Identifikasi menguraikan

faktor

faktor faktor

lingkungan

internal

dilakukan

untuk

yang menjadi kekuatan dan kelemahan

Kabupaten Bone. Faktor kekuatan adalah situasi dan kondisi

internal yang

bersifat positif, yang memungkinkan organisasi pemerintah Kabupaten Bone memiliki kemampuan dan keunggulan strategis dalam mencapai tujuannya, sedangkan kelemahan merupakan situasi dan kondisi

67

ketidakmampuan internal yang

mengakibatkan

kegagalan dalam

pencapaian tujuan dan sasaran. 1. Kekuatan a. Letak geografis Kabupaten Bone yang strategis sebagai jalur penghubung Propinsi Sulsel dengan Sultra b. Potensi perangkat daerah Kabupaten Bone yang

dapat

mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan c. Hubungan baik antar Pemerintah (Pusat, Propinsi, kabupaten dan kota) yang memungkinkan terciptanya jejaring (network) yang kuat. d. Tersedianya pranata (hukum dan peraturan) yang menjamin dan mengatur berbagai aktivitas pembangunan. e. Tersedianya Potensi sumberdaya (manusia, metode, alam dan buatan) yang memadai f. Tersedianya infrastruktur yang relatif memadai g. Potensi lembaga kemasyarakatan yang solid dan partisipatif h. Tersedia beberapa potensi komoditas unggulan i.

Tersedianya prasarana, sarana sosial, budaya dan ekonomi yang memadai

j.

Transparansi dan akuntabilitas publik

mulai terimplementasi

dengan baik 2. Kelemahan a. Terbatasnya

kemampuan

daerah

untuk

mendanai

pembangunan. b. Pranata hukum dan peraturan yang ada belum terimplentasi dengan baik. c. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral d. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam berwirausaha dan melihat peluang yang tersedia. e. Belum optimalnya pendayagunaan potensi ekonomi lokal

68

f. Lemahnya penguasaan pasar lokal, regional dan internasional g. Kurangnya kesempatan dan peluang kerja h. Kurangnya profesionalisme dan proporsi aparatur Pemerintah Daerah i.

Belum diterapkannya e-government

j.

Kurangnya penelitian tentang pengembangan potensi daerah.

k. Masih kurangnya data dan informasi tentang potensi investasi. B. FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL Faktor lingkungan eksternal menggambarkan peluang dan tantangan. Peluang merupakan faktor yang menyatakan situasi dan kondisi positif yang berada di luar kendali oraganisasi pemerintah daerah yang dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, sedangkan faktor tantangan adalah situasi dan kondisi yang dapat menyebabkan kegagalan. 3. Peluang a. Peluang Kabupaten Bone untuk menjadi

Pusat Pelayanan

Jasa dan Perdagangan di Kawasan Timur Sulsel . b. Meningkatnya peran aktif masyarakat. c. Jejaring

(network)

yang

cukup

solid

antara

lembaga

pemerintah, dan stakeholder. d. Hubungan yang harmonis antara legislatif dan eksekutif . e. Terbukanya peran aktif swasta (dunia usaha) f. Terbukanya peran aktif lembaga pendidikan g. Meningkatnya kerjasama regional h. Terwujudnya etika dan moralitas baru yang positif i. Kemajuan teknologi dan komunikasi. j. Kondisi politik, keamanan, ketertiban daerah

yang relatif

stabil.

69

4. Tantangan a. Potensi dan daya saing daerah tetangga. b. Perubahan geopolitik c. Krisis

ekonomi

rendahnya

daya

yang beli

berkelanjutan

dan

menyebabkan

masyarakat

dan

meningkatnya

pengangguran d. Rendahnya supremasi hukum e. Semakin tingginya biaya pendidikan dan kesehatan f. Merebaknya NAPZA dan penyakit masyarakat lainnya.

70

KEKUATAN 1.

KELEMAHAN

Letak geografis Kabupaten Bone yang strategis sebagai

jalur

penghubung

Propinsi

Sulsel

dengan Sultra 2.

dapat

mendukung

kelancaran

penyelenggaraan pemerintahan 3.

Hubungan

baik

Propinsi,

antar Pemerintah (Pusat,

kabupaten

dan

kota)

yang

yang kuat.

5.

Tersedianya pranata (hukum) yang menjamin

EKSTERNAL

Tersedianya

Potensi

sumberdaya (manusia,

metode, alam dan buatan) yang memadai

FAKTOR

untuk

mendanai pembangunan.

dan tersosialisai dengan baik. 3. Belum optimalnya koordinasi lintas sektoral

berwirausaha

dan

melihat

peluang

yang

tersedia. 5. Belum

optimalnya

pendayagunaan

potensi

ekonomi lokal

dan mengatur berbagai aktivitas pembangunan.

ANALISIS

daerah

4. Rendahnya kemampuan masyarakat dalam

memungkinkan terciptanya jejaring (network)

4.

kemampuan

2. Pranata hukum yang ada belum terimplentasi

Potensi aparatur pemerintah Kabupaten Bone yang

1. Terbatasnya

6. Lemahnya penguasaan pasar lokal, regional dan internasional 7. Kurangnya kesempatan dan peluang kerja bagi masyarakat.

6.

Tersedianya infrastruktur yang relatif memadai

7.

Potensi

lembaga kemasyarakatan yang solid

8. Kurangnya

profesionalisme

dan

proporsi

aparatur Pemerintah Daerah

dan partisipatif

9. Belum diterapkannya e-government

8.

Tersedia beberapa potensi komoditas unggulan

10.Kurangnya penelitian tentang pengembangan

9.

Tersedianya prasarana, saran sosial, budaya dan ekonomi yang memadai

10. Transparansi dan akuntabilitas publik

potensi daerah. 11. Masih kurangnya data dan informasi tentang

mulai

potensi investasi

terimplementasi dengan baik 11.

71

PELUANG

Strategi Peluang +Kekuatan

1. Peluang Kabupaten Bone untuk menjadi dan

1.

Pusat Pelayanan Jasa

Perdagangan

di

kawasan

Timur Sulsel . 2. Meningkatnya

peran

aktif

2.

masyarakat.

Tingkatkan sarana dan prasarana yang ada serta

3.

peningkatan koordinasi lintas sektoral optimal.

Tingkatkan kerjasama yang harmonis antara legislatif

2. Optimalkan

dan eksekutif dengan dukungan hubungan baik antara

mendukung

Ciptakan kerjasama regional

kabupaten dan kota ).

pemerintah

(

pusat,

propinsi

3. Manfaatkan

,

5.

(dunia usaha)

Fasilitasi peran aktif masyarakat dan swasta dalam

Wujudkan

menjalin

pendidikan 6.

8. Terwujudnya etika dan moralitas

7.

aparatur

pemerintah

yang

teknologi

kerjasama

regional,

nasional

dan

8.

komunikasi. politik,

keamanan,

ketertiban daerah

yang relatif

9.

moral

yang

kemampuan

dan

baik

dalam

kemandirian

peningkatan peran serta masyarakat, swasta dan lembaga pendidikan. 6. Tingkatkan penguasaan pasar lokal, regional

Tingkatkan peran

dan

internasional melalui peran aktf masyarakat dan aparatur pemerintah pemerintah

swasta . 7.

Manfaatkan sumber daya ( manusia, alam, metode dan

masyarakat dan swasta .

dan

dan

melalui jalinan kerjasama regional dan nasional.

profesional

buatan) yang tersedia dalam meningkatkan peran aktif

baru yang positif

guna

nasional

5. Kembangkan ekonomi lokal secara optimal melalui

dalam mewujudkan etika dan moralitas baru.

dan nasional

sektoral

4. Tingkatkan kemampuan dan daya saing masyarakat

internasional.

7. Meningkatnya kerjasama regional

etika

meningkatkan

dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan

6. Terbukanya peran aktif lembaga

lintas regional,

masyarakat.

profesional.

5. Terbukanya peran aktif swasta

stabil

baik

koordinasi kerjasama

secara

internasional. dengan dukungan

pembangunan melalui peran aparatur pemerintah yang

antara legislatif dan eksekutif .

lembaga

di Kawasan Timur Sulsel.

hubungan

4.

antar

dapat menjadi Pusat Pelayanan Jasa dan perdagangan

dan stakeholder. 4. Terjalinnya Hubungan kerjasama

jejaring(network)

pemerintah, lembaga masyarakat dan swasta melalui

solid antara lembaga pemerintah,

10.Kondisi

1. Tingkatkan

ciptakan iklim yang kondusif agar Kabupaten Bone

pemerintah ( pusat dan propinsi ).

3. Jejaring ( network) yang cukup

9. Kemajuan

Strategi Peluang +Kelemahan

Tingkatkan

jejaring

bisnis

melalui

peran

aktif

masyarakat dan swasta guna mendukung kerjasama regional maupun internasional. 8. Tingkatkan

profesionalisme dan proporsi aparatur

Manfaatkan dukungan pihak swasta dalam rangka

pemerintah daerah

pemberdayaan masyarakat.

regional dan internasional

dalam

mendukung kerjasama

Tingkatkan sarana dan prasarana sosial ,budaya, dan

9. Manfaatkan

ekonomi yang ada guna meningkatkan kesejahteraan

mendukung

hidup masyarakat.

mewujudkan manajemen pemerintahan daerah yang

10. Manfaatkan kelembagaan masyarakat yang ada guna mendukung peningkatan daya saing, kemandirian dan kesejahteraan .

dan e-

informasi

dalam

government

guna

solid dan profesional. 10. Tingkatkan penelitian tentang potensi daerah dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang

11. Kembangkan komoditas unggulan melalui peran aktif masyarakat dan swasta

teknologi penerapan

agar

komoditas ekspor yang berkualitas.

dapat

menjadi

ada

untuk

peningkatan

kemajuan

daerah

dan

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 11. Tingkatkan ketersediaan dan akurasi data dan

72

12. Wujudkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah

informasi tentang potensi investasi untuk menarik

daerah menuju tata kepemerintahan yang baik dalam

minat investor melakukan investasi di Kabupaten

rangka menumbuhkan kepercayaan dan mendapatkan

Bone

dukungan dari masyarakat dan swasta.

daerah dan

13. Tingkatkan dan pelihara stabilitas politik, keamanan dan ketertiban

dalam daerah

agar dapat meningkatkan perekonomian membuka peluang kerja

bagi

masyarakat.

guna mendukung

terlaksananya aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 14.

Manfaatkan kemajuan teknologi dan informasi guna mendukung pemberdayaan masyarakat dan upaya peningkatan pendapatan masyarakat.

TANTANGAN

Strategi Kekuatan + Tantangan

1. Terjadinya Persaingan regional.

1.

dalam rangka menghadapi persaingan regional.

2. Perubahan geopolitik dan kondisi dinamika

sosial

politik

yang

2.

3.

dan menyebabkan rendahnya daya

4.

4. Rendahnya supremasi hukum tingginya

Tingkatkan peran dan kemampuan aparatur pemerintah

5.

6. Merebaknya NAPZA dan penyakit

6.

dinamika sosial politik.

Tingkatkan

kinerja

lembaga

menghadapi

4. Tingkatkan

masyarakat

melalui rangka

untuk

perubahan

keberdayaan

geopolitik

masyarakat

dan

dalam

menghadapi persaingan regional dan perubahan geopolitik. 5. Tingkatkan sosialisasi

pembinaan oleh aparatur pemerintah dalam

sektoral

profesionalisme baparatur pemerintah

untuk

Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat

lintas

menhadapi persaingan regional.

menghadapi krisis ekonomi yang berkelanjutan dan

rangka mengurangi pengangguran.

pendidikan dan kesehatan

koordinasi

Tingkatkan kemampuan SDM masyarakat agar dapat

agar memiliki kemampuan untuk berwirausaha dalam

biaya

melakukan

3. Tingkatkan

dapat meningkatkan daya beli.

pengangguran

daerah. 2. Tingkatkan kemampuan apratur pemerintah dalam

kondisi dinamika politik.

beli masyarakat dan meningkatnya

5. Semakin

Manfaatkan hubungan baik antar pemerintah dalam

dalam menghadapi persaingan regional dan perubahan

3. Krisis ekonomi yang berkelanjutan

1. Optimalkan potensi sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan dana pembangunan

mengahadapi perubahan geopolitik.

berpengaruh terhadap stabilitas keamanan daerah.

Manfaatkan hubungan yang baik antar pemerintah

Strategi Kelemahan + Tantangan

hukum

untuk mewujudkan

supremasi hukum. 6. Sosialisasikan dan tegakkan aturan tentang hukum

73

penguatan dan pengembangan ekonomi lokal.

masyarakat lainnya. 7.

dan penyakit masyarakat lainnya.

Manfaatkan sumberdaya yang ada guna menghadapi persaingan regional dan perubahan geopolitik.

8.

Tingkatkan

peran

aparatur

pemerintah

untuk menghadapi persaingan regional. dalam

mengatasi tingginya biaya pendidikan dan kesehatan. 9.

Manfaatkan dukungan pihak swasta dan lembaga masyarakat

dalam

mengatasi

tingginya

7. Manfaatkan potensi ekonomi lokal secara optimal

biaya

pendidikan dan kesehatan.

8. Tingkatkan kemampuan penguasaan pasar dalam menghadapi persaingan global. 9. Tingkatkan peran pemerintah dan swasta dalam menciptakan jejaring bisnis yang kuat dan luas. 10. Tingkatkan

10. Manfaatkan dukungan pihak swasta untuk menghadapi persaingan regional.

pemerintah

kemampuan dalam

manajerial

aparatur

menghadapi

transformasi

11. Aplikasikan e- government dalam

menghadapi

birokrasi.

11. Manfaatkan sumberdaya yang ada dalam menciptakan supremasi hukum.

persaingan regional.

12. Tingkatkan peran aparatur pemerintah daerah dalam rangka perwujudan supremasi hukum. 13. Manfaatkan pranata menanggulangi

hukum

NAPZA

dan

yang

ada

penyakit

dalam

masyarakat

lainnya. 14. Manfaatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam rangka penegakan supremasi hukum. 15. Manfaatkan

kelembagaan

masyarakat

dalam

mendukung terwujudnya supremasi hukum. 16. Tingkatkan akuntabilitas dan transparansi

dalam

menghadapi persaingan regional dan menanggulangi berbagai macam penyakit masyarakat.

74

C. ASUMSI ANALISIS DAN PILIHAN STRATEGI Asumsi analisis adalah kesimpulan yang dihasilkan dalam analisis SWOT tentang faktor-faktor lingkungan serta dampaknya terhadap masa depan organisasi pemerintah dan dapat berpengaruh terhadap hubungan internal dalam pemerintahan di Kabupaten Bone. Asumsi-asumsi tersebut

merupakan dasar dalam menetapkan dan

menyusun perencanaan strategis, dengan menggunakan visi dan misi sebagai kriteria seleksi maka didapatkan pilihan strategis ( strategic chioces) sebagai berikut 1. Tingkatkan sarana dan prasarana yang ada serta ciptakan iklim yang kondusif agar Kabupaten Bone dapat menjadi Pusat Pelayanan Jasa dan perdagangan di Kawasan Timur Sulsel. 2. Tingkatkan kerjasama yang harmonis antara legislatif dan eksekutif dengan dukungan hubungan baik antara pemerintah (pusat

dan

propinsi). 3. Wujudkan aparatur pemerintah yang profesional dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dan

menjalin kerjasama

regional,

dan global. 4. Tingkatkan

peran

aparatur

pemerintah

pemerintah

dalam

mewujudkan etika dan moralitas baru. 5. Tingkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar memiliki kemampuan untuk berwirausaha dalam rangka menghadapi krisis ekonomi, meningkatkan daya beli dan mengurangi pengangguran. 6. Tingkatkan kinerja lembaga masyarakat melalui pembinaan oleh aparatur pemerintah dalam rangka penguatan dan pengembangan ekonomi lokal. 7. Tingkatkan peran aparatur pemerintahdan dukungan pihak swasta dan

lembaga

masyarakat

dalam

mengatasi

tingginya

biaya

pendidikan dan kesehatan.

75

8. Tingkatkan peran aparatur pemerintah daerah

dan peran serta

masyarakat dan swasta dalam rangka perwujudan supremasi hukum. 9. Manfaatkan pranata hukum yang ada dalam menanggulangi NAPZA dan penyakit masyarakat lainnya. 10. Optimalkan potensi penggalian sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan dana pembangunan daerah. 11. Tingkatkan profesionalisme aparatur pemerintah untuk menghadapi perubahan geopolitik dan dinamika sosial politik serat transformasi birokrasi. D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS Dalam suatu organisasi selalu menghadapi masalah internal dan eksternal dalam lingkungannya. Dengan adanya permasalahan tersebut maka pimpinan organisasi harus mencari jalan keluar terhadap masalah yang terjadi antara lingkungan internalnya (Kekuatan dan Kelemahan) dengan lingkungan eksternalnya (Peluang dan Ancaman) dari luar organisasi tersebut. Dari proses pemecahan masalah tersebut pemerintah dapat menemukan dan mengembangkan strategi untuk mengatasi ancaman dan memanfaatkan peluang yang ada dengan tetap memperhatikan kekuatan dan kelemahan kinerja yang ada dalam organisasi tersebut, sehingga organisasi dapat melihat secara obyektif kondisi internal dan eksternal untuk dapat mengantisipasi perubahan yang terjadi pada lingkungan eksternalnya. A.

Analisis Lingkungan Internal 1. Ekonomi a. Kekuatan 1. Secara makro, Pertumbuhan Ekonomi selama kurun waktu 2001 - 2005 cenderung mengalami peningkatan yaitu Rp. 1.969.994.700.000,-

pada

tahun

2001

menjadi

Rp.

76

2.305.158.940.000,-

pada

tahun

2005

atau

terjadi

peningkatan rata-rata 4,01% per tahun. Pendapatan percapita dalam kurun waktu yang sama juga mengalami perkembangan yaitu Rp. 3.306.369,- pada tahun 2001 menjadi Rp. 4.792.832,- pada tahun 2005 atau terjadi peningkatan rata-rata 9,73 % per tahun. 2. Tersedianya berbagai komoditi unggulan yang siap untuk dikelola dan dikembangkan.

Tabel 23 : Komoditi Unggulan Pertanian Tanaman Pangan Tahun 2005 – 2006 Luas Panen No

Produksi

Komoditi Tahun

Tahun

Tahun

Tahun

2005

2006

2005

2006

1

Padi

114.187

109.952

537.266

548.797

2

Jagung

40.773

33.467

115.130

95.362

3

Kedelai

6.224

4.360

9.923

7.624

Tabel 24 : Komoditi Unggulan Perkebunan Tahun 2005 – 2006 Luas Tanam No

Komoditi

Produksi

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2005

Tahun 2006

1

Kakao

30.145

30.007

15.877

15.458

2

Kelapa

17.102

17.715

13.784

10.597

3

Jambu Mete

8.410

6.242

2.948

2.863

77

Tabel 25 : Komoditi Unggulan Peternakan Tahun 2005 – 2006 Populasi (Ekor) No

Komoditi

1

Sapi

2

Kambing

3

Ayam Buras

Produksi Daging

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2005

Tahun 2006

120.688

135.482

590.755

607.530

9.476

8.012

10.177

10.522

1.347.358

1.336.233

144.884

146.378

Tabel 26 : Komoditi Unggulan Perikanan (Tambak) Tahun 2005 – 2006 Luas Areal Tambak No

Produksi

Komoditi Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2005

Tahun 2006

1

Udang

3.220

3.220

2.534

2.332.50

2

Kepiting

1.882

1.882

1.717,10

1.526,50

3

Rumput Laut

1.245

1.245

5.932,60

5.624,20

Tabel 27 : Komoditi Unggulan Perikanan (Penangkapan) Tahun 2005 - 2006 Luas Areal (Ha) No

Komoditi

Produksi (Ton)

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2005

Tahun 2006

211

-

206

206

1

Kolam

2

Perairan Umum

1.759

2.203

2.247,50

2.247,50

3

Laut

93.929

93.929

87.052,30

87.052,30

78

Tabel 28 : Potensi Tambang di Kabupaten Bone Tahun 2006 No

Bahan/

Lokasi/

Penyebar a [Ha]

Cadangan [M3]

10

-

762,5

21.350.000

1

Pasir Silika/

Lamuru

2

Pasir Kuarsa

Kahu, Kajuara.

3

Basal

Libureng, Tonra.

168,75

38.125.000

4

Batu Gamping

Bonto Cani, Ponre, Libureng, Tonra.

16.200

2.079.543.250

5

Kalsit

Bonto Cani.

6

Batubara

Lamuru, Lappariaja.

7

Rhiolit

Tonra.

8

Tembaga

Libureng, Patimpeng.

9

Emas

Patimpeng.

10

Mangan

11

25

-

342,5

4.676.300

325

114.075.000

-

-

-

-

Ponre, Bonto Cani

480

-

Marmer

Bonto Cani, Kahu

25

5.000.000

12

Biji Besi

Bonto Cani.

625

30.000.000

13

Batu Sabak

Kahu

260

20.800.000

14

Propilit

Kahu

325

374.000.000

Ponre,

79

3. Infrastruktur yang cukup memadai bagi perkembangan perekonomian.

Tabel 29 : Panjang Jalan Kabupaten Bone Tahun 2006 - 2007 Panjang Jalan (Km) No 1

Uraian

%

Tahun 2007

%

843,736 901,394 738,070

33,98 36,30 29,72

893,736 891,394 698,070

35,99 35,90 28,11

2.483,200

100,00

2.483,200

100,00

501,640 485,250 634,825 861,485

20,20 19,54 25,56 34,69

591,640 485,250 584,825 821,485

23,83 19,54 23,55 33,08

2.483,200

100,00

2.483,200

100,00

JENIS PERMUKAAN  Aspal  Kerikil  Tanah Jumlah

2

Tahun 2006

KONDISI JALAN    

Baik Sedang Rusak Rusak Berat Jumlah

Untuk transportasi laut memiliki (5) dermaga yaitu: dermaga Pelabuhan BajoE Tanete Riattang Timur, Pelabuhan Pallime Cenrana, Pelabuhan Kading Barebbo, Pelabuhan Ujung Pattiro SibuluE dan Pelabuhan UloE Dua BoccoE sedang karakteristik pergerakan modanya kebanyakan merupakan kapal barang antar pulau yang umumnya memuat hasil bumi dan olahan dari dan ke Kabupaten Bone. Jaringan Telekomunikasi juga telah menjangkau hampir semua kecamatan khususnya untuk untuk jaringan nirkabel. Untuk kapasitas kelistrikan telah tersedia 4 (empat) unit yaitu Unit Pelayanan Hasanuddin + BajoE, Ranting UloE, Unit Pelayanan Tellu BoccoE dan Unit Pelayanan Patangkai dengan total produksi mencapai 56.579 Kwh.

80

Beberapa Bank dan Lembaga Keuangan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk mengadakan transaksi jual beli. Bank yang ada di Kabupaten Bone terdiri dari 6 (enam) buah bank konvensional dan 3 (tiga) buah lainnya dengan fungsi tertentu serta 2 (dua) buah Asuransi Besar dan 1 (satu) buah pegadaian. 4. Secara geografis luas Kabupaten Bone sangat menunjang untuk perkembangan ekonomi baik dilihat dari luasnya maupun jumlah penduduk. 5. Adanya otonomi daerah yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur urusan rumah tangganya. b. Kelemahan 1. Pendapatan percapita belum merata dalam masyarakat sehingga terjadi ketimpangan antara yang berpendapatan rendah dan yang berpendapatan tinggi. 2. Potensi yang dimiliki belum terkelola dengan baik dan memadai. 3. Masih

banyaknya

tenaga

kerja

produktif

yang

tidak

mendapatkan lapangan pekerjaan. 4. Keahlian Sumber Daya Manusia sektor-sektor lapangan usaha belum memadai. 6. Sarana

dan teknologi

industri untuk

mengelola hasil

pertanian maupun industri itu sendiri masih kurang sehingga untuk mendapatkan nilai tambah hasil pertanian maupun industri itu sendiri masih kurang. 7. Luas dan besarnya jumlah penduduk di Kabupaten Bone mengakibatkan pemerintah daerah tidak dapat memenuhi semua

keinginan

wilayah

sehingga

sering

terjadi

ketimpangan pembangunan antar wilayah.

81

8. Kemampuan

dan

usaha

pemerintah

daerah

untuk

peningkatan pendapatan daerah masih minim. 2. Sosial Budaya a. Kekuatan 1. Tersedianya gedung sekolah yang cukup memadai untuk perkembangan pendidikan kedepan. 2. Tersedianya tenaga pengajar terdidik disegala tingkatan sekolah. 3. Jumlah penduduk yang mengenyam pendidikan cukup banyak terutama usia sekolah dasar yang ditunjukkan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS)nya sebesar 115,4% pada tahun 2006 menjadi 115,63% pada tahun 2007. 4. Tersedianya Rumah Sakit Umum, Puskesmas dan Pustu yang menyebar di setiap wilayah Kabupaten Bone. 5. Tersedianya tenaga dokter dan paramedis. 6. Seni budaya yang ada di dalam masyarakat cukup beragam dan unik. b. Kelemahan 1. Penyebaran gedung yang tidak disesuaikan dengan jumlah penduduk yang bersekolah di masing-masing kecamatan. 2. Kuantitas jumlah gedung sekolah khususnya Sekolah Dasar tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas fisik gedung sekolah tersebut. 3. Tenaga pengajar terdidik yang ada hanya yang berfungsi sebagai guru umum, guru spesialisasi dan wali kelas masih kurang. 4. Jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah bertambah akibat terpuruknya perekonomian negara yang beimbas pada

82

tingkat pendapatan masyarakat yang kurang sehingga tidak mampu menyekolahkan anaknya. 5. Ketersediaan tenaga dokter dan paramedis tidak dibarengi dengan pemenuhan standar kualifikasi pelayanan kesehatan sehingga tenaga dokter dan paramedis yang ada belum mampu memberikan andil yang besar bagi perkembangan kesehatan di Kabupaten Bone. 6. Ketersediaan

peralatan

kesehatan

yang

dimiliki

belum

memadai untuk melakukan tindakan-tindakan pengobatan pada pasien tertentu. 7. Kekayaan seni budaya yang ada belum dikemas dalam bentuk yang dapat

menarik minat wisatawan domestik maupun

mancanegara untuk berkunjung ke Kabupaten Bone. 3. Sumber Daya Manusia a. Kekuatan 1. Jumlah Tenaga Kerja yang memadai yaitu sebesar 79,70% dari jumlah penduduk Kabupaten Bone pada Tahun 2003 meningkat menjadi 80,73% pada Tahun 2007. 2. Tersedianya Tenaga kerja yang bekerja diberbagai sektor lapangan usaha perekonomian. 3. Tenaga kerja yang bekerja di sektor Pertanian sebanyak 63,73%; Sektor Perdagangan, Hotel dan restoran 13,60%; Sektor jasa-jasa 10,73%; Sektor Angkutan dan Komunikasi 4,80%; Sektor Industri 6,19%, selebihnya bekerja di sektor lainnya dari keseluruhan jumlah tenaga kerja pada tahun 2007 sebanyak 560.526 Jiwa. 4. Jumlah aparatur cukup memadai untuk pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pemerintah daerah.

83

5. Kualitas aparatur cukup memadai baik dari segi pendidikan formal maupun pendidikan non formal seperti pendidikan struktural, teknis dan fungsional. b. Kelemahan 1. Tenaga Kerja yang ada tidak semua terakomodasi dalam lapangan pekerjaan, masih banyak yang menganggur baik terbuka maupun terselubung. 2. Tenaga Kerja yang bekerja belum sesuai dengan keahlian masing-masing dan masih terkonsentrasi pada lapangan usaha primer. 3. Aparatur yang ada dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan pendidikan formal yang dimilikinya sehingga tidak tercipta aparatur yang spesialis dibidangnya. B. Analisis Lingkungan Eksternal 1. Ekonomi a. Peluang 1. Globalisasi

ekonomi

dengan

persaingan

bebasnya

memberi/membuka peluang kepada Kabupaten Bone untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas komoditi ekspornya. 2. Semakin berkembangnya dunia usaha baik nasional maupun internasional. 3. Kemudahan melakukan kerjasama

dibidang ekonomi

dengan negara lain dapat menambah pangsa pasar bagi hasil pertanian maupun industri Kabupaten Bone. 4. Berkembangnya

teknologi

informasi

yang

dapat

memudahkan berkembangnya perekonomian Kabupaten Bone.

84

5. Berkembangnya

teknologi

industri

yang

dapat

dimanfaatkan guna nilai tambah bagi produk komoditi yang dihasilkan. b. Tantangan 1. Globalisasi ekonomi akan membuat setiap negara maupun daerah untuk melakukan kegiatan yang dapat membuatnya bertahan dengan meningkatkan perekonomiannya. 2. Teknologi yang berkembang pesat saat ini juga diikuti dengan harga yang masih mahal bagi negara berkembang. 3. Pelaku pembangunan yaitu pemerintah daerah, swasta dan masyarakat belum bersinergi untuk pengembangan perekonomian kedepan. 4. Peluang usaha yang ada kalau tidak dicermati akan menjadi bumerang bagi daerah itu sendiri. 2. Sosial Budaya a. Peluang 1. Komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan masyarakat. 2. Terbukanya peluang untuk mendapatkan beasiswa baik di luar negeri maupun di dalam negeri yang disediakan oleh lembaga dalam negeri maupun luar negeri. 3. Kemajuan tehnologi komunikasi dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi-informasi kebudayaan sehingga memudahkan untuk pertukaran kebudayaan antar negara yang

pada

akhirnya

akan

mengembangkan

sektor

pariwisata di Kabupaten Bone. b. Tantangan 1. Pemanfaatan tehnologi yang mudah diakses tapi tidak merusak genarasi muda maupun adat budaya yang ada di Kabupaten Bone.

85

2. Peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan harus dibarengi dengan peningkatan anggaran di sektor tersebut. 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendidikan

dan

derajat

kesehatannya

terutama

perempuan. 3. Sumber Daya Manusia a. Peluang 1. Terbukanya

peluang

untuk

berusaha

dan

menjadi

wiraswasta. 2. Terbukanya peluang kerja pada sektor-sektor sekunder dan tertier. 3. Berkembangnya pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional bagi aparatur daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga independent. c. Tantangan 1. Pola pikir tenaga kerja yang ada lebih cenderung untuk menjadi pegawai negeri dari pada berwiraswasta. 2. Meningkatkan kesadaran Penduduk Kabupaten Bone yang memiliki tingkat pendidikan tinggi untuk bersama-sama membangun Kabupaten Bone dan lebih memilih untuk mengabdi di daerah sendiri dari pada di daerah lain. 3. Membuka dan menambah peluang kerja bagi tenaga kerja yang masih menganggur. 4. Mengubah pola pikir aparatur pemerintah untuk melakukan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang bertugas sebagai abdi negara.

86

C. FAKTOR-FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 1. Komitmen yang kuat dari pemerintah bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 2. Penciptaan suasana yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha dan investasi. 3. Ketersediaan anggaran untuk peningkatan sektor-sektor yang menjadi tujuan utama pemerintah daerah. 4. Ketersediaan Sumber Daya Manusia yang profesional pada setiap sektor lapangan usaha. 5. Perubahan pola pikir aparatur pemerintah dari yang dilayani menjadi yang melayani masyarakat untuk menciptakan pelayanan prima. 6. Ketersediaan

sarana

informasi

dan

telekomunikasi

serta

jaringannya yang dapat dimanfaatkan oleh aparatur dan dapat diakses oleh masyarakat. D. ASUMSI a. Pemerintah melaksanakan pembangunan sesuai komitmen yang telah ditetapkan. b. Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat bersinergi untuk pengembangan dunia usaha. c. Anggaran yang ada memang tersedia untuk merealisasikan peningkatan sektor-sektor yang memang menjadi prioritas utama pemerintah daerah. d. Terbuka peluang kerja pada setiap sektor lapangan usaha. e. Aparatur pemerintah memang berkeinginan untuk merubah dirinya.

87

f. Sarana dan informasi yang tersedia memang dimanfaatkan untuk hal-hal yang menuju kepada pencapaian visi dan misi guna peningkatan pembangunan di Kabupaten Bone.

88

BAB V TANTANGAN A. SOSIAL BUDAYA Pertumbuhan penduduk yang semakin bertambah.

Sejalan

dengan itu, berbagai parameter kependudukan diperkirakan akan mengalami perbaikan yang ditunjukkan dengan menurunnya angka kematian bayi, menurunnya angka kematian ibu melahirkan, dan meningkatnya usia harapan hidup. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk perlu diperhatikan untuk menciptakan penduduk tumbuh secara proporsional dalam rangka menjamin keseimbangan jumlah penduduk usia produktif dengan jumlah penduduk usia non produktif. Pembangunan kesehatan dan pendidikan memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Berbagai masalah dan tantangan pembangunan kesehatan yang dihadapi adalah tingginya angka kematian bayi dan ibu melahirkan, masih terdapatnya balita kurang gizi serta akses terhadap pelayanan kesehatan yang belum optimal dan merata. Sementara itu, tantangan pembangunan pendidikan adalah penyediaan pelayanan pendidikan yang berkualitas untuk meningkatkan proporsi penduduk yang menyelesaikan pendidikan dasar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, menurunnya angka buta aksara, menurunnya kesenjangan pendidikan antara penduduk yang mampu dan kurang mampu, penduduk antar jenis kelamin, penduduk perkotaan dan perdesaan. Peran dan kualitas hidup perempuan serta anak di berbagai bidang, masih perlu ditingkatkan. Di samping itu, kesejahteraan, partisipasi dan perlindungan anak masih kurang memadai. Partisipasi

89

pemuda dalam pembangunan juga masih perlu ditingkatkan seiring dengan upaya memaksimalkan pembinaan prestasi olahraga. Arus globalisasi dan industrialisasi akan menjadi tantangan utama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Bone dua puluh tahun mendatang. Dampak pada munculnya permasalahan sosial seperti : menipisnya nilai budaya, kenakalan

remaja,

kemiskinan, perubahan sikap dan perilaku,

kriminalitas,

kekerasan

dan

penyalagunaan

NARKOBA, HIV/AIDS, perlu menjadi perhatian secara intensif melalui pembangunan mental dan spiritual. a.

Tantangan/Permasalahan

Pembangunan

Pendidikan

Di

Kabupaten Bone Dengan mencermati hasil yang telah dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Bone kurun waktu 4 tahun (2003-2006) pada sektor

pendidikan

pada

berbagai

indikator,

baik

indikator

peningkatan mutu dan relevansi pendidikan, maupun indikator pemerataan dan perluasan jangkauan pendidikan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Keberhasilan pembangunan pendidikan yang telah dicapai tersebut, masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian khusus bagi Pemerintah Daerah, antara lain tingginya Angka Putus Sekolah (APS) setiap jenjang pendidikan. Kondisi ini disebabkan karena menurunnya kemampuan orang tua siswa untuk membiayai pendidikan anak-anaknya, terutama pada masyarakat lapisan bawah, sehingga berakibat masuknya anak sekolah pada berbagai lapangan pekerjaan. Pemerataan kesempatan pendidikan dasar maupun menengah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan efesiensi. Siswa yang terdaftar di sekolah dalam jumlah yang besar belum menjamin seluruhnya bisa belajar sampai tuntas karena sebagian putus sekolah.

90

Rendahnya

mutu

dan

relevansi

pendidikan

sangat

dipengaruhi oleh kualitas proses pembelajaran disekolah. Selain dari pada itu, faktor kualitas tenaga pengajar sangatlah mendukung. Tingkat kelayakan guru yang mengajar disesuiakan dengan kualifikasi pendidikan formalnya. Distribusi guru yang tidak merata serta pendayagunaan yang belum efisien belum menghasilkan kinerja guru yang optimal. Mutu profesi (kualifikasi dan kompetensi) guru masih dirasakan rendah, terutama disebabkan oleh penyiapan guru dan pengelolaannya belum profesional. Evaluasi kinerja guru belum ditata di dalam suatu sistem akuntabilitas publik, sehingga output pendidikan belum akuntabel dan bermutu. Sistem pembinaan karier guru perlu dibangun. Sentralisasi dalam manajemen pendidikan menyebabkan kurang berkembangnya kemampuan daerah untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan pendidikan daerah masing-masing. Berbagai tahap pembinaan bahkan kebijaksanaan operasional pendidikan dilaksanakan dan dikelola oleh pusat, sementara fungsi aparat daerah hanyalah sebagai pelaksana. Sistem pengelolaan seperti ini mungkin ampuh untuk menjawab persoalan makro tetapi kurang peka terhadap persoalan mikro pada masing-maing daerah yang bervariasi satu dengan yang lainnya. Tantangan

lain

yang

dihadapi

Pemerintah

Daerah

Kabupaten Bone dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia adalah tingginya angka buta huruf usia 10-45 tahun. b.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan Intervensi yang dapat dilakukan Pemerintah Daerah ke depan dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia lebih berkualitas dan kompetitif adalah sebagai berikut:

91

-

Perubahan mekanisme rekrutmen kepala sekolah. Ke depan rekrutmen calon kepala sekolah semua jenjang lebih profesional.

-

Pembangunan sekolah unggulan yang refresentatif (tenaga pengajar, siswa dan sarana/prasarana sekolah)

-

Pemberian beasiswa bagi anak yang keluarganya kurang mampu bagi semua jenjang pendidikan, dengan harapan agar mereka

dapat

bersekolah

dan

melanjutkan

jenjang

pendidikannya -

Peningkatan profesionalisme guru dan penempatan guru yang merata.

-

Perluasan

jangkauan

pendidikan

luar

sekolah,

terutama

pelaksanaan Keaksaraan Fungsional (KF) untuk menuntaskan atau menurunkan angka buta huruf di daerah ini. -

Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan

-

Peningkatan angka partisipasi anak usia dini dengan program PAUD terintegrasi yang berbasis masyarakat.

B. EKONOMI Pembangunan ekonomi Kabupaten Bone, dewasa ini telah menghasilkan

berbagai

kemajuan,

namun

masih

diperhadapkan

berbagai tantangan dalam mewujudkan perekonomian yang tangguh guna lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Olehnya itu, tantangan

ke

depan

yang

perlu

mendapat

perhatian

adalah

pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berdampak kepada penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan antara golongan, antar wilayah dan antar sektor secara proporsional. C. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI Tantangan utama yang dihadapi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

ke

depan

adalah

bagaimana

menghasilkan

lulusan

92

pendidikan/pelatihan yang berkualitas dan mampu bersaing di sekolah unggulan dalam dan luar negeri serta di pasar kerja. Selain itu, kurangnya minat riset dan pengembangan teknologi perlu ditunjang dengan perangkat teknologi dan informasi yang lebih memadai. D. SARANA DAN PRASARANA Tantangan utama yang dihadapi dalam sektor transportasi adalah pemeliharaan, peningkatan, dan penyediaan infrastruktur transportasi yang selama ini telah dikembangkan ke pusat-pusat pertumbuhan dan sentra produksi, masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Serta pengelolaan sumberdaya air di masa yang akan datang, perlu lebih ditingkatkan pelayanannya kepada masyarakat. E. POLITIK Tantangan utama di bidang politik

adalah

melaksanakan

reformasi struktur politik, proses dan budaya politik serta kedewasaan berdemokrasi agar berjalan bersamaan dan berkelanjutan. Terutama dalam kaitanya demokrasi,

dengan pelembagaan

transparansi,

akuntabilitas

dan penerapan serta

nilai-nilai

partisipasi

dalam

mewujudkan konsolidasi demokrasi. Konsolidasi demokrasi akan diperhadapkan pada bagaimana melembagakan kebebasan pers/media massa, agar akses masyarakat terhadap informasi yang bebas dan terbuka akan lebih memudahkan kontrol atas pemenuhan kepentingan publik

sekaligus

sebagai

proses

menemukan

dan

mencegah

penyelewengan kekuasaan. F. KETERTIBAN UMUM DAN KEAMANAN MASYARAKAT Pembangunan di bidang ketertiban umum dan keamanan masyarakat menghadapi tantangan yang antara lain ketersediaan

93

jumlah aparat penegak hukum dengan jumlah penduduk, belum berimbang secara proporsional serta belum ditunjang sarana dan prasarana pengamanan yang lebih memadai, serta euphoria reformasi yang menyebabkan sebagian masyarakat cenderung melawan hukum. G. HUKUM, APARATUR DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT Tantangan pembangunan hukum, aparatur dan kelembagaan masyarakat yaitu kompleksitasnya permasalahan akibat desentralisasi, demokratisasi, dan globalisasi. Proses demokrasi yang dijalankan telah membuat masyarakat semakin sadar akan hak dan tangungjawabnya. Partisipasi masyarakat menjadi tema sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dimana tingkat partisipasi masyarakat akan berpengaruh kepada kesiapan aparatur dalam menghasilkan kebijakan pembangunan secara tepat. Kesiapan aparatur daerah dalam mengantisipasi proses demokrasi tersebut, perlu

dicermati agar mampu memberikan

pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan kualitas prima dari kinerja pemerintahan. H. WILAYAH DAN TATA RUANG Tantangan

ke

depan

dalam

mewujudkan

keseimbangan

pertumbuhan antara wilayah adalah mengupayakan peningkatan penyediaan jaringan prasarana yang terintegrasi, perbaikan iklim usaha produksi dan pemasaran serta kelancaran investasi. Sehingga tercipta keterkaitan ekonomi antar sektor, antar wilayah dan antar kota/desa. Selain

itu

tantangan

yang

antar

wilayah

pertumbuhan

dihadapi adalah

dalam

menyeimbangkan

bagaimana

mendorong

perkembangan desa tertinggal dan terisolir dengan memanfaatkan potensi sumberdaya alam serta sumberdaya manusia yang belum tergali

dalam rangka menciptakan kawasan-kawasan potensi sosial

ekonomi baru.

94

I. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Tantangan utama pembangunan perumahan dan permukiman dilatarbelakangi oleh adanya pertambahan penduduk yang semakin meningkat yang tentunya membutuhkan tempat permukiman yang layak huni. Olehnya itu, pembangunan perumahan dan permukiman ke depan perlu diperhatikan bagaimana menciptakan tempat hunian yang sehat serta berwawasan lingkungan bagi masyarakat dalam berbagai strata kehidupan sosial ekonomi. J. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Tantangan dalam bidang sumberdaya alam dan lingkungan hidup adalah bagaimana menjaga dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungannya dengan daya dukung dan keseimbangan antar fungsifungsi kawasan. Olehnya itu, perlu dilakukan upaya-upaya pendekatan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara multisektor, integratif dan komprehensif dengan tetap menjaga kelestariannya dalam rangka meningkatkan pengawasan serta pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan secara konsisten di segala bidang.

95

BAB VI NILAI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN A. NILAI-NILAI LANDASAN FILOSOFIS Nilai

merupakan sesuatu yang dianggap berharga, dan

biasanya dijadikan pedoman bagi pola sikap dan tindakan masyarakat. Nilai sebagai suatu keyakinan memiliki tiga wujud, pertama keyakinan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Kedua, keyakinan yang menilai baik dan buruk. Ketiga, keyakinan tentang suatu cara atau tujuan yang dikehendaki atau tidak dikehendaki. Setiap nilai memiliki fungsi baik sebagai ukuran, pedoman dalam penyelesaian konflik

maupun sebagai

pendorong

motivasi dan

pengambilan keputusan. Sistem nilai yang tumbuh dan berkembang akan bermetamorfosa menjadi norma dan peraturan, sehingga nilai yang ada dalam organisasi pemerintah daerah meliputi peraturan (normative), doktrin (misi dan kinerja organisasi), dan program (kegiatan)

seharusnya

menjadi pedoman bagi aparat pemerintah dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan dan pembangunan di berbagai bidang. Dasar filosofi pemerintahan dan pembangunan di

Kabupaten

Bone bersumber dari dari nilai-nilai kearifan budaya lokal. Salah satu nilai dasar yaitu demokrasi

merupakan nilai

utama

yang telah

dikenal sejak awal pembentukan daerah Bone dan tercantum dalam kontrak sosial yang dilakukan antara Raja Bone I dengan rakyatnya. Dimana rakyat menyatakan bersedia mengabdikan seluruh jiwa raga dan kesetiaannya kepada pemimpin bilamana mereka mendapat perlidungan dan kemakmuran dari sang pemimpin. Dengan demikian, merupakan satu hal yang mutlak bagi para pemimpin di Kabupaten Bone untuk senantiasa mengutamakan

96

kepentingan masyarakat

karena

nilai tersebut yang menjadi dasar

pembentukan daerah ini. Masalah pemimpin dan kepemimpinan mempunyai tempat utama dalam tradisi

masyarakat Bugis Bone,

karena seorang pemimpin

adalah tempat berlindungnya orang lemah dan tempat lemahnya orang kuat.

Konsep

kepemimpinan

berlandaskan

demokrasi

yang

menempatkan posisi manusia sebagai makhluk sosial pada tempat terhormat yang diusahakan selalu untuk dilindungi oleh penguasa atau pemimpin. Sebaliknya juga, rakyat harus senantiasa memberi kepada pemimpin kewenangan bertindak sepanjang sesuai dengan ketentuan pangadereng. Ketentuan pangadereng yang dipegang teguh oleh rakyat dan pemimpin, maka tercipta tertib sosial. Pada hakekatnya, rakyatlah yang menunjukkan adanya negara sebagaimana yang dinyatakan dalam ungkapan : • Rusa’ taro arung, tenrusa’ taro ade’ • Rusa’ taro ade’, tenrusa’ taro anang • Rusa, taro anang, tenrusa’ taro to maega. Artinya : • Batal ketetapan raja, tidak batal ketetapan adat • Batal ketetapan adat, tidak batal ketetapan umum • Batal ketetapan kaum, tidak batal ketetapan rakyat. Hal ini menggambarkan besarnya peranan dan makna manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara. Seorang pemimpin memperoleh kekuasaan, wewenang dan pengakuan atas amanat rakyat, oleh karena itu kepentingan rakyat atau masyarakat lebih diutamakan dari pada kepentingan pribadi. Dengan demikian nilai demokrasi akan menjadi pilar yang kuat dalam mendukung keberhasilan

pelaksanaan pemerintahan

dan

pembangunan di Kabupaten Bone

97

Selain itu, masyarakat

juga memahami adanya keseimbangan

hubungan dalam kehidupan ini, yang dikenal sebagai sistem hubungan “ Sulapa Eppa” atau 4 dimensi hubungan yaitu: a. Hubungan manusia dengan sesama warga masyarakat b. Hubungan manusia dengan alam sekitarnya c. Hubungan manusia dengan Pemerintah d. Hubungan manusia dengan Tuhan (dewata) Empat hubungan ini merupakan komponen-komponen yang diatur oleh pangadereng . Dalam sistem hubungan sulapa’ eppa’ (segi empat) tak ada satu diantaranya yang menempati posisi dominan (menentukan), tetapi hubungannya serba possibility (kemungkinan) dan yang menjadi kunci utama adalah asseddingengnge (persatuan), yakni yang mengarah pada kesatuan. Hal tersebut yang menciptakan kemakmuran,

mengangkat

martabat

manusia

dan

menciptakan

kekukuhan dan ketangguhan. Ketangguhan dan kekuatan antara empat komponen hubungan tersebut, merupakan kondisi dinamis untuk menahan segala tantangan, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Assedingengnge

harus dilengkapi dengan sistem pelayanan

dan sikap-sikap seperti: a. Pemerintah harus senantiasa memikirkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bersikap adil. b. Pemimpin harus

pandai

menjawab dan

merumuskan solusi

terhadap persoalan dan permasalahan yang berkembang dan dihadapi oleh masyarakat. c. Pemimpin dan rakyat harus berada dalam koridor pangadereng (peraturan dan hukum) yang ada, dan berupaya untuk menegakkan hukum dan aturan

baik

dalam kalangan masyarakat maupun

pemerintahan. Individu adalah elemen-elemen yang membentuk masyarakat dan negara, oleh karena itu individu harus memiliki sikap hidup

98

kepribadian.

Pembinaan

sikap hidup yang diharapkan menjadi

kepribadian setiap Orang Bugis , terutama para penyelenggara negara (pakkatenni’ Ade’) adalah sikap dan kepribadian utama yaitu: lempu, acca na warani (kejujuran, kepandaian dan keberanian). 

Kejujuran ( lempu’ ) adalah nilai universal yang sangat strategis bagi pemerintah Kabupaten Bone. Dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran maka akan terwujud kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan selalu mendapat respon positif dari masyarakat.



Kepandaian dan keberanian ( acca na warani ), dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan masyarakat, diperlukan

kehidupan

aparat pemerintah dan pemimpin yang

visioner yaitu yang memiliki kecerdasan dan keberanian untuk membawa daerah ini ke arah yang lebih maju. 

Keadilan ( Temmappasilaingeng )

adalah nilai yang harus

diaplikasikan oleh seluruh aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dengan demikian masyarakat akan bersimpati dan secara tulus memberi dukungannya kepada pemimpin dan aparat pemerintah, sehingga tujuan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan akan tercapai dengan mudah. 

Etos kerja masyarakat, nilai ini terungkap dalam ungkapan tradisional “ resopanamatinulu naletei pammase dewata “ yang bermakna hanya dengan usaha dan

bekerja keras serta

ketekunan akan medapat rahmat dari yang maha kuasa, hal ini mencerminkan tingginya etos kerja

masyarakat,

meskipun

demikian mereka tetap bersandar kepada Tuhan YME sebagai penentu segalanya. Dalam kehidupan masyarakat yang sangat kompetitif, nilai etos kerja diperlukan sebagai motivasi dan spirit dalam masyarakat untuk meningkatkan daya saingnya.

99

Berlandaskan

nilai-nilai kearifan budaya

dipadukan dengan nilai-nilai akan

dapat

tersebut,

yang

penyelenggaraan pemerintahan modern

mewujudkan tata pemerintahan

yang baik dan tata

kehidupan masyarakat yang modern dan berbudaya. B. VISI 2008 - 2013 “Bone lebih maju dan berdaya saing dalam tatanan masyarakat religius, berbudaya, mandiri dan demokratis” Uraian tentang Visi sebagai berikut : 1. Sebagai daerah yang lebih maju berarti bahwa di masa mendatang Kabupaten Bone akan menjadi pusat bagi daerah-daerah di sekelilingnya; pusat pendidikan, perdagangan, pelayanan kesehatan, pengembangan agribisnis dan pelayanan jasa lainnya. 2. Kehidupan Masyarakat yang

religius berarti bahwa masyarakat

senantiasa

menjalankan ajaran agama yang dianutnya dan

menjadikan

nilai-nilai

agama

sebagai

pedoman

dalam

penyelenggaraan kegiatan. 3. Masyarakat modern yang berbudaya yaitu masyarakat yang senantiasa berfikir dan bertindak positif, terbuka menerima nilai-nilai baru, berpandangan luas, berorientasi ke masa depan dan toleran terhadap perbedaan serta tidak primordial dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai lokal. 4. Masyarakat mandiri Masyarakat kompetitif yaitu masyarakat yang memiliki kemampuan dasar dalam mengelola sumberdaya dan memenuhi

kebutuhan

sendiri

secara

proforsional

secara

berkelanjutan. 5. Demokratis, diukur dengan : (a) semakin mantapnya kelembagaan demokrasi; (b) meningkatnya peranserta masyarakat; (c) terjaminnya kebebasan pers dan media massa dalam mengkomunikasikan

100

kepentingan masyarakat; (d) meningkatnya budaya dan penegakan hukum. 6. Berdayasaing, diukur dengan : (a) meningkatnya perekonomian berbasis keunggulan kompetitif; (b) terbangunnya keterkaitan sistem produksi,

distribusi,

dan

pelayanan;

(c)

mengedepankan

pembangunan SDM berkualitas dan berdayasaing; (d) meningkatnya penguasaan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan (e) semakin majunya pembangunan infrastruktur. 7. Berbudaya dan Agamais, diukur dengan : (a) semakin kuatnya jatidiri dan karakter kedaerahan yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) semakin terpeliharanya kerukunan internal dan antar umat beragama; (c) berkembangnya modal sosial; dan (d) diterapkannya nilai-nilai luhur budaya daerah. C. MISI Agar visi Kabupaten Bone dapat diwujudkan, maka ditempuh misi pembangunan sebagai berikut : 1. Memperkokoh peran otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab, didukung oleh aparatur pemerintah yang baik dan terpercaya serta partisipasi masyatakat secara luas dalam pembangunan. 2. Mendorong investasi diberbagai bidang usaha melalui peningkatan/ penyediaan fasilitas dan jasa pelayanan secara berdayaguna dan berhasilguna serta membentuk sistem/jaringan kerjasama dan assosiasi bisnis. 3. Mengembangkan sumberdaya daerah, baik sumberdaya manusia (SDM) melalui pengembangan pendidikan, maupun sumberdaya alam (SDA) terutama komoditas unggulan dalam arti luas dengan prioritas pada agrobisnis.

101

4. Meningkatkan tatanan demokrasi dalam segala aspek kehidupan dan menjamin tegaknya supremasi hukum. 5. Meningkatkan kualitas

kesejahteraan

hidup

yang

layak,

masyarakat

melalui

bermartabat,

peningkatan

serta

memenuhi

tercukupinya kebutuhan dasar yaitu pangan, sandang, papan, kesehatan, pendidikan, dan lapangan pekerjaan. 6. Pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi daerah terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis sumberdaya alam dan sumberdaya

manusia

yang

produktif,

mandiri,

maju,

dan

berwawasan lingkungan. 7. Meningkatkan kualitas kerukunan beragama, pengembangan seni budaya dan pariwisata, peran perempuan, pemuda dan olah raga. 8. Meningkatkan dan mengembangkan pembangunan yang lebih merata

ke

seluruh

wilayah

secara

proporsional,

termasuk

perbatasan, pedalaman, dan terisolir. 9. Mengembangkan sistem informasi dan telekomunikasi secara terpadu

yang

senantiasa

dimutakhirkan

sesuai

dengan

perkembangan keadaan dalam upaya mempromosikan daerah. 10. Memantapkan dan meningkatkan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat. D. TUJUAN 1. Mewujudkan Sumber daya manusia Kabupaten Bone yang bertakwa kepada Tuhan YME, berakhlak mulia, cerdas, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. 2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang diarahkan kepada

102

peningkatan

pelayanan

kepada

masyarakat

dan

mampu

mewujudkan kinerja pemerintah yang memenuhi syarat-syarat penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) 3. Mewujudkan masyarakat yang berkemampuan (empowered) dan berdaya saing tinggi guna mencapai kemandirian dan kesejahteraan melalui peran aktif pemerintah, swasta dan masyarakat itu sendiri. 4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun

tetap

berdasar pada

upaya

pemanfaatan yang berkelanjutan. 5. Menumbuh kembangkan potensi ekonomi lokal dalam rangka mendukung pengembangan ekonomi daerah dan meningkatkan minat investasi. 6. Mewujudkan keseimbangan pembangunan infrastruktur dengan tuntutan pertumbuhan ekonomi dan sosial daerah secara bertahap terutama pembangunan prasarana dasar di seluruh wilayah. 7. Meningkatkan pendapatan daerah

untuk memenuhi

pembiayaan

pembangunan dan pelayanan publik. 8. Menciptakan kondisi daerah yang kondusif, tentram, aman dengan meningkat

persatuan dan kebersamaan masyarakat

dalam

memajukan kabupaten Bone. E. SASARAN Dengan mengacu pada misi yang telah ditetapkan

maka

sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun mendatang adalah sebagai berikut : 1. Misi : Mengembangkan kualitas SDM agar tercipta masyarakat yang religius, handal, tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi , dengan sasaran :

103

a. Terwujudnya peningkatan kualitas keimanan dan

ketakwaan

masyarakat yang tercermin pada penerapan akhlak yang baik dan peningkatan aktivitas keagamaan. b. Tingkat pendidikan yang dimiliki masyarakat semakin tinggi sehingga memiliki kecerdasan, kemampuan dan daya saing dalam memperoleh pekerjaan dan melakukan kegiatan usaha. c. Terwujudnya peningkatan derajat

kesehatan masyarakat dan

kualitas pelayanan kesehatan sehingga fisik

dan

raga

yang

sehat

dan

masyarakat memiliki memungkinkan

untuk

berpartisipasi dalam pembangunan. d. Terciptanya masyarakat modern yang berwawasan luas dan global tapi tetap menjunjung nilai-nilai budaya lokal, sehingga dapat mempertahankan jati diri sebagai masyarakat Bugis dan tidak goyah dalam menghadapi pengaruh budaya asing yang bertentangan dengan sikap dan kepribadian masyarakat 2. Misi : Meningkatkan kinerja pemerintah daerah untuk mewujudkan 3. pemerintah

yang profesional, efektif, efisien, akuntabel dan

transparan, melalui pembenahan birokrasi, penguatan kelembagaan pemerintah daerah dan peningkatan SDM aparatur, serta penegakan hukum, dengan sasaran : a. Terwujudnya kelembagaan pemerintah daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah. b. Terciptanya instrumen penilaian kinerja dan kompetensi jabatan yang implementatif c. Terciptanya sistem kepegawaian yang ideal dan teruji sehingga menjamin pelaksanaan penjenjangan karir pegawai secara sehat. d. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi aparatur pemerintah agar dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara optimal.

104

4. Misi

:

Meningkatkan

pengembangan pemberdayaan

kesejahteraan

perekonomian ekonomi

lokal

kerakyatan

masyarakat

melalui

berdasarkan

konsep

yang

bertumpu

pada

mekanisme pasar dan pemanfataan sumberdaya alam secara berkelanjutan, dengan sasaran : a. Kemudahan dalam pelayanan dan pemberian rekomendasi dan periizinan bagi pelaku ekonomi sehingga

meningkatkan minat

masyarakat untuk menggeluti dunia usaha. b. Semakin menguatnya kelembagaan masyarakat pelaku ekonomi seperti koperasi,

PKM dan jenis usaha lainnya sehingga

mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. c. Semakin terbuka dan meluasnya komoditi

unggulan

pangsa

pasar

dan berdampak terhadap

komoditi-

peningkatan

pendapatan masyarakat. d. Meningkatnya

manajemen kewirausahaan

masyarakat

sehingga mendukung pengembangan ekonomi lokal. e. Pemanfaatan

sumber daya alam

secara

optimal

dalam

pengembangan berbagai peluang usaha yang potensial namun mengutamakan unsur keberlanjutan SDA yang tersedia. 5. Misi : Membangun kesadaran dan komitmen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran a. Tercipta kesadaran dan komitmen masyarakat untuk pro aktif dan

tanggap

terhadap

peluang

berpartisipasi

dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. b. Aparatur pemerintah masyarakat untuk

mendorong dan membuka peluang bagi berpartisipasi

secara langsung dalam

pembangunan. c. Tersedia produk peraturan

yang

mendukung pemberdayaan

masyarakat.

105

d. Pemberian peluang partisipasi harus sesuai dengan kemampuan dan dapat dijangkau oleh masyarakat. 6. Misi : Meningkatkan pelayanan, konsultasi dan asistensi dalam rangka mengembangkan kemampuan dan daya saing masyarakat, dengan sasaran : a. Pembinaan

dan

asistensi

terhadap masyarakat

terlaksana

dengan baik sehingga kemampuan dan daya saing masyarakat meningkat. b. Masyarakat

yang responsif

terhadap pemberian pelayanan

prima. c. Aparatur pemerintah yang mampu memberikan pelayan prima kepada masyarakat. d. Tersedia Pedoman pelayanan prima dan standar pelayanan minimal e. yang implementatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 7. Misi :Membangun jejaring (network) antara lembaga, stakeholder dan dengan daerah lain dalam upaya meningkatkan kerjasama pengembangan daerah, peningkatan daya saing masyarakat dan daerah, dengan sasaran : a. Jejaring/network

antara

lembaga

pemerintah,lembaga

masyarakat, dan lembaga swasta terjalin dengan baik dalam hal penciptaan peluang bagi masyarakat untuk bersaing dalam skala regional bahkan global. b. Jejaring /network

dengan daerah lain semakin baik

dalam

mendukung terciptanya persaingan regional yang sehat dan peningkatan

kerjasama

antar

daerah

yang

saling

menguntungkan dan menguatkan. c. Terciptanya standar prosedur operasional dalam pemanfaatan jejaring/network yang dapat dilakukan oleh masyarakat. d. Tersedianya sarana dan prasarana pelaksanaan jejaring/network

106

8. Misi : Menciptakan iklim yang kondusif untuk mendorong investasi dan pemanfaatan sumberdaya alam dengan sasaran : a. Meningkatnya investasi baik dosmestik maupun dari luar yang berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat . b. Tersedia data dan informasi yang komperehensif dan akurat tentang potensi investasi,

yang berguna bagi investor dalam

memutuskan bidang investasi yang akan dipilih c. Pemberian kemudahan bagi investor dalam hal perizinan dan penyediaan

lahan investasi sehingga

menjadi suatu nilai

tambah bagi Kabupaten Bone dibandingkan daerah lainnya. 9. Misi : Meningkatan pembangunan sarana dan prasarana secara merata,

sebagai upaya untuk memacu percepatan pertumbuhan

sentra-sentra ekonomi produktif di seluruh wilayah, dengan sasaran: a. Tersedianya

sarana

dan

prasarana

perhubungan

yang

memadai dan merata di seluruh wilayah guna mendukung mobilitas penduduk dan kelancaran distribusi barang dan jasa sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. b. Meningkatnya kapasitas ekonomi di wilayah perbatasan antar kabupaten, wilayah terpencil dan tertinggal sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. c. Meningkatnya produktivitas dan daya saing usaha masyarakat pada sentra-sentra produksi ekonomi produktif di seluruh wilayah. 10. Misi : Membina dan mengembangkan budaya lokal sebagai alat pemersatu

dan peningkatan jati diri sebagai Masyarakat

Bone

yang berbudaya,dengan sasaran : a. Meningkatnya pemahaman dan aktualisasi nilai-nilai budaya lokal yang

sesuai dengan kekinian dalam tata kehidupan

masyarakat, terutama generasi muda.

107

b. Terjalinnya masyarakat

persatuan untuk

dan

bertekad

rasa

kebersamaan

memajukan

daerah

dalam dan

meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Bone. c. Eksistensi budaya lokal senantiasa mewarnai dan menjadi spirit dalam berbagai aktivitas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

108

BAB VII STRATEGI, PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN Dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan dan sesuai dengan Visi Misi Kabupaten Bone, maka diperlukan cara atau kiat pemerintah dalam bentuk suatu perencanaan strategi. Perencanaan strategi merupakan proses yang berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan diorganisasikan secara sistematis dalam upaya melaksanakan keputusan dan mengukur hasil yang dicapai melalui umpan balik yang sistematis. Dalam hal ini srategi yang dimaksud berupa kebijakan/ kebijaksanaan, program dan kegiatan. Kebijakan pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2008 -2013 difokuskan pada 6 bidang pembangunan sebagai berikut : A. Kebijakan Pembangunan Pemerintahan Pembangunan

Pemerintahan

mewujukan pemerintahan yang

baik

diorientasikan

pada

dan akuntabel

upaya dengan

mengembangkan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dan swasta, penciptaan jalinan kerjasama dan kemitraan antar pemerintah ( pusat, propinsi,kabuapten dan kota), perwujudan supremasi hukum

dan

pelayanan prima terhadap masyarakat. Kebijakan- kebijakan tersebut kemudian dijabarkan kedalam program – program pembangunan sebagai berikut : 1. Kebijakan Pembangunan Pemerintahan dengan program : a. Peningkatan hak asasi manusia dan tertib hukum. b. Peningkatan peran dan

fungsi legislatif dan eksekutif dalam

koridor kesejajaran dan kemitraan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab.

109

c. Sosialisasi, evaluasi dan pengembangan peraturan-peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan saat ini. d. Restrukturisasi organisasi dan penataan kembali

mekanisme

kerja pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan pelayanan terhadap masyarakat. e. Peningkatan koordinasi antara legislatif dan eksekutif dalam hal kerjasama dengan pihak ke tiga. f. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah. g. Penyelenggaraan

pembinaan

karir

aparatur

berdasarkan

kesetaraan gender, profesionalisme, prestasi dan pendidikan. h. Peningkatan kesejahteraan pegawai melalui penciptaan suasana yang kondusif dan pemberian imbalan ( reward ) yang memadai sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan daerah. i.

Menumbuhkembangkan budaya politik yang demokratis dan meningkatkan pendidikan politik dalam masyarakat.

j.

Penciptaan

pemerintahan

yang

baik

melalui

pengawasan

internal, fungsional dan masyarakat terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah. k. Peningkatan

peran

pembangunan

serta

Peningkatan

masyarakat

dalam

kesadaran

perencanaan

masyarakat

dalm

menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggung jawab. l.

Peningkatan

pengendalian

terhadap

potensi

dan

kondisi

lingkungan. B. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia Pembangunan

Sumber daya manusia diorientasikan pada

peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintah dan masyarakat secara

110

keseluruhan sebgai upaya untuk mewujudkan profesionalisme aparatur pemerintah dan mewujudan kemandirian serta daya saing masyarakat. Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan program sebagai berikut : a. Perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan baik formal maupun informal bagi seluruh masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan dasar 9 tahun secara sistematis dan komprehensif. b. Peningkatan kualitas tenaga pendidik pada seluruh tingkatan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan. c. Pembaharuan sistem pendidikan melalui diversifikasi pendidikan kejuruan, serta memasukkan muatan lokal pada kurikulum yang tersedia sesuai dengan kepentingan daerah dan kebutuhan pasar kerja. d. Pemberdayaan lembaga-lembaga pendidikan

sebagai tempat

penyiapan tenaga-tenaga terampil yang berbudaya dan berbudi pekerti luhur. e. Pengawasan mutu pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dalam rangka mewujudkan sistem pendidikan

yang

efektif

dan

efisien

dalam

menghadapi

perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. f. Peningkatan ketersediaan

kualitas

pendidikan

agama

yang

didukung

sarana dan prasarana pada setiap jenjang

pendidikan. g. Peningkatan peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral, spiritual dan etika dalam kehidupan masyarakat.

111

C. Kebijakan Pembangunan Ekonomi Pembangunan ekonomi diorientasikan pada pengembangan ekonomi lokal yang berbasis kerakyatan, peningkatan daya saing dan kualitas produk komoditi unggulan daerah, perluasan jaringan bisnis dan pasar regional maupun global dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan Pembangunan Ekonomi, dengan program sbb : a. Pengembangan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar serta jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan konsumen sesuai dengan peraturan yang berlaku. b. Penciptaan peluang usaha yang seluas-luasnya melalui regulasi perisinan yang bersifat transparan. c. Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi agar efisien, produktif dan berdaya saing. d. Pengembangan dan penelitian potensi ekonomi daerah yang mengarah pada kemandirian ekonomi lokal. e. Pelaksanaan

pendataan ulang, verifikasi dan pengembangan

aset pemerintah daerah agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan masyarakat. f. Pembinaan

dan

pengembangan

kewirausahaan dalam masyarakat

semangat

dan

jiwa

agar terwujud masyarakat

yang mandiri dan kompetitif. g. Penataan kinerja

Badan Usaha Milik Daerah

agar menjadi

Badan Usaha yang profesional, efisien dan transparan.

D. Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya Pembangunan Sosial Budaya diorientasikan pada penciptaan tatanan

masyarakat yang dinamis, tertib dan berbudaya, serta

112

membangun kekuatan dan kemandirian lokal menuju kehidupan masyarakat madani. Kebijakan Pembangunan Sosial Budaya, dengan sasaran sebagai berikut: a. Peningkatan

mutu

pelayanan

kesehatan

dan

kebersihan

lingkungan secara optimal melalui penyediaan tenaga terdidik dan terampil dalam menangani kesehatan, penyediaan obat-obat yang berkualitas dan terjangkau oleh masyarakat. b. Peningkatan mutu pelayanan lembaga - lembaga kesehatan melalui peningkatan sumberdaya manusia, penyediaan sarana dan prasarana. c. Pembinaan dan peningkatan kerjasama dengan pihak terkait dalam hal penanganan pengawasan makanan dan minuman berbahaya

bagi

kesehatan,

penyalahgunaan

narkotika,

psikotropika dan zat aditif lainnya. d. Pembinaan dan pengembangan kemampuan lembaga tripartit dalam hal keamanan, keselamatan kerja dan jaminan sosial pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. e. Peningkatan

administrasi kependudukan dan manajemen

pengelolaan kependudukan. f. Pengembangan

dan pembinaan nilai-nilai seni dan budaya

daerah warisan masa lalu sebagai wahana apresiasi kehidupan masyarakat, yang disesuaikan dengan moral etika dan estetika masa kini. g. Pengembangan dan pemeliharaan seni budaya daerah sebagai daya tarik wisata melalui pembinaan yang komperehensif dan berkesinambungan terhadap lembaga dan organisasi seni budaya.

113

h. Pengembangan pariwisata melalui pendekatan sistem yang utuh dan terpadu secara lintas sektoral, bersifat partisipatoris dan berkelanjutan. i.

Pemberdayaan

dan peningkatan peran

perempuan

dalam

semua bidang kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan. j.

Penciptaan kualitas generasi muda yang mandiri, berdaya saing dan memiliki keunggulan kompetitif.

k. Menumbuhkembangkan budaya olahraga sejak dini

melalui

pendidikan olahraga baik di sekolah maupun dalam masyarakat. l.

Pembinaan

secara

sistematis,

komperehensif

dan

berkesinambungan terhadap organisasi - organisasi olahraga. E. Kebijakan Pembangunan Penataan Wilayah Pembangunan peningkatan pemanfaatan

sarana

Penataan dan

sumberdaya

Wilayah

prasarana, alam

diorientasikan

peningkatan

secara

pada

aksesibilitas

berkelanjutan

untuk

menciptakan ruang dan lingkungan kehidupan yang lebih layak. Kebijakan Pembangunan Penataan Wilayah dengan program sebagai berikut : a. Peningkatan peran dan fungsi Kabupaten Bone sebagai pusat jasa dan perdagangan melalui penataan tata ruang wilayah untuk meningkatkan peran sentra-sentra ekonomi. b. Peningkatan infrastruktur secara merata dengan penekanan pada peningkatan sarana dan prasarana perhubungan yang efektif dan efisien. c. Pengembangan kebijakan pemanfaatan lahan yang legal formal berdasarkan pada kepentingan penataan ruang, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

114

d. Peningkatan serta pemeliharaan sarana dan prasarana umum yang ada. e. Peningkataan pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang sesuai dengan teknologi yang ramah lingkungan. f. Pengawasan terhadap pemanfaatan potensi dan kerusakan kondisi lingkungan . 6. Kebijakan Keuangan Daerah dengan program sebagai berikut : a. Peningkatan prakarsa

dan partisipasi masyarakat dalam

pembiayaan pembangunan. b. Penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan oleh swasta. Peningkataan PAD melalui optimalisasi sumber pendapatan daerah secara rasional dan memperhatikan kemampuan masyarakat, serta tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi dan kerusakan lingkungan.

115

BAB VIII ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN Arah pembangunan Kabupaten Bone, memuat kebijakan rencana pembangunan

untuk

menjadi

pedoman

pelaksanaan

pembangunan

di berbagai aspek dalam mendukung terwujudnya visi Kabupaten Bone. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan daerah dijabarkan sebagai berikut : A. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP Arah peningkatan kualitas hidup, dijabarkan ke dalam : 1. Peningkatan

Kualitas

Pendidikan.

Melakukan

reorientasi

kebijaksanaan pendidikan dan pelatihan agar tanggap terhadap dinamika pembangunan dan permintaan pasar tenaga kerja. Antara lain menyempurnakan metode serta kurikulum pada seluruh jalur, jenis, dan jenjang pendidikan yang memuat topik inti, muatan lokal, dan minat pribadi peserta didik, serta pemberian bobot pendidikan sikap hidup yang mampu mengubah nilai dan sikap budaya ke arah kesadaran

menjaga harkat

dan

martabat

diri.

Demokratisasi

pendidikan bagi seluruh warga masyarakat untuk mendapatkan haknya dalam pendidikan, dengan pemberian kemudahan memasuki sekolah dan hak mengembangkan bakan dan kreativitas. Serta perhatian yang lebih besar terhadap peningkatan mutu, nasib, dan kesejahteraan guru serta tenaga pendidikan lainnya, terutama di daerah terpencil dan terisolir. Meningkatkan kemampuan konseptual, teknis, dan manajerial; meningkatkan daya tampung peserta didik dengan mendayagunakan secara optimal sarana dan prasarana pendidikan sehingga peserta didik dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi;

116

memperluas kesempatan belajar bagi anak usia 7-15 tahun di SD dan SMP; mengurangi secara bertahap jumlah anak yang putus sekolah dan menuntaskan masalah pendidikan bagi anak usia 10-14 tahun yang terpaksa bekerja; serta meningkatkan kepedulian masyarakat akan hak anak. 2. Peningkatan Kesehatan Jasmani dan Mental. Meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat terutama penduduk miskin; mengembangkan cara pelayanan kesehatan yang efektip dan efisien sehingga sesuai dengan keadaan setempat; mengembangkan cara penyelenggaraan pendidikan dan penyuluhan kesehatan yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang edukatif; menanamkan kebiasaan pola hidup bersih dan sehat, pola makan dengan gizi seimbang di lingkungan keluarga; serta meningkatkan upaya terpadu untuk makin menjamin kecukupan pangan

dan

perbaikan

gizi

masyarakat

antara

lain

dengan

mengarahkan pembangunan pertanian dan diversifikasi makanan. Kegiatan olahraga ditingkatkan dan dimasyarakatkan sejak dini, melalui pendidikan di sekolah dan di luar sekolah guna meningkatkan kesegaran jasmani. Sejalan dengan itu, ditingkatkan pula fasilitas olahraga yang terjangkau oleh kemampuan ekonomi masyarakat. 3. Peningkatan Pendapatan. Bagi penduduk miskin, penanganannya dilakukan melalui pemberian keterampilan praktis; menumbuhkan sikap produktif dan mandiri melalui pendidikan dan latihan; memberikan kesempatan kerja dan berusaha; serta meningkatkan pelayanan sosial dengan mutu yang memadai.

B. PEMBANGUNAN SOSIAL DAN AGAMA

1. Penanganan Kependudukan. Menekan laju pertumbuhan penduduk dengan meningkatkan pelaksanaan gerakan keluarga berencana

117

untuk mewujudkan keluarga sejahtera bagi masyarakat; memupuk kesadaran

keluarga

berencana

sejak

dini;

meningkatkan

keseimbangan persebaran penduduk melalui penyediaan industri pertanian perdesaan; meningkatkan keterampilan dan pemberian kesempatan kerja; serta memasyarakatkan norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. 2. Pembangunan

Ketenagakerjaan.

Kebijakan

pembangunan

ketenagakerjaan terdiri dari upaya-upaya yang terpadu dan saling menunjang antar berbagai aspek pembangunan untuk membina iklim perluasan lapangan kerja; meningkatkan efisiensi dan produktivitas; meningkatkan kualitas tenaga kerja; mendayagunakan tenaga kerja produktif, dan mengembangkan kesejahteraan tenaga kerja. 3. Peningkatan Peranan Perempuan dan Perlindungan Anak. Diupayakan melalui peningkatan kemampuannya, baik pengetahuan maupun keterampilan melalui pendidikan dan latihan; meningkatkan aksesibilitas dan kontrol yang memungkinkan perempuan sebagai mitra sejajar dengan laki-laki untuk bersama-sama berperan serta dalam pembangunan sesuai dengan kodrat dan martabatnya tanpa melupakan peran bersama dalam mewujudkan keluarga sejahtera yang beriman, sehat, dan bahagia. 4. Peningkatan kualitas Aparatur. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah secara kontinu dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan, memantapkan peran struktural dan fungsionalnya secara berimbang, melaksanakan penempatan aparat pemerintah secara tepat melalui analisis jabatan untuk mengoptimalkan perannya sebagai pelayan masyarakat. 5. Peningkatan perhatian kepada penduduk Usia Lanjut dan Penyandang Cacat. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan penduduk usia lanjut dan penyandang cacat melalui pelatihan; memberikan penyuluhan kepada masyarakat umum

118

terutama kepada anak-anak untuk memiliki jiwa sosial yang tinggi seperti sikap menghargai penderita cacat dan memperlakukannya seperti

warga

menggerakkan

masyarakat peranserta

lainnya

yang

masyarakat

tidak

dalam

cacat;

upaya

dan sosial.

Di samping itu, perhatian khusus diberikan dengan menyediakan sarana khusus di tempat umum; memberikan kemudahan dan keringanan pelayanan sosial lainnya; serta memberikan kesempatan untuk berperanserta dalam kegiatan pembangunan bagi yang mampu bekerja sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. 6. Peningkatan pemahaman nilai Agama dan Budaya. Menanamkan sejak dini nilai-nilai agama, moral, dan nilai budaya daerah, baik melalui jalur pendidikan formal maupun non formal guna mewujudkan masyarakat dengan kualitas yang utuh. Hal tersebut dilakukan melalui

pendekatan

komprehensif,

yaitu

memasukkan

unsur

keimanan dan ketaqwaan pada metode pengajaran, membekali guru dan tenaga kependidikan lainnya dengan nilai-nilai agama dan nilainilai luhur budaya sehingga mempunyai rasa, jiwa, prilaku, budi pekerti yang baik, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta mendorong penyediaan sarana ibadah antara lain di lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, tempat bekerja, dan tempat umum. Di samping itu, ditingkatkan pula peran orang tua, pendidikan dalam keluarga dan masyarakat, pendidikan pesantren dan pendidikan keagamaan lainnya. C. PEMERATAAN

PEMBANGUNAN

DAN

PENANGGULANGAN

KEMISKINAN 1. Pemerataan pembangunan dan penanggulangan kemiskinan dalam bidang ekonomi meliputi upaya meningkatkan kegiatan ekonomi rakyat, terutama melalui pengembangan koperasi dan pembinaan pengusaha kecil, memperluas lapangan kerja, memperluas lapangan

119

usaha, serta meningkatkan pendapatan dan taraf kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta dukungan dari masyarakat. Kebijaksanaan ekonomi dalam bidang perdagangan, keuangan dan investasi, ketenagakerjaan, industri, pertanian,

pengembangan

usaha, dan jasa-jasa, diarahkan untuk mewujudkan peningkatan pemerataan dan penanggulangan kemiskinan. 2. Pengembangan sarana dan prasarana baik fisik seperti jalan, jaringan transportasi, listrik, pengairan, air bersih, kesehatan, dan pendidikan, maupun

non-fisik

seperti

kelembagaan

ekonomi

dan

sosial

masyarakat ditingkatkan secara lebih merata. Pengembangan sarana dan prasarana tersebut diutamakan yang langsung menyentuh kepentingan golongan masyarakat berpendapatan rendah seperti jalan desa, transportasi perintis, pengairan desa, dan pelabuhan rakyat, yang diupayakan untuk dapat dimanfaatkan secara optimal, berkelanjutan dan merata oleh semua golongan masyarakat. D. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI 1. Ketahanan pangan dan gizi dimantapkan dalam arti luas, yaitu tidak hanya terbatas pada peningkatan produksi dan kualitas beras, tetapi juga mencakup pemenuhan kebutuhan bahan pangan lainnya, termasuk hasil hortikultura dan bahan makanan lain yang merupakan sumber karbohidrat, protein, lemak dan zat gizi mikro. Untuk itu, produksi pangan terus ditingkatkan melalui upaya pemanfaatan sumber daya pertanian dengan pola pengusahaan yang berorientasi agrobisnis, keterpaduan, dan dikembangkan sesuai dengan sumber daya setempat, termasuk pemanfaatan lahan pekarangan. 2. Sejalan dengan

itu diupayakan adanya peningkatan investasi

swasta, Perusda, dan koperasi di bidang pertanian pangan. Peningkatan investasi tersebut diarahkan untuk perluasan areal pertanian pangan, yang disesuaikan dengan kondisi tanah, pola tata

120

ruang, dan upaya pelestarian lingkungan hidup. Pengembangan usaha

pertanian

pangan

tersebut

dilaksanakan

dengan

memperhatikan dan mendapat dukungan sepenuhnya dari peran serta aktif petani sehingga menciptakan kemitraan dan kebersamaan antara perusahaan dan petani. Peningkatan produksi pangan memerlukan perluasan areal pertanian pangan, yang didukung oleh pengembangan prasarana irigasi, perhubungan dan kelembagaan petani, serta peningkatan penyediaan teknologi dan dana investasi. 3. Perhatian lebih besar diberikan pada penyuluhan gizi masyarakat yang merupakan kegiatan pokok dalam upaya meningkatkan keadaan gizi penduduk. Pada penyuluhan gizi masyarakat perhatian utama diberikan pada upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi-salah yang meliputi masalah gizi-kurang dan gizi-lebih antara lain melalui penganekaragaman pola konsumsi pangan. Khusus untuk tujuan penganekaragaman pola konsumsi pangan, kegiatan penyuluhan gizi antara lain ditekankan pada upaya melestarikan

dan

mengembangkan

keanekaragaman

makanan

trasidional. Selain itu perlu diperhatikan pula upaya guna menajamin agar penyediaan dan konsumsi pangan penduduk aman dari berbagai pencemaran bahan berbahaya yang merugikan kesehatan. Selanjutnya perkembangan

komunikasi, informasi, dan edukasi,

dimanfaatkan secara optimal guna meningkatkan jangkauan dan efektifitas kegiatan penyuluhan gizi. Pesan gizi disesuaikan dengan nilai-nilai agama, kepercayaan, dan keyakinan serta kebiasaan setempat. Oleh karena itu, pemanfaatan media massa dimanfaatkan sebesar-besarnya, baik media cetak, elektronik maupun media massa tradisional berupa kesenian-kesenian daerah. 4. Upaya penanggulangan masalah gizi-kurang ditingkatkan, yaitu (a) gangguan akibat kurang iodium; (b) anemia gizi besi dan kurang vitamin A; dan (c) kurang energi dan protein. Oleh karena masalah

121

gizi tersebut umumnya erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Penanggulangannya sejauh mungkin dipadukan dengan upaya penanggulangan kemiskinan di daerah perdesaan. 5. Produktivitas dan efisiensi pengelolaan upaya perbaikan gizi ditingkatkan, antara lain melalui peningkatan jumlah dan mutu tenaga gizi yang professional untuk berbagai jenjang dan tingkatan; peningkatan kegiatan penelitian unggulan di bidang pangan dan gizi; pengembangan penerapan teknologi pangan pascapanen untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan yang beraneka ragam dan bergizi; pengefektifan koordinasi berbagai kegiatan upaya perbaikan gizi dalam sektor-sektor pertanian, industri, perdagangan, kesehatan, kependudukan dan keluarga sejahtera, pendidikan, agama dan lainnya. Selain itu, dalam pengelolaan upaya perbaikan gizi ditingkatkan kemitraan antara pemerintah dan swasta. E. PENGEMBANGAN USAHA DAERAH 1. Pengembangan usaha daerah dilakukan dalam rangka menata struktur dunia usaha yang lebih berimbang, merata, berkeadilan, kukuh, dan mandiri. Untuk itu, diupayakan dengan membina dan melindungi usaha kecil, informal, dan tradisional serta golongan ekonomi lemah terhadap persaingan yang tidak seimbang melalui kepastian hukum yang menjamin ruang geraknya secara proporsiona dalam mengembangkannya menjadi pengusaha kecil yang tangguh. 2. Dalam rangka mewujudkan pengusaha menengah dan kecil, agar menjadi tangguh dilaksanakan upaya peningkatan prakarsa, etos kerja dan peransertanya di segala bidang kehidupan ekonomi masyarakat.

Untuk

itu,

diupayakan

peningkatan

kemampuan

kewirausahaan dan manajemen, serta kemampuan penguasaan dan pemanfaatan teknologi bagi para pengusaha menengah dan kecil. Selain itu, guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan peran serta

122

pengusaha menengah dan kecil dalam pembangunan diupayakan perluasan akses terhadap faktor produksi termasuk pemanfaatan sumber

daya

alam

secara

penyempurnaan kebijaksanaan

optimal,

teknologi,

dan

pasar;

yang mendukung; dan penyediaan

sarana dan prasarana yang memadai. 3. Khusus untuk mengembangkan peran pengusaha kecil khususnya pengusaha

tradisional,

dilakukan

upaya

dengan

menata

dan

mengembangkan kelembagaan usaha; meningkatkan kemampuan pemupukan dan pemanfaatan modal; mengembangkan sarana dan prasarana

pemasaran;

meningkatkan

akses

terhadap

sumber

permodalan; memberikan kemudahan dan perlindungan usaha; serta meningkatkan kerja sama, keterkaitan, kemitraan usaha dengan koperasi, pengusaha menengah, dan perusda. F. PENGEMBANGAN PERDAGANGAN 1. Penyempurnaan

prasarana

perdagangan

yang

meliputi

:

penyempurnaan sistem administrasi bidang perdagangan, termasuk penyempurnaan perizinan

dan

peraturan-peraturan penyederhanaan

yang

serta

diperlukan,

peningkatan

sistem

dayaguna

pelaksanaannya; pembangunan pasar, tempat-tempat pelelangan, dan pusat-pusat perdagangan lainnya. 2. Peningkatan pemasaran

dan

penyempurnaan

meliputi

:

pembinaan

organisasi organisasi

dan

lembaga

pemasaran

dan

perdagangan serta pada pedagang pada khususnya; peningkatan peranan dan pengembangan lembaga-lembaga pemasaran termasuk bursa komoditi; pembinaan pengembangan lembaga konsumen; pembinaan kerjasama antara perusahaan daerah; swasta; dan koperasi;

serta

mengembangkan

mutu

barang-barang

yang

dipasarkan terutama bagi pengusaha kecil.

123

3. Meningkatkan daya saing dan diversifikasi komoditas ekspor dengan cara

:

meningkatkan

menyederhanakan

produktivitas

prosedur

di

pengumpulan,

sektor

produksi;

pengadaan;

dan

penyaluran barang. 4. Memperluas pasar barang-barang produksi; menyelenggarakan dan mengikuti kegiatan pameran dagang secara kontinyu; membina serta mengembangkan sistem informasi pasar secara terpadu; dan meningkatkan kontak-kontak dagang. 5. Meningkatkan kegiatan pengumpulan dan penyebaran informasi untuk pengembangan ekspor. G. PEMBANGUNAN KOPERASI 1. Meningkatkan akses dan pangsa pasar, antara lain dengan meningkatkan keterkaitan usaha, kesempatan usaha dan kepastian usaha, memperluas akses terhadap informasi usaha, mengadakan pencadangan usaha, membantu penyediaan sarana dan prasarana usaha yang memadai, serta menyederhanakan perizinan. Serta mengembangkan sistem pelayanan informasi pasar, harga, produksi dan distribusi yang memadai. 2. Memperluas akses terhadap sumber permodalan, memperkukuh struktrur permodalan dan meningkatkan kemampuan pemanfaatan modal koperasi, antara lain dengan meningkatkan jumlah pagu dan jenis pinjaman untuk koperasi; mendorong pemupukan dana internal koperasi; menciptakan berbagai kemudahan untuk memperoleh pembiayaan dan jaminan pembiayaan; mengembangkan sistem perkreditan yang mendukung dan sesuai dengan kepentingan koperasi pada khususnya dan perekonomian rakyat pada umumnya; mengembangkan sistem pembiayaan termasuk lembaga pengelola yang sesuai keuangan lainnya yang sudah ada.

124

3. Meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen, antara lain dengan

meningkatkan

kemampuan

kewirausahaan

dan

profesionalisme anggota, pengurus, pengawas, dan karyawan koperasi; mendorong koperasi agar benar-benar menerapkan prinsip koperasi

dan

kaidah

usaha

ekonomi;

mendorong

proses

pengembangan karir karyawan koperasi; mendorong terwujudnya tertib organisasi dan tata hubungan kerja yang efektif; mendorong berfungsinya perangkat organisasi koperasi; meningkatkan partisipasi anggota; mendorong terwujudnya keterkaitan antarkoperasi, baik secara vertical maupun horizontal dalam bidang informasi, usaha dan manajemen; meningkatkan kemampuan lembaga gerakan koperasi agar mampu berfungsi dan berperan dalam memperjuangkan kepentingan dan membawa asipirasi koperasi; dan meningkatkan pemahaman terhadap nilai-nilai dan semangat koperasi melalui peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perkoperasian, baik bagi anggota koperasi, pengelola koperasi maupun masyarakat. H. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI 1. Pengembangan nilai-nilai iptek yang mampu mendorong peningkatan kemampuan

dalam

memanfaatkan,

mengembangkan,

dan

menguasai iptek, serta membentuk budaya iptek di masyarakat dalam rangka memecahkan masalah pembangunan seperti teknik produksi, teknologi, ilmu pengetahuan terapan, dan ilmu pengetahuan dasar. Dilakukan sedini

mungkin,

baik

melalui

lingkungan keluarga,

lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat melalui kegiatan organisasi, media massa dan forum komunikasi lainnya dengan menyesuaikan keragaman dan kondisi lingkungan sosial budaya dalam masyarakat. 2. Melalui pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek, diharapkan dapat menumbuhkan kemandirian dan keunggulan

125

produksi daerah dalam melaksanakan transformasi kemampuan pada berbagai industri yang dalam jangka panjang akan menghadapi persaingan global dan daya saing sektor produksi secara luas. I. PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PESISIR 1. Dalam rangka meningkatkan harkat dan taraf hidup masyarakat pantai dan nelayan sebagai bagian dari upaya mengentaskan kemiskinan ditetapkan kebijaksanaan untuk mendorong usaha peningkatan hasil tangkapan melalui peningkatan produksi usaha nelayan skala kecil dan tambak serta membina industri kecil pengolahan hasil laut; menyempurnakan pola hubungan kerja antara KUD dan nelayan dengan pengusaha dalam rangka meningkatkan keandalan sistem distribusi. Di samping itu, kebijaksanaan dalam pembangunan kelautan dan pesisir adalah mengembangkan sentra produksi perikanan dalam upaya meningkatkan produktivitas dan peran serta masyarakat desa pantai; dan meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat desa pantai melalui pemantapan organisasi dan pemerintahan desa pantai, pengembangan prasarana sosial untuk menggerakkan kehidupan ekonomi, dan pencarian alternatif kesempatan kerja. 2. Dalam rangka mempertahankan daya dukung dan kelestraian fungsi lingkungan laut, ditetapkan kebijaksanaan untuk menanamkan budaya kelautan dan jiwa bahari sedini mungkin, baik melalui lingkungan keluarga, lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat melalui kegiatan organisasi, media massa dan forum komunikasi lainnya, dan melalui penyebarluasan produk kelautan, peningkatan produk dan pelayanan wisata bahari, penyebarluasan informasi fungsi ekosistem laut dan keragaman hayati; melindungi dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan hidup melalui pemahaman fungsi ekosistem pantai dan keragaman hayati seperti terumbu karang, hutan bakau

126

dan nipah sehingga fungsinya sebagai penghalang gelombang, habitat dan pembiakan ikan sekaligus sebagai potensi wisata, dapat terjamin; serta menyusun dan menetapkan tata ruang laut yang berwawasan lingkungan untuk dijadikan pedoman bagi perencanaan pembangunan agar penataan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya laut dapat dilakukan secara aman, tertib, efisien, dan efektif. J. PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN Pembangunan Perkotaan 1. Kebijaksanan pembangunan perkotaan dalam upaya peningkatan kemampuan dan produktivitas kota kemampuan pemerintah daerah,

adalah mengembangkan

untuk melaksanakan investasi

pembangunan secara mandiri; meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan prasarana dan sarana perkotaan; merangsang perkembangan investasi di sektor ekonomi; serta memanfaatkan ruang dan potensi kota secara efisien melalui kegiatan penataan kota dan penataan bangunan. 2. Pembangunan perkotaan dilakukan secara terencana dan terpadu dengan

memperhatikan asas keterbukaan dalam pengambilan

keputusan sesuai dengan hak dan tanggung jawab pemerintah, swasta dan masyarakat. 3. Pembangunan

perkotaan

diselenggarakan

untuk

mewujudkan

lingkungan fisik dan sosial ekonomi perkotaan yang berkualitas dan terpelihara

serta

mampu

mendukung

pembangunan

yang

berkelanjutan. Lingkungan fisik perkotaan dikembangkan dan diatur dengan

penataan

aspek

hukum

dan

penataan

asepek

fisik

penggunaan tanah guna menjamin tersedianya tanah yang diperlukan

127

bagi pembangunan, memberikan kepastian hukum, dan menunjang terwujudnya kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan Perdesaan 1. Meningkatkan

kemampuan

produksi

masyarakat

melalui

pengembangan dan penerapan teknologi tepat guna untuk dapat meningkatkan kapasitas,

kualitas,

dan

nilai tambah produksi;

meningkatkan faislitas permodalan dan akses masyarakat terhadap modal, dengan mengembangkan koperasi serta lembaga ekonomi dan keuangan lainnya; serta memperluas sarana produksi pertanian, pengolahan hasil pertanian dan sarana pemasarannnya. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana perhubungan di perdesaan dan memperluas jaringan pelayanannya, memperluas pelayanan listrik; mengembangkan sentra produksi dan pemasaran industri pertanian, dan

industri

rakyat

lainnya;

meningkatkan

dan

memeratakan

ketersediaan fasilitas sosial bagi kesehatan, pendidikan, air bersih dan sarana penyehatan lingkungan; serta mengembangkan jaringan irigasi perdesaan. 3. Meningkatkan pengelolaan

kemampuan dan

aparat

administrasi

pemerintah

pembangunan;

desa

dalam

meningkatkan

kemampuan pemerintah desa dalam menggali sumber-sumber keuangan desa; menyediakan prasarana dan sarana pemerintahan desa; mengembangkan sistem informasi yang mendukung kegiatan perencanaan pembangunan desa;

serta mengembangkan dan

memantapkan kemampuan dan fungsi lembaga kemasyarakatan desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat perdesaan. K. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP 1. Inventarisasi sumber daya alam dan lingkungan hidup merupakan kegiatan utama yang akan dilakukan. Kebijakan ini erat kaitannya

128

dengan penetapan kawasan lindung dan pemanfaatan kawasan budi daya serta penempatan lokasi pembangunan yang tepat dalam pola tata ruang daerah. 2. Pengembangan

sumberdaya

air

akan

dilaksanakan

dengan

memusatkan perhatian pada sungai yang mempunyai fungsi strategis dan atau yang telah mengalami degradasi fungsi. Selain itu, akan ditingkatkan pula pencegahan intrusi air laut ke dalam air bawah tanah, terutama pada kawasan padat pembangunan. Hal itu dilakukan

melalui

penataan

ruang,

pengembangan

teknologi,

penetapan baku mutu lingkungan dan baku mutu limbah. 3. Rehabilitasi lahan kritis dengan pendekatan pengelolaan DAS akan ditingkatkan dan dilakukan secara lebih terpadu demikian pula halnya dengan penanganan lahan pasca tambang. 4. Pengamanan sumber daya laut dan pesisir yang berupa terumbu karang,

rumput

laut

dan

hutan

bakau

dari

perusakan

dan

pemanfaatan yang berlebihan akan ditingkatkan untuk mencegah kerusakan

sumber

daya

alam

tersebut

dan

memelihara

kelestariannya. L. PENATAAN RUANG 1. Dalam mewujudkan pola tata ruang yang terpadu, serasi, selaras, dan seimbang dilakukan penyusunan tata guna lahan, air, dan sumber daya alam lainnya dalam satu pola tata ruang yang menggambarkan keseimbangan.

keterpaduan, Dalam

proses

keserasian,

keselarasan,

penyusunannya

dan

dipertahankan

penggunaan tanah produktif untuk pertanian, kawasan hutan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, dan kawasan lindung dipertahankan fungsi lindungnya. 2. Kegiatan penataan ruang ditingkatkan agar makin efektif, dilengkapi dengan kelembagaan yang kuat, serta ditunjang dengan aparat yang

129

mampu dan terlatih. Dalam pengembangan dan pemanfaatan kemampuan kelembagaan diperjelas batas wewenang dan kewajiban masing-masing untuk menghindari tumpang tindih wewenang dan kewajiban antarlembaga dalam penataan ruang. 3. Peran serta masyarakat sangat penting dalam penataan ruang. Dalam rangka mengikutsertakan masyarakat dan dunia usaha dalam penataan

ruang

dikembangkan

mekanisme

yang

melibatkan

masyarakat pada tahap tertentu dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Peran serta masyarakat dikembangkan untuk menegakkan dan memasyarakatkan ketentuan yang telah diatur di dalam rencana tata ruang sehingga dapat berjalan dengan baik karena mendapat dukungan masyarakat yang seluas-luasnya. 4. Untuk

mendukung

pengelolaan

tata

ruang

dalam

mengatur

keterpaduan serta keserasian, keselarasan, dan keseimbangan penggunaan sumber daya yang ada, baik di daratan maupun di lautan, perangkat peraturan perundang-undangan dikembangkan dan disempurnakan sehingga memberi arah yang jelas dan memberi kepastian. Upaya ini meliputi pula penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang ada serta penegakan hukum untuk menjamin bahwa pembangunan berjalan dalam kerangka tata ruang yang telah disepakati dan ditetapkan. M. POLITIK, INFORMASI, KOMUNIKASI DAN MEDIA MASSA Politik 1. Mengembangkan iklim dan budaya politik yang demokratis dengan mengaktualisasikan prinsip persamaan, kesetaraan, kebebasan dan keterbukaan yang berbasis pada konstitusi dalam kehidupan bermasyarakat.

130

2. Meningkatkan pendidikan politik dan partisifasi politik masyarakat dengan mengembangkan komunikasi politik yang lebih sehat menuju terwujudnya budaya politik yang kondusif terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan. 3. Meningkatkan

kemandirian

partai-partai

melaksanakan fungsinya dalam

politik

agar

dapat

meningkatkan kesadaran dan

partisipasi politik masyarakat. 4. Meningkatkan dan memantapkan pemahaman warga negara RI mengenai wawasan kebangsaan, jati diri bangsa, pembaharuan bangsa dengan mengaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi ketahanan bangsa yang kuat, bermuara dan fokus kepada kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa serta utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Informasi, Komunikasi, dan Media Massa 1. Mengembangkan sarana dan prasarana komunikasi sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) agar mampu menunjang kemandirian lokal dan interkoneksitas antar tatanan dalam wilayah. 2. Meningkatkan peranan media massa dan pers dalam upaya mencerdaskan

masyarakat

serta

mengembangkan

kehidupan

demokrasi di dalam masyarakat yang dilandasi oleh etika, moral dan tanggung jawab. 3. Mengembangkan sistem informasi yang memungkinkan pemerintah dan seluruh lapisan masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat dan akurat.

131

N. HUKUM 1. Mengembangkan nilai-nilai tradisional yang relevan dengan sistemm hukum nasional yang terpadu dan responsif serta sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Meningkatkan

kesadaran

hukum

masyarakat

dan

aparat

penyelenggara pemerintah, melaksanakan penegakan hukum secara konsisten tidak diskriminatif, menjunjung tinggi supremasi hukum menuju kepada terwujudnya budaya hukum yang kondusif bagi peningkatan kualitas tatanan kehidupan masyarakat. 3. Meningkatkan

kewibawaan

aparatur

hukum

yang

memilki

kemampuan profesional dan integritas yang tinggi yang dilandasi dengan kualitas moral dan ekita sebagai pengayom masyarakat serta menciptakan kondisi yang dapat menjamin terwujudnya kemandirian aparatur penegak hukum dalam menegakkan hukum yang berintikan keadilan, kejujuran, kebenaran dan menjamin terciptanya kepastian hukum. 4. Mendorong kemandirian lembaga peradilan dalam penyelenggaraan proses peradilan yang bebas, terbuka, murah dan cepat serta tidak memihak dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, kejujuran dan kebenaran. 5. Mengembangkan berbagai produk hukum dan peraturan perundangundangan, guna mendukung kemandirian lokal. 6. Mengupayakan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan produk-produk daerah dari klaim pihak ketiga. O. PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Tujuan pokok pembangunan permukiman adalah meningkatkan ketersediaan rumah dan permukiman yang terjangkau oleh masyarakat

132

khususnya masyarakat berpendapatan rendah dan meningkatkan sistem permukiman yang teratur, layak huni, berbudaya, ramah lingkungan dan efisien, melalui : 1. Pengembangan sistem penyediaan, pembangunan dan perbaikan huni layak, murah dan terjangkau oleh masyarakat, khususnya masyarakat berpendapatan rendah; 2. Mengembangkan sistem subsidi hunian bagi masyarakat miskin; 3. Meningkatkan kemampuan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana permukiman di kawasan perkotaan dan perdesaan; 4. Pengendalian pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan perdesaan yang berlebihan; 5. Meningkatkan kerjasama investasi dan pengelolaan pelayanan sarana dan prasarana pemukiman antar pemerintah swasta dan masyarakat. P. KEAMANAN, KETERTIBAN, DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT. Pembangunan bidang keamanan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat diarahkan pada terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan daerah, melalui : 1. Menciptakan

keamanan,

ketertiban

dan

ketentraman

umum

dilingkungan kehidupan sosial masyarakat sehingga akan dapat tercipta rasa aman dan tentram baik secara batiniah maupun lahiriah; 2. Mengembangkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat yang mampu menjamin berfungsinya sistem keamanan swakarsa serta sistem penegakan hukum sesuai dengan nilai-nilai lokal serta tetap menjamin hak asasi manusia; 3. Mengembangkan sistem pengamanan wilayah dengan melibatkan semua komponen kekuatan Pemerintah Daerah, Polri dan TNI (atas permintaan)

serta

masyarakat

lainnya

dalam

rangka

upaya

133

penanggulangan terjadinya bencana alam dan kerusuhan massa dengan tetap berpedoman pada perlindungan hak asasi manusia.

134

BAB IX PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Kebijakan pembangunan yang diusulkan memiliki beberapa bagian, seperti berdasarkan pembagian SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), Lintas SKPD untuk kebijakan/program yang memiliki keterkaitan dan lintas SKPD.

Pendekatan

yang

dilakukan

dalam

penyusunan

kebijakan

pembangunan adalah pendekatan sektoral dan spatial. Pendekatan sektoral akan diterapkan oleh SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan pendekatan spatial diterapkan untuk kebijakan/program lintas SKPD. 1. Program SKPD Program SKPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu SKPD yang menjadi tanggung jawab langsung SKPD, seperti pertanian, industri

dan perdagangan.

Dengan program-program

yang ada

merupakan program yang tidak memiliki keterkaitan dengan program lain secara jelas dan tegas. Implementasi program SKPD ini lebih mudah, khususnya didalam pengorganisasiannya. Hal ini mengingat program SKPD ini hanya bertumpu kepada satu unit kerja tertentu. 2. Program Lintas SKPD Program ini adalah sekumpulan rencana kerja beberapa SKPD, program ini sangat dimungkinkan kerjasama dan pembagian kerja (job description) yang jelas dan tegas. Mengingat program-program lintas SKPD ini memerlukan manajemen pengelolaan yang baik, maka diperlukan aturan main yang jelas tentang siapa yang mengelola, pembiayaan serta pentahapan program. Hal ini perlu terus dilakukan untuk menghindari adanya pembiayaan ganda, tumpang tindih serta kontra produktif dengan program yang dilakukan.

135

3. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah Dalam program kewilayahan ini dilakukan pada program-progam yang bukan hanya berbasis satuan kerja yang ada, tetapi bisa lintas satuan kerja dan wilayah. Penanganan air bersih, sampah, transportasi, penanggulangan banjir merupakan isu yang harus ditangani secara wilayah. Jika hal itu hanya ditangani dengan pendekatan sektoral maka, problematika yang ada tidak bisa diselesaikan secara efektif dan efisien. Program kewilayahan menggambarkan bagaimana daerah harus terus melakukan kerjasama dengan daerah lain (inter-regional network). Dengan memiliki jaringan dengan daerah lain yang baik, maka diharapkan pelayanan publik (sampah, air bersih, jalan, energi, dsb) semakin baik. Dibawah ini diuraikan program berupa kebijakan yang ada pada dokumen RPJMD ini. Beberapa kebijakan merupakan kewenangan suatu SKPD, sedangkan yang lain merupakan kebijakan lintas SKPD. Untuk aspek perwilayahan, program-program lintas sektoral (lintas SKPD) akan lebih bermanfaat dari pada program-program SKPD. Untuk itu, kerjasama antar daerah merupakan faktor kunci keberhasilan program ini. A. Peningkatan Kualitas Hidup 1. Peningkatan Kualitas Pendidikan 1. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan. 5. Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS). 6. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik. 7. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. 8. Program

Pengembangan

Budaya

Baca

dan

Pembinaan

Perpustakaan. 9. Program Pendidikan Non Formal

136

2. Peningkatan Kesehatan Masyarakat 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat. 2. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan. 3. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular. 4. Program Lingkungan Sehat dan Promosi Kesehatan. 5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan. 7. Program Pengawasan Obat dan Makanan. 8. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Lansia. 9. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak. B. Pembangunan Sosial dan Agama 1. Penanganan kependudukan 1. Program Keluarga Berencana. 2. Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. 3. Program Penguatan Kelembagaan dan Jaringan KB. 4. Program Penataan Administrasi Kependudukan. 5. Program Kesehatan Reproduksi Remaja. 2. Pembangunan ketenagakerjaan 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja. 3. Program

Perlindungan

dan

Pengembangan

Lembaga

Ketenagakerjaan. 3. Peningkatan peranan perempuan 1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan 2. Program

Peningkatan

Kualitas

Hidup

dan

Perlindungan

Perempuan.

137

3. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. 4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan. 5. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan. 4. Peningkatan kualitas aparatur 1. Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan. 2. Program

Peningkatan

Sarana

dan

Prasarana

Aparatur

Pemerintahan 3. Program

Peningkatan

Kapasitas

Kelembagaan

Pemerintah

Daerah. 4. Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah. 5. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi. 6. Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur. 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur. 5. Peningkatan perhatian kepada penduduk usia lanjut dan penyandang cacat 1. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 2. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma. 3. Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 6. Peningkatan pemahaman nilai agama dan budaya 1. Program Pengembangan Nilai-nilai Agama dan Budaya. 2. Program

Pengelolaan

Kekayaan

Budaya

dan

Keragaman

Budaya. 3. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya. 4. Program

Peningkatan

Pelayanan

dan

Kualitas

Kehidupan

Beragama. 5. Program Bantuan Sarana dan Prasarana Keagamaan. 6. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama.

138

C. Pemerataan Pembangunan dan Penanggulangan Kemiskinan 1. Penanggulangan kemiskinan dalam bidang ekonomi 1. Program Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Masyarakat Miskin. 2. Program

Pengembangan

Usaha

Ekonomi

Produktif

Bagi

Masyarakat Miskin. 3. Program

Pengembangan

Infrastruktur

Perdesaan

bagi

Masyarakat Miskin. 4. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa. 5. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 7. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2. Pengembangan sarana dan prasarana 

Prasarana Jalan dan Jembatan 1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 3. Program Pembangunan Saluran Drainase. 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan



Transportasi Darat - Lalu Lintas Angkutan Jalan 1. Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Tranportasi Darat. 2. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ. 3. Program Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor. 4. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 5. Program

Pembangunan

Prasarana

dan

Fasilitas

Perhubungan. 

Transportasi Laut 1. Pembangunan

dan

Rehabilitasi

Fasilitas

Penunjang

Dermaga/Pelabuhan.

139



Transportasi Udara 1. Program

Pembangunan,

Rehabilitasi,

Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas Transportasi Udara. 

Sumberdaya Air 1. Pembangunan

dan

Rehabilitasi

Fasilitas

Penunjang

Dermaga/Pelabuhan 2. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. 3. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. 3. Perencanaan pembangunan 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 2. Program Perencanaan Ekonomi, Sosial Budaya, Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam. 3. Program Kerjasama Pembangunan. D. Peningkatan Ketahanan Pangan dan Gizi 1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian). 2. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak. 3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat. 4. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. 5. Program Peningkatan Produksi Pertanian. 6. Program Penerapan Teknologi Pertanian. 7. Program

Pemberdayaan

Penyuluh

Pertanian/Perkebunan

Lapangan. E. Pengembangan Usaha Daerah 1. Program Peningkatan Pendapatan Daerah. 2. Program Pengembangan Ekonomi dan Kerjasama Daerah. 3. Program Peningkatan dan Pengelolaan Aset/Kekayaan Daerah 4. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Kerjasama Investasi.

140

5. Program Peningkatan Daya Saing Produksi Daerah. 6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi F. Pengembangan Perdagangan 1. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri. 2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor. 3. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 4. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan. G. Pembangunan Koperasi 1. Program

Pengembangan

Kewirausahaan

dan

Keunggulan

Kompetitif UKM. 2. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah. 3. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi. H. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 1. Program

Pengkajian

dan

Penelitian

Bidang

Informasi

dan

Komunikasi 2. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah 3. Program Pendidikan Kedinasan 4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 5. Program Penelitian dan Pengembangan. I. Pengelolaan Kelautan dan Pesisir 1. Program Pengembangan Sumberdaya Kelautan. 2. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut 3. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir. 4. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut.

141

J. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan 1. Program

Penataan

Lingkungan

Permukiman

Perkotaan

dan

Perdesaan. 2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perkotaan dan Perdesaan. 3. Program Pembangunan Pasar Perdesaan. 4. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan. 5. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan. 6. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa 7. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 8. Program Perencanaan Pengembangan Perkotaan. 9. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan. 10. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh. K. Peningkatan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 1. Program

Perencanaan

Pengembangan,

Pengelolaan

dan

Konservasi Sumberdaya Air; 2. Program Penataan Kelembagaan Pengelolaan Sumberdaya Air 3. Program Pembangunan Sarana Prasarana Pengairan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai. 4. Program Pengawasan dan Pengendalian Perusahaan Penghasil Limbah. 5. Program

Peningkatan

Sumberdaya

Aparatur

Pengawas

Pencemaran Lingkungan. 6. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup. L. Penataan Tata Ruang 1. Program Perencanaan Tata Ruang

142

2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang. M. Pembinaan Politik, Informasi, Komunikasi dan Media Massa 1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi. 2. Program penyempurnaan dan penguatan kelembagaan demokrasi 3. Program Pendidikan Politik Masyarakat. 4. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah. 5. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah. 6. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa. 7. Program Kerjasama Informasi dengan Mas Media. N. Pembinaan Hukum 1.

Program Pembentukan Produk Hukum dan Legislasi Daerah

2.

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

3.

Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum

4.

Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

5.

Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan.

O. Peningkatan Pembangunan Perumahan dan Permukiman 1. Program Pengembangan Perumahan. 2. Program Lingkungan Sehat Perumahan. 3. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/ Sosial 5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman. P. Pembinaan Keamanan, Ketertiban, dan Ketentraman Masyarakat. 1. Program pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal. 2. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan.

143

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan. 4. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam. Q. Pembinaan Pemuda dan Olah Raga. 1. Program pembinaan dan peningkatan partisipasi pemuda. 2. Program pembinaan dan peningkatan prestasi olah raga 3. Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga.

144

BAB X PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

A. Aspek Kesejahteraan Rakyat

145

B. Aspek Pelayanan Umum

146

147

148

149

C. Aspek daya Saing Daerah

150

151

152

BAB XI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2008-2013 yang berisi visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah, merupakan

pedoman

bagi

pemerintah

dan

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pembangunan daerah 5 tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini juga menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Renstra-SKPD). Keberhasilan pembangunan daerah dalam mewujudkan visi “Bone lebih Maju dalam tatanan

masyarakat

religius, berbudaya, mandiri dan demokratis”, perlu di dukung oleh ; 1)

Komitmen

dari

kepemimpinan

daerah

yang

kuat

demokratis; 2)

Konsistensi kebijakan pemerintah;

3)

Keberpihakan kepada rakyat; dan

4)

Peran serta masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

dan

BAB XII PENUTUP Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

Daerah

(RPJMD)

Pemerintah Kabupaten Bone, disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Bone selama kurun waktu 5 tahun mendatang. Sebagai tanggungjawab bersama, pencapaian tujuan pembangunan daerah, perlu dikembangkan peran aktif seluruh stake holders dalam merencanakan dan mengevaluasi pelaksanaannya. Karena keberhasilan penyelenggaraan

pemerintahan,

kegiatan

pembangunan

dan

tugas

kemasyarakatan, sangat bergantung pada peran aktif masyarakat, swasta, serta sikap mental, tekad dan semangat kedisiplinan, profesionalisme, transparansi, partisipasi dan akuntabel para aparatur pemerintah dan lembaga legislatif. Sehingga hasilnya dapat dinikmati sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat secara lebih adil dan merata. Pada akhirnya, pembangunan Kabupaten Bone sebagai bagian integral dari pembangunan Propinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, akan memperkuat

jatidirinya

dalam

suasana

demokratis,

berdayasaing,

berbudaya yang bernafaskan keagamaan. Sehubungan dengan itu, semua kekuatan politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu berperan aktif menyusun rencana program kerja menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam menjabarkan lebih lanjut Rencana

Pembangunan

Jangka

Menengah

(RPJMD)

Pemerintah

Kabupaten Bone ini.

ii

Sebagaimana dijelaskan di atas, RPJMD ini juga akan menjadi acuan bagi penyusunan RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian, Bupati nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun 5 (lima) tahunan yang sudah ada dalam RPJMD.

BUPATI BONE

H.A. MUH. IDRIS GALIGO,SH.

iii

DAFTAR ISI Halaman HALAMAN JUDUL ........................................................................

i

DAFTAR ISI ...................................................................................

ii

BAB I

PENDAHULUAN ..............................................................

1

A. LATAR BELAKANG .....................................................

1

B. PENGERTIAN ..............................................................

7

C. MAKSUD DAN TUJUAN ..............................................

7

KONDISI UMUM DAERAH ...............................................

9

A. KONDISI SAAT INI ......................................................

9

B. SOSIAL .........................................................................

18

C. BUDAYA .......................................................................

30

D. PEMERINTAHAN .........................................................

30

E. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ...................

31

F. SARANA DAN PRASARANA ........................................

31

G. POLITIK........................................................................

33

BAB II

H. KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT .............................................................

33

I. HUKUM, APARATUR PEMERINTAH DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT .................................

34

J. WILAYAH DAN TATA RUANG .....................................

34

K. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ..............................

36

L. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ......

36

BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ....................

38

A. ARAH PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH ........

38

B. ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH ................

49

C. ARAH PEMBIAYAAN ....................................................

56

ii

iv

D. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN .................................

56

BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ............................

67

A. FAKTOR LINGKUNGAN INTERNAL ............................

67

B. FAKTOR LINGKUNGAN EKSTERNAL .........................

69

C. ASUMSI ANALISIS DAN PILIHAN STRATEGI .............

75

D. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS ........................

76

a. Analisis Lingkungan Internal .....................................

76

b. Analisis Lingkungan Eksternal ..................................

84

c. Faktor-faktor Kunci keberhasilan ..............................

87

d. Asumsi .....................................................................

87

BAB V TANTANGAN ..................................................................

89

A. SOSIAL BUDAYA .........................................................

89

B. EKONOMI .....................................................................

92

C. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ...................

92

D. SARANA DAN PRASANA.............................................

93

E. POLITIK ........................................................................

93

F. KETERTIBAN UMUM DAN KEAMANAN MASYARAKAT..............................................................

93

G. HUKUM, APARATUR DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT..............................................................

94

H. WILAYAH DAN TATA RUANG .....................................

94

I. PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN ...............................

95

J. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP .....

95

BAB VI NILAI, VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ..................

96

A. NILAI-NILAI LANDASAN FILOSOFIS ...........................

96

B. VISI 2008 -2013 ............................................................

100

C. MISI ..............................................................................

101

iii

v

D. TUJUAN .......................................................................

102

E. SASARAN .....................................................................

103

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN TUJUAN ...............................

109

A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PEMERINTAHAN ........

109

B. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA ......................................................................

110

C. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN EKONOMI ....................

112

D. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA ........

113

E. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PENATAAN WILAYAH.

114

BAB VIII ARAH DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN .................

116

A. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP .............................

116

B. PEMBANGUNAN SOSIAL DAN AGAMA .....................

117

C. PEMERATAAN PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ...........................

119

D. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN GIZI ....

120

E. PENGEMBANGAN USAHA DAERAH .........................

122

F. PENGEMBANGAN PERDAGANGAN ..........................

123

G. PEMBANGUNAN KOPERASI .....................................

124

H. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI ..................

125

I. PENGELOLAAN KELAUTAN DAN PESISIR ...............

126

J. PEMBANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN ...

127

K. SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP ....

128

L. PENATAAN RUANG ...................................................

129

M. POLITIK, INFORMASI, KOMUNIKASI & MEDIA MASSA

130

N. HUKUM .......................................................................

132

O. PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

132

P. KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT ............................................................

iv

133

vi

BAB IX PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .........................

135

1. PROGRAM SKPD .........................................................

135

2. PROGRAM LINTAS SKPD ............................................

135

3. PROGRAM KEWILAYAHAN DAN LINTAS WILAYAH...

136

BAB X PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ...............

145

A. ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT ...........................

145

B. ASPEK PELAYANAN UMUM........................................

146

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH ...................................

150

BAB XI PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN ...

153

BAB XII PENUTUP ........................................................................

154

v

vii

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) 2008-2013 KABUPATEN BONE

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

(BAPPEDA) 2008

viii