Ptps B Kel 3.docx

Penyehatan Tanah dan Pengelolaan Sampah – B “Aspek Manajemen dan Peraturan Perundangan dalam Pengoelolaan Sampah”

Dosen Pembimbing : Catur Puspawati, ST., M.KM.

Tugiyo, S.KM., M.Si

KELOMPOK 3: Abiyyasti Dwi Anggraeni

(P2.31.33.1.17.001)

Ahmad Fauzan Dainiza

(P2.31.33.1.17.002)

Ananda Putri Andrina

(P2.31.33.1.17.005)

Hasti Amalia

(P2.31.33.1.17.016)

Tingkat 2 D-IV A POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES JAKARTA II JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN Jalan Hang Jebat III/F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120 Telepon: (021) 7243687/7231826. Fax. 021-7222387 2019

A. Pengertian pengolahan Sampah Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Kementrian Lingkungan Hidup, 2007). Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis (Suprihatin, 1999). Sementara itu Radyastuti, 1996 (dalam Suprihatin, 1999) menyatakan bahwa Sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.

B. Undang Undang Pengelolaan Sampah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, jenis sampah yang diatur adalah: 1. Sampah rumah tangga Yaitu sampah yang berbentuk padat yang berasal dari sisa kegiatan sehari-hari di rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Sampah ini bersumber dari rumah atau dari komplek perumahan. 2. Sampah sejenis sampah rumah tangga Yaitu sampah rumah tangga yang bersala bukan dari rumah tangga dan lingkungan rumah tangga melainkan berasal dari sumber lain seperti pasar, pusat perdagangan, kantor, sekolah, rumah sakit, rumah makan, hotel, terminal, pelabuhan, industri, taman kota, dan lainnya. 3. Sampah spesifik Yaitu sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga yang karena sifat,konsentrasi dan/atau jumlahnya memerlukan penanganan khusus, meliputi, sampah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun seperti batere bekas, bekas toner, dan sebagainya), sampah yang mengandung limbah B3 (sampah medis), sampah akibat bencana, puing bongkaran, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah, sampah yang timbul secara periode (sampah hasil kerja bakti).

Mekanisme pengelolaan sampah dalam UU N0.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah meliputi, kegiatan–kegiatan berikut: 1. Pengurangan sampah, yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan 2. Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penaganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau

tempat

pengolahan

sampah

terpadu),

pengangkutan

(kegiatan

memindahkan sampah dari sumber, TPS atua tempat pengolahan sampah terpadu, pengolahan hasil akhir (mengubah bentuk, komposisi, karateristik dan jumlah sampah agar diproses lebih lanjut, dimanfaatkan atau dikembalikan alam dan pemprosesan aktif kegiatan pengolahan sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya agar dapat dikembalikan ke media lingkungan.

C. Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Sampah Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2),Pasal 16, Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3),Pasal 25 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal darikegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan Sampah

Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Pengaturan pengelolaan sampah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dankesehatan masyarakat; dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Peraturan Pemerintah ini meliputi pengaturan tentang: 

Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;



Penyelenggaraan pengelolaan sampah;



Kompensasi;



Pengembangan dan penerapan teknologi;



Sistem informasi;



Peran masyarakat; dan



Pembinaan.

D. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Di masing-masing daerah telah mempunyai acuan berupa peraturan daerah terkait pengelolaan sampah Penyelenggaraan pemerintahan yang tertib merupakan syarat utama bagi terwujudnya tujuan Negara. Berdasar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah". Sementara dalam Ayat (2) disebutkan bahwa "Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, pemerintahan daerah berhak untuk membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan,situasi dan kondisi daerahnya. Banyak masyarakat membuang sampah sembarangan, sehingga menyebabkan lingkungan menjadi kumuh, maka diperlukan perda kebersihan. Dalam pembentukan peraturan daerah akan terkait dengan beberapa organisasi pemerintah seperti Kepala Daerah termasuk didalamnya Dinas-dinas Daerah dan DPRD yang harus diorganisasikan sehingga membentuk satu kesatuan untuk mencapai tujuan yakni terbentuknya peraturan daerah. Dalam Pasal 143 UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ditentukan bahwa :



Peraturan Daerah Terkait Pengelolaan Sampah (1) Perda dapat memuat ketentuantentang pembebanan biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan. (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bu-lan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Perda

dapat

memuat

ancaman

pi-dana

atau

denda

selain

sebagaimanadimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.Ketentuan pasal 143 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum pengaturan sanksi administrasi, tujuan utamanya adalah menyelesaikan pelanggaran. Contoh Perda 1. Peraturan Daerah Kota Gorontalo No. 12 Tahun 2017 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 2 Tahun 2014 3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2018 5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014

E. Minimasi Sampah

Minimisasi limbah/sampah adalah upaya untuk mengurangi volume, konsentrasi, toksisitas, dan tingkat bahaya limbah yang berasal dari proses produksi dengan reduksi dari sumber dan/atau pemanfaatan limbah. Pada dasarnya minimisasi limbah/sampah merupakan bagian dari pengelolaan limbah dan dapat mengurangi penyebaran limbah di lingkungan, meningkatkan efisiensi produksi dan dapat memberikan keuntungan ekonomi, antara lain: 1)Mengurangi biaya pengangkutan ke pembuangan akhir 2)Mengurangi biaya pembuangan akhir; 3)Meningkatkan pendapatan karena penjualan dan pemanfaatan limbah. F. Konsep Minimasi Sampah

Dilihat dari keterkaitan terbentuknya limbah, ada dua pendekatan yang dapat dilakukan untuk mengendalikan akibat adanya limbah, yaitu: 1)Pendekatan proaktif: yaitu upaya agar dalam proses penggunaan bahan akan dihasilkan limbah seminimal mungkin, dengan tingkat bahaya serendah mungkin.

2)Pendekatan reaktif: yaitu penanganan limbah yang dilakukan setelah limbah tersebut terbentuk Pendekatan proakatif merupakan strategi yang diperkenalkan pada akhir tahun 1970-an dalam dunia industri, dikenal sebagai teknologi bersih yang bersasaran pada pengendalian atau reduksi terjadinya limbah melalui penggunaan teknologi yang lebih bersih dan akrab lingkungan. Konsep ini secara sederhana meliputi: 1. Pengaturan yang lebih baik dalam manajemen penggunaan bahan dan enersi serta

limbahnya melalui good house keeping 2. Penghematan bahan baku, fluida dan enersi yang digunakan 3. Pemakaian kembali bahan baku tercecer yang masih bisa dimanfaatkan 4. Penggantian bahan baku, fluida dan enesi 5. Pemodivikasian proses bahkan kalau perlu penggantian proses dan teknologi yang

digunakan agar emisi atau limbah yang dihasilkan seminimal mungkin dan dengan tingkat bahaya yang serendah mungkin 6. Pemisahan limbah yang terbentuk berdasarkan jenisnya agar lebih mudah penanganannya

Pendekatan reaktif, yaitu konsep yang dianggap perlu diperbaiki, adalah konsep dengan upaya pengendalian yang dilakukan setelah limbah terbentuk, dikenal sebagai pendekatan end-of-pipe. Konsep ini mengandalkan teknologi pengolahan dan pengurugan limbah, agar emisi dan residu yang dihasilkan aman dilepas kembali ke lingkungan. Konsep pengendalian limbah secara reaktif tersebut kemudian diperbaiki melalui kegiatan pemanfaatan kembali limbah secara langsung (reuse), dan/atau melalui proses terlebih dahulu sebelum dilakukan pemanfaatan (recycle) terhadap limbah tersebut.

G. Teknik Minimasi Sampah

1. Penanganan Sampah 3-R UU RI No 18 tahun 2008 menekankan bahwa prioritas yang harus dilakukan oleh semua pihak adalah agar mengurangi sampah semaksimal mungkin. Bagian sampah atau residu dari kegiatan pengurangan sampah yang masih tersisa selanjutnya dilakukan pengolahan (treatment) maupun pengurugan (landfilling). Pengurangan sampah melalui 3R menurut UU-18/2008 meliputi: a.Pembatasan (reduce): mengupayakan agar limbah dihasilkan sesedikit mungkin

b.Guna-ulang (reuse): bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung c.Daur-ulang (recycle): residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi. Penanganan sampah 3-R sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sampah padat perkotaan yang efisien dan efektif sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya pengelolaan. Penanganan sampah 3-R akan lebih baik lagi bila dipadukan dengan siklus produksi dari suatu barang yang akan dikonsumsi. Daur-ulang menggunakan prinsip 2-R dan 3-R yang ada yaitu : a. Menggunakan Kembali Barang yang habis dipakai dan tidak bermanfaat lagi disebut sampah. Anggapan ini berbeda bila benda-benda yang dianggap sampah karena sifat dan karakteristiknya dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses produksi. Sebagai contoh: berbagai jenis botol, perabotan rumah tangga, dan lainnya yang sudah tidak terpakai lagi. Melalui proses pencucian, perbaikan, maupun sedikit penggantian, benda tersebut dapat digunakan kembali seperti semula. Dengan demikian fungsi benda tersebut sebagai sampah menjadi tertunda. Sehingga pada saat itu jumlah sampah akan berkurang sebesar jumlah benda yang dapat dimanfaatkan kembali. b. Mendaur-ulang Sampah didaur-ulang untuk dijadikan bahan baku industri (raw material) dalam proses produksi. Dalam proses ini, sampah sudah mengalami perubahan baik bentuk maupun fungsinya. Sebagai contoh sampah plastik, karet, kertas, besi, tembaga, alumunium, dengan melalui proses mengalami perubahan bentuk dan fungsi menjadi produk akhir yang dapat digunakan kembali. 2.Waste handling Penanganan sampah (waste handling), yang terdiri dari: a. Pemilahan: pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah b. Pengumpulan: pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu c. Pengangkutan: membawa sampah dari sumber dan/atau dari TPS atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

d. Pengolahan: mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah e. Pemrosesan akhir sampah: pengembalian sampah dan/atau residu hasil

pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

DAFTAR PUSTAKA Wahono, sri. Teknologi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat. 2007 Wati Hermawati, dkk. Pengelolaan dan Pemanfaatan Sampah di Perkantoran. Paintaxia. 2008. http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/20129/Chapter%20II.pdf?sequence=4 &isAllowed=y http://www.menlh.go.id/DATA/PP_NO_81_TAHUN_2012.pdf http://www.sanitasi.net/pp-pengelolaan-sampah.html https://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-daerah-nomor-3-tahun-2013tentang-pengelolaan-sampah.pdf