Laporan Ptps Kecamatan Cicurug.docx

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Untuk mewujudkan penyelenggraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Guberur Jawa Barat Tahun 2018 yang berintegritas, berkualitas dan akuntable Bandan Pengwas Pemilihan Umum perlu melakukan pembentukan PTPS dalam pemilihan Gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, untuk menjaga keadilan kejujuran, dan untuk menjamin hak Politik Pemilih dalam setiap TPS dan mengawasi penyelenggara (KPPS, saksi dan Komunitas serta elemen masyarakat yang akan berbuat kecurangan dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. , yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang

dalam Perbawaslu UU no 19 tahun 2017 Tentang Pembentukan dan

Pergantian antar Waktu anggota Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Paswaslu Kecamatan, Panitia Pemilihan Lapangan dan Pengawas TPS Desa dan Kelurahan Sekecamatan Cicurug, pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/ Kota dan di bantu oleh Panwas Kecamatan , PPL dan Pengwas TPS. Untuk mendukung pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan Cicurug dalam pengawasan Pemungutan Suara pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2018 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 perubahan pertama, dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, telah ditetapkan Anggaran sebagaimana terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat No. SP DIPA-115.012.686307/2017 tanggal 7 Desember 2016.

untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Panwaslu Kecamatan

Cicurug, perlu

dilaksanakan beberapa hal dalam mendukung Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS Desa/Kelurahan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, Kegiatan Rekrutmen tersebut berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan/ pengawasan, dan Alat Kerja Pengawasan guna membantu pengawasan dn pelaporan dalam Pemungutan Suara di TPS, dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat. Selain itu, dalam rangka peningkatan profesionalisme pejabat dan staf di lingkungan Sekretariat Panwaslu Kecamatan

Cicurug, dibutuhkan juga pedoman petunjuk teknis

kegiatan, guna meningkatkan kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban Panwaslu Kecamatan Cicurug sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu). Melalui pedoman petunjuk teknis ini, diharapkan dapat bekerja secara baik dan benar serta mempunyai kredibilitas dan profesionalitas dalam melakukan pengawasan Pemilu di TPS. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panwaslu Kecamatan Cicurug melaksanakan kegiatan penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan di TPS yang dilakukan melalui BIMTEK PTPS Desa/Kelurahan Se Kecamatan Cicurug, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, B. Maksud dan Tujuan Laporan Laporan disusun Tim SDM sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan Rekrutmen Pengawas TPS Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Cicurug pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. Adapun tujuan dari rekrutmen ini sebagai salah satu pencapaian pelaksanaan Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan pada Tahapan Pemungutan Suara di tingkat Kecamatan untuk pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Kabupaten/kota yang melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2018, serta dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Panwaslu Kecamatan Cicurug sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang dan Perbawaslu.

C. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016; 2) Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang; 3) Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan ; 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 187); 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan , Pengawas Pemilihan Lapangan, Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 919); 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 773); 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424); 8) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati

dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1425); 9) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); 10) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819); 11) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826); 12) Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor 164/PMK.05/2011

Tentang

Petunjuk

Penyusunan Dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 13) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat No. SP DIPA-115.01.2.686307/2016 tanggal 7 Desember 2016; D. Ruang Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan Tim Pokja SDM pada Pelaksanaan Rekrutmen Pengawas TPS Desa/Kelurahan Kecamatan Cicurug, , dilaksanakan dengan tahapan kegiatan meliputi: 1) Merumuskan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan Tahapan Penyelenggaraan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018 di tingkat Provinsi dan 16 (enam belas) Kabupaten/Kota provinsi Jawa Barat; 2) Menyusun dan merumuskan indek tingkat kerawanan yang akan terjadi pada Pengawasan Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018 3) Menyusun pedoman dan petunjuk teknis Pembinaan Alat Kerja Pengawasan TPS Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Cicurug, pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2018. 4) Mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan Tahapan Penyelenggaraan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota dan lembaga-lembaga terkait;

5) Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan Rekrutmen Pengawas TPS Desa/Kelurahan Kecamatan Cicurug pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 6) Melaporkan hasil Rekrutmen PTPS kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabuapaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. E.

Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Tim Pokja Tugas Pengawasan dan Pemantauan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018, pada Tahapan Pemutakhiran Data Daftar Pemilih dan Tahapan penyusunan daftar pemilih yang dimulai pada bulan April s/d Mei Tahun 2018. G. Pelaksana Kegiatan Susunan Tim Pokja SDM terkait rekrutmen PTPS pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, pada Tahapan rekrutmen Pengawas TPS Desa/Kelurahan Kecamatan Cicurug, sebagai mana terlampir. H. Pembiayaan Kegiatan ini dibiayai oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2017 Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat No. SP DIPA115.012.686307/2017 tanggal 7 Desember 2016. I.

Sistematika Laporan

Laporan Pelaksanaan Tim Pokja Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan pada Tahapan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih serta Tahapan Pencalonan terdiri dari 3 (tiga) Bab. Secara garis besar masing-masing bab dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: Bab 1. Pendahuluan Bagian ini antara lain menjelaskan latar belakang, maksud dan tujuan, dasar hukum, ruang lingkup kegiatan, waktu pelaksanaan, pelaksana kegiatan, dan pembiayaan, serta sistematika penyajian pelaporan kegiatan. Bab 2.

Kegiatan Yang Dilaksanakan dan Hasil Yang Dicapai

Pada bab ini dijelaskan mengenai proses pelaksanaan kegiatan, yang meliputi bentuk kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan materi/bahan rujukan penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan pada Tahapan Penyelenggaraan, dan hasil yang dicapai dalam penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan pada Tahapan Penyelenggaraan.

Bab 3.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini merupakan bab akhir yang menjelaskan tentang kesimpulan dan rumusan rekomendasi dari pelaksanaan kegiatan. Bab IV. PENUTUP

BAB II ISI LAPORAN (NARASI)

A.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1.

Bentuk Kegiatan

Bentuk kegiatan yang dilaksanakan Tim

Pokja SDM rekrutmen pengawas TPS

Desa/Kelurahan Se-Kecamatan Cicurug, dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, dilaksanakan dalam Desa/Kecamatan

Cicurug

dengan

melibatkan

bentuk rapat koordinasi bersama PPL pihak-pihak

yang

terkait

dengan

penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

2.

Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh Tim Pokja SDM Terkait Rekrutmen Pengawas TPS Desa/Kelurahan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018, dilaksanakan oleh Tim Pokja SDM yang dimulai Bulan Mei sampai dengan bulan Juni 2018 dapat dijelaskan dalam table 1.

Tabel 1 Pelaksanaan Kegiatan Tim Pokja SDM NO

KEGIATAN

PELAKSANAAN

1.

Pengumuman pendaftaran

Tgl 21 - 25 Mei 2018

2.

Pendaftaran dan penerimaan berkas

Tgl 21 - 27 Mei 2018

3.

Penelitian Kelengkapan berkas persyaratan administrasi

Tgl 21 - 27 Mei 2018

4.

Perbaikan berkas persyaratan

Tgl, 28 Mei 2018

5.

Perpanjangan waktu pendaftaran

Tgl 29 - 30 Mei 2018

6.

Tanggapan dan Masukan dari masyarakat

Tgl 21 Mei - 30 Mei 2018

7.

Pengumuman Hasil Penelitian Baerkas Administrasi Tgl 31 Mei 2018

8.

pelaksanaan Tes Wawancara

Tgl 1 Juni 2018

9.

Pengumuman Hasil Tes Wawancara

Tgl, 2 Juni 2018

10.

Pelantikan Panwaslu Kelurahan

11 12

Laporan Tahapan Penjaringan sekaligus penyampaian

Tgl, 3 Juni 2018

berkas seleksi dari panwaslu kecamatan ke panwaslu kab/kota

Tgl 2-5 Juni 2018

3. Materi/Bahan Rujukan Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rekrutmen Pengawas TPS Desa/Kelurahan Kecamatan Cicurug. 1. Peraturan

Perundang-Undangan

terkait

Petunjuk

Teknis

Pelaksanaan

Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan pada tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; 2. Peraturan

Perundang-Undangan

terkait

Petunjuk

Teknis

Pelaksanaan

Rekrutmen PTPS pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018; 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2017 Badan Pengawas

Pemilihan

Umum

Provinsi

Jawa

115.012.686307/2017 tanggal 7 Desember 2016;

Barat

No.

SP

DIPA-

BAB III KESIMPULAN URAIAN EVALUASI DAN REKOMENDASI A. REKRUTMEN PTPS Penjaringan calon PTPS se- Kecamatan Cicurug merupakan tahapan akhir dalam rekrutmen panitia pengawas pmilihan umum Kecamatan

Cicurug

yang

berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. PTPS juga merupakan ujung tombak terdepan dalam proses pengawasan pada pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia tanpa terkecuali di Kecamatan

Cicurug

khususnya dan umum nya se Kabupaten Sukabumi . Kemudian dalam proses penjaringan PTPS se-Kecamatan

Cicurug

tentunya harus berdasarkan pada azaaz-azaz

penyelenggraan yang mandiri, transfaran, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, akuntabilitas, efesien, dan efektifitas, sehingga akan terpilih calon PTPS yang benar-benar bisa memikul tanggung jawab pengawasan di tingkat paling bawah. Secara umum, proses penjaringan PTPS merupakan tanggung jawab panitia pengawas di tingkat Kecamatan , namun dalam proses pelaksanaannya diberikan kepada panitia pengawas ditingkat Kecamatan

melalui panitia pengawas lapangan (PPL),

kemudian untuk melaksanakan kewajiban penjaringan dan penetapan calon PTPS di wilayah Kecamatan Cicurug , maka panwaslu Kecamatan Cicurug telah melaksanakan proses penjaringan PTPS yang disesuaikan dengan tahapan penjaringan. Adapun Tahapan nya sebagai berikut : a. Pembentukan Pokja ditingkat Kecamatan b. Penyebaran Pengumuman Pendaftaran dan penerimaan berkas calon PTPS c. Pemeriksaan berkas dan Pengumuman lulus adaministrasi calon PTPS d. Pelaksanaan Tes wawancara calon PTPS e. Pengumuman dan Penetapan calon PTPS Mengingat waktu yang sangat singkat, setelah melalui proses penjaringan dari tanggal 21 Mei

sampai dengan tanggal 30 Mei 2018 akhirnya terbentuk PTPS se-Kecamatan

Cicurug

dengan jumlah 175 orang PTPS. Selanjutnya, panwascam se kabupaten

Sukabumi menetapkan calon PTPS yang dinyatakan lulus menjadi PTPS di wilayah kerjanya masing-masing. Adapun daftar nama-nama PTPS se Kecamatan sebagaimana dalam lampiran.

Cicurug

JUMLAH REKAPITULASI PTPS SE-KECAMATAN CICURUG NO

NAMA DESA/KELURAHAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Cicurug Mekarsari Kutajaya Pasawahan Purwasari Temjoayu Tenjolaya Nyangkowek Caringin Nanggerang Bangbayang

JUMLAH PTPS

12 Benda 13 Cisaat Jumlah

B.

19 12 23 13 13 10 9 9 9 13 9 22 14 175

KETERANGAN Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir Terlampir

PELAKSANAAN KEGIATAN DIVISI SDM PANWAS Dari beberapa tahapan yang sudah dilaksanakan oleh panwaslu Kecamatan Cicurug pada pilgub 2018, khususnya Koordiv. SDM dan organisasi telah melaksanakan tahapan kegiatan sebagai berikut :

1.

Rekrutmen PTP se- Kecamtan Cicurug

2.

Pelantikan dan Bimtek PPL di tingkat Kecamatan

3.

Rekrutmen PTPS se-Kecamatan Cicurug

BAB IV PENUTUP

Akhirnya penyusunan dan penyampaian laporan akhir Div. SDM dan Organisasi Panwaslu Kecamatan Cicurug dalam proses melaksanakan tahapan-tahapan mulai dari penjaringan, pendaftaran sampai dengan pelantikan PTPS, dapat terlaksana dengan sebaikbaiknya. Berbagai kendala yang dihadapi dalam proses ini ternyata dapat terpecahkan dan menjadi pengalaman berharga bagi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Cicurug dalam malaksanakan tugas-tugas lain dimasa yang akan datang, karena Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cicurug menyadari bahwa apa yang telah dilakukan jauh dari harapan sempurna sehingga masih harus terus belajar dan menempa diri dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam menjalankan tugas kepengawasan. Demikian laporan akhir pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh kordiv.SDM dan Organisasi Panwaslu Kecamatan Cicurug ini dibuat, ada kurang dan lebihnya mohon ma’af yang sebesar-besarnya, kami mengharap saran perbaikan demi kemajuan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Cicurug dalam menjalankan tugas-tugas kepengawasan berikutnya.

1.

KESIMPULAN Pada akhirnya semua tahapan dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur Jawa Barat Tahun 2018 di Kecamatan Cicurug dapat terlaksana dengan baik dan mudah mudahan menghasilkan

kinerja yang mudah-mudahan dapat dievaluasi dengan

obyektif sehingga di periode berikutnya semua panwas dijajaran masing –masing mampu mengemban tugas pengawasan diwilayah kerja masing-masing dengan sebaik-baiknya.

2.

SARAN DAN REKOMENDASI Panwaslu Kecamatan, adalah panitia pengawas yang masih bersifat ad-hoc, sehingga

keberadaannya masih bersifat kurang stabil. PPL dan PTPS adalah Panitia pengawas ujung tombak yang keberadaannya sangat dibutuhkan dalam peran pengawasan ditingkat paling bawah.

Dengan demikian sudah selayaknya dalam melaksanakan tahapan-tahapan seperti pembentukan dan Rekrutmen PTPS harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: Harus ada sosialisasi tentang kepemiluan terhadap wilayah-wilayah yang masih kurang dalam pemahaman pemilu khususnya dalam bidang pengawasan pemilu sehingga animo masyarakat untuk ikut berpartisipasi menjadi pengawas akan lebih baik.

PANITIA REKRUTMEN PTPS KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI Cicurug, Mei 2018 Ketua POKJA

Sekretaris,

DEDEN HOERUMAN, S.Ag.,M.Si

ULFAH PAHROJI, M.Pd., MM Mengetahui,

Ketua Panwaslu Kecamatan Cicurug

DADAD HANDRIYAN, S.Pd.