Proposal Riris.docx

1.

Latar Belakang Perkawinan

dalam

Islam

tidaklah

semata-semata

sebagai

hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi mempunyai nilai ibadah. Maka amatlah tepat jika Kompilasi Hukum Islam menegaskannya bahwa perkawinan adalah “akad yang sangat kuat dan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam)”.1 Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena dengan perkawinan dapat mengurangi maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, sementara

perbekalan

untuk

memasuki

perkawinan

belum

siap,

dianjurkan berpuasa. Indonesia merupakan negara heterogen dalam arti memiliki aneka suku bangsa dan agama. Untuk peraturan yang dipakai dalam hal perkawinan secara keseluruhan adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa; “untuk sahnya suatu perkawinan harus dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Sebagai mayoritas, untuk umat Islam hukum perkawinan yang berlaku adalah Hukum Islam, sedangkan untuk umat yang selain Islam dipakai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)”.2

Ikatan perkawinan tidak menjamin bahwa sebuah keluarga akan mendapatkan

kebahagiaan,

adakalanya

perkawinan

memicu

pertengkaran antara suami isteri dan karena berbagai sebab. Hukum nikah ada 5 (lima) yaitu : a. Djaiz (diperbolehkan), ini asal hukumnya. b. Sunnat, bagi orang yang berkehendak serta cukup belanjanya (nafkah dan lain-lainnya). c. Wajib, atas orang yang cukup mempunyai belanja, dan dia takut akan tergoda kepada kejahatan (zina). d. Makruh, terhadap orang yang tak mampu memberi nafkah. e. Haram, kepada orang yang berniat akan menyakiti atas perempuan yang dikawininya.3

Salah satu hal yang menjadi permasalahan dalam perkawinan saat ini adalah jumlah para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Salah satu contoh dapat dilihat pada perkawinan yang kedua oleh seorang laki-laki mengawini seorang perempuan lain sedangkan dia masih mempunyai istri, hal ini disebut dengan Poligami, yang secara defenisi yaitu : “sebagai bentuk perkawinan dimana seorang laki-laki mempunyai beberapa orang isteri dalam waktu yang sama.”4. Perkawinan bentuk ini adalah bentuk perkawinan yang menikahi beberapa orang perempuan dalam waktu yang sama, dimana seorang suami mempunyai dua atau lebih isteri. Perkawinan model seperti ini telah ada sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul, bahkan di zaman Rasulullah Saw juga menikahi beberapa orang wanita muslim dan saat sekarang ini poligami masih terjadi di kalangan umat Islam.

Dalam Islam Allah Swt menjelaskan dalam al-qur’an surat an-Nisa’ ayat 3 yang Artinya : “… dan hendaklah kamu menikahi dengan wanita-wanita lain yang baik bagi kamu, dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat. Kalau kamu khawatir akan tidak berlaku adil maka menikahlah kamu dengan satu isteri saja …”5 Berdasarkan ayat di atas menunjukkan adanya konteks poligami dalam Islam yang saat ini juga banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat Islam khususnya di Indonesia, namun dalam konteks ayat terakhir terhadap keadilan menjadi suatu syarat mutlak bagi seorang lakilaki yang ingin berpoligami. Poligami sebagai perkawinan yang memiliki isteri lebih dari satu tentunya akan melahirkan anak-anak yang dalam ikatan satu ayah dan dua ibu, ini menunjukkan bahwa tidak terpusatnya perhatian seorang ayah kepada anak-anaknya baik tentang kasih sayang dan perhatian terhadap kebutuhan kehidupan terlebih-lebih kebutuhan pendidikan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas menjadi pemikiran bagi penulis untuk melakukan penelitian tentang Poligami dengan judul :”KEDUDUKAN PERKAWINAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN PASAL 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG POLIGAMI”.

2.

PERUMUSAN MASALAH Berdasarkan

latar

belakang

permasalahan

diatas,

terdapat

beberapa pokok permasalahan yang dapat penulis rumuskan sebagai berikut: 2.1. Bagaimana kedudukan istri dan anak hasil perkawinan poligami yang sah? 2.2. Bagaimana pembagian waris kepada ahli waris dari perkawinan poligami?

3.

Tujuan Penelitian

3.1

Tujuan Umum

3.1.1 Untuk memenuhi dan melengkapi sebagian syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) bidang Ilmu Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo Tahun Akademik 2018-2019. 3.1.2 Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan pola pikir mahasiswa

dan

untuk

memperjelas

pelaksanaan

Tridarma

Perguruan Tingi sebagai sarana pendidikan dan penelitian. 3.2

Tujuan Khusus

3.2.1 Untuk mengetahui kedudukan istri dan anak hasil perkawinan poligami yang sah. 3.2.2 Untuk mengetahui pembagian waris kepada ahli waris dari perkawinan poligami.

4.

Tinjauan Pustaka

4.1

Perkawinan pada umumnya Pengertian perkawinan menurut Pasal 1 Kitab Undang-undang

Hukum Perdata; “Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.” Perkawinan menurut hukum adat di Indonesia umumnya bukan saja sebagai ‟perikatan perdata‟ tetapi juga merupakan “perikatan adat‟ dan sekaligus

merupakan “perikatan kekerabatan dan ketetanggaan‟,

terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa pada hubungan keperdataan,

seperti hak dan kewajiban suami istri, harta

bersama, kedudukan anak, hak dan

kewajiban orang tua, tetapi juga

menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat, kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggan. Perkawinan dalam arti “perikatan adat‟ ialah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Pengertian

perkawinan

menurut

hukum

Islam,

Istilah

yang

digunakan dalam bahasa arab pada istilah-istilah fikih tentang perkawinan munakahat/nikah, sedangkan dalam bahasa arab pada perundang undangan tentang perkawinan yaitu Ahkam Al-Zawaj atau Ahkam Izwaj. “Perkawinan adalah akad atau persetujuan antara calon suami dan calon istri karenanya berlangsung melalui ijab dan qobul atau serah terima. Apabila seorang

laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk

membentuk suatu rumah”.

4.1.1 Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pandangan Para Ahli Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun

1974 di nyatakan

perkawinan adalah; “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumahtangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo, pengertian perkawinan adalah; “persekutuan hidup yang terjadi antara seorang pria dan wanita, yang disahkan

secara

formal

dengan

undang-undang

(yuridis)

dan

kebanyakan religius.” Menurut Subekti, pengertian perkawinan adalah; “pertalian sah yang terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.” Menurut Kaelany HD, pengertian perkawinan adalah; “akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang diatur oleh syariah. Dengan akad ini, kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami isteri.”

4.1.2 Syarat Syahnya Perkawinan Syarat-syarat untuk sahnya perkawinan diatur dalam Bab II dari pasal 6 sampai dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat berarti memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan, sah

berarti menurut hukum yang berlaku. Perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat dan hukum yang telah ditentukan. Apabila perkawinan dilaksanakan tidak sesuai dengan tata tertib hukum yang ditentukan maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Jadi yang dimaksud dengan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, apabila ada salah satu dari syarat yang telah ditentukan tidak di penuhi maka perkawinan itu menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dibagi menjadi dua yaitu: a. Syarat materiil Adalah syarat yang melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, dan disebut juga syarat subyektif. b. Syarat formal Adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut agama dan undang-undang, disebut juga syarat obyektif. Syarat-syarat materiil perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 seperti yang diatur dalam pasal 6 sampai dengan Pasal 12 adalah sebagai berikut: 1) “Adanya Persetujuan kedua calon mempelai (Pasal 6 ayat 1); 2) Adanya izin kedua orangtua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun (Pasal 6 ayat 2); 3) Usia calon mempelai pria sudah 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan (Pasal 7); 4) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan keluarga atau darah yang tidak boleh kawin (Pasal 8); 5) Calon mempelai wanita tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain dan calon mempelai pria juga tidak dalam ikatan

perkawinan dengan pihak lain, kecuali telah mendapat izin dari pengadilan untuk poligami (Pasal 9); 6) Bagi suami istri yang telah bercerai, lalu kawin lagi, agama dan kepercayaan mereka tidak melarang kawin kembali (untuk ketiga kalinya) (Pasal 10); 7) Tidak dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang berstatus janda (Pasal 11).”

Syarat-syarat formal berhubungan dengan tata cara perkawinan, dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan Perundang-undangan sendiri. Syarat formal yang berhubungan dengan tata cara perkawinan adalah sebagai berikut: “Pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan. Pengumuman untuk melangsungkan perkawinan. Calon suami isteri harus memperlihatkan akta kelahiran Akta yang memuat izin untuk melangsungkan perkawinan dari mereka yang harus memberi izin atau akta dimana telah ada penetapan dari pengadilan. e. Jika perkawinan itu untuk kedua kalinya, harus memperlihatkan akta perceraian, akta kematian atau dalam hal ini memperlihatkan surat kuasa yang disahkan pegawai pencatat Nikah. f. Bukti bahwa pengumuman kawin telah berlangsung tanpa pencegahan. g. Dispensasi untuk kawin, dalam hal dispensasi diperlukan.” a. b. c. d.

Syarat sahnya perkawinan diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: 1. “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaaannya itu. 2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.”

Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut: “Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini.”

Dari bunyi pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu, maka suatu perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaanya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah.

Perkawinan

harus

dilakukan

menurut

hukum

agama

dan

kepercayaannya, selain itu perkawinan juga harus dicatat dihadapan pegawai pencatat nikah yang berwenang.

4.1.3 Tujuan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Menurut Imam al Ghazali, Terdapat beberapa tujuan perkawinan antara lain; 1. “Mendapatkan dan melangsungkan keturunan. 2. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya. 3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan. 4. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguhsungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal. 5. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.”6

Tujuan perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah; “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan

tujuan

perkawinan

menurut

Kompilasi

Hukum

Islam adalah; “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.”

4.2

Sejarah Poligami secara Umum

4.2.1. Pengertian Poligami Kata poligami berasal dari bahassa Yunani Polus artinya banyak, Gamos artinya perkawinan. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari seorang istri dalam suatu saat. Dalam kamus Teologi disebutkan, kata polygami berasal dari bahasa Yunani yang berarti banyak perkawinan, mempunyai lebih dari satu istri pada waktu yang sama. Poligami dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai makna; “sistem perkawinan yang salah satu pihak

memiliki atau

mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan”. Menurut Poerwadarminta, “poligami adalah sebagai adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang. “ Menurut Siti Musdah Mulia, merumuskan poligami

merupakan;

“ikatan perkawinan dalam hal mana suami mengawini lebih dari satu istri

dalam waktu yang sama laki-laki yang melakukan bentuk perkawinan seperti itu dikatan bersifat poligami.” Dalam Fiqih Munakahat, yang dimaksud poligami adalah; “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyari’atkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.”

4.2.2 Dasar Hukum Poligami Dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan; “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan.” Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan; “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undangundang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.” Dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan; 1) “Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut; a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri; b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka.

2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin diminta persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.”

Dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan; “Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 dan Pasal 4 Undang undang ini.” Dasar hukum diperbolehkannya poligami sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surat an-Nisa‟ ayat 3 yang artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hakhak perempuan (yatim) bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita yang lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka kawinilah seorang saja, atau budakbudak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalan lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”

4.2.3 Alasan dan Prosedur Poligami Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan menjelaskan; “Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila; a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.”

Kebolehan berpoligami sejalan dengan alasan dan pandangan sebagai berikut: 1) “Islam mendapatkan masyarakat Arab yang umumnya melakukan poligami dengan cara yang sewenang-wenang dan tidak terbatas, karena itu Islam memperbaiki kedudukan wanita dengan jalan memberi hak kepada mereka yang mesti dihormati oleh kaum pria. 2) Untuk mengatasi kekecewaan suami karena akibat istrinya mandul atau menderita sakit lumpuh dan sebagainya. 3) Banyaknya jumlah wanita dari pria dan adanya peperangan yang mengakibatkan banyak korban, hal mana mengurangi jumlah pria dan semakin banyak wanita yang tidak bersuami. 4) Tiap-tiap bulan yang lebih kurang selama satu minggu si suami tidak dapat mendekati istrinya karena keadaan haid, dalam keadaan hamil enam bulan ke atas dan sesudah melahirkan. 5) Wanita sudah umur 50 tahum atau telah lanjut usia dan sedemikian lemahnya sehungga tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, memelihara rumah tangga dan kekayaan suaminya. 6) Bila istri telah pergi dari rumah suaminya dan membangkang, sedangkan si suami merasa sakit untuk memperbaikinya. 7) Bila lelaki itu merasa bahwa dia tidak bisa bekerja tanpa adanya istri kedua untuk memenuhi hajat syahwatnya yang sangat kuat serta memiliki harta yang cukup untuk membiayainya, maka sebaiknya ia mengambil istri yang lain. Atas dasar pandangan tersebut di atas, keizinan poligami hanyalah menyalurkan keinginan pria yang berkepentingan dan mempunyai keyakinan bahwa ia sanggup berlaku adil sebagai salah satu kewajibannya untuk menghormati hak-hak wanita sebagai istri karena Islam mengharamkan berbuat zalim kepada manusia, apalagi terhadap istri.”

Poligami boleh dilaksanakan bila dalam keadaan darurat misalnya istri ternyata mandul. Sebab menurut Islam anak itu penerus sejarah yang sangat berguna bagi manusia setelah meninggal dunia, yakni bahwa amalnya tidak tertutup berkah adanya keturunannya yang soleh yang selalu berdo‟a untuknya. Maka dalam keadaan istri mandul berdasarkan

keterangan medis hasil laboratorium suami diizinkan poligami dengan syarat ia benar-benar mampu berlaku adil. Ketentuan Adil dalam Islam, pengertian berbuat adil disini adalah adil dalam arti mampu melayani segala kebutuhan para istrinya secara imbang, baik

kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaninya,

termasuk dalam hal penyediaan makanan, pakaian, perumahan, waktu dan lain sebagainya. Adapun adil sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut: a. “Adil dalam Pembagian Waktu Salah satu pembagian yang penting dilakukan oleh suami terhadap para istri adalah pembagian giliran. Jika ia bekerja siang, hendaklah mengadakan penggiliran di waktu malam, begitu pula sebaliknya jika ia bekerja malam, hendaklah diadakan giliran di waktu siang. Apabila telah bermalam di rumah istrinya yang seorang, ia harus bermalam pula di rumah istrinya yang lain. Masa gilir bagi seorang istri paling pendek adalah satu malam; yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar. Adapun yang paling lama adalah tiga malam. b. Adil Atas Tempat Tinggal Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk memberikan nafkah bagi keluarganya, khususnya kepada istri, salah satu diantara nafkah yang harus dipenuhi adalah memberikan tempat tinggal yang nyaman. Begitu pula dalam hal poligami, seorang suami selain di tuntut berlaku adil dalam pembagian waktu gilir, juga wajib memberikan tempat berteduh terhadap para istrinya. c. Adil Atas Biaya Hidup dan Pakaian.”

4.3

Pembagian Waris Secara Umum

4.3.1 Ahli Waris yang Berhak Menerima Harta Warisan Setelah

membicarakan

apa

yang

dianggap

perlu

yang

berhubungan dengan seorang pewaris terdapat harta-bendanya, maka sekarang akan dibicarakan segala sesuatunya yang bersangkutan dengan

seorang waris terhadap harta peninggalan seorang pewaris pasal ini mengandung prinsip dalam hukum waris ab intestato yaitu yang berhak mewaris ialah Keluarga sedarah dan isteri (suami) yang hidup, dan jika ini semua tidak ada, maka yang berhak mewaris ialah Negara. Mengenai keluarga sedarah dan isteri (suami) yang hidup paling lama, dapat diadakan 4 penggolongan yaitu: 1) 2) 3) 4)

“Anak, atau keturunannya dan janda atau duda. Orang tua (bapak dan ibu), saudara-saudara atau keturunannya, Nenek dan kakek, atau leluhur lainnya di dalam genus ke atas, Sanak-keluarga di dalam garis ke samping sampai tingkat ke-6.”

Kalau semuanya itu tidak ada, maka negara menjadi waris.

4.3.2 Syarat – syarat dalam Warisan Terdapat syarat-syarat waris dibedakan sebagai berikut: 1. Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal). Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris “baik secara hakiki ataupun secara hukum” ialah bahwa seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yang ditetapkan hakim terhadap seseorang yang tidak diketahui lagi keberadaannya. Sebagai contoh, orang yang hilang yang keadaannya tidak diketahui lagi secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang telah meninggal. Hal ini harus diketahui secara pasti, karena bagaimanapun keadaannya, manusia yang masih hidup tetap dianggap mampu untuk

mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal. 2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dari pewaris harus kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Sebagai contoh, jika dua orang atau lebih dari golongan yang berhak saling mewarisi meninggal dalam satu peristiwa --atau dalam keadaan yang berlainan tetapi tidak diketahui mana yang lebih dahulu meninggal-- maka di antara mereka tidak dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak dapat saling mewarisi. 3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dan sebagainya, sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab, dalam hukum waris perbedaan jauhdekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara

sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena 'ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang.

4.3.3 Kedudukan Ahli Waris Menurut BW Menurut keterangan Undang-undang (BW), maka yang berhak menerima bagian warisan adalah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah). Apabila si yang meninggalkan warisan tidak memiliki keturunan, maka sanak keluargalah yang berhak sebagai ahli waris. Dengan demikian dalam Hukum Waris BW ahli waris pada dasarnya dibagi menjadi 4(empat) kelompok, yaitu: 1. Ahli waris golongan pertama; Ahli waris golongan pertama meliputi keluarga sedarah dalam garis lurus kebawah pewaris. Apabila pewaris meninggalkan seorang suami/isteri, maka untuk menetapkan peraturan berdasarkan Undangundang, suami atau isteri disamakan dengan seorang anak (Pasal 1 dan 2 Sub (a) BW). 2. Ahli waris golongan kedua; Ahli waris golongan kedua meliputi orang tua, saudara, dan keturunan dari saudara. Warisan dibagi menjadi dua bagian yang sama

menurut banyaknya orang, antara orang tua, dan saudara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, bagian warisan dari orang tua tidak pernah kurang dari seperempat (Pasal 854-855 BW). 3. Ahli waris golongan ketiga; Ahli waris golongan ketiga adalah kakek dan nenek serta leluhur dan selanjutnya. 4. Ahli waris golongan keempat. Ahli waris golongan keempat adalah keluarga selanjutnya yang menyamping. Apabila tidak ada ahli waris dalam garis yang satunya, maka seluruh warisan jatuh kepada ahli waris dalam garis lainnya (Pasal 861 Ayat (2) BW).

4.3.4 Legitieme Portie (Bagian Mutlak) Para Ahli Waris Pewaris sebagai pemilik harta adalah mempunyai hak mutlak untuk mengatur apa saja yang di kehendaki atas hartanya. Bagian mutlak bagi para waris dalam garis lurus ke bawah dimuat dalam pasal 914. a) Kalau hanya ada seorang anak yang syah saja, maka bagian itu adalah ½ dari bagian itu jika ia mewaris tanpa testament. b) Kalau ada 2 orang anak bagian itu sebesar 2/3 bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testament. c) Kalau ada 3 anak atau lebih maka bagian itu ¾ bagian masing-masing menurut hukum waris tanpa testament.

d) Jika tidak ada anak, maka kedudukannya diganti oleh anak-anaknya dan begitu seterusnya Jika tidak ada waris yang berhak atas bagian mutlak (yaitu waris yang disebut dalam pasal 914, 915, 916), maka pewaris dapat memberikan seluruh harta peninggalannya kepada orang lain dengan suatu hibah semasa hidup atau dengan hibah wasiat. Begitu ketentuan dalam pasal 917. Selanjutnya bagian harta peninggalan yang berada diluar bagian mutlak, para waris, dapat diberikan atau dihibah wasiatkan kepada siapa saja oleh pewaris.

4.3.4 Cara Pembagian Harta Warisan Jika semua waris dapat hadir, maka pembagian dapat dilakukan menurut cara yang mereka kehendaki sendiri, dan dengan suatu akta menurut pilihannya sendiri. Pasal 1071 dan 1072 HKI : “Jika ada seorang waris tidak bersedia membantu pembagian, atau ada yang lalai,atau ada yang tidak dapat bertindak bebas dengan miliknya (belum dewasa, di bawah pengampuan), maka dengan keputusan hakim kepada Balai Harta Peninggalan dapat diperintahkan untuk mewakili orang-orang itu, agar pembagian dapat dilaksanakan.”

Pasal 1073 HKI: “Jika belum ada pendaftaran dari harta peninggalan (tidak mempergunakan hak berfikir atau tidak menerima dengan hak pendaftaran) harus diadakan pendaftaran harta peninggalan. Pembagian harus dilakukan dengan akta notaris.”

5.

Metodelogi Penelitian Metode penelitian digunakan dalam penyusunan skripsi nantinya

dalam rangka untuk menemukan, mengembangkan, serta berupaya menguji

kebenaran

agar

menciptakan

karya

tulis

yang

dapat

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan mempunyai kebenaran yang optimal. 5.1

Pendekatan Masalah Pada penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Normatif yaitu

pendekatan yang dilakukan berdasarkan teori-teori, konsep-konsep, asasasa hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. 5.2

Sumber Data Sumber

data

yang

digunakan

didalam

penyusunan

skripsi

menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah sumber data sekunder saja. Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (ready made). Sumber data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian hukum normatif terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu; 1. Bahan hukum primer Bahan hukum primer yang bersifat autoritatif berupa bahan peratuan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang digunakan

adalah KUHPerdata pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. 2. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum/ doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk meberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer. Termasuk pula bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber. Pada penelitian hukum normatif, wawancara dengan narasumber dapat dilakukan dan digunakan dengan salah satu data sekunder yang termasuk sebagai bahan hukum sekunder. 3. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, dan sebagainya. 5.3

Prosedur Pengumpulan Data Metode yang digunakan didalam penyusunan skrpsi ini dengan

menggunakan teknik : 1. Observasi/ pengamatan

2. Study Kepustakaan/ Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan mengadakan study penelaan terhadap buku-buku, literaturliteratur, catatan-catatan dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan serta mengumpulkan data dari buku-buku sumber yang sudah ditentukan. 5.4

Analisa Data Analisa data menggunakan teknik deskriptif kualitatif artinya data

yang terkumpul baik data primer, data sekunder, maupun data tersier kemudian dilakukan penyediaan data dan untuk kemudian dilakukan penarikan kesimpulan yang berupa uraian atau penjelasan terkait dengan permasalahan dengan teori hukum dan peraturan perundang-undangan. 6.

JADWAL PENELITIAN DAN PENYUSUNAN SKRIPSI Jadwal penelitian dan penyusunan skripsi di jelaskan dalam tabel

berikut ini: No . 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Uraian Kegiatan

JU N IV

Pengajuan Judul Penyusunan Proposal Seminar Proposal Penyusunan Bab I & Bimbingan Penyusunan Bab II & Bimbingan Penyusunan Bab III & Bimbingan Penyusunan Bab IV & Bimbingan Penyusunan Bab V & Bimbingan Ujian Skripsi

JUL II

III

X

X

AGUST IV

I

II

III

SEPT IV

I

X

X

II

III

IV

X X X

X X

X X

X X X