Proposal Ilmu Politik Asli.docx

KATA PENGANTAR Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Swt., yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga proposal mini riset ini bisa terselesaikan dengan baik, dengan judul mini riset “Kajian Historis Perbandingan Implementasi Fungsi Pelaksanaan Peraturan Dan Struktur Politik Yang Menjalankannya Dalam Sistem Politik Indonesia, Universitas Negeri Medan”. Kami banyak menemui kendala dalam menyelesaikannya, terutama dalam kekompakan dan kerjasama antar tim dalam kelompok. Walaupun banyak menemui kendala itu dalam mengerjakan tugas ini, berkat pertolongan dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikannya. Proposal mini riset ini sebagai salah satu tugas dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. Proposal ini terdiri atas tiga bab, yaitu Bab I Pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Manfaat Penelitian. Bab II Kajian Pusataka yang terdiri atas Kerangka Teori, Penelitian Relevan, dan Kerangka Berpikir. Yang terakhir Bab III Metode Penelitian, yang terdiri atas Desain Penelitian, Populasi Dan Sampel, Variabel dan Defisi Operasional, Instrumen Penelitian, dan Teknik Analisis Data. Kemudian dalam pembuatan proposal penelitian mini riset ini, kami “Kelas Reguler B kelompok 2, Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Stambuk 2019” Banyak mendapat bantuan dalam penyelesaiannya.Untuk itu kami patut dan sewajarnya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam penyelesaiannya. Ucapan terima kasih yang pertama kami ucapkan kepada orang tua kami yang telah memberikan dorongan baik dorongan moril dan motivasi kepada kami, maupun dukungan materi kepada kepada kami sehingga dapat menyelesaikan proposal mini riset ini. Berikutnya kami ucapkan terima kasih kepada dosen kami, Drs. HALKING, M.Si.dan Azamal Siagian, S.Pd., dalam Mata Kuliah Pendidikan Pancasila yang sudah banyak memberikan ilmunya dalam mengikuti mata kuliah ini dan mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian kami mengucapkan banyak terima kasih kakak pembimbing dan supervisor dari masing-masing kelompok yang telah memberikan bantuan dan petunjuk dalam pembuatan proposal penelitian mini riset ini. Harapan kami semoga hasil penelitian mini riset ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi Kelas Reguler B Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan/ 2018 Fakultas Ilmu Sosial/ Universitas Negeri Medan. Dalam proposal penelitian mini riset ini masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon mohon maaf atas kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam proposal ini. Masukan dan kritikan atas kekurangan proposal ini sangat kami harapkan dari pembaca. Selain itu, supaya tim penulis dapat membuat proposal ini menjadi lebih baik dan menarik. Medan, 03 Maret 2019

Ketua : Yaser Pareak Sentosa N (3181111007) 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ 1 DAFTAR ISI........................................................................................................................................... 2 BAB I ...................................................................................................................................................... 3 PENDAHULUAN .................................................................................................................................. 3 A.

Latar Belakang Masalah .......................................................................................................... 3

B.

Identifikasi Masalah ................................................................................................................. 6

C.

Pembatasan Masalah ................................................................................................................ 7

3.

Rumusan Masalah .................................................................................................................... 7

3.

Tujuan Penelitian ...................................................................................................................... 8

4.

Manfaat Penelitian .................................................................................................................... 8

BAB II .................................................................................................................................................... 9 KAJIAN PUSTAKA ............................................................................................................................. 9 A.

Deskripsi Kajian Teori ............................................................................................................. 9

2.Pengertian Struktur Politik......................................................................................................... 11 3. Fungsi Pelaksanaan Peraturan dan Struktur Politik yang Menjalankannya ....................... 16 B.

Penelitian Yang Relevan......................................................................................................... 20

C. Kerangka Berfikir .......................................................................................................................... 20 BAB III ................................................................................................................................................. 22 METODE PENELITIAN ...................................................................................................................... 22 A.

DESAIN PENELITIAN.......................................................................................................... 22

B.

FOKUS PENELITIAN ........................................................................................................... 22

C.

KONSEPTUALISASI PENELITIAN ................................................................................... 23

D.

INSTRUMEN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA ................................................... 23

E.

TEKNIK ANALISIS DATA .................................................................................................. 24

DAFTAR REFERENSI ........................................................................................................................ 26

2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

3

Apabila telah ada peraturan/kebijakan maka harus ada pula fungsi pelaksanaan peraturan tersebut. Fungsi ini disebut sebagai “rule Aplication”. Adapun yang melaksanakan fungsi ini adalah lembaga eksekutif. Dimana, lembaga eksekutif merupakan salah satu lembaga negara yang paling pokok dan paling di sorot dalam berjalannya pemerintahan di negara Indonesia. Di mana lembaga eksekutif ini seabagai lembaga pelaksana undang-undang yang sudah ditetapkan dan menjalankan fungsi pemerintahan di suatu negara. Lembaga eksekutif ini meliputi presiden dan wakil presiden, menteri, pemerintah di tingkat daerah seperti gubernur, bupati/walikota, camat, dan kades/lurah. Lembaga eksekutif ini lebih kita kenal dengan nama pemerintah. Di dalam kinerja lembaga eksekutif ini terutama presiden yang merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia menjadi tolak ukur bagi berjalannya suatu negara, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Lembaga eksekutif dapat dinilai dari beberapa faktor yang mudah dilihat yang diantaranya yaitu keadaan ekonomi, budaya, pendidikan, dan lain-lain. Yang semuanya itu untuk kesejahteraan rakyat. Tugas dari lembaga eksekutif atau pemerintah ini sebagian besar sudah tertera pada alinea ke empat dalam pembukaan UUD 1945 yang sudah ada pada tanggal 18 Agustus 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan kata lain di dalam tugas dan kewajiban eksekutif di negara Indonesia juga melaksanakan/menjalankan undang-undang yang sudah ada. Selain itu di dalam UUD 1945 juga sudah disebutkan tugas dan wewenang dari lembaga eksekutif terutama adalah tugas dan wewenang presiden dan wakil presiden. Jada dengan menjalankan UUD 1945 maka kehidupan berbangsa dan bernegara akan lebih baik dan akan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden sebagai kepala negara mempunyai wewenang sebagai berikut: 

Membuat perjannian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.



Mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat, sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita.



Menerima duta dari negara lain



Memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lainnya kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Sebagai seorang kepala pemerintahan, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintahan negara Indonesia. 4

Jika di analisis mengenai perbandingan implementasi pelaksanaan peraturan oleh struktur politik yang menajalankannya (eksekutif), bisa kita lihat bahwa pada era awal kemerdekaan, sejarah eksekutif dimulai dengan pembentukan tubuh eksekutif melalui pengangkatan presiden dan wakil presiden oleh PPKI, pengangkatan presiden dan wakil presiden diikuti dengan pembentukan kabinet dan pemerintahan daerah. Kondisi ini menandakan Indonesia sebagai negara telah membentuk pemerintahan (dalam arti sempit=eksekutif), dan kinerja eksekutif diawasi oleh KNIP yang menjalankan kekuasaan legislatif.

Pada masa orde lama, sistem pemerintahannya adalah presdiensil, presiden memegang sekaligus 2 fungsi dasar eksekutif dan kekuasaan eksekutif sangat kuat dan terfokus di tangan Soekarno, dimana presiden dapat membuat keputusan legislatif (Penpres No. 14/1960), Eksekutif dapat mencampuri yudikatif (UU No. 19/1964), pengangkatan presiden seumur hidup (TAP MPRS No. 111/1963), pembubaran DPR dan pembentukan DPR Gotong royong oleh presiden, poros kekuasaan eksekutif adalah Soekarno, militer, dan PKI, dan militer terlibat aktif dalam politik, utamanya kabinet, banyak kebijakan politik mercusuar, pembangunan ekonomi terabaikan, stabilitas politik rendah, kebebasan berpolitik terkoreksi oleh pembubaran Masyumi dan PSI, kebebasan pers terpasung oleh pelarangan peredaran media massa miliki Masyumi (Harian Abadi) dan PSI (Harian Pedoman), sentralisasi hubungan pusat dan daerah terlibat dari UU No. 18 Tahun 1965, serta fungsi kepartaian mengabur, dimana tidak ada pemilu.

Jika di analisis pelaksanaan eksekutif pada era orde baru, hegemoni eksekutif atas berbagai lembaga negara, termasuk legislatif, eksekutif memainkan peranan penting dalam melemahkan legislatif, mengontrol mereka sebagaimana yang terlihat melalui peran lembaga pemilihan maupun sistem pemilihan serta kepartaian, pendekatan pembangunan dan stabilitas, asas pemerintahan yang dominan adalah sentralisasi dan dekonsentrasi, adanya fusi partai, kebijakan floating mass, pelaksanaan dwifungsi ABRI, monoloyalitas PNS, poros kekuasaan eksekutif: ABRI, Birokrasi, Golkar. Dan lembaga keprisidenan membentuk dan memobilisasi interest group dalam hal dukungan politik.

Sedangkan, eksekutif era reformasi 1999-2004, ada kecenderungan heavy eksekutif bergeser menjadi heavy legislatif, sistem pemerintahan masih quasi presidensil, 5

presiden diberhentikan oleh legislatif. Keberadaan MK tidak dapat dilepaskan dari upaya menghindari kejadian ini terulang, poros kekuasaan eksekutif masa orde baru mulai direformasi, seperti: birokrasi dan militer, derajat implementasi demokrasi oleh eksekutif membaik ketimbang pada masa orde baru, hubungan pusat dan daerah membaik dengan implementasi otonomi daerah sejak 2001, dan peta kekuasaan di legislatif mempengaruhi pembentukan dan implementasi kebijakan oleh eksekutif. Sedangkan eksekutif era reformasi 2004, eksekutif dipilih secara langsung, sistem pemerintahan presidensil telah diterapkan secara murni, dan komposisi kekuasaan di legislatif mempengaruhi dinamika pelaksanaan eksekutif. Dalam kehidupan sehari-hari, lembaga eksekutif adalah lembaga yang menjalankan roda pemerintahan, dalam penyelenggaraan pemerintahannya, Indonesia menrapkan asas desentralisasi dan otonomi daerah. Tujuannya adalah agar kekuasaan eksekutif tidak menumpuk di pusat, sehingga demokrasi dapat lebih dirasakan pada level masyarakat daerah yang paling bawah. Namun, jika di analisis mengenai implementasi fungsi pelaksanaan pperaturan dari struktur lembaga yang menjalankannnya dalam sistem politik Indonesia sekarang ini banyak berbagai fenomena atas penyalahgunaan kekuasaan yang juga terjadi dalam struktur lembaga yang menjalankan pelaksanaan peraturan yakni lembaga eksekutif di Indonesia, contohnya yaitu kasus korupsi Sumbar yang di dominasi lembaga eksekutif. Divisi kebijakan publik lembaga bantuan hukum (LBH ) kota Padang, Ardisal, mengatakan kasus korupsi yang terjadi pada tahun 2009 di Sumbar di dominasi dari anggota eksekutif menurutnya, kasus korupsi yang dilakukan dari lembaga eksekutif (pemerintahan) sebanyak 44 kasus.

B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, kami mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya. Adapun identifikasi masalah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu: 1. Identifikasi masalah umum Adapun di dalam identifikasi masalah umum ini yang dibahas adalah mengenai kajian historis perbandingan implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia. 2. Identifikasi masalah khusus 6

Adapun di dalam identifikasi masalah khusus ini yang dibahas adalah mengenai:  Implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era kemerdekaan  Implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era orde lama  Implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era orde baru  Implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era reformasi.

yang awal yang yang yang

C. Pembatasan Masalah Adapun pembatasan masalah dibagi menjadi dua bagian, yaitu: 1. Pembatasan masalah umum Adapun di dalam pembatasan masalah umum ini yang dibahas adalah mengenai kajian historis perbandingan implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia. 2. pembatasan masalah khusus Adapun di dalam pembatasan masalah khusus ini yang dibahas adalah mengenai:  Implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era awal kemerdekaan  Implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era orde lama  Implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era orde baru  Implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era reformasi.

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas adalah mengenai “Implementasi pelaksanaan peraturan oleh struktur lembaga Pemerintahan di Indonesia”. 3. Rumusan Masalah

7

Berdasarkan batasan masalah yang telah penulis pilih maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini dibagi menjadi dua rumusan masalah, yaitu: 1. Rumusan masalah umum Adapun di dalam rumusan masalah umum ini yang dibahas adalah mengenai kajian historis perbandingan implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia. 2. Rumusan masalah khusus Adapun di dalam rumusan masalah khusus ini yang dibahas adalah mengenai:  Implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era awal kemerdekaan  Implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era orde lama  Implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era orde baru  Implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era reformasi. 3. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  Untuk menjelaskan mengenai implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era awal kemerdekaan  Untuk menjelaskan mengenai implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era orde lama  Untuk menjelaskan mengenai implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era orde baru  Untuk menjelaskan mengenai implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era reformasi.

4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

8









Untuk menambah wawasan mengenai implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era awal kemerdekaan Untuk menambah wawasan mengenai implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era orde lama Untuk menambah wawasan mengenai implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era orde baru Untuk menambah wawasan mengenai implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia pada masa era reformasi.

BAB II KAJIAN PUSTAKA A. Deskripsi Kajian Teori

9

1.Pengertian Fungsi Politik Politik (Yunani: Politikos; Arab: ‫سياسة‬, siyasah) (dari bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk, atau yang berkaitan dengan warga negara), adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.[1] Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik( Franz Magnis-Suseno,2001,P.11). Politik adalah seni dan ilmu untuk meraih kekuasaan secara konstitusional maupun nonkonstitusional. Di samping itu politik juga dapat ditilik dari sudut pandang berbeda, yaitu antara lain:    

politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori klasik Aristoteles) politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara politik merupakan kegiatan yang diarahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik( F.Isjwara,2013,P.12)

Selain harus memahami apa itu politik yang sebenarnya,tentu kita harus memahami fungsi politik juga karena pada hakikatnya semua yang dikerjakan hendaklah memiliki fungsi dan juga manfaat. Sukana (2007:31) Menegaskan Secara garis besar fungsi-fungsi pokok politik yang harus berjalan dalam sebuah sistem politik/negara adalah:        

Fungsi merumuskan kepentingan adalah fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Fungsi pemaduan kepentingan adalah fungsi menyatupadukan tuntutantuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudkannya ke dalam berbagai kebijakan. Fungsi pembuatan kebijakan umum adalah fungsi untuk mempertirnbangkan berbagai kebijakan yang diusulkan oleh partai-partai politik dan pihak-pihak lain, untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintahan. Fungsi penerapan kebijakan adalah fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan adalah fungsi menyelaraskan perilaku masyarakat dan pejabat publik yang menentang atau menyeleweng dari kebijakan pemerintahan, dengan norma-norma yang berlaku. Fungsi komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari masyarakat kepada pemerintah dan juga dari pemerintah kepada masyarakat( Miriam Budiardjo, Maswadi Rauf,2003,P.33) Sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik anggota masyarakat( Miriam Budiardjo, Maswadi Rauf,2003,P.34) Rekrutmen politik adalah proses menyeleksi orang-orang yang akan dipilih atau diangkat sebagai pejabat dari jabatan-jabatan yang ada dalam suatu negara atau partai politik( Iwa Kusuma Sumantri,2002,P.23)

10

2.Pengertian Struktur Politik Politik merupakan salah satu pokok bahasan yang sering kali kita konotasikan dengan kekuasaan, hal ini tentu tidak dapat kita pungkiri sebab politik dan kekuasaan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Akan tetapi disisi lain, masyarakat kita juga acapkali memandang politik sebagai sesuatu yang sangat kotor dan licik. Poitik adalah kemahiran, kemahiran tentang hal-hal yang mungkin. Dalam dunia perpolitikan baik zaman dahulu maupun zaman sekarang, sudah barang tentu memiliki struktur politik tersendiri yang semakin lama semakin kompleks. Hal ini dapat terjadi karena sifat manusia yang sangat dinamis dan menghendaki segala sesuatunya menjadi lebih baik. Bagaikan sebuah bangunan yang memiliki kerangka struktur tersendiri yang digunakan sebagai acuan dalam menjaga stabilitas bangunan, agar setiap komponen dapat bekerja secara maksimal, maka politik pun memiliki kerangka tersendiri, dimana kerangka tersebut digunakan agar setiap komponen-komponen yang berada didalam politik dapat saling memperngaruhi dan saling membantu. Oleh karena itulah pada pembuatan makalah ini, selain untuk memenuhi nilai pada mata kuliah Ilmu Politik, juga untuk mengetahui bagaimanakah struktur politik dan bagaimanakah fungsinya dalam sebuah pemerintahan. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan berbagai informasi mengenai struktur politik secara umum. Struktur Politik adalah pelembagaan organisasi antara komponen-komponen yang membentuk bangunan itu.Struktur politik sebagai satu spesies struktur pada umumnya, selalu berkenaan dengan alokasi-alokasi nilai yang bersifat otoriratif yaitu yang dipengaruhi oleh distribusi serta penggunaan kekuasaan. Kekuasaan merupakan substansi pokok pembahasan ilmu politik ia merupakan hal pokok seperti energy dalam konsep ilmu alam (Bertrand Russel). Kekuasaan adalah sebuah kappasitas, kapabilitas atau kemampuan untuk mempengaruhi, meyakinkan, mengendalikan, menguasai dan memerintah orang lain. Kapasitas demikian erat hubungannya dengan wewenang (authority) Hak (right), dan kekuasaan (force, naked power) ( Pamunuk Eneste,2001,P.82). Menurut Almond dan Powwel Jr. “Struktur politik dapat dibedakan dalam system, proses, dan aspek-aspek kebijakan”. Struktur system merujuk pada organisasi dan institusi yang memelihara atau mengubah (maintain or change) struktur politik, dan secara khusus struktur menampilkan fungsi-fungsi sosialisasi politik, rekrutmen politik, dan komunikasi politik. Ketiga fungsi ini hampir selalu ada dalam system politik( Albert Widjaja,2008,P,121). Secara sederhana Struktur sendiri dapatlah kita artikan sebagai suatu keterkaitan ataupun kerjasama antara organisasi-organisasi politik yang berada dalam suatu pemerintahan, agar dapat mencapai suatu tujuan yang sama. Secara sederhana Struktur Politik sendiri dapat kita bagi menjadi dua bagian besar 1. Supra Struktur Supra Struktur ini merupakan suatu badan dalam pemerintahan dimana diantara badan-badan tersebut menurut trias politikanya Montesque dapat dibagi kedalam tiga bagian besar yaitu badan Yudikatif, Eksekutif, dan Legislatif.

11



Badan Yudikatif Merupakan suatu badan yang berfungsi untuk mengawasi berbagai kinerja dalam berbagai birokrasi yang telah dibuat.



Badan Eksekufit Tugas badan Eksekutif, menurut tafsiran tradisional azas trias politica, hanya melaksanakan kebijaksanaan-kebjaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislative serta menyelenggarakan undangundang yang dibuat oleh badan Legislatif.



Badan Legislatif Legislatif merupakan suatu badan yang bertugas untuk membuat berbagai kebijakan atau birokrasi yang pada akhirnya akan sangat mengikat pada negara tersebut (Juwono Sudarso,2001,P.32)

Dari ketiga badan tesebut pada intinya bermaksud agar tidak adanya penyelewengan kekuasaan yang pada akhirnya hanya akan mengakibatkan kesengsaraan bagi rakyatnya. 2. Infra Struktur Struktur politik meliputi baik struktur hubungan antara manusia dengan manusia maupun struktur hubungan antara manusia dengan pemerintah. Selain itu, struktur politik dapat merupakan bangunan yang nampak secara jelas (kengkret) dan yang tak nampak secara jelas. Hal ini dapat terlihat dari contohcontoh sebagai berikut : a) faktor-faktor yang bersifan informal (tidak atau kurang resmi) yang dalam kenyataan mempengaruhi cara kerja aparat masyarakat untuk mengemukakan, menyalurkan, menerjemahkan, mengkonversi tuntutan, dukungan, dan masalah tertentu dimana tersangkut keputusan yang berhubungan dengan kepentingan umum. b) Lembaga yang dapat di sebut sebagai mesin politik resmi atau formal, yang dengan absah mengidentifikasi segala masalah, menentukan dan menjalankan segala keputusan yang mengikat seluruh anggota masyarakat untuk mencapai kepentingan umum.( Juwono Sudarso,2001,P.33) Struktur politik terbagi menjadi kelompok-kelompok sebagai berikut : 1) Kelompok Elite Menurut Pareto, yang disebut dengan kelompok elit adalah sekelompok kecil individu yang memiliki kualitas-kualitas terbaik, yang dapat menjangkau pusat kekuasaan sosial politik. Elit merupakan orang-orang yang berhasil, yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto meyakini bahwa elit yang tersebar pada sektor pekerjaan yang berbeda itu umumnya berasal dari kelas yang sama. Yakni orang-orang yang kaya dan pandai. Ia menggolongkan masyarakat kedalam dua kelas, lapisan atas (elite) dan lapisan bawah (non-elite). Lapisan atas atau kelas elit terbagi dalam dua kelompok, yakni elit yang memerintah (governing elite) dan elit yang tidak memerintah (non-governing elite). Sementara Gaetano 12

Mosca menyebutkan bahwa di setiap masyarakat yang berbentuk apapun senantiasa muncul dua kelas, yaitu kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah memiliki jumlah yang sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan- keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan, yang kadang-kadang bersifat legal, arbitrer, dan menggunakan kekerasan. (Aminuddin Nur,2000,P.20) 2) Kelompok kepentingan (Interest Group) Sepanjang sejarah, kelompok kepentingan selalu ada beriringan dengan keberadaan negara atau pemerintahan yang ada. Bahkan, dalam sistem politik kerajaan sekalipun, kelompok kepentingan juga ada. Meski dalam kapasitas dan intensitas kegiatan yang minimalis, akibat represi kerajaan yang cenderung despotis. Kelompok kepentingan dalam sistem negara yang menganut demokrasi, seperti Indonesia, mendapatkan ruang yang cukup luas. Namun, sayangnya, ruang ini kerap kali tidak digunakan secara efektif dan maksimal akibat benturan kepentingan pada kelompok kepentingan itu sendiri. Kelompok kepentingan berbeda-beda antara lain dalam struktur, gaya, sumber pembiayaan, dan basis dukungannya. Perbedaanperbedaan tersebut sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Gabriel A Almond dalam Interest Group and Interest Articulation-nya (Boston: Little Brown and Company, 1974), menyebutkan setidaknya ada empat kelompok kepentingan dalam kehidupan politik. Pertama, kelompok anomik. Kelompok-kelompok anomik ini terbentuk di antara unsur-unsur masyarakat secara spontan dan hanya seketika. Dan, karena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini sering tumpang tindih (overlap) dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik, dan seterusnya. Sehingga, apa yang dianggap sebagai kelompok anomik ini mungkin saja tidak lebih dari tindakan kelompok-kelompok terorganisasi yang menggunakan cara-cara non-konvensional atau kekerasan. (Aminuddin Nur,2000,P.20) Kedua, kelompok non-asosiasional. Seperti kelompok anomik, kelompok ini jarang sekali yang terorganisasi secara rapi. Selain itu, kegiatannya juga tidak begitu intens, hanya kadang kala. Wujud dari kelompok ini adalah kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status, dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu, kepala keluarga, atau pemimpin agama. Secara teoretis, kegiatan kelompok non-asosiasional ini terutama merupakan ciri masyarakat belum maju, di mana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politik, dan kelompok kepentingan yang terorganisasi dan fokus tidak ada atau masih lemah. Ketiga, kelompok institusional. Kelompok ini sifatnya formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain di samping artikulasi 13

kepentingan. Karena itu, organisasi-organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, badan legislatif, militer, birokrasi, dan ormas-ormas keagamaan sering kali mendukung kelompok ini atau memiliki anggota-anggota yang khusus bertanggung jawab melakukan kegiatan lobi. Sebagai kelompok yang formal seperti itu, kelompok ini bisa menyatakan kepentingannya sendiri maupun mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Jika kelompok institusional ini sangat berpengaruh, biasanya akibat dari basis organisasinya yang kuat. Keempat, kelompok asosiasional (lembaga-lembaga swadaya masyarakat). Kelompok asosiasional meliputi serikat buruh, kamar dagang, atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisasi oleh kelompok-kelompok agama, dan seterusnya. Secara khas, kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staf profesional yang bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan. (Dwi Susanto,2002.P.12) 3) Kelompok Birokrasi Sebagaimana yang didefinisikan oleh Hague, Harrop dan Breslin bahwa “birokrasi adalah organisasi yang terdiri atas aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintahan, memberikan nasehat dan melaksanakan keputusan kebijakan”. Lebih jauh dijelaskan bahwa birokrasi memiliki beberapa fungsi / tugas diantaranya adalah menjamin pertahanan-keamanan, memelihara ketertiban, menjamin keadilan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan sumberdaya alam dan lain-lain. Eksistensi birokrasi merupakan organ utama dalam sisitem dan kegiatan pemerintahan yang oleh karenanya birokrasi dapat menjalankan peran-peran tertentu atas otoritas negara, yang merupakan suatu hal yang tidak dapat dilakukan oleh badan / institusi lain manapun. Dalam kategori negara berkembang, Birokrasi dimata masyarakat tentunya masih mempunyai makna dan fungsi yang sangat dominan ketimbang di negara maju, dimana birokrasi itu sendiri lahir. Hal ini bisa dipahami karena birokrasi masih dipandang sebagi instrumen pokok negara untuk melaksanakan keputusan-keputusan serta kebijaksanaan. Dengan kata lain birokrasi menempati posisi sentral sebagai sistem untuk mengatur jalannya roda pemerinahan. Menurut Idal Bahri Ismadi, salah satu ciri yang menonjol dalam birokrasi modern adalah hirarkhi jabatan-jabatan (atasan dan bawahan) dan terdapat rekruitmen, promosi, penggajian pemisahan bidang pribadi dengan jabatan yang kesemuanya diatur menurut undangundang. Namun dalam Pandangan Weber , birokrasi legal – rasional merupakan bentuk yang paling murni dari wewenang legal-rasional, impersonal dan netral. Mekanisme kerja biokrasi itu diatur dengan seperangkat aturan formal yang berjalan secara otomatis tanpa pandang bulu. Ditambahkan pula oleh Weber bahwa birokrasi rasional sebagai unsur pokok dalam 14

rasionalitas dunia modern yang baginya jauh lebih penting dari seluruh proses social. 4) Massa Massa (mass) atau crowd adalah suatu bentuk kumpulan (collection) individu-individu, dalam kumpulan tersebut tidak terdapat interaksi dan dalam kumpulan tersebut tidak terdapat adanya struktur dan pada umumnya massa berjumlah orang banyak dan berlangsunglama. Massa menurut Gustave Le Bon (yang dapat dipandang sebagai pelopor dari psikologi massa) bahwa massa itu merupakan suatu kumpulan orang banyak, berjumlah ratusan atau ribuan, yang berkumpul dan mengadakan hubungan untuk sementara waktu, karena minat dan kepentingan yang sementara pula. Misal orang yang melihat pertandingan sepak bola, orang melihat bioskop dan lain sebagainya (Lih, Gerungan 1900). Massa menurut Mennicke (1948) mempunyai pendapat dan pandangan yang lain shingga ia membedakan antara massa abstrak dan massa konkrit. Massa abstrak adalah sekumpulan orang-orang yang didorong oleh adanya pesamaan minat, persamaan perhatian, persamaan kepentingan, persamaan tujuan, tidak adanya struktur yang jelas, tidak terorganisir. Sedangkan yang dimaksud dengan massa konkrit adalah massa yang mempunyai ciri-ciri: a) Adanya ikatan batin, ini dikarenakan adanya persamaan kehendak, persamaan tujuan, persamaan ide, dan sebagainya. b) Adanya persamaan norma, ini dikarenakan mereka memiliki peraturan sendiri, kebiasaan sendiri dan sebagainya. c) Mempunyai struktur yang jelas, di dalamnya telah ada pimpinan tertentu. Antara massa absrak dan massa konkrit kadang-kadang memiliki hubungan dalam arti bahwa massa abstrak dapat berkembang atau berubah menjadi konkrit, dan sebaliknya massa konkrit bisa berubah ke massa abstrak. Tetapi ada kalangan massa abstrak bubar tanpa adanya bekas. Apa yang dikemukakan oleh Gustave Le Bon dengan massa dapat disamakan dengan massa abstrak yang dikemukakan oleh Mennicke, massa seperti ini sifatnya temporer, dalam arti bahwa massa itu dalam waktu yang singkat akan bubar. d) Massa menurut Park dan Burgess (Lih. Lindzey, 1959) membedakan antara massa aktif dan massa pasif, massa aktif disebut mob, sedangkan massa pasif disebut audience. Dalam mob telah ada tindakan-tindakan nyata misalnya dimontrasi, perkelahian massal dan sebagianya. Sedangkan pada tindakan yang nyata, misal orang-orang yang berkumpul untuk menjadi mob, sebaliknya mob dapat berubah menjadi audience. 15

3. Fungsi Pelaksanaan Peraturan dan Struktur Politik yang Menjalankannya

Telah kita ketahui bersama, bahwa kebijakan publik adalah segala ketentuan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pengertian pemerintah pusat, yang berkaitan erat dengan masyarakat atau warga negara. Kebijakan publik tersebut haruslah segala sesuatu yang dihasilkan oleh pemerintah untuk rakyatnya. Meskipun dihasilkan dengan kerjasama beberapa lembaga negara atau sendiri, atau organisasi non pemerintah, dimana ada hubungan suprastruktur politik dan infrastruktur politik. Kebijakan publik tersebut menghandung formulasi atau tata cara dalam pelaksanaannya, sehingga aturan tersebut menjadi jelas. Selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah maupun organisasi lain dengan perilaku konsisten agar tujuan dikeluarkannya menjadi jelas. Ditinjau dari pembuatnya, macam-macam kebijakan publik dibuat oleh pemerintah dalam arti luas. Bukan hanya Presiden dan jajarannya atau gubernur dan stafnya. Tetapi termasuk lembaga keuangan negara, kepolisian, MPR, Mahkamah Agung, dan lain-lain.

Contoh kebijakan publik di masyarakat pusat dan daerah, di antaranya :

Kebijakan tentang sumber pendapatan daerah dari pajak, misalnya pajak atas restoran, pajak hotel, pajak hiburan yang terselenggara, pajak reklame, pajak penerangan, dan lain-lain.Kebijakan tentang retribusi di luar pajak, yang diijinkan untuk diminta kepada pengguna jasa , misalnya retribusi jalan umum, retribusi parkir, retribusi dalam kepengurusan ijin usaha, dan lain-lain. (Dwi Susanto,2000.P,103) Kebijakan jalur bus dalam kota dan angkutan kota. Hal ini juga diatur agar jangan ada bus dan angkutan umum lain yang bertikai karena jalur atau trayeknya sama. Kebijakan tentang larang berdagang kaki lima dai daerah tertentu dan menyediakan jalan khusus untuk berdagang.Kebijakan dalam menaikkan harga BBM dan menaikkan harga tarf dasar listrikKebijakan dalam pembangunan jalan tol dalam kota dan jalan tol antar kota, termasuk kebijakan dalam menentukan tarif jalan tol. Kebijakan ini tidak dikeluarkan oleh Presiden. Umumnya Dirjen Perhubungan bekerja sama dengan menteri perhubungan sebagai penentu kebijakan dengan presiden hanya mengetahui.Kebijakan dalam bidang pendidikan , misalnya penetapan pelaksanaan Ujian Nasional Dirjen Perhubungan bersama kepolisian mengeluarkan kebijakan 16

tentang aturan nomor kendaraan ganjil dan genap untuk melalui jalan utama di wilayah Jakarta.( Yahya A. Muhaimin,2003.P,17) Kebijakan pemerintah daerah mengenai jam berlakunya hiburan malam dan tempat-tempat makan untuk buka saat bulan Ramadhan untuk menghormati warga yang berpuasa.Kebijakan tentang aturan atas ruang kota, daerah mana saja yang dapat dibangun dan daerah mana yang termasuk jalur hijau. SUPRASTRUKTUR POLITIK merupakan suatu lembaga formal yang menjadi suatu keharusan untuk kelengkapan sistem bernegara. supra struktur dibagi menjadi 3 kelompok seiring adanya perubahan sosial dan politik pada masa revolusi perancis 1789-1799 kala itu, sehingga pada dasarnya negara tidak boleh dikuasai oleh satu tangan saja. hal itulah yang mengidikasikan

dalam menjalankan suatu

pemerintahan perlu adanya pembagian tugas.( D.Danny H. Simanjuntak,2001.P,57) selain suprastruktur politik ada juga yang dinamakan dengan infrastruktur politik, yaitu suatu lembaga yang lahir ,tumbuh berkembang pada masyarakat. contohnya LSM, parpol, Media massa, tokoh masyarakat. Supra Struktur Prof. Sri Sumantri, sistem politik adalah kelembagaan dari hubungan antara supra struktur dan infra struktur politik, supra struktur sering disebut juga bangunan. Monstesquieu, membagi lembaga dalam 3 kelompok : 1. Eksekutif Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden, presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan negara. Presiden di bantu oleh wakil presiden dan mentrimentri, untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Wewenang, kewajiban, dan hak presiden antara lain : a. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD b. Menetapkan peraturan pemerintah c. Mengangkat memberhentikan mentri-mentri; dll 2, Legislatif Indonesia menganut sistem bikameral. Di tandai dengan adanya lembaga perwakilan, yaitu DPR dan DPD. Dengan merujuk asas trias politika. Kekuasaan legislatif terletak para MPR dan DPD. 1. MPR Kewenangan : a. Mengubah menetapkan UUD b. Melantik presiden dan wakil presiden dll 17

2. DPR Tugas : a. Membentuk UU b. Membahas RAPBN bersama presiden, dll. Fungsi : a. Fungsi legislasi b. Fungsi anggaran c. Fungsi pengawasan Hak-hak DPR a. Hak interpelasi b. Hak angket c. Hak menyampaikan pendapat d. Hak mengajukan pertanyaan e. Hak imunitas f. Hak mengajukan usul RUU 3. DPD Fungsi : a. Mengawas atas pelaksanaan UU tertentu b. Pengujian usul 3. Yudikatif Pasal 24 UUD 1945 menyebutkan tentang kekuasaan kehakiman dan memiliki tugas masing-masing. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh : 1. Mahkamah Agung (MA) 2. Mahkamah Konstitusi (MK) 3. Komisi Yudisial (KY) 4. Insfektif Pengertian lain Cikal Bakal lahirnya istilah ini adalah perubahan sosial dan politik di Perancis pada tahun 1789-1799, atau yang lebih dikenal dengan Revolusi Perancis. Pada intinya, bahwa sistem kekuasaan negara itu tidak boleh dipegang oleh satu tangan, melainkan harus dibagi menjadi : 1. Legislatif yakni Badan yang bertanggung jawab dalam pembuatan undang undang (Pembuat Undang Undang) 2. Eksekutif yakni badan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan undang undang yang dibuat oleh Legislatif dan aturan-aturan turunannya, termasuk

18

memperjelas/menjabarkan agar undang undang tersebut bisa dilaksanakan dan dimengerti oleh masyarakat. 3. Yudikatif, Badan yang mengawasi pelaksanaan undang undang termasuk memberikan hukuman kepada warga masyarakat yang telah terbukti melanggar peraturan perundang-undangan. (D.Danny H. Simanjuntak,2001.P,60) Pengertian lain Secara sederhana dapat diketahui bahwa penyelenggaraan kekuasaan negara dijalankan oleh 3 (tiga) lembaga yakni, (i) legislatif, (ii) eksekutif, dan (iii) yudikatif. Legislatif berfungsi membuat undang-undang (legislate). Menurut teori kedaulatan rakyat, maka rakyatlah yang berdaulat. Rakyat yang berdaulat ini mempunyai kemauan (Rousseau menyebutnya dengan Volonte Generale atau Generale Will). Rakyat memilih beberapa orang duduk di lembaga legislatif sebagai wakil rakyat guna merumuskan dan menyuarakan kemauan rakyat dalam bentuk kebijaksanaan umum (public policiy). Lembaga ini mempunyai kekuasaan membentuk undang-undang sebagai cerminan dari kebijaksanaan-kebijaksanaan umum tadi. Lembaga ini sering disebut sebagai dewan perwakilan rakyat atau parlemen. Lembaga penyelenggara kekuasaan negara berikutnya adalah lembaga eksekutif yang berfungsi menjalankan undang-undang. Di negara-negara demokratis, secara sempit lembaga eksekutif diartikan sebagai kekuasaan yang dipegang oleh raja atau presiden, beserta mentri-mentrinya (kabinetnya). Dalam arti luas lembaga eksekutif juga mencakup para pegawai negri sipil dan militer. Oleh karnanya sebutan mudah bagi lembaga eksekutif adalah pemerintah. Lembaga eksekutif dijalankan oleh presiden dan dibantu oleh para mentri. Jumah anggota eksekutif jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah anggota legislatif, hal ini bisa dimaknai karena eksekutif berfungsi hanya menjalankan undang-undang yang dibuat oleh legislatif. Pelaksanaan undang-undang ini tetap masih diawasi oleh legislatif. Selain melaksanakan undangundang, Eksekutif juga mempunyai tugas untuk melaksanakan: a) Kekuasaan diplomatik, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan hubungan luar negri; b) Kekuasaan administratif, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan undangundang dan administrasi negara; c) Kekuasaan militer, yaitu berkaitan dengan organisasi angkatan bersenjata dan pelaksanaan perang;

19

d) Kekuasaan yudikatif (kehakiman), yaitu menyangkut pemberian pengampunan, penangguhan hukum dan sebagainya terhadap pelaku kriminal atau narapidana; 5. Kekuasaan legislatif, yaitu berkaitan dengan penyusunan rancangan undang-undang dan mengatur pengesahannya menjadi undang-undang. Sistem pelaksanaan kerja dan pertanggungjawaban eksekutif (pemerintah) didasarkan atas dua model sistem pemerintahan, sistem pemerintahan presidensiil dan sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presindensiil (fixed executive) atau (non-parlementary executive) adalah apabila eksekutif bertanggung jawab secara langsung dengan periode waktu tertentu kepada suatu badan yang lebih luas dan tidak terikat pada pembubaran oleh tindakan parlemen (legislatif). Lembaga penyelenggara kekuasaan negara ketiga adalah lembaga yudikatif (kehakiman)

yang

berfungsi

mengadili

undang-undang.(

Colin

Mac

Andrews,2007.P.102)

B. Penelitian Yang Relevan Pada pengerjaan miniriset kali ini kami membahasa tentang “Kajian Historis Perbandingan Implementasi Fungsi Pelaksanaan Peraturan Politik dan Struktur Politik Yang Menjalankannya Dalam Sistem Politik Indonesia”. Pada kajian miniriset kali ini kami mendapatkan penelitian yang relevan dengan miniriset kami yaitu penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Diponegoro yang berjudul “FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH MENGENAI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI KABUPATEN BATANG”.Setelah kami membaca hasil dari penelitian mereka kami mengambil keputusan bahwa penelitian yang akan kami lakukan itu relevan dengan penelitian yang mereka lakukan.

C. Kerangka Berfikir Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka juga perlu dijelaskan, mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian.

20

Menurut Sumadi Suryabrata dalam Sugiyono, (2013:79) Kajian pustaka dari suatu penelitian sering juga disebut sebagai studi literatur atau tinjauan pustaka. Melalui kajian teori akan diperoleh kesimpulan-kesimpulan atau pendapat-pendapat para ahli, yang akan sangat berguna sebagai dasar penelitian. Kajian pustaka ini diperlukan agar penelitian yang dilakukan mempunyai dasar yang kokoh. Adanya kajian pustakat ini mencirikan bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Menurut Donald Ary (1985:56), topik penelitian harus terkait dengan pengetahuan atau teori yang relevan dengan bidangnya. Penting bagi para peneliti untuk mengetahui bagaimana membatasi, mengorganisir dan menggunakan literatur dalam bidang yang diteliti. Studi pustaka atau kajian teori yang terkait dengan topik penelitian seharusnya dilakukan secara lengkap sebelum penelitian dilaksanakan. Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti. Penelitian yang berkenaan dengan dua variabel atau lebih, biasanya dirumuskan hipotesis yang berbentuk komparasi maupun hubungan. Oleh karena itu dalam rangka menyusun hipotesis penelitian yang berbentuk hubungan maupun komparasi, maka perlu dikemukakan kerangka berfikir.

21

BAB III METODE PENELITIAN A. DESAIN PENELITIAN 1. Jenis Penelitian Jenis yang digunakan dalam penelitian ini ialah penenelitian studi pustaka ( library Research ). Studi pustaka ialah pengumpulan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, karya ilmiah, kisah-kisah sejarah dan sebagainya (Mardalis,1999). 2. Metode Penelitian Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dapat menjelaskan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi seseorang atau kelompok terhadap sesuatu (E, Baharuddin, 2017:9). Dalam kegiatan penelitian ini peneliti mencatat data-data yang berwujud tertulis mengenai topik penelitian yaitu pelaksanaan peraturan sistem politik Indonesia. Dalam penelitian ini hasil yang ingin dicapai ialah kepada penggambaran fenomena. Maksudnya ialah , agar hasil penelitian ini dapat memberi gambaran atau mendeskripsikan secara sistematik, faktual dan akurat tentang objek yang akan diteliti. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan ide atau gagasan dan pandangan secara rinci dan sistematis tentang pola pelaksanaan peraturan politik di Indonesia. 3. Waktu penelitian dan lokasi penelitian Adapun waktu penelitian ini dilakukan ialah dimulai dari proposal diserahkan pada tanggal 08 Maret 2019 hingga batas waktu laporan di serahkan pada tanggal 10 Mei 2019. Jangka waktu penelitian ini sekitar satu setengah bulan. Adapun lokasi dalam melakukan penelitian ini ialah

B. FOKUS PENELITIAN Penelitian ini difokuskan pada kajian historis perbandingan implementasi fungsi pelaksanaan politik dan struktur politik yang menjalankannya dalam sistem politik Indonesia. Guna mendalami fokus tersebut penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini dipilih karena fenomena yang diamati perlu pengamatan yang terbuka, lebih mudah berhadapan dengan keadaan realitas yang ada. Secarah umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana potensi pelaksanaan peraturan politik di Indonesia. Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk : (1) Menjelaskan bagaiamana fungsi pelaksanaan politik pada masa awal kemerdekaan hingga era reformasi saat ini,.(2) Menjelaskan pelaksanaan struktur politik pada masa awal kemerdekaan hingga era reformasi saat ini,.(3). Bagaimana 22

pengimplementasian dari fungsi pelaksanaan politik dan struktur politik Indonesia dari awal kemerdekaan hingga era reformasi saat ini.

C. KONSEPTUALISASI PENELITIAN Konseptualisasi dari penelitian ini ialah dimulai dari identifikasi masalah penelitian apa yang akan dilakukan. Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah proses pelaksanaan peraturan politik dan struktur politik dalam sistem politik di indonesia. Kemudian yang dilakukan ialah mencari hubungan dari data-data yang didapatkan yaitu data mengenai proses politik saat awal kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. kemudian ialah melakukan pembatasan masalah hingga sasaran yang dituju dapat tepat sasaran. Penelitian ini ditujukan untuk memberi penggambaran secara rill mengenai sistem politik Indonesia pada masa lampau hingga saat ini tentang proses pelaksanaan peraturan politik dan struk politik dalam sistem politik Indonesia.

D. INSTRUMEN DAN TEKNIK PENGUMPULAN DATA 1. Jenis Data Menurut Kunjuna Rahardi (2005) langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan suatu penelitian atau studi adalah mengumpulkan dan menyiapkan data. Data yang dimaksud pada dasarnya, adalah bahan jadi penelitian atau studi, bukannya bahan mentah penelitian. Dikatakan sebagai bahan jadi penelitian karena pada bahan jadi itulah metode dan teknik-teknik analisis itu dapat dengan tepat diterapkan. Adapun sumber data yang diperoleh berasal dari bahan kajian penelitian. Bahan kajian yang nantinya akan menjadi sumber rujukan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu bahan kajian primer dan bahan kajian sekunder. Bahan kajian primer berupa buku yang ditulis atau hasil karangan seseorang yang ahli dalam hal ini. bahan kepustakaan semacam ini dapat beruba buku, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Sedangkan sumer data sekunder berupa tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupa mengenai ha-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Bahan kepustakaan sekunder terdapat di ensiklopedia, kamus, buku pegangan, abstrak, indeks, dan teksbooks.

2. Instrumen Pengumpulan data Instrumen pengumpulan data adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena-fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun instrumen yang digunakan dalam penelitian ini ialah buku, jurnal atau karya tulis, arsip, laporan penelitian yang relevan, maupun tesis dan disertasi.

23

3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data ialah teknik yang digunakan untuk mencari ataupun menggali sebuah informasi yang dibutuhkan. Adapun teknik yang digunakan ialah teknik dokumenter. Yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti buku, arsip, maupun karya tulis para ahli. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara menggali kerangka deskriptif yang berhubungan dengan segala materi Peraturan pelaksanaan Peraturan sistem politik Indonesia. Pengumpulan data pada penelitian menggunakan metode simak dan catat. Disebut metode simak dikarenakan memnag berupa penyimakan, yaitu menyimak baik tertulis maupun tidak tertulis, hal ini dapat disamakan dengan metode pengamatan dalan ilmu sosial. E. TEKNIK ANALISIS DATA 1. Teknik Pengolahan Data Di dalam teknik analisis data penulis membuat 4 langkah riset kepustakaan antara agar menciptakan hasil yang sempurna, keempat langkah tersebut dapat dijelaskan sebagi berikut antara lain : a. Langkah pertama ( menyiapkan alat perlengkapan ) Dimana dapat dijelaskan bahwa langkah pertama adalah penyiapkan suatu alat berupa : 

Alat tulis atau pulpen



Kertas atau akartu catatan penelitian



Lembaran kerja khusus baik untuk mencatat pertanyaan maupun agenda

b. Menyusun biografi kerja artinya adalah catatan mengenai bahan sumber utama yang akan dipergunakan untuk kepentingan penelitian. c. Mengatur waktu artinya dalam pengerjaan tugas diperlukan manajemen waktu yang baik. d. Membaca dan membuat catatan penelitian 2. Teknik Penyajian Data Data yang sudah diolah, agar mudah dibaca dan dimengerti oleh orang lain atau pengamambilan keputusan perlu ditampilkan ke dalam bentuk-bentuk tertentu. Penampilan data dalam bentuk-bentuk tertentu tersebut dinamakan penyajian data. Penyajian dapat dilakukan dengan metode tekstual, tabulasi, dan diagram. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penyajian data dengan menggunakan metode tekstual, yaitu penyajian data dalam bentuk kalimat-kalimat/tulisan untuk menerangkan kumpulan data yang diperoleh. Metode ini digunakan untuk data yang jumlahnya kecil dan sedikit dan memerlukan suatu kesimpulan sederhana.

24

Strategi dan langkah- langkah riset kepustakaan Perbandingan implementasi fungsi pelaksanaan peraturan dan struktur politik dalam sistem politik indonesia.

Sebagai pendukung topik penulis mencari informasi melalui 15 buku dan 15 jurnal.

Penulis mempertegas fokus penelitian yaitu : 1. 2. 3. 4. 5.

Implementasi fungsi pelaksana peraturan pada awal kemerdekaan. Implementasi fungsi pelaksana peraturan pada era orde lama. Implementasi fungsi pelaksana peraturan pada era orde baru. Implementasi fungsi pelaksana peraturan pada era reformasi. Implementasi fungsi pelaksana peraturan pada awal kemerdekaan, orde lama,orde baru, dan masa reformasi.

6.

Penulis menemukan bahan bacaan melalui buku dan jurnal yang sudah terupload pada internet dengan jumlah buku sebanyak 15 buah dan 25 artikel jurnal.

Bahan bacaan yang digunakan oleh penulis adalah : 1. Menggunakan buku bacaan dan artikel jurnal mengenai o Implementasi fungsi pelaksana peraturan pada awal kemerdekaan. o Implementasi fungsi pelaksana peraturan pada era orde lama. o Implementasi fungsi pelaksana peraturan pada era orde baru. o Implementasi fungsi pelaksana peraturan pada era reformasi. o Implementasi fungsi pelaksana peraturan pada awal kemerdekaan, orde lama,orde baru, dan masa reformasi.

25

DAFTAR REFERENSI

26