Press Release Bks

PRESS RELEASE:

“BKS DEKAN FAKULTAS HUKUM PTN WILAYAH BARAT KAJI PENGELOLAAN SDA DAN LINGKUNGAN MENURUT UUPA” Dalam rangka implementasi Paradigma Baru pengelolaan Perguruan Tinggi, seperti yang telah ditetapkan dalam Higher Longsterm Strategy (HELTS) 2003-2010 Dikti Diknas, Dekan Fakultas Hukum PTN Wilayah Barat secara berkala mengadakan pertemuan Badan Kerjasama (BKS) Dekan. Tahun 2009 Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Aceh ditunjuk sebagai tuan rumah kegiatan Badan Kerjasama Dekan Fakultas Hukum, pada tanggal 12-14 Oktober 2009 mengadakan Rapat Koordinasi dan Seminar Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan yang Berkelanjutan Berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA). Kegiatan itu akan diikuti oleh 30 Dekan dan Pembantu Dekan Fakultas Hukum, para dosen, anggota legislatif, eksekutif, kalangan LSM, pimpinan BUMN serta pengusaha di kabupaten Aceh Utara dan kota Lhokseumawe. Narasumber terdiri dari Prof. Dr. Suhaidi, S.H., M.H., Guru Besar Ilmu Hukum dari USU Medan dan Prof. Dr. Zulkifli Husin, M.Sc , Guru Besar Ilmu Ekonomi dari Unsyiah Banda Aceh. Demikian dikatakan Sulaiman, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (Unimal), didampingi T. Nazaruddin, S.H., M.Hum, Wakil Ketua Panitia yang juga Pembantu Dekan II. Dalam kesempatan itu, para Dekan Fakultas Hukum akan mengkaji pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Menurut Sulaiman, tujuan rapat koordinasi dekan dan seminar yakni untuk menyatukan visi, misi, program serta kegiatan yang dapat mendorong akselerasi peningkatan kualitas pengelolaan Fakultas Hukum. Mengkoordinasikan dan mengimplementasikan program dan kegiatan yang telah disepakati bersama pada setiap Fakultas Hukum. ”Kemudian yang paling penting untuk merumuskan dan merekomendasikan Qanun dan kebijakan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan UUPA,” tegas Sulaiman. Pada kesempatan itu, T. Nazaruddin menambahkan, beberapa pasal yang mengatur tentang kewenangan dan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yaitu pasal 156 UUPA berbunyi Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota mengelola sumber daya alam di Aceh, baik di darat maupun di laut wilayah Aceh sesuai dg kewenangannya. Pasal 160; Pemerintah dan pemerintah Aceh melakukan pengelolaan bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi yg berada di darat dan di laut wilayah kewenangan Aceh.

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal tersebut diatur dg Peraturan Pemerintah. Pasal 162: Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang menerbitkan izin penangkapan ikan dan pengusahan sumber daya alam laut lainnya di laut sekitar Aceh sesuai kewenangannya. Pasal 165: Penduduk Aceh dapat melakukan perdagangan dan investasi secara internal dan internasional sesuai peraturan perundang-undangan. Serta pasal 174: Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota berwenang mengeluarkan izin usaha jasa pengerahan tenaga kerja ke luar negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yg diatur dg Qanun. Lanjut T. Nazaruddin, Aceh sebagai daerah modal yang kaya akan sumberdaya alam, di samping memiliki potensi pengembangan sumberdaya alam yang menjadi ‘rahmat’ yang luar biasa dari Allah Swt bagi masyarakat Aceh dan Indonesia, namun pasca industrialisasi, konflik dan gempa/tsunami menyimpan berbagai persoalan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan. Sudah menjadi ‘rahasia umum’ bahwa sumberdaya alam Aceh tidak sepenuhnya memberi rahmat bagi masyarakat Aceh (bahkan sebaliknya laknat?), khususnya karena adanya mis-orientasi dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensi alamNya, kesenjangan serta ketidakadilan sosial. Disamping itu pula, terdapat potensi pencemaran dan perusakan lingkungan, baik di sektor industri, kehutanan, perkebunan, serta perikanan. “Bagaimana substansi Rancangan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan berdasarkan UUPA? Hal inilah yang menjadi pertanyaan urgen dan strategis yang akan dikaji dalam rapat kordinasi dekan dan seminar BKS Dekan di Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh,” ujar T. Nazaruddin yang juga mahasiswa Program Doktor PSL USU Medan. @