Pengelolaan Sumber Daya Perikanan

MENUJU PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN YANG ADIL, DEMOKRATIS DAN BERKELANJUTAN : PERSPEKTIF HUKUM DAN KEBIJAKAN (Oleh: T. Nazaruddin)

I.

Latar Belakang Indonesia memiliki potensi perikanan yang sangat besar, manakala dilihat dari sisi luasnya perairan lautan, letak geografis, wilayah maupun panjang garis pantai. Sebagai negara kepulauan, hampir dua pertiga wilayahnya adalah lautan. Luas lautnya sekitar 3,1 juta km2, yang terdiri dari perairan laut nusantara 2,8 juta km2 dan perairan laut territorial 0,3 km2. Bila ditambah dengan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), maka secara keseluruhan luas perairan laut Indonesia adalah 5,8 juta km2. Sementara itu, garis pantai yang dimiliki Indonesia mencapai 81.800 km. Garis pantai ini termasuk salah satu garis pantai yang paling panjang di dunia. Di sektor kelautan dan perikanan, Indonesia memiliki potensi maksimum perikanan laut sebesar 6,7 –7,7 juta metrik ton dan potensi perikanan darat mencapai 3,6 juta metrik ton. Sedangkan terumbu karang di Indonesia dikenal memiliki keanekaragaman koral paling tinggi di dunia, dengan lebih dari 70 genus biota laut di dalamnya. (Choi & Hutagalung : 1988, sebagaimana dikutip oleh Nurjaya, 2001 : 1). Menurut data Dirjen Perikanan (1995), potensi lestari sumber daya perikanan tangkap di laut Indonesia diperkirakan sebesar 6,7 juta ton dengan rincian 4,4 juta ton di perairan laut territorial dan perairan laut nusantara, serta 2,3 juta ton di perairan laut ZEEI. Dilihat dari penyebarannya potensi sumber daya ikan di laut territorial dan nusantara, yaitu 53,6 % berada di wilayah perairan Kawasan Timur Indonesia, yaitu 30,9 % di perairan Irian Jaya dan Maluku, dan 22,7 % di perairan sekitar pulau Sulawesi. Sedangkan potensi sumber daya perikanan di perairan ZEEI, sebagian besar ada di ZEE Laut Hindia (Selatan Jawa dan Barat Sumatera), yakni sebesar 38,3 %, di Laut Cina Selatan sebesar 23,4 %, serta Laut Sulawesi dan Samudera Pasifik (Utara Irian Jaya) sebesar 21,2 %. Kendati demikian, kenyataan pula bahwa nasib nelayan kampung (fisherfolks) tidak semakin membaik dengan adanya potensi perikanan yang besar itu. Jika Dirjen Perikanan menyajikan data bahwa produksi perikanan di Indonesia pada Pelita V terus meningkat dengan rata-rata 5,4 % pertahun dan sementara itu, kehidupan sebagian besar nelayan kampung di Indonesia tidak semakin membaik, maka ini adalah persoalan besar dan sekaligus membuktikan bahwa, pertama, potensi perikanan yang sedemikian besar itu hanya dinikmati oleh sedikit orang pemodal besar. Kedua, adanya ketidakadilan di dalam pola produksi perikanan, yakni cenderung mengeksploitasi massa nelayan kampung untuk kepentingan pemodal besar itu.

1

Masalah di atas, sesungguhnya tidak hanya terjadi di Kawasan Barat Indonesia, yakni di perairan yang padat penduduk seperti di perairan Pantai Utara Jawa, Selat Malaka, Pantai Barat dan Timur Sumatera, dan Selat Bali. Pada kenyataannya, hal yang sama juga terjadi dan dialami nelayan kampung di Kawasan Timur Indonesia. Menurut Laporan nelayan kampung asal Aru Tenggara, telah sejak lama kapal pukat udang milik kongsi perusahaan Indonesia dengan perusahaan asing dengan menggunakan jaring pukat harimau (bottom trawl nets) beroperasi di Laut Arafura. Kegiatan pukat udang ini, lanjut laporan tersebut, tidak hanya merusak habitat kerang mutiara dan hampir seluruh habitat dasar laut. Tapi lebih jauh menyebabkan nelayan kampung setempat sulit memperoleh ikan untuk kebutuhan sehari-hari. (Hardiyanto, 1997 : 170). Dampak buruk dari operasi pukat udang memang sudah dikenal luas dan terjadi pada hampir seluruh wilayah perairan Laut Indonesia. Perlawanan nelayan terhadap beroperasinya pukat udang ini menggores sejarah tersendiri, tetapi hal tersebut senyatanya belum menunjukkan realitas nasib dan kehidupan nelayan kampung. Masalah sesungguhnya begitu kompleks. Dalam konteks pembangunan Indonesia saat ini, nelayan kampung1 dihadapkan pada masalah baik yang datang dari wilayah laut maupun daratan. Pertama, ditandai dengan semakin terbatasnya akses mereka ke sumber daya perikanan laut. Kapal-kapal besar yang kebanyakan menggunakan teknologi destruktif sudah menjarah wilayah tangkapan ikan mereka. Kedua, ditandai dengan desakan industrialisasi dari daratan dengan mengirim limbah, bahkan limbah beracun dan berbahaya (B3) ke wilayah perairan laut. Secara keseluruhan, semua ini membuat ekosistem pesisir dan (dasar) laut menjadi rusak dan tercemar. Berakibat menurunkan dan mematikan sumber daya ikan tangkapan. Akibat lebih jauh, semakin menurunnya kualitas kehidupan nelayan kampung. Kegiatan pembangunan yang berlangsung selama tiga dekade terakhir ini, secara sengaja diorientasikan sekedar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi (economic growth development) dengan mengeksploitasi sumber daya alam (SDA) secara besar-besaran (Reppeto, 1988; Gillis, 1988; Barber : 1989; Zerner : 1990; Poffenberger : 1990; Peluso: 1992; Lynch & Talbott: 1995 sebagaimana dikutip oleh Nurjaya : 2001 : 1). Karena itu, paradigma penguasaan dan pengelolaan SDA (sumber daya Perikanan, Pen.) cenderung didesain dengan corak sentralistik, pendekatan yang bernuansa sektoral, dan tidak didasarkan pada kaidah-kaidah keadilan, demokratis, dan berkelanjutan. Paradigma penguasaan dan pengelolaan SDA sebagaimana tersebut di atas telah menimbulkan konsekwensi ekologis di sektor kelautan dan perikanan yaitu : a. Dalam konteks pembangunan Indonesia saat ini, nelayan kampung dihadapkan pada masalah baik yang datang dari wilayah laut maupun daratan. Pertama, ditandai dengan semakin terbatasnya akses mereka ke sumber daya perikanan 1

Istilah nelayan kampung disebutkan oleh Andik Haryanto (1997), sedangkan UU No.9 Tahun 1985 tentang Perikanan menyebutkan istilah nelayan dan petani kecil. Nelayan kampung adalah mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber-sumber perikanan, seperti sungai, danau, pesisir dan lautan. Kerja mereka dalam penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tradisional yang cara pembuatan dan pemakaiannya didasarkan pada kearifan dan kondisi lokal.

1

laut. Kapal-kapal besar yang kebanyakan menggunakan teknologi destruktif sudah menjarah wilayah tangkapan ikan mereka. Kedua, ditandai dengan desakan industrialisasi dari daratan dengan mengirim limbah, bahkan limbah beracun dan berbahaya (B3) ke wilayah perairan laut. Secara keseluruhan, semua ini membuat ekosistem pesisir dan (dasar) laut menjadi rusak dan tercemar. Berakibat menurunkan dan mematikan sumber daya ikan tangkapan. Akibat lebih jauh, semakin menurunnya kualitas kehidupan nelayan kampung. b. Hampir 70 % terumbu karang mengalami rusak berat akibat endapan erosi, pengambilan batu karang, penangkapan ikan dengan bom atau racun, dan karena pencemaran laut oleh limbah industri. Dari total hutan bakau (mangrove) di pesisir laut Indonesia, diperkirakan hanya sekitar 36 % dari seluas 3 juta hektar yang hidup dalam kondisi baik, karena telah mengalami kerusakan yang serius akibat penebangan untuk kayu bakar dan dikonversi menjadi tambak. Jika dicermati dari sisi ekonomi, politik, dan sosial budaya, maka fakta degradasi kuantitas maupun kualitas sumber daya alam (ecological loss) juga berarti : (1) menghilangkan sumber-sumber mata pencaharian hidup masyarakat lokal (economic resource loss), (2) menggusur dan memarjinalisasi kearifan lokal melalui perusakan sistem pengetahuan, teknologi, institusi, religi, dan tradisi masyarakat local (social and cultural loss), dan (3) mengabaikan keberadaan hak-hak masyarakat lokal dan keanekaragaman hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan SDA (the political of legal pluralism ignorance) (Bodley: 1982; Gillis: 1988; Poffenberger: 1990, 1999; Lynch & Talbott: 1995; sebagaimana dikutip oleh Nurjaya, 2001 : 2). Tulisan ini mencoba mengungkap masalah pengelolaan sumber daya perikanan, khususnya untuk perairan laut dan pesisir dimana masyarakat nelayan kampung sangat tergantung pada keberadaannya. Karakteristik dan kelemahan substansial dari produk Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan yang telah ada, dan urgensi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya perikanan yang semestinya diakomodasi dalam suatu revisi terhadap undang-undang perikanan tersebut, agar hukum dan kebijakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini mencerminkan keadilan, demokratis, dan berkelanjutan. II. Kebijakan Perikanan dan Realitas Posisi Nelayan Kampung Kebijakan di bidang perikanan merupakan bagian dari kebijakan di bidang pertanian yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan sumber makanan, bahan baku, dan industri, ekspor, dan peluasan kesempatan kerja untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, serta jaminan keberhasilan pembangunan. Sejak diproklamirkannya Indonesia sebagai negara kepulauan pada tahun 1957, perikanan telah mendapat perhatian utama. Di beberapa propinsi pemerintah pusat memberikan hak kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan melindungi kaum nelayan yang miskin pada jalur laut sampai batas 6 mil dari pantai. Dewasa ini perikanan laut dan payau baru menyumbang sekitar 11,56 % dari total produk domestik bruto kelautan, sedangkan potensi lestari perikanan Indonesia diperkirakan sebesar 6,7 ton. (Agoes, 1999 : 229). Undang-undang perikanan dengan kalimatnya yang sangat menjanjikan, seperti dalam Mukaddimahnya menyatakan, “Pengelolaan sumber daya perikanan wajib dilaksanakan sebaik mungkin berdasarkan asas keadilan dan pemerataan

1

dalam pemanfaatannya, dengan menekankan pentingnya perluasan kesempatan kerja dan perbaikan baku kehidupan para nelayan, terutama nelayan kecil.” Ternyata dalam kenyataannya, cenderung menempatkan nelayan kampung sebagai “plasma” dalam usaha perikanan, seperti halnya petani plasma dan program PIR. Nelayan kampung adalah mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber-sumber perikanan, seperti sungai, danau, pesisir dan lautan. Kerja mereka dalam penangkapan ikan menggunakan alat tangkap tradisional yang cara pembuatan dan pemakaiannya didasarkan pada kearifan dan kondisi lokal. Hal ini dapat diperjelas dengan kenyataan bahwa norma-norma lokal sangat mempengaruhi cara kerja maupun pola penguasaan sumber-sumber perikanan mereka. Itulah sebabnya, sarana penangkapan ikan milik nelayan kampung sangat beragam, baik dalam soal nama, bentuk dan cara penggunaannya. Begitu juga dalam konteks norma-norma lokal yang mempengaruhi cara kerja dan pola penguasaan lautan. Beberapa contoh yang dikenal luas, seperti hukum adat “Sasi” di wilayah Maluku dan Irian Jaya dan hukum adat laut “Petorosan” di wilayah pantai utara Jawa Bagian Timur. Dalam keberagaman sarana penangkapan ikan dan norma-norma lokal yang menopang ada satu nilai yang sama di dalamnya, yakni kearifan dalam pengelolaan sumber-sumber perikanan. Nilai kearifan ini telah diuji dan dipelihara pertahun-tahun antar generasi dan bahkan menjadi identitas harkat dan martabat mereka dihadapan dunia luar. Norma-norma kearifan penguasaan sumber-sumber perikanan ini sebenarnya ada pada hampir semua pulau di Indonesia di mana nelayan kampung tinggal. Persoalannya, hukum nasional khususnya peraturan perundang-undangan di bidang perikanan tidak cukup melindungi keberadaan mereka dan berikut normanorma kearifan penguasaan sumber-sumber perikanannya. Sementara itu, kapal-kapal besar penangkap ikan, baik Kapal Berbendera Indonesia (KII) maupun Kapal Berbendera Asing (KIA) juga sudah menjarah wilayah perairan dekat pantai. Pada hampir semua wilayah perairan laut di Indonesia, wilayah perairan dangkal dekat pantai adalah sumber utama tangkapan ikan bagi nelayan kampung dimana udang biasanya bersarang dan hidup. Perahu mereka berkapasitas kecil dan tidak dilengkapi dengan motor tempel. Kalaupun dilengkapi dengan motor tempel hanya berkekuatan 5 s/d 10 PK dan paling besar adalah 15 PK. Sangat sulit bagi mereka untuk menembus wilayah perairan ZEEI. Sehingga wilayah perairan dangkal dekat pantai benar-benar menjadi andalan sumber perikanan mereka. Kenyataannya sekarang, kapal-kapal besar penangkap ikan KII maupun KIA, yang pada umumnya adalah pukat jenis “pukat harimau” atau “pukat berang-berang” (otter) dengan kapasitas antara 10 s/d 30 GT (Gross Tonage) menjadikan udang di perairan dangkal dekat pantai sebagai sasaran tangkapannya. Meski pukat-pukat harimau ini sudah dilarang beroperasi, tapi realitas menunjukkan mereka tetap saja beroperasi. (Hariyanto, 1995). Masyarakat nelayan kampung sebenarnya tidak mendiamkan masalah ini. Mereka melakukan perlawanan. Banyak kasus sengketa di tengah laut antara nelayan kampung dengan armada pukat harimau terjadi. Bahkan, pernah terjadi pembakaran kapal-kapal pukat harimau. Namun sering juga terjadi, karena kapasitas pukat-pukat ini besar maka mudah bagi mereka untuk lari dan menghilang, termasuk dari kejaran

1

armada Angkatan Laut RI. Memang sebagian dari pukat-pukat itu juga tertangkap tapi masalah tetap berlanjut karena begitu banyaknya jumlah pukat yang beroperasi. Praktek pukat-pukat harimau ini jelas sangat merugikan nelayan-nelayan kampung, semakin memojokkan mereka dalam kemiskinan. Bahkan di Kawasan Bagian Timur, praktek pukat benar-benar merajalela dengan cara-cara manipulatif, yakni dengan mengontrak wilayah-wilayah petuanan laut tradisional nelayan kampung setempat. Kontrak ini banyak diperoleh dengan cara-cara paksaan dan intimidasi. Walaupun dalam setiap Izin Usaha Perikanan (IUP) sebenarnya terdapat larangan bagi perusahaan pemilik ijin untuk beroperasi di wilayah petuanan laut tradisional nelayan kampung setempat. Sementara itu, praktek manipulatif lain dari pukat harimau ini adalah merubah nama (dengan nama sebutan lokal) dan sedikit memodifikasi bentuknya dengan menambah peralatan khusus. Praktek demikian sebenarnya tidak ada bedanya dengan pukat harimau. Praktek ini banyak terjadi di wilayah perairan pantai utara Jawa, Selat Malaka, Selat Bali, dan juga ditemukan di perairan Kei, Tanimbar, Aru, Irian Jaya, dan Laut Arafura. Masalah pesisir dan lautan, serta nasib nelayan kampung ini menjadi kian kompleks ketika terdapat limbah-limbah industri dari wilayah daratan pada akhirnya terbawa ke laut. Kasus-kasus ini nyata terjadi di banyak wilayah, seperti Pantai Timur Surabaya (PTS), Pantai Utara Jawa (Pantura), dan di Sumatera. Kualitas degradasi ini semakin meningkat ketika pemerintah kota membangun kota-kota marina. Dibangunnya kota-kota pantai, seperti di Pantai Indah Kapuk dan Kota Marina PTS ini membuat hilangnya lahan hutan bakau (mangrove) dan semakin sempitnya wilayah tangkapan ikan dari nelayan kampung. Di beberapa wilayah seperti di pesisir Lampung dan Pantura, dikembangkannya pertambakan dalam kapasitas besar juga menyebabkan hilangnya sebagian besar hutan bakau dan lebih jauh menyumbang pada degradasi ekosistem pesisir dan lautan. Secara keseluruhan masalah di atas semakin menyudutkan masyarakat nelayan kampung dalam kemiskinan, menjebak mereka dalam lingkaran kemiskinan yang sulit terpecahkan. Pencarian ikan untuk kebutuhan sehari-haripun menjadi sulit. Tidak hanya itu, lingkungan tempat tinggal masyarakat nelayan kampung juga tampak kumuh, jauh dari fasilitas yang layak untuk hidup yang baik. Kenyataan yang mengharuskan mereka untuk memenuhi kebutuhan seharihari keluarganya membuat banyak nelayan semakin tergantung pada juragan. Sebagian besar dari mereka meminjam modal dari juragan untuk ke laut, dan ketika laut tidak memberi hasil atau sedikit hasil tangkapan maka ini menjadikan hutang mereka menumpuk. Perahu yang rusak tidak mampu diperbaiki, sementara itu adalah tidak mungkin bagi mereka untuk membeli perahu baru. Itulah sebabnya jebakan kemiskinan membuat sebagian mereka tunduk pada kemauan dan kepentingan juragan, sebagai pemilik alat produksi. Pada akhirnya, masyarakat nelayan kampung diharuskan menggunakan teknologi destruktif, seperti racun sianida dan bom untuk penangkapan ikan. Realitas seperti ini terjadi pada masyarakat nelayan kampung di kepulauan Seribu dan di kawasan Nusa Tenggara Timur. Begitulah gambaran wajah masyarakat nelayan kampung saat ini. Menurunnya kualitas kehidupan mereka juga dipengaruhi oleh bagaimana negara

1

mengambil keputusan berkenaan dengan alokasi sumber daya alam (SDA) di sektor perikanan ini. III. Karakteristik Undang-undang Perikanan Produk Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan, jika kita cermati secara lebih kritis dan mendalam maka akan tampak beberapa karakteristik yang mendasarinya yaitu : 1. Menganut ideologi penguasaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berbasis pada negara (state-based resource on control and management), bercorak sentralistik, dan pendekatan yang bernuansa sektoral. Penjelasan Umum UU 9/1985 menyebutkan, “Pasal 33 UUD 1945 menentukan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini merupakan landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan berbagai hal yang berkaitan dengan sumber daya ikan.” 2. Hubungan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya perikanan tidak diatur secara terkoordinasi dan terintegrasi (sectoral policy), sehingga setiap sektor cenderung berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan visi sektornya masing-masing. 3. Hak-hak masyarakat lokal atau nelayan kampung atas penguasaan dan pengelolaan sumber daya perikanan belum diakui secara utuh atau masih bersifat mendua (ambiguity). 4. Kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan yang lebih berpihak pada kepentingan pemilik modal besar (capital oriented), dengan mengabaikan kepentingan dan mematikan potensi perekonomian nelayan kecil (nelayan kampung). 5. Mengabaikan perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), terutama hak-hak masyarakat lokal atau nelayan kampung atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan. 6. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan masih bersifat semu atau belum bersifat sejati (ungenuine public participation). 7. Transparansi dan demokratisasi dalam proses pengambilan keputusan belum diatur secara jelas. 8. Akuntabilitas pemerintah kepada publik (public accountability) dalam pengelolaan sumber daya perikanan belum diatur secara tegas. 9. Pengelolaan yang berorientasi pada konservasi sumber daya alam/perikanan (natural resources oriented) untuk menjamin kelestarian dan bekerlanjutan fungsi sumber daya alam/perikanan tampak dalam kebijakannya, namun kekuatan penegakannya masih lemah sehingga tidak mampu menjerat pelaku kejahatan di bidang perikanan/kelautan. Lilley (1999 : 251) menyatakan, sampai saat ini pengelolaan sumber daya laut masih sangat bersifat sektoral. Ia mengindentifikasi berbagai permasalahan antara lain : 1. Ketidakjelasan tanggung jawab dari instansi yang berkepentingan dengan masalah sumber daya kelautan, sementara tidak ada badan khusus yang mengatur masalah sumber daya kelautan.

1

2. Ada perbedaan kepentingan antar departemen sehingga peraturan yang dikeluarkan seringkali bersifat sangat sektoral, tumpang tindih atau bertentangan. 3. Lemahnya kerangka hukum yang mengatur sumber daya kelautan dan pesisir, serta perangkat hukum untuk penegakannya. 4. Tidak adanya tata ruang yang mengatur secara khusus kawasan pantai dan pesisir. 5. Kurangnya pemahaman akan pentingnya nilai dari sektor kelautan, sifat-sifat dari kelautan, termasuk sumber daya lautnya. 6. Masih minimnya keikutsertaan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. 7. Tidak adanya kekuatan hukum dan pengakuan terhadap system-sistem tradisional serta wilayah ulayat laut dalam pengelolaan sumber daya laut dan pesisir. 8. Kurangnya tenaga hali, sumber daya manusia dan keuangan untuk bidang kelautan. 9. Pengelolaan kawasan yang telah ditetapkan menjadi kawasan konservasi laut tidak sepenuhnya berjalan efektif. Berdasarkan atas karakteristik faktual dari undang-undang perikanan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam rangka (1) menjamin kelestarian dan keberlanjutan fungsi sumber-sumber daya perikanan, (2) meningkatkan partisipasi masyarakat, transparansi, dan mendukung proses demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan, (3) menciptakan koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya perikanan, dan (4) mendukung terwujudnya good environmental governance,2 maka pemerintah perlu segera merevisi undang-undang perikanan yang lebih mencerminkan keadilan, demokrasi, serta keberlanjutan. Berkeadilan dalam pengertian ini adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan harus direncanakan, dilaksanakan, dimonitoring, dan dievaluasi secara berkelanjutan, sehingga dapat memenuhi kepentingan pelestarian fungsi sumber daya perikanan dan lingkungan hidup bagi kepentingan manusia, untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang (inter-antar generasi). Demokratis adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan mengakomodasi penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada daerah (desentralisasi), transparansi dalam proses pengambilan keputusan, meningkatkan partisipasi semua pihak terkait (partisipasi publik), pengawasan publik pada kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan, pertanggung jawaban pemerintah kepada publik (akuntabilitas publik), penyelesaian konflik secara bijaksana, dan pengakuan hak-hak asasi manusia terutama hak nelayan kampung/lokal dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Sedangkan keberlanjutan yang dimaksud adalah pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan harus mampu menjamin keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya alam secara terus-menerus, manfaat bagi negara dan 2

Good Environmental Governance adalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, termasuk perlindungan daya dukung ekosistem dan perlindungan fungsi lingkungan hidup, secara efektif, efisien, aspiratif dan responsif yang didasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang baik (good governance) yaitu penyelenggaraan negara dan penanganan masalah-masalah publik yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, partisipasi publik yang sejati (genuine public participation), dan akuntabilitas publik (public accountability).

1

masyarakat secara seimbang dan proporsional, serta manfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang secara berkelanjutan (Nurjaya, 2001 : 5). IV. Penutup Berdasarkan gambaran dan analisis di atas makin jelaslah bahwa instrumen hukum dan kebijakan yang bercorak sentralistik (legal and policy centralism) dengan mengedepankan pendekatan sektoral, yang digunakan untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan mengeksploitasi sumber daya perikanan selama Orde Baru dan berlanjut hingga Orde Reformasi ini, secara nyata menjadi pemicu terjadinya kerusakan kuantitas maupun kualitas sumber daya perikanan, yang membuat kehidupan nelayan kecil/kampung semakin terpuruk. Sehubungan dengan itu, untuk mengakhiri praktek pengelolaan sumber daya perikanan yang bercorak eksploitatif, sentralistik, sektoral, dan bernuansa fragmentaris, dan mewujudkan good environment governance, menuju pengelolaan sumber daya perikanan yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan, maka undang-undang perikanan seharusnya perlu direvisi, sehingga mencerminkan karakteristik yang responsif dengan memuat prinsip-prinsip sebagai berikut : 1) Ideologi pengelolaan sumber daya perikanan yang dianut adalah pengelolaan sumber daya perikanan yang berbasis masyarakat (community-based resource management). 2) Mengatur mekanisme koordinasi dan keterpaduan antar sektor dalam pengelolaan sumber daya perikanan (integrated resource management principle). 3) Pengelolaan menggunakan pendekatan yang bercorak komprehensif dan terintegrasi (komprehensif-integral), karena sumber daya perikanan merupakan satu kesatuan ekologi yang terintegrasi (resource ecosystem management). 4) Menyediakan ruang bagi transparansi dan partisipasi publik sebagai wujud demokratisasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan (transparency and genuine public participation principle). 5) Menyerahkan wewenang pengelolaan sumber daya perikanan kepada daerah berlandaskan prinsip desentralisasi yang demokratis (decentralization principle). 6) Mengatur mekanisme pengawasan dan akuntabilitas publik dalam pengelolaan sumber daya perikanan (public accountability principle). 7) Menyediakan ruang bagi akses informasi dan pemberian persetujuan nelayan kampung/ lokal dalam penetapan penguasaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan (prior informed-consent principle). 8) Memberi ruang bagi penghormatan dan pengakuan hak-hak asasi manusia (HAM), khususnya hak-hak nelayan kampung/lokal atas penguasaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan (indigenous property right principle). 9) Memberi ruang bagi pengakuan atas keanekaragaman hukum (sistem normatif) yang mengatur penguasaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan (legal pluralism principle). 10) Memperhatikan secara lebih serius masalah penegakan hukum (law enforcement) dalam upaya perlindungan kelestarian dan keberlanjutan sumber daya perikanan dari kerakusan nelayan modern yang menggunakan pukat harimau.

1

DAFTAR PUSTAKA Agoes, Etty R, 1999. “Kebijakan Pengelolaan Kekayaan Alam Laut Secara Berkelanjutan : Suatu Tinjauan Yuridis.” Dalam Firsty Husbani, Ed, Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta : ICEL. Dirjen Perikanan, 1995. “Kebijakan Pemanfaatan dan Pengelolaan Potensi Sumber Daya Perikanan Laut.” Mimeo. Makalah pada Seminar Dua Hari DPR-RI tentang Sumber Daya Kelautan. 30-31 Januari. Hardiyanto, Andik, 1997. “Pembaruan Agraria di Sektor Perairan : Perlu dan Mendesak.” Dalam Dianto Bachriadi, et al, Reformasi Agraria : Perubahan Politik, Sengketa dan Agenda Pembaruan Agraria di Indonesia. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI. Lilley, Gayatri R, 1999. “Pengelolaan sumber Daya Alam Laut.” Dalam Firsty Husbani, Demokratisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Prosiding Lokakarya Reformasi Hukum di Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam. Jakarta : ICEL. ------------------------ , 1995. “The Fisherfolks Reality : A View From Indonesia.” Makalah pada ACFOD Fisherfolks Asia-Pasific Region Consultation. Tanggal 20-22 Agustus 1995 di Chonburi, Thailand. Nurjaya, I Nyoman, 2001. “Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Adil, Demokratis, dan Berkelanjutan : Wacana Hukum dan Kebijakan.” Mimeo. Makalah pada Workshop Pengelolaan Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah. Diselenggarakan oleh Walhi Sulawesi Tengah, 9 Mei 2001 di Golden Hotel, Palu.

1