Presiden Joko Widodo.docx

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan 2 masalah besar yang dihadapi Indonesia, khususnya terkait perekonomian. Problem tersebut harus segera dicarikan jalan keluarnya. "Ada dua problem besar yang selalu terus-menerus saya sampaikan yang ini menjadi kewajiban kita bersama, yang masih harus kita carikan jalan keluarnya bagi negara kita," kata Jokowi saat membuka Rakornas Tim Pemantauan dan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) 2018 di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Kamis (26/7/2018). Problem yang pertama adalah transaksi berjalan dan neraca perdagangan yang masih defisit. "Problem defisit transaksi berjalan, problem defisit neraca perdagangan. Kalau fundamental ini bisa kita perbaiki, kita akan menuju pada negara yang tidak akan terpengaruh oleh gejolakgejolak ekonomi dunia," jelasnya. Baca juga: Jokowi: Selama 4 Tahun Kita Bisa Tekan Inflasi di Bawah 4%

Terkait neraca perdagangan, Jokowi berpesan agar nilai ekspor dan impor betul-betul diperhatikan. "Neraca perdagangan saya titip, meskipun saya berkali kali sudah menyampaikan ini urusan ekspor dan impor. Kita sekarang ini defisit. Impornya banyak, ekspornya lebih sedikit. Problemnya adalah di investasi, di ekspansi ekspansi usaha," sebutnya. Yang kedua berkaitan dengan sektor pariwisata. Sektor pariwisata ini merupakan salah satu penghasil devisa negara. Mengenai ini, Jokowi juga minta investasi di sektor pariwisata ditingkatkan. "Yang kedua yang berkaitan dengan pariwisata. Ini juga menghasilkan devisa. Berikan ruang yang sebesar-besarnya bagi investasi di bidang ini, terutama untuk daerah-daerah yang pariwisatanya sudah mulai diincar oleh wisatawan wisatawan, baik dalam negeri maupun dari luar," paparnya. Jokowi memastikan pemerintah pusat siap turun tangan untuk membantu sektor pariwisata di daerah. "Apa yang dibutuhkan dari pusat, kita akan siap untuk membantu ini," tambahnya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya memperbaiki kondisi perekonomian di dalam negeri. Menurut Jokowi, saat ini dunia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Ia lalu menceritakan pertemuannya dengan Presiden Bank Dunia Jim Yong-kim. Kepada Presiden Kim, Jokowi sempat menanyakan terkait prospek pertumbuhan ekonomi dan keadaan ekonomi global secara umum. Namun, Presiden Kim justru mengaku tak mempunyai saran khusus kepada Indonesia karena perubahan ekonomi yang sulit diprediksi. "Artinya menurut saya internal kita sendiri yang harus kita perbaiki," ujar Jokowi saat bertemu dengan para pengusaha muda di Istana Merdeka di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (27/8). Baca juga, Impor Melonjak, Defisit Neraca Dagang Makin Melebar. Presiden kemudian menyampaikan, sejumlah masalah terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini. Pertama yakni defisit transaksi berjalan yang menurutnya tak ada perbaikan sejak lama. Jokowi mengatakan, pemerintah akan fokus untuk memperbaiki kondisi defisit transaksi berjalan, khususnya di neraca perdagangan. "Banyak hal yang belum kita lakukan kalau kita lihat secara detil misalnya transaksi berjalan. Contoh saja yang kemarin kita hitung B20 itu kalau bisa berjalan pertama karena harga naik dapat 6 milliar, volume naik bisa dapat 5 milliar. Dari satu hal ini sudah bisa dapat 11," jelasnya. Selain defisit transaksi berjalan, Jokowi juga menyoroti masalah keseimbangan primer. Presiden pun optimistis pemerintah dapat menyelesaikan berbagai masalah ekonomi ini dalam satu tahun. "Saya kira kalau kita bisa menyelesaikan ini dan saya yakin dalam satu tahun ini kita bisa menyelesaikan," kata dia. Menurut Jokowi, yang terpenting bagi Indonesia saat ini yakni meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Salah satunya yakni mengerjakan secara detil upaya peningkatan di setiap sektor. "Hal-hal seperti ini yang enggak pernah kita hitung secara detil. Lain-lain juga sama. dulu kita enggak konsentrasi misalnya ke pariwisata. Begitu kita konsentrasi saya kira akhir tahun ini 17 juta bisa tercapai," kata Jokowi.

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki neraca perdagangan ke depan. Sebab, dalam beberapa bulan terakhir defisit neraca perdagangan Indonesia terus melebar. BERITA TERKAIT   

Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Masuk Tahap Studi Kelayakan Tahun Politik Dinilai Tak Akan Pengaruhi Ekonomi dan Nilai Tukar Rupiah Pasokan Listrik Jawa-Bali Bakal Alami Kelebihan 30 Persen Saat Natal dan Tahun Baru

"Kita ke depan harus mulai menghidupkan lagi investasi terutama bertujuan ekspor. Tapi sementara itu investasi tetapi perlu waktu. Kita harus mencari jalan mendorong supaya produk yang ada bisa meningkat kembali ekspornya, terutama kelapa sawit," ujarnya di Jakarta, Sabtu (16/6). Menko Darmin menjelaskan, selain kelapa sawit pemerintah juga tengah mengupayakan agar industri farmasi tidak ketergantungan terhadap impor. Ke depan, meskipun impor industri farmasi besar, pemerintah akan mengupayakan ekspor dari sektor ini dapat ditingkatkan. "Industri farmasi kita sudah berkembang tapi bahan bakunya masih banyak sekali yang diimpor. Padahal kita belum banyak mengekspor produk farmasi. Produk farmasi kita itu sedikit sekali buat ekspor, hampir semua produk farmasi kita digunakan untuk melayani jaminan kesehatan di Indonesia," jelasnya. Selanjutnya, selain industri farmasi, industri besi dan baja juga memiliki ketergantungan yang cukup besar terhadap impor. Untuk itu ke depan, pemerintah akan memberikan insentif berupa tax holiday agar kedua sektor ini mampu menghasilkan produk ekspor yang lebih besar. "Ini adalah industri yang kami beri tax holiday pada waktu sudah ditandatangani peraturan menteri keuangan kira-kira dua bulan yang lalu. Itu kita tahu, kita perlu itu masuk makanya kita beri tax holiday. Supaya apa? Supaya mereka mengembangkan industri hulunya disini," tandasnya.

Jakarta: Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan pemerintah telah mengambil langkah untuk menekan defisit neraca perdagangan dan defisit neraca berjalan (CAD). Pasalnya kedua defisit ini menjadi penyebab rupiah melemah di tengah tekanan global. "Defisit neraca perdagangan kita sampai Juli, kalau nonmigas itu surplus tapi enggak bisa menutupi defisitnya migas, sehingga total-total defisit ada USD3 miliar," kata dia ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 5 September 2018. Baca juga    

Mendag Optimistis Kinerja Ekspor Perbaiki Neraca Perdagangan Mendag Minta WTO Perhatikan Kepentingan Negara Berkembang Defisit Neraca Perdagangan Tak Masalah Selama Impor Barang Modal Brandconnect Rasa Lelah Jangan Dibiarkan, Atasi dengan 7 Cara Ini

Untuk itu, pemerintah akan berupaya mengurangi impor minyak, khususnya solar sampai dengan akhir tahun. Apalagi dengan biodiesel sebesar 20 persen (B20) untuk solar subsidi (PSO) maupun solar nonsubsidi (non PSO), diyakini akan ada penghematan devisa sebesar USD2,3 miliar.

Selain itu, pemerintah juga berharap adanya kenaikan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang bisa mendorong ekspor. Bahkan dengan produksi CPO yang meningkat tahun ini, diharapkan harga CPO juga bisa mengalami kenaikan pada satu hingga dua bulan ke depan. "Syukur-syukur ada yang kedua, tapi yang menangani Kementerian ESDM, yaitu tambahan kuota ekspor batu bara. Kalau dua itu bergabung dan jalan, mestinya (masalah defisit) neraca perdagangan bisa selesai akhir tahun," jelas dia. Dirinya menambahkan, pemerintah juga berupaya menekan CAD menjadi 2,6 hingga 2,7 persen dari tiga persen terhadap PDB di kuartal II. Upaya menekan CAD dilakukan dengan mendorong sektor pariwisata yang dianggap bisa memberikan devisa dengan cepat namun biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. "Itu semua sudah disiapkan, tapi yang investasi mana? Ya pelan-pelan, kami tidak bisa paksa orang investasi. Kami cuma bisa menawarkan, ini loh ada fasilitas ini dan bunganya murah," pungkasnya.

(AHL)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memutuskan menetapkan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor yang akan didorong untuk meningkatkan ekonomi usai terjadi krisis pada 1998. Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan, sektor pariwisata dianggap cukup cepat untuk dikembangkan dalam menghasilkan pendapatan negara. Darmin menyampaikan paparan itu saat menghadiri rapat koordinasi nasional (Rakornas) mengenai pembiayaan dalam rangka pengembangan pariwisata di Hotel Raffles, Jakarta. Rakornas ini digagas oleh Kementerian Pariwisata. Baca Juga   

Sektor Pariwisata Dianggap Mampu Lestarikan Budaya Kain Ulos Tren Pariwisata Berbasis Digital untuk Generasi Milenial BUMN Harap Pertemuan IMF-World Bank di Bali Datangkan Banyak Investor

"Rumusan kebijakan yang diambil untuk antisipasi ini salah satunya adalah pariwisata. Karena ini sektor kegiatan yang relatif cepat bisa dikembangkan walaupun tidak bisa dibilang murah," ujar dia di Hotel Raffles, Jakarta, Kamis (27/9/2018).

Darmin mengatakan, pemerintah mulai membangun sektor pariwisata dengan memperbaiki dan membangun beberapa infrastruktur di daerah yang memiliki potensi pariwisata. Selain itu, pemerintah juga mendorong masyarakat untuk berperan serta. "Kalau bangun destinasi pariwisata itu harus dibangun secara sebesar-besarnya mulai dari infrastrukturnya, produk, pertunjukan, pemandangan alam apapun yang mau dijual daerah itu. Dan supportingnya restoran selain hotel bahkan tempat makan dan mungkin saja homestay yang level menengah bawah," ujar dia. Bersamaan dengan upaya membangun infrastruktur fisik, pemerintah juga mendorong pembangunan infrastruktur industri seperti kawasan ekonomi khusus (KEK) pariwisata di daerah tertentu. KEK ini juga diharapkan mampu meningkatkan investasi asing. "Di dalam infrastruktur tadi barang kali selain infrastruktur fisik pemerintah memang juga membangun yang namanya infrastruktur industri. Sebetulnya infrastruktur fisik juga bisa jadi industri tapi yang saya maksud adalah KEK kawasan industri kawasan pariwisata strategis," tutur dia. Darmin Nasution menambahkan, selain pembangunan infrastruktur fisik seperti jalan pemerintah juga membangun air bersih. Hal ini dibutuhkan untuk memastikan daerah pariwisata tersebut terjaga kebersihannya. "Jadi infrastruktur penting ada juga yang sangat oenting tapi investasinya enggak terlalu mahal, air bersih. Kalau daerahnya kebersihannya tidak terpelihara dengan baik, air bersih tidak ada, biar ada jalan dan hotel. Orang barang kali menikmati juga tapi tidak bisa menikmati itu dengan tentram karena soal kebersihan dan sanisitas," ujar dia.

Reporter: Anggun P.Situmorang Sumber: Merdeka

CNN Indonesia -- Pemerintah, Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) saat ini tengah merancang sembilan strategi untuk memperkuat sektor pariwisata di dalam negeri. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa strategi di sektor pariwisata tersebut dijalankan untuk mengatasi defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit/CAD) yang terjadi di Indonesia saat ini. Strategi pertama, meningkatkan aksesibilitas, keragaman atraksi, memperkuat promosi dan meningkatkan kapasitas pelaku pariwisata.

Strategi ini akan fokus dijalankan pemerintah, BI dan OJK fokus di kawasan wisata prioritas, seperti Danau Toba, Borobudur-Joglosemar (Jogjakarta-Solo-Semarang), Mandalika, Labuan Bajo, Bali, Jakarta, Banyuwangi, Bromo, dan Kepulauan Riau. Strategi kedua, menguatkan data dan meningkatkan kualitas survei profil wisatawan asing untuk mengetahui pola perjalanan hingga pengeluaran mereka. Ketiga, memberikan kemudahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku usaha di sektor pariwisata. Lihat juga:

Pemerintah akan Setop Ekspor Minyak

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso mengatakan bahwa OJK akan membuat skema pembiayaan sesuai dengan kondisi wilayah tertentu agar mudah dimanfaatkan pelaku usaha sektor pariwisata. Keempat, menerapkan intensifikasi layanan sistem pembayaran dan ekonomi digital di semua destinasi wisata. Kelima, menguatkan sinergi promosi destinasi wisata antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan BI. Keenam, memperkuat akses menuju ke lokasi wisata. Ketujuh, mengembangkan paket atraksi di destinasi wisata. Lihat juga:

Kemenpar Manfaatkan Pelemahan Rupiah Tarik Wisatawan Asing

Kedelapan, mempercepat penyelesaian penataan, sertifikasi lahan hingga penanganan sampah di kawasan wisata. Kesembilan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan usaha pariwisata. Perry mengatakan bahwa strategi tersebut diharapkan bisa mendorong jumlah devisa dan berdampak positif pada penurunan defisit neraca transaksi berjalan. "Pariwisata ini penyumbang devisa ketiga setelah minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) dan batu bara, potensinya ke depan sangat besar untuk devisa, kami harap upaya tersebut efektif," papar Perry di Yogyakarta, Rabu (29/8). Defisit transaksi berjalan melebar. Pada kuartal II 2018 kemarin, defisit mencapai 3 persen,

melebar jika dibandingkan kuartal I yang hanya 2,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Selain menggenjot penerimaan devisa, agar defisit tersebut bisa ditekan, pemerintah juga berencana mengendalikan impor. Pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla merancang sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Sembilan program itu disebut Nawa Cita. Program ini digagas untuk menunjukkan prioritas jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Berikut inti dari sembilan program tersebut yang disarikan dari situs www.kpu.go.id: 1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. 2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. 3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. 4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong land reform dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. 7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. 9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga. Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ""Nawa Cita", 9 Agenda Prioritas JokowiJK", https://nasional.kompas.com/read/2014/05/21/0754454/.Nawa.Cita.9.Agenda.Prioritas.JokowiJK.