Presentasi Pangkalan Bun-1.ppt

IMPLIKASI PELANGGARAN & UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP MASALAH ETIK DAN HUKUM DALAM PRAKTIK KEPERAWATAN

HARIF FADHILLAH

BENTUK TANGGUNG JAWAB NAKES/PERAWAT Tanggung jawab Profesional (Responsibility)

kode Etik sumpah perawat standar profesi

Tanggung Jawab Hukum (Liability) Hk Pidana, Hk Perdata, Hk Adm

AKUNTABILITAS PROFESI ETIK LEMBAGA DISIPLIN MKDKI KONSIL SANKSI DISIPLIN

Kode Etik DISIPLIN STD PROFESI

ORGANISASI Profesi MKEK,SUB KOMITE ETIK PWT INSTITUSI SANKSI ETIK

HUKUM

Per PENEGAK HUKUM POLISI, JAKSA, ADVOKAT, HAKIM SANKSI HUKUM PIDANA, PERDATA, ADM

UUan

TANGGUNG JAWAB HUKUM ADMINI STRASI

PIDANA

PERDATA

TANGGUNG JAWAB HUKUM  ASPEK HUKUM PERDATA > atas kesalahan sendiri (Pasal 1365) > atas kesalahan orang lain yang di bawah tanggungjawabnya (Psl. 1367 ayat 3 KUHPerdata)  ASPEK HUKUM PIDANA > tanggung jawab atas kesalahan pribadi/ sifat subyektifitas Hukum Pidana

Azas :

“tidak dipidana, jika tidak ada kesalahan “

TANGUNG JAWAB HUKUM : PIDANA

Kapan orang Bersalah….? 1. Seorang telah melakukan perbuatan pidana (perbuatan bersifat melawan hukum) 2. Keadaan batin orang yg melakukan itu erat kaitannya dg kemampuan bertanggung jawab 3. Adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatannya - Kesengajaan (“dolus”) - Kealpaan/kelalaian (“culpa”)

4. Tidak adanya alasan pemaaf

*KESALAHAN  KESENGAJAAN : pidana KESALAHAN : 1. Pelaku sengaja berbuat sesuatu yg melawan *KESENGAJAAN hukum  niat 2. Pelaku mempunyai tujuan dan tujuan itu memang dikehendaki oleh sipelaku 3. Perbuatan pelaku tersebut dicela karena merugikan masyarakat.

TJ HUKUM PIDANA PERAWAT • Kesalahan krn kesengajaan : melanggar UU

;Aborsi Ilegal, Keterangan Palsu,

membocorkan rahasia jabatan, penipuan, penyerangan seks, dll • Kesalahan karena kelalaian yang menyebabkan orang lain meninggal (psl 359 KUHP), luka berat (psl 360 KUHP) • Ukuran Kelalaian adalah Pelaksanaan pekerjaan sesuai Standar.

KESALAHAN : *KEALPAAN • TIDAK MENGADAKAN PENDUGA-DUGA SEBAGAIMANA YANG DIHARUSKAN OLEH HUKUM • TIDAK MENGADAKAN PENGHATI-HATIAN SEBAGAIMANA DIHARUSKAN OLEH HUKUM Kealpaan yang dapat dipidana : Adanya unsur kelalaian berat (culpa lata) yang akibatnya fatal yang serius

TANGGUNG JAWAB HK PERDATA

• Tanggung jawab terhadap kerugian Klien (ringan) akibat : KELALAIAN/KEALPAAN :

Pada dasarnya adalah Tj PERDATA BILA Kerugiannya Berat/fatal (luka berat/cacat/meninggal) menjadi Tj PIDANA

11

*TG JWAB HUKUM PERAWAT DI RS

Pasal 46 uu No. 44 tahun 2009 Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit.

Pasal 29 UU No. 36 tahun 2009 Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. SEBATAS PERDATA

12

TG JWB HK ADMINISTRASI

Terkait dengan Persyaratan Pemberian Izin oleh Lembaga yang berwenang/ASPEK ADMINISTRATIF SANKSI  Teguran  Peringatan  Pencabutan Izin

PEDOMAN PENYELESAIAN SENGKETA ETIK

•MKEK •PEMBINAAN ETIK •PENYELESAIAN MASALAH ETIKA

MKEK KEDUDUKAN • MKEK PUSAT bertanggung jawab kepada DPP PPNI • Membentuk Perwakilan MKEK di Propinsi TUGAS POKOK • Membina anggota dalam penghayatan dan Pengamalan KODEPI • Membuat pedoman pnenerapan etik, dan penyelesaian sengketa etikdalam pemberian pelayanan kep

MKEK • WEWENANG • Memberi Pertimbangan Etik • Melakukan Koordinasi dengan pihak terkait • Menyelesaiakan sengketa Etik • Mengeluarkan fatwa • Membuat SK untuk Perwakilan MKEK Propinsi • Membentuk TIM • Membuat Pengaturan teknis Internal

PEMBINAAN ETIK ANGGOTA

• Oleh MKEK dan Pengurus PPNI sesuai tingkatannya • Berkoordinasi dengan pihak terkait • Kegiatan

Pendidikan Etika di Institusi Pendidikan Pertemuan Koordinatif Pertemuan Profesi Ipublikasi Informasi tentang Etika Keperawatan Penguatan MKEK di setiap Propinsi dan bekerjasama dengan Komite Etik diluar PPNI • Kegiatan lainnya • • • • •

PENYELESAIAN SENGKETA ETIK • PENGADUAN • PEMERIKSAAN • PENELAAHAN • PERSIDANGAN • PEMBUKTIAN • PEMBELAAN

• SAKSI DAN SAKSI AHLI • PUTUSAN • SANKSI • BANDING • PEMULIHAN HAK-HAK PROFESI

PEMERIKSAAN • MKEK Menunjuk TIM Pemeriksa • Anggota Pemeriksa ada yang berasal dari sepesialisasi/sepemintan terkait teradu • Jumlah minimal 3 orang • Dapat ditambah anggota tim tidak tetap

PENGADUAN

•Internal dan eksternal •Tertutup atau terbuka •Melalui PPNI atau langsung MKEK •Keabsahan Pengaduan

PENELAAHAN • Oleh MKEK Propinsi • Dalam SIDANG MKEK • Dalam Telaah dapat meminta Pertimbangan Ketua Dewan pengurus sesuai tingkatnanya PERSIDANGAN • Oleh Tim Kemahkamahan yang ditujuk MKEK • Bersifat tertutup • Menetapkan saksi, ahli, alat bukti dan petunjuk2 • Mengundang pihak2 terkait • Keputusan musyawarah mufakat

PEMBELAAN • Teradu dapat didampingi Pembela • Prosesur Pembelaan

SANKSI ETIKA • Penasehatan • Peringatan Lisan • Peringatan tertulis • Pembinaan Perilaku • Reschooling (Pendidikan dan pelatihan ulang) • Pemecatan sementara sebagai anggota • Pencabutan Keanggotaan

PERLINDUNGAN HUKUM • Perlindungan terhadap kepentingan hukum seseorang. • Hukum memberikan jaminan bahwa • hak-hak seseorang tidak dilanggar oleh orang lain, • dan apabila pada kenyataannya hak seseorang telah dilanggar oleh orang lain, hukum mengupayakan agar adanya pemulihan dalam bentuk kompensasi misalnya.

SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM

• Seseorang harus berada pada posisi yang benar menurut kaca mata hukum. • Seseorang dikatakan berada dalam posisi yang benar apabila keadaan atau tindakannya sesuai dengan aturan hukum atau dengan perkataan lain tidak melanggar aturan hukum.

ADVOKASI • Advokasi adalah upaya untuk membela atau memperjuangkan kepentingan (hak-hak) seseorang. • Advokasi dapat dilakukan sendiri oleh orang yang bersangkutan (self advocacy). • Advokasi juga dapat diberikan oleh orang atau pihak lain secara profesional disebut advokat (advocate).

BAGAIMANA MEMPEROLEH ADVOKASI? • Sampai batas-batas tertentu Tenaga Kesehatan dapat melakukan self advocacy bila ia memiliki kemampuan bela diri (self defense). • Bantuan Hukum • Memperoleh bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara. • Bantuan hukum dapat diperoleh sejak seseorang diperiksa pada tingkat penyidikan.

SELF DEFENSE • Kemampuan membela diri ini dapat diperoleh dengan cara:

1. Memahami konsep malpraktik medik dan legalitas Praktik preofesi 2. Memahami cara kerja hukum.

JURUS 1: MEMAHAMI KONSEP MALPRAKTIK Malpraktik medik merupakan terjemahan dari medical malpractice. Secara bahasa berarti ‘praktik yang buruk’ atau ‘praktik yang salah’. Di banyak negara istilah yang digunakan adalah medical negligence (kelalaian medik)

DALAM HAL APA PRAKTIK DIANGGAP BURUK ATAU SALAH? • Praktik Perawat dianggap buruk apabila: • Menyimpang dari standar • Melanggar Kode Etik • Melanggar Sumpah • Praktik Perawat dianggap salah apabila Melanggar Hukum (Pidana,Perdata, dan Administrasi): baik yang ada dalam UU Keperawatan atau lainnya

Perawat berhak memperoleh perlindungan Hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan, Standar Profesi, standar prosedur Operasional, dan ketentuan peraturan perundangundangan

JURUS 1: MEMAHAMI LEGALITAS PRAKTIK PERAWAT • Praktik Perawat : • Di Fasilitas Pelayanan kesehatan • Praktik Mandiri, dan • Di Tempat lain sesuai klien sasaran

(Rumah Klien, Panti jompo, panti sosial, panti asuhan, sekolah dan perusahaan) • Perizinan Praktik Perawat • Tugas dan wewenang Perawat dalam praktik • Kewajiaban Perawat dalam praktik

JURUS 1: MEMAHAMI LEGALITAS PRAKTIK PERAWAT • Dokumen Hukum Perawat • STR (Surat Tanda Registrasi) • SIPP (Surat Izin Praktik Perawat) • Sertifikat Keahlian Tertentu

JURUS 2: MEMAHAMI CARA KERJA HUKUM • Sebagaimana dimaklumi bahwa hukum adalah ’benda mati’ yang tak mungkin bergerak sendiri, ia perlu orang untuk menjalankannya. • Pertanggungjawaban hukum tidak terjadi begitu saja melainkan ada prosedur-prosedur tertentu atau ada proses-proses awal yang mendahuluinya. PROSEDUR HUKUM : PIDANA, PERDATA, ADMINISTRASI

TANGGUNG JAWAB HUKUM PERAWAT DALAM PRAKTIK Sesuai dengan peran Perawat (diambil dari tugas perawat dlm UU Keperawatan) • Independent : caring role • Dependent/Therapeutic role • Colaborative role • Penugasan Pemerintah

INDEPENDEN Untuk semua kegiatan yang termasuk Asuhan Keperawatan (Caring Activities) maka Perawat bertanggung jawab/gugat PENUH terhadap kesalahan dari : • KEPUTUSAN yang dibuat (responsible for the decision to perform) dan terhadap • PELAKSANAAN dari keputusan tersebut (responsible for the execution)

DEPENDENT Peran Perawat sebagai pelaksana dalam Medical Therapi  dalam bentuk Pelimpahan wewenang • Delegatif • Mandat Tanggung jawab Hukum perawat dalam fungsi ini adalah terhadap kesalahan pada Pelaksanaan (EKSEKUSI) bukan pada keputusan Untuk Mandat pemberi pelimpahan tetap bertanggung jawab dan berkewajiban mengawasi 35

PENUGASAN PEMERINTAH • Tanggung jawab Perawat sesuai dengan Isi / batasan penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang menurut peraturan perundangundangan. • Bertanggung jawab pada Aspek Keputusan dan Pelaksanaan • Pada perawat yang Kompeten

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN • Ada dua macam sistim pertanggungjawaban yang dapat dilakukan terhadap Tenaga Kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian, yaitu pertanggungjawaban internal (internalaccountability)dan pertanggung• jawaban hukum (liability).

LANJUTAN • Pertanggungjawaban internal dilaksanakan melalui • Majelis Kehormatan Etika Keprawatan atau • KONSIL KEPERAWATAN • Pertanggungjawaban hukum dapat dilakukan secara perdata (civil liability) ataupun secara pidana (criminal liability). • Pertanggungjawaban secara perdata dilakukan melalu peradilan perdata (civil court), sedangkan pertanggungjawaban secara pidana dilakukan melalui pengadilan pidana (criminal court).

PERTANGGUNGJAWABAN INTERNAL • Baik MKEKep maupun KONSIL tidak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi selain hanya berupa sanksi moral /etika atau sanksi Disiplin • Karena bersifat internal dan yang sanksinya kurang tegas, efektifitasnya sering dianggap kurang memadai.

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA •

Proses pertanggungjawaban perdata (civil liability) didahului dengan diajukannya surat gugatan ke PN oleh pihak penggugat. Seseorang tidak dapat memperkarakan orang lain ke pengadilan kecuali ia punya alasan untuk itu (cause of action).

•

Bila Perawat/tenaga kesehatan terbukti bersalah, ia diwajibkan membayar ganti kerugian (compensation). UU No.44 tahun 2009 psl 46 RS bertanggung jawab

MEKANISME PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Proses pertanggungjawaban pidana (criminal liability) didahului dengan proses penyidikan oleh aparat yang berwenang. Penyidik dalam kasus yang melibatkan tenaga kesehatan biasanya tidak menemukan sendiri kasus tersebut.

CONTINUATION Penyidik biasanya bergerak apabila ada laporan atau pengaduan, karena tidak akan ada polisi yang berpatroli ke rumah sakit, klinik, atau tempat-tempat praktik tenaga kesehatan untuk menemukan korban malpraktek. Seseorang tidak dapat membuat laporan atau aduan tanpa disertai bukti yang kuat, sebab menuduh seseorang tanpa bukti merupakan tindak pidana.

BEBAN PEMBUKTIAN • Beban pembuktian ada pada pihak yang menuduh. Dalam perkara perdata, pihak penggugat (pasien) harus membuktikan kesalahan/kelalaian si tergugat (tenaga kesehatan). • Exception Dalam hal kelalaian begitu nyata (mis: gunting tertinggal di perut pasien), berdasarkan asas res ipsa loquitur, pasien tidak perlu membuktikan kesalahan/kelalaian tenaga kesehatan.

PROBLEM PEMBUKTIAN • Tidak mudah membuktikan kesalahan tenaga kesehatan, karena pekerjaan tenaga kesehatan tidak dapat dinilai oleh pihak lain di luar profesi. • Dengan demikian proses penilaian tersebut pada akhirnya dikembalikan kepada teman sejawat, karena hanya perawat/nakes-lah yang dapat menilai kualitas pekerjaan perawat-nakes, bukan pasien, pengacara, polisi, jaksa maupun hakim.

SO WHAT? • Dengan memahami seluk beluk malpraktek medik dan legalitas Praktik dan cara kerja hukum tersebut, perawat/nakes tidak perlu panik dalam menghadapi gugatan atau tuntutan malpraktek medik.

MANFAAT KEMAMPUAN SELF DEFENSE • Kemampuan membela diri sangat diperlukan oleh kalangan tanaga kesehatan agar ia tidak menjadi ’mangsa’ orang-orang yang ingin ’mengail di air keruh’. • Waspadalah terhadap kemungkinan munculnya ‘somebody’ di rumah sakit tempat Anda bekerja, tidak untuk berobat atau besuk pasien, tetapi untuk menemukan pasien yang kecewa dan memprofokasinya agar menggugat Anda!!!

CONTINUATION Jika mengalami kesulitan dalam menghadapi pressure yang dilakukan oleh pihak pasien/pengacaranya:

• Berkonsultasilah dengan seorang yang ahli, • Apabila itu tidak cukup gunakan jasa pengacara atau badan bantuan Hukum yang menguasai masalah malpraktek medik.

APAKAH RESIKO BISA DIHINDARI? Resiko sebenarnya dapat dihindari. Ada beberapa kiat yang dapat dilakukan untuk menghindarinya; • Berikan layanan prima kepada pasien.

• Bangun komunikasi yang baik dengan pihak pasien dan keluarganya 48

CONTINUATION • Pastikan telah mempunyai izin • Pastikan semua tindakan telah mendapat persetujuan (consent) dari pasien. • Pastikan persetujuan yang diberikan oleh pasien diberikan setelah yang bersangkutan diberi informasi yang memadai.

CONTINUATION • Pastikan tidak melakukan tindakan yang dilarang oleh undang-undang • Pastikan tidak melakukan tindakan yang menyimpang dari kode etik. • Pastikan tindakan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sesuai dengan standar yang berlaku. • Pastikan tindakan sesuai standar (pelayanan, Profesi, SPO)

CONTINUATION • Pastikan Proses Pelimpahan wewenang dilakukan dengan benar • Pastikan semua tindakan yang dilakukan dicatat dalam rekam medik secara benar dan akurat. • Pastikan rekam medik disimpan dengan aman

PERAN PPNI DALAM PERLINDUNGAN HUKUM PERAWAT

• PENCEGAHAN • PEMBELAAN/ADVOKASI HUKUM

PENCEGAHAN MASALAH HUKUM • SOSIALISASI NORMA PROFESI • • • • •

STANDAR PROFESI STANDAR PELAYANAN PROFESI KODE ETIK PERAWAT & PEDOMAN PERILAKU PERATURAN PER UU-AN KEPERAWATAN/KESEHATAN PEDOMAN-PEDOMAN PRAKTIK PERAWAT

PENCEGAHAN MASALAH HUKUM

• ADVOKASI PENINGKATAN KEPATUHAN NORMA PROFESI • STANDAR AKREDITASI RS & PKM • PENERAPAN NSBL DI RS • PENERAPAN PEDOMAN2 PRAKTIK PERAWAT DI PKM DAN PRAKTIK MANDIRI • PENEGAKAN NORMA ETIK

PEMBELAAN/ADVOKASI HUKUM • KEBIJAKAN BANTUAN PERAWAT YG MENGALAMI MASALAH HUKUM • PENDAMPINGAN HUKUM • SUPPORT SOSIAL • PENINGKATAN FUNGSI MKEKep • SAKSI AHLI PERAWAT • PENGEMBANGAN BADAN BANTUAN HUKUM PERAWAT

BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI PERAWAT PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA

BBHAP • Badan kelengkapan dibawah PPNI yang berfungsi utama membantu PPNI berkaitan dengan penyelesaian masalah hukum dan advokasi kepentingan hukum anggota dalam melaksanakan praktik profesinya maupun kepentingan hukum PPNI sebagai Organisasi profesi dalam menjalankan fungsinya

FUNGSI BBHAP •PEMBINAAN •PEMBELAAN DAN PENDAMPINGAN •PENGEMBANGAN REGULASI •TELAAH HUKUM

WEWENANG BBHAP • Melakukan telaah dan peninjauan (review) terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anggota dan organisasi serta telaah peraturan-peraturan dan ketetapanketetapan organisasi; • Melakukan pembinaan dan pembelaan anggota dalam menjalankan profesinya; • Berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal pembelaan dan perlindungan kepentingan hukum perawat PPNI atas persetujuan DPP PPNI; • Memberi informasi kepada publik/ media dengan mengutamakan kepentingan perawat atau PPNI.

PENGURUS BBHAP • Kepala

: Mohammad Siban, SH.MH

• Wakil Kepala

: Dr. Machli Riyadi, SH.MH

• Kabag Litigasi

: Maulina Doloksaribu, Skep.,SH.MH.Kes

• Wakabag

: Ahmad Efendi kasim, SH

• Kabag Non litigasi

: Dr. Taadi.,SKp.M.H.Kes

• Wakabag

: Suyatno, SKM.,MH.Kes

PENGURUS BBHAP • Kabag Pengembangan Regulasi, Pembinaan dan Penyuluhan Huku

: Dr. Sutrisno.,SKM.,MH.Kes

• Wakabag

: Triandi Mirsal, SH

• Kabag Informasi, Publikasi dan Komunikasi

: Harmoko, S.Kep.Ns, SH.M.H.Kes

• Wakabag

: Gustafianof, SH. MH.Ci

TIM HUKUM • Dr. Machli Riyadi, SH.MH

• Suyatno, SKM.,MH.Kes

• Dr. Sutrisno, SKM., MH.Kes

• Nurhadi, Amk. SE.MH

• Dr. Taadi, SKp.,MH.Kes

• Triandi Mirsal, SH

• Muhammad Siban, SH.MH

• Gustafianof, SH.MH.CI

• Maulina Doloksaribu, SH.MH.Kes

• AKBP Agnes Elly, Ns.S.Kep.M.Kep

• Ahmad Efendi Kasim, S.Kep.Ns.,SH

• AKBP Nugroho Lelono, AMD Kep

• Jasmen, SH

• Kompol Ani Rosiani, SKp.,M.Kep

• Jaendi, SH

• Letkol Laut (K) Amir Wibianto, Ns.,S.Kep

• Maryanto, SKM

PENASEHAT AHLI • PROF. DR. HAMDAN ZULVA SH.,MH • PROF. DR. GALANG ASMARA, SH.,MH • H. CANDRA SEPTIMAULIDAR, SH • Dra. SUHARSI, SKM

TERIMAKASIH