Pengertian
KONSTITUSI
Kedudukan, fungsi, dan tujuan Pentingnya konstitusi dalam suatu negara Sejarah konstitusi di Indonesia
Macam-macam konstitusi
ETIMOLOGI
TERMINOLOGI
Kata konstitusi dalam bahasa Prancis yaitu Constituir, yang berarti membentuk. Dalam bahasa Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan istilah Grondwet, yang berarti undang-undang dasar ( Gron= dasar dan Wet= undang-undang), di Jerman istilah konstitusi dikenal dengan istilah Grundgesetz, yang berarti undang-undang dasar (grund= dasar dan gesetz= undang-undang). Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), konstitusi berarti segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan. Konstitusi menurut Chairul Anwar adalah fudamental laws tentang pemerintahan suatu negara dan nilai-nilai fundamentalnya. Sementara menurut Sri Soemetri, konstitusi berarti suatu naskah yang memuat suatu bangunan negara dan sendi-sendi sistem pemerintahan negara. Dari dua pengertian bisa dikatakan bahwa konstitusi memuat aturan-aturan pokok (fundamental) mengenai sendi-sendi yang di perlukan untuk berdirinya sebuah negara
Konstitusi Kedudukan Konstitusi :
Fungsi konstitusi :
Tujuan konstitusi :
Keberadaan konstitusi bagi suatu negara pada dasarnya memiliki kedudukan yang sangat krusial dan penting. Ini didasari pada hakikat manusia yang sebenarnya menginginkan kehidupan manusia yang tertib dan damai, keinginan tersebut hidup pula dalam kehidupan bernegara dimana kehidupan bernegara dijalankan dan dilakukan adalah karena salah satunya untuk menciptakan kehidupan manusia yang damai dan tertib
1. Membatasi perilaku pemerintahan secara efektif 2. Membagi kekuasaan dalam beberapa lembaga negara 3. Menentukan lembaga negara bekerja sama satu sama lain 4. Menentukan hubungan di antara lembaga negara 5. Menemukan pembagian kekuasaan dalam negara 6. Menjamin hak warga negara dan tidakan sewenang-wenang 7. Menjadi landasan struktural penyelenggaraan pemerintahan.
1. Kostitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik 2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasaan sendiri 3. Konstitusi bertujuan memberikan batasanbatasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya
PENTINGNYA KONSTITUSI DALAM NEGARA
Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak akan terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dr. A Hamid S. Attamimi, dalam disertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar adalah sebagai pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan.
Sejarah Konstitusi Di Indonesia
Konstitusi sebagai satu kerangka kehidupan politik telah lama dikenal yaitu sejak zaman yunani yang memiliki beberapa kumpulan hokum (semacam kitab hokum pada 624 – 404 SM) sehingga, sebagai Negara hukum Indonesia memiliki konstitusi yang dikenal sebagai UUD 1945 yang telah dirancang sejak 29 Mei 1945 sampai 16 Juli 1945 oleh badan penyelidik usahausaha persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang mana tugas pokok badan ini sebenarnya menyusun rancangan UUD. Namun dalam praktik persidangannya berjalan berkepanjangan khususnya pada saat membahas masalah dasar Negara. Diakhir sidang I BPUPKI berhasil membentuk panitia kecil yang disebut panitia sembilang, panitia ini pada tanggal 22 juni 1945 berhasil mencapai kompromi untuk menyetujui sebuah naskah mukhadimah UUD yang kemudian diterima dalam siding II BPUPKI tanggal 11 Julu 1945. Setelah itu Ir. Soekarno membentuk panitia kecil pada tanggal 16 juli 1945 yang diketuai oleh Soepomo dengan tugas menyusun rancangan UUD dan membentuk panitia persiapan kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang beranggotakan 21 orang. Sehingga UUD atau konstitusi Negara republik Indonesia diatukan ditetapkan oleh PPKI pada hari sabtu tanggal 18 Agustus 1945. Dengan demikian sejak itu Indonesia telah menjadi suatu Negara moderen karena telah memiliki suatu sistem ketatanegaraan yaitu dalam UUD 1945.
Konstitusi Tertulis Dan Tidak Tertulis
Konstitusi Fleksibel dan Konstitusi Kaku
Konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan
Macam-macam Konstitusi
Konstitusi Derajat Tinggi Dan Komstitusi Derajat Tidak Tinggi
Konstitusi system pemerintahan presidensial dan konstitusi system pemerintahan parlementer