PRESENTASI EKONOMI : Bank Sentral, Sistem Pembayaran, dan Alat Pembayaran DIBUAT OLEH: EMILIA NICOLE MINGLAN CHELSEA
A.Bank Sentral 1.Pengertian Bank Sentral Bank Sentral adalah sebuah badan keuangan yang dimiliki pemerintah yang bertugas untuk mengatur kestabilan badan-badan keuangan serta menjamin badan-badan keuangan tersebut menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia. Menurut Undang – Undang Republik Indonesia No.3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang – Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal – hal yang secara tegas diatur dalam Undang – Undang.
2.Fungsi,Tugas,dan Wewenang Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral. a) Fungsi Mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dalam dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan nilai mata uang terhadap mata uang negara lain.
b) Tugas Bank Indonesia - Manetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, yaitu kebijakan untuk mencapai serta memelihara kestabilan nilai
rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. - Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran karena Bank Indonesia adalah satu – satunya Lembaga yang berwewenang untuk mengeluarkan, mengedarkan, mencabut, menarik, dan memusnahkan uang rupiah dari peredaran
c) Wewenang Bank Indonesia - Menetapkan
sasaran – sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi - Melakukan pengendalian moneter dengan cara – cara berikut ini: Operasi pasar terbuka, Penetapan tingkat diskonto, Penetapan cadangan wajib minimum, dan Pengaturan kredit atau pembiayaan.
3.Peran Bank Indonesia dalam Stabilitas Sistem Keuangan a)Beberapa definisi stabilitas sistem keuangan - Sistem keuangan yang stabil mampu mengalokasikan sumber dana dan menyerap kejutan (shock). -Sistem keuangan yang stabil adalah sistem keuangan yang kuat dan tahan terhadap berbagai gangguan ekonomi - Stabilitas sistem keuangan adalah suatu kondisi di mana mekanisme ekonomi dalam penetapan harga, alokasi dana dan pengelolaan risiko berfungsi secara baik dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
b)Peran utama Bank Indonesia dalam menjaga stabilitassistem keuangan - Menjaga stabilitas moneter - Menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat - Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran - Mengakses informasi-informasi yang dinilai mengancam stabilitas keuangan. - Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan melalui fungsi bank sentral sebagai Lender of the Last Resort (LoLR).
B.Pengertian Sistem Pembayaran Sistem pembayaran adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. 1. Alat pembayaran (payment instruments). alat pembayaran dapat dikelompokkan menjadi alat pembayaran tunai dan alat pembayaran nontunai. 2. Sistem transfer dana antarbank (interbank fund transfer system). Faktor penting yang memengaruhi pengoperasian sistem transfer dana antarbank adalah penggunaan teknologi informasi. 3. Lembaga yang memproses sistem pembayaran (payment systems operators). 4. Saluran pembayaran (delivery channel) yang mencakup electronic data capturing (EDC)
C.Peran Sistem Perekonomian
Pembayaran
Dalam
Sejumlah peran sistem pembayaran dalam perekonomian, antara lain sebagai berikut. 1. Menjamin kelancaran pasar sebagai tempat transaksi. 2. Memungkinkan spesialisasi produksi. 3. Membantu menentukan seberapa besar efisiensi transaksi dilakukan dan diselesaikan. 4. Memengaruhi tingkat dan laju pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar keuangan. 5. Menjadi elemen penting infrastruktur keuangan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. 6. Menjadi saluran (channel) utama transmisi kebijakan moneter untuk mendukung kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif dan efisien. 7. Mendukung efisiensi dan efektivitas fungsi intermediasi lembaga keuangan. 8. Mendorong mobilitas aliran dana secara lebih cepat melalui layanan sistem pembayaran yang lebih beragam. Sejumlah risiko yang akan timbul kerena kinerja yang kurang, mulai dari risiko operasional yang berpotensi memperlambat mekanisme settlement dana, risiko likuiditas karena pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajiban pada waktunya, risiko kredit karena likuiditas pihak-pihak lain menjadi terganggu, hingga risiko sistemik yang dapat menggoncang stabilitas sistem keuangan.
D.Peran Bank Pembayaran
Indonesia
Dalam
Sistem
Tujuannya adalah menjaga stabilitas nilai tukar mata uang yang bersangkutan. Bank Indonesia bertujuan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan mengatur dan menjaga kelancaran SPN. Bank sentral adalah satu-satunya lembaga yang berhak mengeluarkan dan mengedarkan alat pembayaran tunai seperti uang rupiah. Bank Indonesia yang mempunyai peran sebagai operator, regulator dan pengguna sistem pembayaran mempunyai kewajiban sebagai berikut. 1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam bentuk regulasi atau bentuk lainnya. 2. Memberikan izin penyelenggaraan sistem pembayaran. 3. Konsultasi dan fasilitasi pada penyelenggara sistem pembayaran. 4. Pengawasan (oversight) terutama kepada penyelenggara sistem pembayaran. 5. Sosialisasi dan edukasi.
E.PenyelenggaraanSistem Nontunaioleh Bank Indonesia
Pembayaran
Transaksi pembayaran nontunai dengan nilai yang besar diselenggarakan Bank Indonesia melalui sistem BI-RTGS (Real Time Gross Settlement) dan sistem kliring. Bl-RTGS adalah sistem transfer dana elektronik yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan dalam waktu seketika.
BI-RTGS berperan penting untuk memproses transaksi High Value Payment System (HVPS) atau transaksi bernilai Rp100 juta ke atas dan bersifat segera (urgent). Sejumlah manfaat istem BI-RTGS: 1.Meningkatkan kepastian penyelesaian akhir (settlement finality). 2. Menjadi sarana transfer dana antarbank yang praktis, cepatefisien, aman, dan andal. 3.Meningkatkan efektivitas pengelolaan dana (management fund). 4. Menjadi informasi pendukung dalam menjalankan keg bagi peserta maupun pihak otoritas moneter dan perbankan operasi moneter dan sistem peringatan dini (early wan system). 5. Menjadi sarana penyelesaian akhir bagi transaksi pembayaran ritel. 6. Menjadi sarana pelimpahan penyelesaian akhir transaksi. Dalam menjalankan peran sebagai penyelenggara (operator) Sistem BIRTGS, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab antara lain sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan BI-RTGS dengan menerapkan prinsip efisien, cepat, aman, dan andal. 2. Memberikan penjelasan kepada peserta mengenai risiko finansial sehubungan keikutsertaannya dalam sistem BI-RTGS dan peserta harus mengelola risiko tersebut. 3. Memastikan kepatuhan peserta terhadap ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk menerima laporan internal audit terkait penyelenggaraan BI-RTGS oleh peserta. infrastruktur dan pelayanan kepada peserta
1. Menyediakan infrastruktur dan fasilitas untuk penyelenggaraan sistem BI-RTGS. 2. Menyediakan help-desk untuk membantu peserta ketika menghadapi kesulitan operasional. 3. Memberikan pelatihan kepada peserta. 4. Memiliki prosedur penanganan kondisi gangguan atau darurat (Disaster Recovery Plan-DRP dan Business Continuity Plan-BCP). 5. Mengadakan pertemuan rutin dengan kelompok pengguna (user group).
F. Pengertiandan Sejarah Alat Pembayaran Tunai (Uang) 1. Pengertian Uang Edward Shapiro mengatakan bahwa uang adalah suatu benda yang umum diterima oleh masyarakat untuk pembayaran pembelian barang jasa, dan barang berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang Jain, Ohri, dan Majhi, 2011) Sir Dennis Holme Robertson mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang (Ghimire, 2009). Kesimpulannya adalah bahwa uang mempunyai ciri dapat diterima umum, dapat digunakan sebagai alat tukar, dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran. 2. Sejarah Uang Sejarah uang dimulai dari sistem barter, yaitu sistem pembayaran dengan komoditas barang tertentu yang merepresentasikan suatu nilai
tertentu. Seiring dengan perkembangan zaman, uang komoditas memfasilitasi spesialisasi dan perdagangan. Uang komoditas adalah barang yang diterima secara umum sebagai alat tukar. Uang komoditas memiliki banyak kekurangan. Salah satunya adalah ukurannya yang besar dan berat. Maka uang pun berevolusi. Uang fiat adalah uang kertas yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai alat pembayaran yang sah. Kelemahan utama uang kertas dan uang logam adalah mudah dicuri dan cukup mahal untuk dibawa dalam jumlah besa. Lalu, digunakanlah cek, yaitu perintah dari seseorang ke bank tempat ia memiliki rekening untuk mengirimkan uang dari rekeningnya ke rekening orang lain yang menyetorkan cek tersebut. Kini, pembayaran secara elektronik pun semakin maju seiring dengan perkembangan ecommerce (electronic commerce) atau perdagangan elektronis.
G. Fungsi, Jenis, dan Syarat Uang 1. Fungsi Uang dapat digolongkan dalam fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang adalah sebagai alat tukar dan alat satuan hitung ,sedangkan fungsi turunan mencakup standar atau ukuran pembayaran yang ditunda, alat penyimpan kekayaan, dan alat pengalih kekayaan.
2. Jenis Uang a. Jenis Uang Berdasarkan Pihak yang Mengeluarkan Berdasarkan pihak yang mengeluarkan, uang dibedakan menjadi uang kartal, yaitu uang kertas atau uang logam yang beredar di masyarakat dan uang giral adalah alat pembayaran berupa cek, bilyet giro, dan sejenisnya. b. Jenis Uang Berdasarkan Bahan Uang
Berdasarkan bahan yang digunakan, uang dibedakan atas uang logam dan uang kertas. c. Jenis Uang Berdasarkan Negara yang Mengeluarkan Berdasarkan negara yang mengeluarkan, uang dibedakan atas uang dalam negeri (domestik/nasional) dan uang luar negeri. d. Jenis Uang Berdasarkan Nilai Uang Berdasarkan perbandingan nilai bahan dengan nilai tukar uang dibedakan atas uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh.
3. Syarat Uang Kita sudah mempelajari uang sebagai alat pembayaran tunai yang diterbitkan dan diatur oleh bank sentral. Agar uang dapat berfungsi dengan baik, uang harus memenuhi syarat-syarat berikut 1. Mudah dibawa (portability). 2. Tahan lama (durability. 3. Dapat dipecah menjadi unit-unit yang lebih kecil (divisibility). 4. Nilainya stabil (stability). 5. Diterima secara umum (acceptability). 6. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidalk pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa mudah dipalsukan. 7. Secara psikologis memuaskan keinginan orang yang memilikinya.
H. Unsur Pengaman Rupiah 1. Unsur pengaman yang terbuka (overt security features) dapat dilihat dengan mudah oleh masyarakat. 2. Unsur pengaman yang tidak terbuka (covert security features). Pendeteksian unsur pengaman yang tidak terbuka hanya dapat dilakukan dengan mesin khusus Dua hal utama yang dipertimbangkan dalam melakukan pemilihan unsur pengaman uang kertas 1. Semakin besar nominal pecahan, semakin diperlukan unsur pengaman yang lebih baik. 2. Dipilih didasarkan pada hasil penelitian dan pertimbangan perkembangan teknologi.
L. Pengelolaan Uang Rupiah oleh Bank Indonesia Pengelolaan uang rupiah meliputi perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, dan pemusnahan uang grupiah. Terkait dengan hal ini, Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/7/PB/2012 tentang Pengelolaan Uang Rupiah Pengedaran uang rupiah ke masyarakat merupakan wewenang eksklusif Bank Indonesia. Pencabutan dan penarikan uang rupiah dari peredaran pun dilakukan untuk menetapkan uang rupiah sebagai bukan alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bank Indonesia
memberikan penggantian atas uang rupiah yang dicabut dan ditarik dari peredaran sebesar nilai nominal yang sama Pemusnahan uang dilakukan Bank Indonesia terhadap hal-hal berikut. 1. Uang rupiah yang layak edar. 2. Uang rupiah yang masih layak edar yang tidak lagi mempunyai manfaat ekonomis dan/atau kurang diminati oleh masyarakat. 3. Uang rupiah yang tidak berlaku. Dalam pengelolaan uang rupiah, Bank Indonesia juga melakukan beberapa hal berikut. 1.Bekerja sama dengan badan yang mengoordinasikan pemberantasan uang rupiah palsu dan/atau instansi yang berwenang 2. Mengeluarkan uang rupiah khusus baik atas inisiatif Bank Indonesia sendiri atau permohonan pihak lain 3. Menyediakan sarana untuk menyosialisasikan setiap uang rupiah emisi baru dalam bentuk spesimen uang rupiah kertas visualisasi melalui teknologi informasi, dan/atau bentuk lainnya. 4. Mengawasi bank dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh bank dalam melakukan pengolahan uang rupiah. 5. Menentukan keaslian rupiah.
J. Pengelolaan Keuangan Negara 1. Pengertian Definisi keuangan negara berdasarkan Pasal 1 ayat 1 UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik
berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengarn pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Presiden sebagai kepala pemerintahan dan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Dalam pengelolaannya, berdasarkan ayat (2) pasal 6 UUD ayat No.17 tahun 2013, presiden menguasakannya kepada: a.Menteri keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara, b.Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran selaku pengguna barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya, dan c.Gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. Hubungan Pengelolaan Keuangan Negara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Uang negara dikelola atas dasar petunjuk yang ada pada APBN bagi pemerintah pusat dan APBD bagi pemerintah daerah. APBN sebagai dasar dari pengelolaan keuangan negara diajukan pemerintah dan ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang setelah mendapat persetujuan dari Hal itu sesuai dengan ketentuan pada UUD 1945 pasal 23.
4. Peranan Badan Pemeriksa Keuangan Negara Pengelolaan uang negara harus berlangsung secara transparan, profesional, terukur, bertanggung jawab, dan jika terjadi kebocoran anggaran harus segera diselesaikan.
K. Alat Pembayaran Nontunai Pengertian Alat Pembayaran Nontunai Alat pembayaran nontunai merupakan metode pembayaran atas barang dan jasa yang tidak melibatkan pertukaran uang tunai. Alat pembayaran nontunai memerlukan penggunaan satu atau lebih bank untuk menyelesaikan transaksi. Instrumen pembayaran nontunai menyediakan mekanisme bagi bank untuk transfer antarbank.
Arus Proses Transaksi Pembayaran Nontunai
dan
Aliran
Pembayaran
Berdasarkan aliran pembayarannya, alat-alat pembayaran tersebut dapat dikelompokkan ke dalam alat pembayaran untuk credit transfer dan alat pembayaran untuk debit transfer. Credit transfer adalah perintah penempatan dana dari pengirim penerima melalui jalur transfer dana dari bank pengirim ke bank penerima dan dimungkinkan melalui bank lain. Debit transfer adalah sistem transfer dana di mana perintah debit transfer dibuat atau diotorisasi oleh pihak yang memiliki dana.
Jenis Media Pembayaran Nontunai Ada tiga jenis media pembayaran nontunai yang digunakan, yaitu sebagai berikut.
1. Media pembayaran berbasis kertas (paper-based payment) 2. Media pembayaran elektronik (electronic payment) 3. Media pembayaran berbasis kartu (card-based payment).