Politik Dan Strategi Nasional.docx

Politik dan Strategi Nasional

Makalah

Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Yang dibina oleh Bapak Drs. H. Agus Gatot Subiyantoro, M.Kes. Disajikan Pada Hari Selasa, Tanggal 16 April 2018

Disusun oleh : Kelompok 11 1. Femi Mega Lestari 2. Muhammad Rizaldi Arief

(170341615098) (140631605499)

UNIVERSITAS NEGERI MALANG April 2018

BAB I PENDAHULUAN

1. 1

Latar Belakang Masalah

Politik dan Strategi nasional merupakan satu-kasatuan yang tidak dapat dipisahkan. Politik yang dikatakan sebagai upaya proses menentukan tujuan dan cara memujudkannya berhubungan langsung dengan strategi yang merupakan kerangka rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini politik dan strategi nasional merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan cara-cara untuk mencapai tujuan nasional. Politik nasional pada hakikatnya merupakan kebijakan nasional. Hal ini dikarenakan, politik nasional merupakan landasan serta arah bagi konsep strategi nasional dan strategi nasional merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional. Dalam penyusunan politik nasional hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan dan pertahanan negara. Pelaksanaan politik dan strategi nasional yang dilekukan oleh negara Indonesia mencakup beberapa bidang yang dianggap central bagi penyelarasan kehidupan berbangsa dan bernegara dari masyarakat Indonesia. Bidang-bidang tersebut adalah bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, bidang agama, bidang pendidikan, bidang sosial dan budaya, bidang pembangunan daerah, bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta bidang pertahanan dan keamanan. Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. 1.2

Rumusan Masalah 1) Bagaimana konsep dasar politik dan strategi nasional ? 2) Bagaimana landasan politik dan strategi nasional Indonesia ? 3) Bagaimana perumusan program pembangunan nasional ? 4) Bagaimana rencana pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025?

1.3

Tujuan 1) Mengetahui konsep dasar politik dan strategi nasional 2) Mengetahui landasan politik dan strategi nasional Indonesia 3) Mengetahui perumusan program pembangunan nasional 4) Mengetahui rencana pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025

BAB II PEMBAHASAN A. KONSEP DASAR POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL 1) Pengertian Politik Kata politik secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu “Politeai”. “Politeai” berasal dari kata“polis” yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan “teai” yang berarti urusan. Bahasa Indonesia menerjemahkan dua kata Bahasa Inggris yang berbeda yaitu “politics” dan “policy” menjadi satu kata yang sama yaitu politik. Politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan atau cita-cita tertentu. Policy diartikan kebijakan, adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan yang dianggap dapat lebih menjamin tercapainya suatu usaha, cita-cita atau keinginan atau tujuan yang dikehendaki. Politik secara umum adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik (negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem tersebut dan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, meliputi Pengambilan Keputusan (decision making), mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan Kebijaksanaan-kebijaksanaan Umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan pembagian dari sumber-sumber dan resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu perlu memiliki kekuasaan (power) dan wewenang (authority), yang digunakan untuk membina kerjasama dan untuk menyelesaikan konflik yang timbul dalam proses ini. Hal itu dilakukan baik dengan cara meyakinkan (persuasif) maupun paksaan (coercion). Tanpa adanya unsur paksaan maka kebijaksanaan hanya merupakan perumusan keinginan (statement of intent) belaka. Dari uraian tersebut diatas, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan : a) Negara Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Boleh dikatakan negara merupakan bentuk masyarakat yang paling utama dan negara merupakan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat. b) Kekuasaan Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginnannya. Dalam politik perlu diperhatikan bagaimana kekuasaan itu diperoleh, dilaksanakan dan dipertahankan. c) Pengambilan Keputusan Pengambilan Keputusan sebagai aspek utama dari politik, dan dlam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa

keputusan itu dibuat. Jadi politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu negara. d) Kebijakan Umum Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil seseorang atau kelompok politik dalam rangka memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula oleh karena itu diperlukan rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang. e) Distribusi Distribusi adalah pembagian dan penjatahan nilai-nilai (Values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan, atau yang penting dengan demikian nilai harus dibagi secara adil. Jadi politik itu membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. 2) Pengertian Strategi Kata strategi berasal dari kata “strategia” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “the art of general” atau seni seorang panglima yang biasa digunakan dalam peperangan. Karl Von Clausewitz (1780-1831) berpendapat bahwa startegi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik. Dalam abad modern sekarang ini penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan saja, akan tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun di bidang olah raga. Arti strategi dalam pengertian umum adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau tercapainya suatu tujuan termasuk politik. Dengan demikian kata strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer saja, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. Strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu yang menggunakan dan mengembangkan kekuatan-kekuatan (ideologi, politik, ekonomi, sos bud dan hankam) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 3) Pengertian Politik Dan Strategi Nasional (Polstranas) Politik Nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional maka disusunlah strategi nasional. Misalnya strategi jangka penedek, jangka menengah dan jangka panjang. Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

B. LANDASAN POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL INDONESIA Terdapat pokok pokok pemikiran dalam politik dan strategi nasional dalam system manajemen nasional Negara. Yang merupakan bagian bagian dari manajemen nasional sendiri adalah ideology pancasila, UUD 45, Wawasan nusantara serta Ketahanan Nasional. Semua hal tersebut merupakan suatu kerangka penyusunan politik dan strategi nasional. Dalam ideology pancasila yang bersifat ketuhanan yang maha esa, Indonesia selalu menjunjung tinggi nila nilai ketuhanan dengan menetapkan peraturan peraturan yang selalu sejalan dengan ajaran agama, begitu halnya dengan UUD 45, dalam pembukaan UUD 45 yang berisi "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan." "Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." "Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya." "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : · Ketuhanan Yang Maha Esa, · Kemanusiaan yang adil dan beradab, · Persatuan Indonesia, dan · Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, · Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Dalam isi pembukaan UUD 45 yang berlandaskan pada Pancasila menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara ideology yang selalu menjunjung tinggi nilai nilai luhur yang sudah diwariskan secara turun temurun yaitu selalu berpegang pada agama. Pengetahuan akan wawasan nusantara merupakan salah satu landasan pemikiran yang cukup berpengaruh dalam penentuan politik dan straregi nasional dalam pengambilan keputusan karena tidak semua peraturan yang ada dapat berlaku di tempat lain. Maka dari itu peraturan dan pengambilan keputusan dapat di sesuaikan dengan keadaan dan situasional di suatu tempat. Ketahanan nasional, ketahanan pangan, serta pertahanan dan keamanan nasional merupakan pemikiran yang tidak boleh dilupakan dalam politik dan strategi nasional.

Ketahanan pangan merupakan strategi dalam mensejahterakan kebutuhan masyarakat suatu Negara, pertahanan dan keamanan suatu Negara sendiri adalah hal mutlak yang tidak boleh ditawar. Pertahanan dan keamanan adalah suatu hal yang harus ada dan juga mutlak dalam perbelakuannya dikarenakan Negara yang mandiri adalah Negara yang dapat tegas dan mampu bertahan dalam situasi apapun. C. PERUMUSAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL Kebijakan negara perlu adanya 3 komponen utama yaitu proses Perumusannya , proses Pelaksanaannya , proses penilaian kebijakannya . kelemahan pada salah satu komponen kebijakan tersebut sangat menentukan hasil akhir suatu kebijakan maupun dampak kebijakannya. 1) Penetapan Kebijakan Nasional Pada Masa Sebelum Reformasi Perumusan kebijakan pokok nasional dilakukan oleh lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sekurang kurangnya MPR setiap lima tahun sekali bersidang untuk menetapkan GBHN. Rancangan GBHN disiapkan oleh eksekutif, disampaikan oleh presiden kepada MPR , kemudian dibahas oleh MPR pada siding umum MPR dalam waktu yang relative singkat Pada awal era reformasi terjadi perubahan untuk meningkatkan peran MPR dalam menentukan GBHN, yakni MPR mengumpulkan sendiri bahan bahan untuk menyusun GBHN yang berasal dari banyak sumber. Seiring dengan perubahan kewenangan lembaga Negara pada era reformasi, MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi Negara , sehingga dalam perumusan politik dan strategi nasional mengalami perubahan yang sangat mendasar. 2) Penetapan Kebijakan Nasional Setelah Reformasi Setelah terjadi berbagai goncangan ditanah air dan berbagai tekanan rakyat kepada presiden Soeharto, akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi. Untuk memperbaiki perekonomian yang terpuruk, terutama dalam sektor perbankan, pemerintah membentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Selanjutnya pemerintah mengeluarkan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, serta UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu pada masa ini juga memberi kebebasan dalam menyampaikan pendapat, partisipasi masyarakat mulai terangkat kembali. Hal ini terlihat dari munculnya partai-partai politik dari berbagai golongan dan ideologi. Masyarakat bisa menyampaikan kritik secara terbuka kepada pemerintah. Di samping kebebasan dalam menyatakan pendapat, kebebasan juga diberikan kepada pers. Reformasi dalam pers dilakukan dengan cara menyederhanakan permohonan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP). Dengan hadirnya reformasi pembangunan dapat di kontrol langsung oleh rakyat, dan kebijakan pembangunanpun didasari demokrasi yang bebunyi dari, oleh dan untuk rakyat, sehingga dengan dasar ini partisipasi rakyat tidak terkekang seperti pada masa orde baru,kehidupan perekonomian Indonesia dapat didorong oleh siap saja.

Selain pemabangunan nasional pada masa ini juga ditekankan kepada hak daerah dan masyarakatnya dalam menentukan daerahnya masing-masing, sehingga pembangunan daerah sangat diutamakan sebagaimana dicantumkan dalam UndangUndang no 32/2004,Undang-Undang 33/2004, Undang-Undang 18/2001 Untuk pemerintahan Aceh, Undang-Undang 21/2001 Untuk Papua. Keempat undangundang ini mencerminkan keseriusan pusat dalam melimpahkan wewenangnya kepada pemerintah dan rakyat di daerah agar daerah dapat menentukan pembangunan yang sesuai ratyatnya inginkan. Pada era reformasi yang berjalan hingga saat ini MPR bukan lagi merupakan lembaga tertinggi negara, jadi MPR tidak berwenang dalam menyusun GBHN. GBHN adalah Garis” Besar Haluan Negara, sebagai landasan dalam menyusun Propenas. Rancangan UU Propenas dibahas oleh DPR dan Presiden untuk memperoleh persetujuan bersama. Setelah mendapat persetujuan bersama Propenas ditetapkan oleh Presiden bersama dengan DPR.Kemudian Propenas diperinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan (RAPETA) yang memuat APBN yang ditetapkan Presiden bersama dengan DPR. Fungsi Propenas adalah untuk menyatukan pandangan dan derap langkah seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama 5 tahun kedepan. D. RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL JANGKA PANJANG 2005-2025 a. Visi Pembangunan Nasional 2005-2025 Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejah teraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai. b. Misi Pembangunan Nasional 2005-2025 1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila 2. Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing 3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum 4. Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu 5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan 6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari 7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional 8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional c. Arah Tahapan Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 1) Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab

2) Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera 3) Terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan 4) Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya keutuhan wilayah NKRI dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam maupun luar negeri 5) Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan 6) Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari 7) Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat berbasiskan kepentingan nasional 8) Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia Internasional d. Arah Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 1) Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab 2) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing 3) Mewujudkan Indonesia yang berlandaskan hukum 4) Mewujudkan Indonesia yang aman damai, dan bersatu 5) Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan 6) Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari 7) Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional 8) Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan internasional e. Tahapan Dan Skala Prioritas Pada Rpjm 5 Tahun 1) RPJM ke 1 (2005-2009) diarahkan untuk menata kembali dan membangun Indonesia di segala bidang yang ditujukan untuk menciptakanIndonesia yang aman dan damai, yang adil dan demokratis, dan yang tingkat kesejahteraan rakyatnya meningkat. 2) RPJM ke-2 (2010–2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan iptek serta penguatan daya saing perekonomian.

3) RPJM ke-3 (2015–2019) ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan iptek yang terus meningkat. 4) RPJM ke-4 (2020–2025) ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing.

BAB III PENUTUP 1. Kesimpulan. Politik Nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian) serta penggunaan secara kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Dalam melaksanakan politik nasional maka disusunlah strategi nasional. Misalnya strategi jangka penedek, jangka menengah dan jangka panjang. Strategi Nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran-sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Landasan politik dan strategi nasional menggunakan pancasila sebagai landasan idiil prpenas dan UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional propenas. Kebijakan negara perlu adanya 3 komponen utama yaitu proses Perumusannya , proses Pelaksanaannya , proses penilaian kebijakannya.

Visi pembangunan nasional tahun 2005-2025 itu mengarah pada pencapaian tujuan nasional, seperti tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yakni membentuk suatu pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejah teraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Visi pembangunan nasional tersebut harus dapat diukur untuk dapat mengetahui tingkat kemandirian, kemajuan, keadilan dan kemakmuran yang ingin dicapai.