Makalah Politik & Strategi Nasional.docx

POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL

DISUSUN OLEH : KELOMPOK 1 1. SANDRA APRILIA WIJAYA 2. ADETYA

(1810205022) (8120205034)

DOSEN PEMBIMBING : BUDIAWAN, S.Pd., M.Si

PROGRAM KEWARGANEGARAAN FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG 2019

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan makalah tentang Politik dan Strategi Nasional. Dan juga kami berterima kasih kepada Bapak Budiawan, S.Pd., M.Si selaku dosen mata kuliah Kewarganegaraan yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita mengenai Politik dan Strategi Nasional. Kami juga menyadari dengan sepenuhnya bahwa didalam makalah ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan makalah yang telah kami buat dimasa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa ada saran yang membangun. Semoga makalah sederhana ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya makalah yang telah disusun ini dapat berguna bagi kami sendiri maupun orang yang membacanya. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata kata yang kurang berkenan dan kami mohon kritik dan saran yang membangun dari anda demi perbaikan maklah ini diwaktu yag akan datang.

Palembang,

Penyusun

2

Februari 2019

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

iii

1. PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 2. PEMBAHASAN 2.1 pengertian Politik dan Strategi Nasional 2.1.1 Pengertian Politik 2.1.2 Pengertian Strategi 2.1.3 Politik dan Strategi Nasional 2.2 Penyusunan Politik dan strategi Nasional 2.2.1 Suprastruktur dan Infrastruktur Politik 2.2.2 Penentu Kebijakan 2.3 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional 2.4 Implementasi Politik dan Strategi Nasional 2.5 Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional 3. PENUTUP 3.1 Kesimpulan DAFTAR PUSTAKA

1 1 2 2 2 6 7 7 7 8 8 11 12 13 13 14

3

1. PENDAHULUAN 1.1 latar Belakang politik dan Strategi Nasional merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Politik yang dikatakan sebagai upaya proses menentukan tujuan dan cara mewujudkannya berhubungan langsung dengan strategi yang merupakan kerangka rencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini politik dan strategi nasional merupakan sesuatu yang berhubungan erat dengan cara-cara untuk mencapai tujuan nasional. Politik nasional pada hakikatnya merupakan kebijakan nasional. Hal ini dikarenakan, politik nasional merupakan landasan serta arah bagi konsep strategi nasional dan strategi nasional merupakan pelaksanaan dari kebijakan nasional dala penyusunan politik nasional hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan dan pertahanan negara. Pelaksanaan politik dan strategi nasional yang dilekukan oleh nengara Indonesia mencakup beberapa bidang yang dianggap central bagi penyelarasan kehidupan berbangsa dan bernegara dari masyarakat Indonesia. Bidang-bidang tersebut adalah bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, bidang agama, bidang pendidikan, bidang sosial dan budaya, bidang pembangunan daerah, bidang sumber daya alam dan ligkungan hidup, serta bidang pertahanan dan keamanan. Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang selus-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggara egara memiliki molaritas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya.

1

2. PEMBAHASAN 2.1 Pengertian Politik dan Strategi Nasioanal 2.1.1 Pengertian Politik Kata” politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti satuan kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa indonesia, poloitik dalam arti politics mempunyai kepentingan umum warga negara satuan bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan , cara ,

dan alat yang

digunakan untuk

mencapai tujuan

tertentu yang di kehendaki. Dalam bahasa inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prisip), keadaan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu.Sedangkan policy, yang dalam bahasa indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanana, adalah pertimbangan- pertimbangan yang di anggap dapat menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang di kehendaki. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan (policy), dan distribusi atau alokasi sumber daya. Untuk lebih memberikan pengertian arti politik disampaikan beberapa arti politik dari segi kepentingan penggunaan, yaitu : 1. Dalam arti kepentingan umum (politics) Politik dalam arti kepentingan umum atau segala usaha untuk kepentingan umum, baik yang berada dibawah kekuasaan negara di Pusat maupun di Daerah, lazim disebut Politik (Politics) yang artinya adalah suatu rangkaian azas/prinsip, keadaan serta jalan, cara dan alat yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau suatu keadaan yang kita kehendaki disertai dengan jalan, cara dan alat yang akan kita gunakan untuk mencapai keadaan yang kita inginkan. 2. Dalam arti kebijaksanaan (Policy)

2

Politik adalah penggunaan pertimbangan-pertimbangan tertentu yang yang

dianggap

lebih

menjamin

terlaksananya

suatu

usaha,

cita-

cita/keinginan atau keadaan yang kita kehendaki. Dalam arti kebijaksanaan, titik beratnya adalah adanya : a. proses pertimbangan b. menjamin terlaksananya suatu usaha c. pencapaian cita-cita/keinginan Jadi politik adalah tindakan dari suatu kelompok individu mengenai suatu masalah dari masyarakat atau negara. Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan; 1) Negara Negara merupakan suatu organisasi dalam sutu wilayah yang memiliki kekuasaantertinggi yang di taati oleh rakyatnya. Boleh di katakan negara merupakan bentukmemasyarakat dan organisasi politik yang paling utama dalam suatu wilayah yang berdaulat. Bentuk Kenegaraan Adapun bentuk kenegaraan meliputi bentuk-bentuk Negara yang pernah ada antara lain sebagai berikut: a) Serikat Negara (Konfedarasi): Adalah perserikatan beberapa negarayang merdeka dan berdaulat penuh baik kedalam maupun ke luar. Pada umumnya Konfederasi dibentuk berdasarkan perjanjianuntukmengadakan kerjasama dalam bidang tertentu. b) Negara Domonion: Negara domonion ini ialah suatu negara yang tadinya daerah jajahan Inggris, yang telah merdeka dan berdaulat, yang mengakui raja Inggris sebagai rajanya, sebagai lambang persatuan mereka. c) Negara Protektorat:

3

Suatu negara yang berada di bawah lindungan negara lain. Biasanya soal hubungan luar negeri dan pertahanan dari negara protektorat itu dengan persetujuan

diserahkan

kepada

negara

pelindung.

Contoh

negara

protektorat; Mesir, protektorat dari Turki (1917) Zanzibar, protektorat dari Inggris (1890) Albania, protektorat dari Italia (1936) d) Negaran Trustee (Perwalian): Bentuk negara yang pemerintahannyaberada di bawah pengawasan Dewan Perwalian PBB. Munculnya Trustee merupakan hasil perjanjian San Francisco sesudah perang dunia e) Negara Koloni Atau Jajahan: Bentuk negara yang berada di bawah kekuasaan negara lain. Contoh: Indonesiasebelum 17 Agustus 1945. f)

Negara Mandat:

Yaitu bentuk negara bekas jajahan negara yang kalah dalam Perang Dunia I, yangdiletakkan dalam pemerintahan mandat dari negara-negara yang menang perang di bawah pengawasan Dewan Mandat Liga BangsaBangsa. Contoh : Kamerun bekas jajahan Jerman menjadi Mandat Perancis. g) Negara Uni: Bentuk gabungan dua negara atau lebih yang dikepalai seorang raja. Ada 2 (dua) macam uni : Uni Personil: Uni yang terjadi apabila dua negara yang tergabung secara kebetulan mempunyai kepala negara yang sama. Contoh : Uni BelandaUni Riil: Uni yang terjadi apabila Negara negara yang tergabung

memiliki

kelengkapan Negara

yang

sama

untuk

menyelenggarakan kepentingan bersama, yang dibentuk melalui perjanjian.

2) Kekuasaan

4

kekuasaan adalah

kemampuan seseorang

atau

Lembaga

untuk

mempengaruhi tingkahlaku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik yang perlu di perhatikan adalah bagaimana kekuasaan itu di peroleh, bagaimana mempertahankannya, dan bagaimana melaksanakannya. Dalam pembagiannya didalam suatu Negara kekuasaan di bagi menjadi 3 yaitu: a) Eksekutif yaitu kekuasaan yang dipegang oleh pemerintah selaku pelaksana negara, pengatur. b) Legislatif yaitu kekuasaan yang berwenang membuat kebijakan dan perundang-undangan yaitu DPR dan MPR. c) Yudikatif yaitu kekuasaan yang berwenang dalam kekuasaan keadilan pengaturan uu dan menjaga peradilan dalam negeri. 3) Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan perludi perhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Keputusan yang diambil menyangkut sektor publik dari suatu Negara. Ada beberapa tahap pengambilan keputusan, disebutkan olehnya proses pengambilankeputusan ada 4 tahapan yakni : a) Intelligence : Pengumpulan informasi untuk mengindetifikasikan per masalahan b) Design : Tahap perancangan solusi dalam bentuk alternative pemecahan masalah. c) Choice : Tahap memilih dari solusi alternative-alternative yang disediakan d) Implementation : Tahap melaksanakan keputusan dan melaporkan hasilnya 4) Kebijakan Umum Kebijakan (policy) merupakan suatu kumpulan yang diambil oleh seseorang ataukelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dalam pemikirannyaadalah bahwa masyarakat memilih beberapa 5

tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula, sehingga perlu rencana yang mengikat yang dirumuskan dalam kebijakan-kebijakan oleh yang berwenang. 5) Distribusi Adalah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai (values) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan dan penting, nilai harus dibagi secara adil. Politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat. 2.1.2 Pengertian Strategi Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang artinya the art of the general atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz berpendapat bahwa strategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan, sedangkan perang adalah kelanjutan dari politik Dalam abad modern dan globalisasi, penggunaan kata strategi tidak lagi terbatas pada konsep atau seni seorang panglima dalam peperangan, tetapi sudah digunakan secara luas termasuk dalam ilmu ekonomi maupun olah raga. Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencaipan suatu tujuan. 1. Politik nasional adalah suatu kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. 2. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untuk melaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 2.1.3

Politik dan Strategi Nasional

6

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untukmencapai tujuan suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasionaladalah asas, haluan, usaha serta kebijakan negara tentang pembinaan (perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian) serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapaisasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Strategi nasional disusun untukmelaksanakan politik nasional, misalnya strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. 2.2 Penyusunan Politik dan Strategi Nasional 2.2.1 Suprastruktur dan Infrastruktur Politik Penyusunan politik dan strategi negara di tingkat suprastruktur dilakukan oleh presiden sebagai mandataris MPR setelah memahami GrisGaris Besar Haluan Negara yang ditetapkan oleh MPR dengan langkah awal menyusun Program Kabinet yang diikuti dengan menunjuk para menteri kabinet sebagai pembantu presiden. Ditingkat infrastruktur, politik dan strategi nasional merupakan sasaran yang hendak dicapai yang meliputi bidang hukum, politik, ekonomi, sosial budaya. Masyarakat melalui pranata politik yang ada di era reformasi memiliki perasan yang penting, yaitu berupaya mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang telah ditetapkan oleh MPR sebagai GBHN maupun yang dilaksanakan oleh presiden beserta penyelenggara negara lainnya.

2.2.2 Penentu Kebijakan Kebijakan puncak dilakukan oleh MPR yang berwenang menetapkan UUD 1945 dan Garis-Garis Besar Haluan Negara. Kebijakan umum dilakukan oleh Presiden sebagai kepala Pemerintah dan DPR, bentuknya

7

adalah Undang-undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Kepres, dan Inpres. Kebijakan khusus dilakukan oleh Menteri dalam menjabarkan kebijakan umum guna merumuskan strategi dalam masing-masing bidang sesuai tanggung jawabnya. Kebijakan teknis dilakukan oleh Pimpinan Eselon I Departemen Pemerintahan dan Non Departemen. Bentuk kebijakannya adalah Peraturan Keputusan, atau Instruktur pimpinan Departemen dan Dirjen. Kebijakan didaerah adalah Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD. Kebijakannya berupa Perda, Keputusan Kepala Daerah dan Instruksi Kepala Daerah.

2.3 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional Penyusunan politik dan strategi nasional perlu memahami pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam sistem manajemen nasional yang berlandaskan ideologi pancasila, Uud 1945, Wawasan nasional sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik strategi nasional, karena didalamnya terkandung dasar negara, cita-cita nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan kenegaraan menurut UUD 1945 sejak tahun 1985 telah berkembang pendapat yang mengatakan bawa jajaran pemerintah dilembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik” lembaga-lembaga tersebut adalah MPR, DPR, Presiden, DPA, BPK, MA. Sedangkan badan-badan yang berada didalam masyarakat disebut sebagai infrastruktur politik yang mencakup pranata politik yang ada dalam masyarakat seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, media massa, kelompok kepentingan (interest group) dan kelompok penekan (pressure group). Suprastruktur dan infrastruktur politik harus dapat bekerja sama dan memiliki kekuatan yang seimbang. Mekanisme penyusunan politik strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh Presiden, dalam hal ini Presiden bukan lagi sebagai mandataris MPR sejak pemilihan Presiden

8

secara langsung oleh rakyat pada tahun 2004. Karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka dalam menjalankan pemerintahan berpegang pada visi dan misi Presiden yang disampaikan pada waktu sidang MPR setelah pelantikan dan pengambilan sumpah dan janji Presiden/Wakil Presiden. Visi dan misi inilah yang dijadikan politik dan strategi dalam menjalankan pemerintahan dan melaksanakan pembangumnan selama lima tahun. Sebelumnya proses penyusunan politik dan strategi nasional di tingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah

non

departemen

berdasarkan

petunjuk

presiden,

yang

dilaksanakan olehpresiden sesungguhnya merupakan politik dan strategi nasional yang bersifat pelaksanaan. Proses penyusunan politik strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran masingmasing sektor/bidang.Dalam era reformasi saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengawasi jalannya politik strategi nasional yang dibuat dan dilaksanakan oleh Presiden. Salah satu wujud pengaplikasian politik dan strategi nasional dalam pemerintahan adalah sebagai berikut: 1. Otonomi Daerah Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan salahsatu wujud politik dan strategi nasional secara teoritis telah memberikan dua bentuk otonomikepada dua daerah, yaitu otonomi terbatas bagi daerah propinsi dan otonomi luas bagi daerahKabupaten/Kota. Perbedaan Undang-undang yang lama dan yang baru ialah: a. Undang-undang yang lama, titik pandang kewenangannya dimulai dari pusat(central government looking).

9

b. Undang-undang yang baru, titik pandang kewenangannya dimulai dari daerah(local government looking). 2. Kewenangan Daerah a. Dengan berlakunya UU No. 22 tahun 1999tenang Otonomi Daerah, kewenagan

daerahmencakup

seluruh

kewenangan

bidang

pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, sertakewenangan bidang lain. b. Kewenagnan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro. 3. Bentuk dan susunan pemerintahan daerah, a. DPRD sebagai badan legislatif daerah dan pemerintah daerah b.

sebagai eksekutif daerah dibentuk di daerah. DPRD sebagai lwmbaga perwakilan rakyat di daerah merupakan wahana untukmelaksanakan demokrasi. 1) Memilih Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil 2) Memilih anggota Majelis Permusawartan Prakyat dari urusan Daerah. 3) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/ Wakil Gubernur,Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil

Walikota. 4. Membentuk peraturan daerah bersama gubernur, Bupati atas Wali Kota. 5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bersama gubernur,Bupati, Walikota.

6. Mengawasi pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati, dan Walikota, pelaksanaanAPBD, kebijakan daerah, pelaksanaan kerja sama internasional di daerah, dan menampungserta menindak-lanjuti aspirasi daerah dan masyarakat. 2.4 Implementasi Politik dan Strategi Politik Politik Nasional pada hakekatnya sama dengan kebijakan Nasional sebagai landasan serta arah bagi penyusunan konsep strategi nasional.

10

Dalam penyusunan politik nasional hal-hal yang perlu diperhatikan secara garis besar adalah kebutuhan pokok nasional yang meliputi masalah kesejahteraan umum dan masalah keamanan dan pertahanan negara. Oleh karena upaya untuk mewujudkan kebutuhan pokok nasional yang juga pada hakikatnya merupakan cita-cita dan tujuan nasional, dilakukan melalui pembangunan, maka politik nasional disebut politik pembangunan.

Implementasi

politik

dan

strategi

nasional

dalam

bidangibidang pembangunan nasional. Garis-Garis Besar Haluan Negara sebagai arah penyelenggaraan negara dan segenap rakyat Indonesia, kaidah pelaksannanya adalah: 1. Presiden menjalankan tugas penyelenggaraan negara, berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan nasional. 2. DPR, MA, BPK, dan DPA berkewajiban melksanakan GBHN sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945. 3. Semua lembaga tinggi negara berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan GBHN dalam sidang Tahunan MPR, sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan UUD 1945. 4. GBHN dalam pelaksanaan dituangkan dalam program Pembangunan Negara Lima Tahun yang menurut uraian kebijakan secara rinci dan terstruktur yang secara Yuridis ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. 5. PROPENAS dirinci dalam Rencana Pembangunan Tahunan yang memuat APBN dan ditetapkan Presiden bersama DPR. 2.5 Keberhasilan Politik dan Strategi Nasional Politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan memiliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningktan kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama paa penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya.

11

Dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. PENUTUP 3.1 Kesimpulan Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa politik dan strategi nasional Indonesia akan berhasil dengan baik dan meniliki manfaat yang seluas-luasnya bagi peningkatan kesejahteraan seluruh rakyat, jikalau para warga negara terutama para penyelenggara negara memiliki moralitas, semangat, serta sikap mental yang mencerminkan kebaikan yang mana nantinya menjadi panutan bagi warganya. Dengan demikian ketahanan nasional Indonesia akan terwujud dan akan menumbuhkan kesadaran rakyat untuk bela negara, serta kesadaran nasionalisme yang tinggi namun bermoral ketuhanan Yang Maha esa serta Kemanusiaan yang adil dan beradab.

12

DAFTAR PUSTAKA

http://mohnurhuda.student.umm.ac.id/2016/09/22/12/ diakses 28 Februari. Pukul 10.30 http://www.academia.edu/9736601/MAKALAH_POLITIK_DAN_STRATE GI_NASIONAL diakses 28 Februari. Pukul 11.00 https://www.academia.edu/35698364/Makalah_PKN_Politik_dan_Strategi_ Nasional diakses 28 Februari. Pukul 19.00

13