Pokok Bahasan 1 Prespektif Undang-undang Desa

Pokok Bahasan 1 PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG DESA IN SERVICE TRAINING (IST) PD/PDTI DAN PLD KAB. GORONTALO DAN GORONTALO UTARA TAHUN 2018

Tujuan Setelah pembelajaran ini peserta diharapkan dapat: •Mengungkapkan visi dan semangat Undang-Undang Desa; •Membedakan antara kerangka atau paradigma desa lama dan desa baru. •Menjelaskan arah perubahan desa yang akan datang Waktu

2 JP (90 menit)

Media

Media Tayang 1.1.1: Film Pendek “Undang-Undang Desa” Lembar Kerja 1.1.1: Matrik Diskusi Kerangka Desa Lama dan Desa Baru Lembat Informasi 1.1.1: Paradigma Desa Baru

Metode

Studi kasus, Curah Pendapat, dan Diskusi.

• Apa yang yang terjadi dengan desa di

masa lalu? • Bagaimana pengaturan desa di masa lalu? • Mengapa lahir Undang-undang No. 6/2014 tentang Desa? • Apa visi dan semangat baru yang dibawa oleh Undang-Undang Desa? • Apa dan bagaimana perbedaan dan perubahan kebijakan dalam UndangUndang Desa jika dibandingkan dengan pengaturan sebelumnya?

Lembar Kerja 1.1.1

Matrik Diskusi Kerangka Desa Lama dan Desa Baru No 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Unsur-Unsur Dasar konstitusi Dasar hukum Visi-misi Asas utama Kedudukan Kewenangan Politik tempat Posisi dalam pembangunan 9. Model pembangunan 10. Karakter politik 11. Demokrasi

Desa Lama

Desa Baru

Visi dan Semangat UndangUndang Desa

Latar Belakang • Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 • Pelaksanaan pengaturan Desa yang selama ini berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, terutama antara lain menyangkut kedudukan masyarakat hukum adat, demokratisasi, keberagaman, partisipasi masyarakat, serta kemajuan dan pemerataan pembangunan sehingga menimbulkan kesenjangan antarwilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya yang dapat mengganggu keutuhan NKRI. • Pasal 18B: 2: Negara mengakui dan menghormati kesatuankesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang

Perbedaan dan Perubahan Komponen

UU No. 32/2004 – PP No. UU No 6/2014 72/2005

Dasar konstitusi

UUD 1945 Pasal 18 ayat 7 UUD 1945 Pasal 18 B ayat 2 dan Pasal 18 ayat 7

Misi

Tidak ada

Negara melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera

Asas

Desa menjadi bagian dari desentralisasi

Asas utama: rekognisi dan subsidiaritas

Kedudukan

Desa berada dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten/kota

Desa berada dalam wilayah kabupaten/kota

Komponen

UU No. 32/2004 – PP No. 72/2005

UU No. 6/2014

Jenis Desa

Hanya ada desa

Desa dan desa adat

Penataan desa

Pembentukan, penggabungan, perubahan status diputuskan oleh Kabupaten/Kota dengan Perda

Penataan desa diputuskan dengan Perda setelah memperoleh persetujuan gubernur. Ini untuk mencegah pemekaran.

Kewenangan

Selain kewenangan asal usul, menegaskan tentang sebagian urusan kabupaten/kota yang diserahkan kepada desa

Selain kewenangan asal-usul, ditegaskan kewenangan lokal berskala desa

Masa jabatan kepala desa

6 tahun, 2 kali

6 tahun, 3 kali

Musyawarah desa

Tidak ada

Sebagai forum bersama (pemerintah desa, BPD dan masyarakat) yang diselenggarakan BPD untuk menyapakati hal-hal strategis

Komponen

UU No. 32/2004 – PP No. 72/2005

UU No. 6/2014

Sekdes

PNS

Non PNS. Yang PNS tetap menjalankan tugas sampai menunggu keluarnya PP penempatan.

ADD

Sekurang-kurangnya 10% dari total dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota setelah dikurangi belanja pegawai

Paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus

Anggaran dari APBN

Dalam bentuk bantuan langsung masyarakat yang bertempat di desa

Besaran alokasi anggaran yang peruntukkannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Perspektif Baru, Asas Baru, Posisi Baru Desa Lama

Desa Baru

Payung hukum

UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005

UU No. 6/2014 tentang Desa

Asas utama

Desentralisasi-residualitas

Rekognisi-subsidiaritas

Tipe Desa

Seragam, dan default

Beragam: Desa dan Desa Adat

Kedudukan

Pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (local state government)

Pemerintahan masyarakat, hybrid antara self governing community dan local self government.

Kepala desa

Sebagai kepanjangan tangan

Sebagai pemimpin masyarakat

Posisi dan peran kabupaten/kota Delivery

Kabupaten/kota mempunyai kewenangan Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang yang besar dan luas terbatas Target Mandat

Politik tempat

Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek

Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa

Posisi dalam pembangunan Model pembangunan Pendekatan

Obyek

Subyek

Government driven development & community driven development Imposisi dan mutilasi sektoral

Village driven development Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Posisi Baru, Relasi Baru Desa Negara

• Negara melakukan rekognisi (pengakuan dan penghormatan) terhadap eksistensi desa • Negara memberikan atau menetapkan mandat urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat kepada desa • Negara melakukan redistribusi: uang dan sebagian aset negara • Negara melakukan pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap desa

Warga

• Desa menjadi basis sosial bagi warga masyarakat, menjadi arena untuk merajut modal sosial • Desa menjadi arena politik dan pemerintahan bagi warga • Desa menjadi arena perencanaan dan penganggaran secara kolektif dan partisipatif • Desa memberikan pelayanan dasar kepada warga • Desa melakukan konsolidasi aset ekonomi lokal

Empat Pilar dan Misi UU Desa Pemerintahan: Efektif, profesional, transparan dan akuntabel

Pemberdayaan: kesadaran, kapasitas dan prakarsa lokal

Desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera

Kemasyarakatan: kerukunan, kegotongroyongan, solidaritas, swadaya kebersamaan

Pembangunan: peningkatan kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan

Tujuan Pengaturan Desa (Pasal 4) a) b) c) d)

e) f) g)

h) i)

memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia; memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia; melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa; mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama; membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab; meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum; meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Arah Baru, Peta Jalan Baru Rekognisi

Penataan Desa

Mandat Kewenangan

Pembangunan Desa

Institusionalisasi sistem desa

Redistribusi

Pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan

Desa yang maju, kokoh, mandiri dan demokratis

Kesejahteraan rakyat

Azas dan Definisi Desa Azas Pengaturan (Pasal 3) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m.

rekognisi; subsidiaritas; keberagaman; kebersamaan; kegotongroyongan; kekeluargaan; musyawarah; demokrasi; kemandirian; partisipasi; kesetaraan; pemberdayaan; dan keberlanjutan.

Defenisi (Pasal 1 (1) & Jenis Desa (Pasal 6) •

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

•

Penyebutan desa dan desa adat dapat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat

Kedudukan Desa UU 32/2004 • Desa berada di dalam dan di bawah Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota • Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ adalah bagian dari ‘otonomi daerah’ yang diserahkan ke desa.

UU Desa • Pasal 5 Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota • Penjelasan tambahan: ‘Otonomi desa’ tidak lagi menjadi sisanya ‘otonomi daerah’ (yang bersumber dari hak berian), melainkan menjadi wujud pengakuan atas hak asal-usul yang dimiliki desa (bersumber dari hak bawaan)

Kewenangan Desa UU No. 32/2004

UU No. 6/2014

Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa

Kewenangan berdasarkan hak asal usul

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa

Kewenangan lokal berskala Desa

tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota

Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundangperundangan diserahkan kepada desa

kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kewenangan Lokal Kunci Desa Mandiri No

1

Mandat pembangunan (UU Desa) Pelayanan dasar

2

Sarana dan prasarana

3

Pengembangan Ekonomi lokal

4

SDA dan lingkungan

Jenis kewenangan lokal

Posyandu, penyediaan air bersih, PAUD, sanggar belajar, sanggar seni budaya, perpustakaan desa, dll. Jalan desa, jalan usaha tani, embung desa, rumah ibadah, sanitasi lingkungan, balai rakyat, irigasi tersier, lapangan, taman desa, dll. Pasar desa, usaha kecil berbasis desa, karamba ikan, lumbung pangan, benih, ternak kolektif, energi mandiri, buah dan sayur mayur, BUMDes, tambatan perahu, wisata desa. Hutan dan kebun rakyat, hutan bakau, pengelolaan sampah, dll.

Sistem Pemerintahan Desa dalam UU Desa Prinsip dasar PemerintahanDesa •

Check and balances antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan desa.

•

Demokrasi perwakilan + permusyawaran.

•

Proses demokrasi partisipatoris melalui Musdes

Musyawarah Desa (psl. 54) • • •

Kepala Desa (psl. 25 – 53) Perangkat Desa (Pelayanan) Panitia (ad-hok) BUMDes

Lembaga Kemasyarakatan /Adat

Dipilih langsung

• • • • •

RPJM-Desa Asset Desa Hal-hal Strategis

RPJM-Desa dan RKPDesa APB-Desa Peraturan Desa Kinerja Pemerintah Kerja Sama

Warga/Masyarakat

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (psl. 55 -65)

Perwakilan Bagian Wilayah desa yang dipilih secara Demokratis

Klp. Dengan kepentingan khusus Bagian Wilayah Desa 20

TERIMA KASIH