Pm Sma Ips Tatanegara 0405 1994

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

PANDUAN MATERI UJIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2004/2005

SMA/MA

Tata Negara Program Studi IPS

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PENILAIAN PENDIDIKAN DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG ©©

Hak Hak Cipta Cipta pada pada Pusat Pusat Penilaian Penilaian Pendidikan Pendidikan

i

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

KATA PENGANTAR

Dalam rangka sosialisasi kebijakan dan persiapan penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah Tahun Pelajaran 2004/2005, Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas menyiapkan panduan materi untuk setiap mata pelajaran yang diujikan pada Ujian Nasional dan Ujian Sekolah. Panduan tersebut mencakup: 1. Gambaran Umum Format dan Bentuk Ujian 2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Ruang Lingkup Materi 3. Contoh Spesifikasi Soal 4. Pedoman Penskoran Panduan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi sekolah/madrasah dalam mempersiapkan penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah, serta sebagai informasi dan acuan bagi peserta didik, guru, dan pihakpihak terkait dalam menghadapi Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah. Semoga panduan ini digunakan sebagai acuan oleh semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan Ujian Nasional dan Ujian Sekolah Tahun Pelajaran 2004/2005.

Jakarta, Januari 2005 Kepala Pusat Penilaian Pendidikan, Balitbang Depdiknas

Bahrul Hayat, Ph.D. NIP. 131 602 652

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

i

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

DAFTAR ISI

Halaman Kata Pengantar ................................................................................................................................

i

Daftar Isi .........................................................................................................................................

ii

Gambaran Umum ............................................................................................................................

1

Standar Kompetensi Lulusan ..........................................................................................................

2

Contoh Spesifikasi Soal ..................................................................................................................

4

Langkah-langkah Penskoran ...........................................................................................................

16

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

ii

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

Gambaran Umum •

Pada ujian sekolah tahun pelajaran 2004/2005 bentuk tes Tata Negara SMA/MA berupa tes tertulis.

•

Acuan yang digunakan dalam menyusun ujian sekolah adalah kurikulum 1994 beserta suplemennya dan standar kompetensi lulusan.

•

Secara garis besar materi yang diujikan untuk mengukur kompetensi tersebut meliputi: pengertian, terjadinya, sifat hakekat, fungsi, dan tujuan negara, unsur-unsur terbentuknya negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk demokrasi, kekuasaan negara, negara hukum, hak asasi manusia, pengertian politik, sistem kepartaian, perkembangan ketatanegaraan Indonesia dan pelaksanaannya, lembaga negara menurut UUD 1945, asas pemerintahan, pengertian hukum dan tata hukum, lembaga peradilan, demokrasi Pancasila, pemilu di Indonesia, asas kewarganegaraan, politik luar negeri RI, peranan perwakilan luar negeri, hukum internasional, perjanjian internasional, organisasi internasional, masalah internasional dan regional.

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

1

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

Standar Kompetensi Lulusan Standar Kompetensi Lulusan 1 1. Siswa mampu mendeskripsikan pengertian, terjadinya, sifat hakekat, fungsi dan tujuan negara, unsur-unsur terbentuknya negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk demokrasi.

Ruang Lingkup Materi 2

Pengertian negara meliputi ilmu negara, ilmu tatanegara ; terjadinya negara secara primair/sekunder, faktual/teoritis, sifat hakekat, fungsi, dan tujuan negara, unsur-unsur negara meliputi rakyat, wilayah (darat, laut, udara, ekstrateritorial), pemerintah yang berdaulat meliputi pemerintah arti luas/sempit, kedaulatan kedalam/keluar, sifat/teori kedaulatan, pengakuan negara lain (de facto/de jure); bentuk negara meliputi kesatuan, serikat, dan bentuk kenegaraan; bentuk pemerintahan meliputi monarki dan republik; demokrasi meliputi demokrasi klasik dan modern.

2. Siswa mampu mendeskripsikan dan memahami kekuasaan negara, negara hukum, hak azasi manusia, pengertian politik, dan sistem kepartaian.

Kekuasaan negara meliputi pembagian dan pemisahan kekuasaan; negara hukum meliputi pengertian, prinsip-prinsip dan unsur negara hukum; hak asasi manusia meliputi pengertian, sejarah dan macam-macam hak asasi manusia; pengertian politik meliputi partai politik, fungsi partai politik dan sistem kepartaian (one party system, biparty system, multy party system).

3. Siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis ketatanegaraan Indonesia, perkembangan serta pelaksanaannya, Proklamasi 17-081945, Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Lembaga Negara menurut UUD 1945, wilayah negara RI, azasazas pemerintahan/hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Ketatanegaraan Indonesia meliputi Proklamasi 17-08-1945, Pembukaan UUD 1945; Pancasila, lembaga negara menurut UUD 1945; wilayah negara RI, Asas pemerintahan (desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan/medebewind, hubungan pemerintah pusat dan daerah/otonomi daerah).

4. Siswa mampu mengidentifikasi pengertian hukum, tata hukum, lembaga peradilan, demokrasi Pancasila, pemilihan umum di Indonesia, organisasi kemasyarakatan, kewarganegaraan Indonesia.

Pengertian hukum meliputi tata hukum, penggolongan hukum, badan peradilan; demokrasi Pancasila dan perkembangan pelaksanaan ketatanegaraan Indonesia meliputi masa berlakunya UUD 1945, Konstitusi RIS, UUDS 1950, Dekrit Presiden 5 Juli 1959, masa reformasi, pemilu (ormas, UU Pemilu), kewarganegaraan (asas, cara memperoleh kewarganegaraan, kehilangan kewarganegaraan).

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

2

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

1 5. Siswa mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi politik luar negeri RI, peranan perwakilan luar negari, hukum internasional, perjanjian internasional, perdamaian dunia, organisasi internasional, masalah internasional dan regional.

DEPDIKNAS

©

2 Politik luar negeri yang bebas aktif meliputi peranan Departemen Luar Negeri, perwakilan RI di luar negeri (diplomatik/konsuler), hukum internasional (subyek, sumber, peranan hukum internasional); perjanjian internasional (pengertian, penggolongan, tahapan pembuatan, pembatalan, berakhirnya perjanjian internasional); organisasi internasional (perdamaian dunia, PBB dan organisasi internasional yang lain), masalah internasional dan regional.

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

3

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2004/2005 Mata Pelajaran

:

Tata Negara

Program Studi

:

IPS

Bentuk soal

:

Pilihan Ganda

Bentuk penilaian :

Tertulis

Kompetensi yang diuji

:

(1) Siswa mampu mendeskripsikan pengertian, terjadinya, sifat hakekat, fungsi dan tujuan negara, unsur-unsur terbentuknya negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk demokrasi.

Ruang Lingkup Materi

:

Pengertian negara

Indikator

:

Siswa dapat menjelaskan alasan tidak adanya keseragaman pengertian tentang negara.

No. Soal

:

1

Contoh Soal

:

Suatu alasan tidak adanya keseragaman para ahli memberikan pengertian tentang negara karena .... a. tinjauan tentang negara dari berbagai aspek kehidupan b. negara dipelajari oleh para pejabat dalam pemerintahan c. negara dapat dipelajari oleh semua orang yang berkepentingan d. masalah negara telah dipelajari pada semua tingkat pendidikan e. semua ahli dari berbagai disiplin ilmu dapat mempelajari negara

Kunci

:

A

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

4

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2004/2005 Mata Pelajaran

:

Tata Negara

Program Studi

:

IPS

Bentuk soal

:

Pilihan Ganda

Bentuk penilaian :

Tertulis

Kompetensi yang diuji

:

(1) Siswa mampu mendeskripsikan pengertian, terjadinya, sifat hakekat, fungsi dan tujuan negara, unsur-unsur terbentuknya negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, dan bentuk demokrasi.

Ruang Lingkup Materi

:

Bentuk negara, bentuk pemerintahan dan bentuk demokrasi.

Indikator

:

Siswa dapat mengidentifikasi bentuk pemerintahan republik absolut/republik konstitusional/parlementer.

No. Soal

:

2

Contoh Soal

:

Pemerintah sewenang-wenang, konstitusi diabaikan, parlemen tidak berfungsi, berlaku satu partai dan kepala negara tidak ada batas waktunya. Ciri-ciri pemerintah tersebut terdapat pada .... a. republik absolut b. republik parlementer c. monarkhi parlementer d. republik konstitusional e. monarkhi konstitusional

Kunci

:

A

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

5

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2004/2005 Mata Pelajaran

:

Tata Negara

Program Studi

:

IPS

Bentuk soal

:

Pilihan Ganda

Bentuk penilaian :

Tertulis

Kompetensi yang diuji

:

(2) Siswa mampu mendeskripsikan dan memahami kekuasaan negara, negara hukum, hak azasi manusia, pengertian politik, dan sistem kepartaian.

Ruang Lingkup Materi

:

Pengertian kekuasaan, sistem pemisahan kekuasaan, pembagian kekuasaan.

Indikator

:

Siswa dapat membedakan sistem pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan.

No. Soal

:

3

Contoh Soal

:

Perbedaan pemisahan kekuasaan dengan pembagian kekuasaan terletak pada .... a. cara pemilihan wakil-wakil rakyat di parlemen b. penentuan tujuan dan ideologi negara yang dianut c. presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan d. kedaulatan ke luar dan ke dalam suatu negara e. hubungan tata kerja antara lembaga-lembaga negara

Kunci

:

E

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

6

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2004/2005 Mata Pelajaran

:

Tata Negara

Program Studi

:

IPS

Bentuk soal

:

Pilihan Ganda

Bentuk penilaian :

Tertulis

Kompetensi yang diuji

:

(2) Siswa mampu mendeskripsikan dan memahami kekuasaan negara, negara hukum, hak azasi manusia, pengertian politik, dan sistem kepartaian.

Ruang Lingkup Materi

:

Partai politik, fungsi parpol, sistem kepartaian.

Indikator

:

Siswa dapat mengidentifikasikan bentuk aktifitas dari partai politik.

No. Soal

:

4

Contoh Soal

:

Ide dan pemikiran setiap individu dapat dihimpun dalam suatu kebijaksanaan yang dapat ditawarkan melalui pemilihan umum. Aktifitas tersebut terdapat dalam suatu negara demokrasi yang diperankan oleh .... a. partai poitik b. organisasi masyarakat c. organisasi non pemerintah d. kelompok-kelompok penekan e. lembaga swadaya masyarakat

Kunci

:

A

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

7

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2004/2005 Mata Pelajaran

:

Tata Negara

Program Studi

:

IPS

Bentuk soal

:

Pilihan Ganda

Bentuk penilaian :

Tertulis

Kompetensi yang diuji

:

(3) Siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis ketatanegaraan Indonesia, perkembangan serta pelaksanaannya, Proklamasi 17-08-1945, Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Lembaga Negara menurut UUD 1945, wilayah negara RI, azasazas pemerintahan/hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Ruang Lingkup Materi

:

Susunan lembaga negara RI, asas pemerintahan (hubungan pemerintah pusat dan daerah).

Indikator

:

Siswa dapat mengidentifikasi urusan pemerintah daerah/ wewenang dalam sistem otonomi daerah menurut Undang Undang No.22 tahun 1999.

No. Soal

:

5

Contoh Soal

:

Yang tidak menjadi wewenang pemerintah daerah dalam sistem otonomi daerah menurut UU No. 22 tahun 1999 adalah .... a. pendidikan b. pertanian c. perdagangan d. wisata dan budaya e. penyelenggaraan ibadah haji

Kunci

:

E

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

8

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2004/2005 Mata Pelajaran

:

Tata Negara

Program Studi

:

IPS

Bentuk soal

:

Pilihan Ganda

Bentuk penilaian :

Tertulis

Kompetensi yang diuji

:

(3) Siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis ketatanegaraan Indonesia, perkembangan serta pelaksanaannya, Proklamasi 17-08-1945, Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Lembaga Negara menurut UUD 1945, wilayah negara RI, azasazas pemerintahan/hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Ruang Lingkup Materi

:

Lembaga negara RI, asas pemerintah (sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas perbantuan), hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Indikator

:

Siswa dapat menjelaskan asas-asas pemerintah (sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, medebewind).

No. Soal

:

6

Contoh Soal

:

Seorang pejabat di daerah yang dilantik oleh pemerintah pusat dengan segala urusannya dipertanggungjawabkan kepada pemerintah tingkat atas secara vertikal, sistem ini menggunakan asas .... a. sentralisasi b. desentralisasi c. otonomi daerah d. medebewind e. dekonsentrasi

Kunci

:

E

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

9

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2004/2005 Mata Pelajaran

:

Tata Negara

Program Studi

:

IPS

Bentuk soal

:

Pilihan Ganda

Bentuk penilaian :

Tertulis

Kompetensi yang diuji

:

(3) Siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis ketatanegaraan Indonesia, perkembangan serta pelaksanaannya, Proklamasi 17-08-1945, Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Lembaga Negara menurut UUD 1945, wilayah negara RI, azasazas pemerintahan/hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Ruang Lingkup Materi

:

Sistem tata hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

Indikator

:

Siswa dapat mengidentifikasi suatu kasus dari lapangan hukum perdata/pidana.

No. Soal

:

7

Contoh Soal

:

Ratna dan Aris telah menikah lebih dari 10 tahun tetapi belum memperoleh keturunan, mereka kemudian melakukan adopsi. Tindakan mereka termasuk dalam lapangan hukum .... a. pidana b. perdata c. intergentil d. administrasi negara e. tata negara

Kunci

:

B

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

10

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2004/2005 Mata Pelajaran

:

Tata Negara

Program Studi

:

IPS

Bentuk soal

:

Pilihan Ganda

Bentuk penilaian :

Tertulis

Kompetensi yang diuji

:

(3) Siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis ketatanegaraan Indonesia, perkembangan serta pelaksanaannya, Proklamasi 17-08-1945, Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Lembaga Negara menurut UUD 1945, wilayah negara RI, azasazas pemerintahan/hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Ruang Lingkup Materi

:

Demokrasi dan pelaksanaannya di Indonesia, perkembangan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan, serta pemilu Indonesia.

Indikator

:

Siswa dapat memberi contoh perubahan ketatanegaraan setelah reformasi 1998/amandemen UUD 1945.

No. Soal

:

8

Contoh Soal

:

Salah satu perubahan ketatanegaraan setelah reformasi adalah .... a. dibentuknya komisi nasional HAM b. supremasi hukum yang lebih menonjol c. perubahan sistem pemilu secara distrik d. program pembangunan ekonomi kerakyatan e. ketua MPR dipisahkan dari ketua DPR

Kunci

:

E

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

11

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2004/2005 Mata Pelajaran

:

Tata Negara

Program Studi

:

IPS

Bentuk soal

:

Pilihan Ganda

Bentuk penilaian :

Tertulis

Kompetensi yang diuji

:

(3) Siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis ketatanegaraan Indonesia, perkembangan serta pelaksanaannya, Proklamasi 17-08-1945, Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Lembaga Negara menurut UUD 1945, wilayah negara RI, azasazas pemerintahan/hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Ruang Lingkup Materi

:

Pengertian, penggolongan, dan proses pembuatan perjanjian internasional.

Indikator

:

Siswa dapat menjelaskan peranan DPR/pemerintah dalam proses perjanjian internasional.

No. Soal

:

9

Contoh Soal

:

Peranan DPR dalam perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah adalah .... a. menentukan juru runding pemerintah dalam pernjanjian internasional b. merekomendasikan pejabat negara yang terlibat dalam perundingan c. menandatangani hasil perjanjian internasional yang disepakati d. meratifikasai perjanjian internasional yang telah ditandatangani e. mengesahkan masalah yang perlu untuk diadakan perundingan

Kunci

:

D

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

12

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2004/2005 Mata Pelajaran

:

Tata Negara

Program Studi

:

IPS

Bentuk soal

:

Pilihan Ganda

Bentuk penilaian :

Tertulis

Kompetensi yang diuji

:

(3) Siswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis ketatanegaraan Indonesia, perkembangan serta pelaksanaannya, Proklamasi 17-08-1945, Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Lembaga Negara menurut UUD 1945, wilayah negara RI, azasazas pemerintahan/hubungan pemerintah pusat dan daerah.

Ruang Lingkup Materi

:

Esensi keberadaan perdamaian dunia, organisasi regional ASEAN, PBB, dan organisasi internasional lainnya.

Indikator

:

Siswa dapat menjelasknan peranan negara yang mempunyai hak veto di Dewan Keamanan/Majelis Umum/Dewan Ekonomi dan Sosial PBB.

No. Soal

:

10

Contoh Soal

:

Peranan negara-negara yang memiliki hak veto dalam organisasi PBB adalah .... a. memberi jaminan terpeliharanya kepentingan anggota PBB b. memberikan dukungan finansial terhadap stabilitas dunia c. menjamin terpeliharanya keamanan dan ketertiban dunia d. agar PBB mampu memelihara kepentingan negara maju e. menjadi penyeimbang bagi keputusan Majelis Umum PBB

Kunci

:

C

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

13

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2004/2005 Mata Pelajaran

:

Tata negara

Program Studi

:

IPS

Bentuk soal

:

Uraian

Bentuk penilaian :

Tertulis

Standar Kompetensi Lulusan

:

(4) Siswa mampu mengidentifikasi pengertian hukum, tata hukum, lembaga peradilan, demokrasi Pancasila, pemilihan umum di Indonesia, organisasi kemasyarakatan, kewarganegaraan Indonesia.

Ruang Lingkup Materi

:

Demokrasi dan pelaksanaannya di Indonesia, perkembangan organisasi sosial politik dan kemasyarakatan serta pemilihan umum di Indonesia.

Indikator

:

Siswa dapat menjelaskan dua sistem pemilihan umum.

No. Soal

:

11

Contoh Soal

:

Jelaskan dua sistem pemilihan umum dan pelaksanaan sistem pemilihan umum di Indonesia!

bagaimana

No. Kunci Jawaban Skor 5. Dua sistem pemilihan umum adalah : - Sistem distrik yaitu wilayah negara dibagi dalam daerah-daerah pemilihan yang 1 jumlahnya sama dengan anggota DPR yang dikehendaki. Yang akan menjadi 1 anggota DPR adalah orang dari partai yang mendapat suara terbanyak di daerah 1 pemilihan itu------------------------------------------------------------------------------------- Sistem proporsional yaitu presentase kursi di DPR dibagi kepada setiap partai 1 politik sesuai dengan jumlah suara yang diperolehnya dalam pemilihan umum 1 Indonesia menggunakan sistem proporsional, yaitu perwakilan berimbang dengan stelsel daftar------------------------------------------------------------------------------------1 Skor Maksimum 6

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

14

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN SEKOLAH SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2004/2005 Mata Pelajaran

:

Tata negara

Program Studi

:

IPS

Bentuk soal

:

Uraian

Bentuk penilaian :

Tertulis

Standar Kompetensi Lulusan

:

(2) Siswa mampu mendeskripsikan dan memahami kekuasaan negara, negara hukum, hak azasi manusia, pengertian politik, dan sistem kepartaian.

Ruang Lingkup Materi

:

Partai politik dan sistem kepartaian.

Indikator

:

Siswa dapat menjelaskan 3 macam sistem kepartaian.

No. Soal

:

12

Contoh Soal

:

Jelaskan tiga macam sistem kepartaian!

No. Kunci Jawaban 3. Sistem kepartaian ialah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam suatu negara, meliputi : - Sistem partai tunggal------------------------------------------------------------------------------ Yaitu dalam suatu negara hanya satu partai yang berlaku----------------------------------- Sistem dua partai---------------------------------------------------------------------------------- Yaitu terdapat dua partai dalam suatu negara sehingga terlihat satu partai yang berkuasa dan satu partai oposisi ---------------------------------------------------------------- Sistem multi partai-------------------------------------------------------------------------------- Yaitu terdapat banyak partai dalam suatu negara yang disebabkan kondisi masyarakat yang majemuk dan iklim demokrasi yang lebih bebas--------------------------------------Skor Maksimum

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

Skor 1 1 1 1 1 6

15

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

LANGKAH-LANGKAH PENYUSUNAN SOAL, PEDOMAN PENSKORAN, CARA PENSKORAN, DAN CARA PERHITUNGAN NILAI AKHIR TATA NEGARA SEKOLAH MENENGAH ATAS/MADRASAH ALIYAH TAHUN 2004/2005 1. Lihat dan pahami standar kompetensi lulusan mata pelajaran Tata Negara. 2. Tetapkan jumlah indikator di tiap-tiap kompetensi yang akan diujikan. 3. Tuliskan ke dalam format kompetensi yang diuji, indikator, nomor soal, soal, kunci/kriteria jawaban dalam spesifikasi tes. 4. Penskoran Bentuk Soal Pilihan Ganda Uraian

Penskoran Setiap jawaban benar diberi skor 1 dan bila salah diberi skor 0. Setiap kata kunci yang dijawab benar diberi skor 1 dan bila salah diberi skor 0.

Untuk tes praktik, setiap aspek dikerjakan dengan benar diberi skor 1 dan bila salah atau tidak dikerjakan diberi skor 0. 5. Cara Perhitungan Nilai Akhir a. Nilai Tes Tertulis Misal Firman memperoleh skor seperti tertera pada kolom skor perolehan. Jumlah Soal Pilihan Ganda 45 Jumlah

Nomor Soal 1 – 45

Skor Maksimum 45 45

Skor Perolehan 40 40

Jumlah Soal 5

Nomor Soal 1 2 3 4 5

Skor Maksimum 4 3 6 2 6 21

Skor Perolehan 4 2 5 2 4 17

Bentuk Soal

Bentuk Soal Uraian

Jumlah

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

16

Panduan Materi Tata Negara SMA/MA − Kurikulum 1994

Nilai pilihan ganda =

Nilai uraian =

40 x10 = 8,00 50

17 x10 = 8,10 21

; Perbandingan bobot untuk soal pilihan ganda dan uraian adalah 7 : 3.

Nilai akhir

= (70% x Nilai pilihan ganda) + (30% x Nilai uraian) = (70% x 8,00) + (30% x 8,10) = 5,60 + 2,43 = 8,03

DEPDIKNAS

©

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG

17