Pikiran Rakyat.com_4sept09_bl_gempa Gubernur Besaran Bantuan Gempa Masih Digodok

  • Uploaded by: lp3y.org
  • 0
  • 0
  • June 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Pikiran Rakyat.com_4sept09_bl_gempa Gubernur Besaran Bantuan Gempa Masih Digodok as PDF for free.

More details

  • Words: 264
  • Pages: 1
Pikiran Rakyat - Gubernur, "Besaran Bantuan Gempa Masih Digodok"

Page 1 of 1

Gubernur, "Besaran Bantuan Gempa Masih Digodok" Jum'at, 04 September 2009 , 16:27:00

BANDUNG, (PRLM).- Saat ini pendataan, rekapitulasi dan perhitungan besaran bantuan untuk penanggulangan akibat gempa bumi sedang digodok bersama. "Mudah-mudahan tidak lama lagi," tutur kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan didampingi Bupati Bandung Obar Subarna beserta jajaran Muspida Kabupaten Bandung saat meninjau tenda penampungan pengungsi di halaman dekat Masjid Agung Pangalengan . Lebih lanjut Heryawan menjelaskan saat ini jumlah rumah rusak akibat gempa di Jawa Barat mencapai 85 ribu lebih. Jumlah itu akan semakin bertambah, menyusul masuknya sejumlah laporan ke Satkorlak Penanggulangan Bencana. Di Kabupaten Bandung sendiri jumlah rumah yang rusak mencapai 37 ribu lebih yang tersebar di 26 kecamatan. Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/kep.1260-Hukham/2009 tentang Penetapan Tanggap darurat Bencana, Gubernur telah menetapkan beberapa hal penting, antara lain; 1) Tanggap Darurat Bencana ditetapkan selama 14 hari terhitung mulai tanggal ditetapkannya SK tersebut yakni 3 September 2009. 2) Menyelenggarakan penanggulangan bencana, 3) melakukan kajian dan identifiksi secara cepat dan akurat berbagai kondisi dan korban bencana, 4) Melakukan penyelamatan dan evakuasi korban, 5) Pemenuhan kebutuhan dasar, 6) Perlindungan terhadap kelompok rentan, 7) Pemulihan segera sarana dan prasarana. "Semua biaya yang muncul dibebankan pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten/Kota serta sumber lain yang tidak mengikat. Dan semuanya harus dilaksanakan dengan rasa tanggungjawab dan mengikuti aturan perundangundangan yang berlaku," tegas Heryawan. Semuanya itu dilaksanakan secara terpadu dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan Satkorlak sehingga penanganannya dapat berlangsung secara fokus, tepat sasaran, efektif dan mampu memulihkan kondisi lebih baik. (A-122) ***

http://www.pikiran-rakyat.com/index.php?mib=news.detail&id=96330

10/14/2009

Related Documents