Pesentasi Esatriya Pso 091208 New -bahan Kuliah Mpkp

Kewajiban Pelayanan Umum ( PSO ) BUMN di Bidang Infrastruktur

OLEH: EDDY SATRIYA Asisten Deputi Urusan Telematika dan Utilitas

Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Jakarta, 9 Desember 2008

DAFTAR ISI 1.

PENDAHULUAN

2.

BUMN INFRASTRUKTUR INDONESIA

3.

KEBIJAKAN PSO

4.

ISU-ISU UTAMA DAN PENDEKATAN YANG DIUSULKAN

5.

LANGKAH SELANJUTNYA

eddysatriya.wordpress.com

2

BERAPA PERTANYAAN KUNCI 1.

Apa itu Public Service Obligation (PSO)?

2.

Mengapa PSO Penting dalam Infrastruktur?

3.

BUMN mana saja yang (berhak) memperoleh PSO?

4.

Bagaimana kondisi pelaksanaan PSO yang ada saat ini?

5.

Berapa besar pendanaannya dan sampai kapan PSO diberikan?

6.

Bagaimana pengalaman BUMN terkait?

7.

Bagaimana sebaiknya regulasi disiapkan?

eddysatriya.wordpress.com

3

BUMN & INFRASTRUKTUR 1.

BUMN memainkan peran penting dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia.

2.

Beberapa BUMN ditugaskan dalam bentuk monopoli khusus atau mempertahankan peran dominannya.

3.

•

PT. PLN –Listrik

•

PT.KAI – Kereta Api

•

PT.Pelindo – Pelabuhan; PT. Angkasa Pura – bandara

•

PT.Pelni dan PT. ASDP untuk angkutan laut dan penyeberangan

BUMN lain telah ikut berperan dalam pasar yang lebih kompetitif •

PT.Telkom – Telematika (telekomunikasi dan informatika)

•

PT.PGN – transportasi gas

eddysatriya.wordpress.com

4

BUMN-BUMN Infrastruktur Utama Sektor Energi

Transport

Pekerjaan Umum Pos & Telekomunikasi

eddysatriya.wordpress.com

Subsektor

Perusahaan

Status

Monopoli

Listrik

PLN

Persero

Ya

Transmisi & distribusi gas

PGN

Persero Tbk

Tidak

Perkeretaapian

KAI

Persero

Ya

Kapal Feri & terminal

ASDP

Persero

Sebagian

Bis Perkotaan-Jakarta

PPD

Perum

Tidak

Bis Perkotaan dan Bis Antar Kota

DAMRI

Perum

Tidak

Pelabuhan Laut (kargo umum)

PELINDO I–IV

Persero

Ya

Angkutan penumpang kapal laut antar pulau

PELNI

Persero

Tidak

Bandara

Angkasa Pura I & II

Persero

Ya

Penerbangan

Garuda, Merpati

Persero

Tidak

Jalan Tol

Jasa Marga

Persero

Tidak

Telekomunikasi dalam dan luar negeri

TELKOM

Persero Tbk

Tidak

Layanan pos

POSINDO

Persero

Tidak 5

Pelayanan Publik dan BUMN 1.

2.

Konteks konstitusional 

Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara (Pasal 33);



Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak (Pasal 34).

Konteks hukum / UU 

3.

Beberapa UU sektor menugaskan BUMN untuk memberikan pelayanan dengan tarif yang ditentukan pemerintah (dalam rangka pelayanan untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk golongan tidak mampu)

Konsekuensi: 

Kerugian yang dialami BUMN pada pelayanan yang tidak komersil harus diberikan kompensasi (subsidi silang, subsidi input dan berbagai “hidden subsidy” lainnya)

eddysatriya.wordpress.com

6

KEBIJAKAN PSO •

PSO pertama kali dilaksanakan (pilot project) untuk jasa angkutan KA kelas ekonomi pada awal 1990an dan pengguna jasa listrik golongan ekonomi lemah pada awal 2000an

•

Kebijakan PSO yang ada saat ini di beberapa sektor telah mengantisipasi subsidi silang dan input subsidi sebagai hal yang tidak dikehendaki, karena (al):

3.



Tidak mudah menyalurkan kepada penerima yang berhak



Kurang transparan



Terkadang sulit untuk mengkuantifikasi dan menetapkan harganya



Menyulitkan dan menilai kinerja BUMN

Kebijakan PSO dimasa datang hendaknya: 

Mampu memberikan bantuan atau subsidi yang secara jelas bisa didefinisikan dan ditargetkan



Kewajiban atau penugasan yang dilaksanakan BUMN sebaiknya bisa dikompensasi melalui mekanisme RAPBN, sesuai biaya yang dikeluarkan

eddysatriya.wordpress.com

7

Kerangka Hukum PSO 1.

UU 19/2003 tentang BUMN 



2.

Pasal 66: Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Setiap penugasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan RUPS/Menteri. Penjelasan: Apabila penugasan tersebut menurut kajian secara finansial tidak fisibel, pemerintah harus memberikan kompensasi atas semua biaya yang telah dikeluarkan oleh BUMN tersebut termasuk margin yang diharapkan.

PP 45/2005 menjabarkan UU sbb: 



Penjelasan: Yang dimaksud dengan ‘fungsi kemanfaatan umum’ adalah penugasan yang diberikan pemerintah dalam rangka memberikan kewajiban pelayanan umum (Public Service Obligation) yaitu berupa kewajiban pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa tertentu yang sangat dibutuhkan masyarakat luas. Pasal 65: Menjabarkan lebih jauh prosedur dan hal-hal pokok dalam pelaksanaan kebijakan PSO

eddysatriya.wordpress.com

8

PP 45/2005 menyatakan bahwa: 

Rencana untuk penugasan PSO yang diajukan haruslah ditinjau bersama oleh BUMN yang bersangkutan, Menteri Negara BUMN, Menteri Keuangan, dan Menteri Teknis yang memberikan penugasan tersebut;



Setiap penugasan PSO haruslah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham untuk Persero, atau dari Meneg BUMN untuk Perum;



BUMN yang melaksanakan penugasan PSO dari Pemerintah harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan antara kegiatan PSO dan kegiatan non-PSO;



Direksi BUMN yang melaksanakan penugasan PSO wajib memberikan laporan kepada Rapat Umum Pemegang Saham /Meneg BUMN dan kepada Menteri Teknis

eddysatriya.wordpress.com

9

STATUS PELAKSANAAN PSO 1.

Kompensasi PSO untuk BUMN infrastruktur telah diberikan kepada 4 BUMN •

PT. PLN

•

PT. KAI

•

PT.Pelni

•

PT.Posindo

2.

Total kompensasi untuk APBN-P 2006 dan APBN 2007 melebihi Rp 100 T termasuk PSO Pertamina (60%)

3.

PSO untuk infrastruktur didominasi oleh PLN

PLN KAI Pelni Posindo eddysatriya.wordpress.com

2006 APBN 15.000 0.350 0.400 0.115

Rp Triliun

RAPBN-P 31.246 0.350 0.400 0.115

2007 RAPBN 25.838 0.375 0.450 0.125 10

PRINSIP UTAMA PEMBERIAN SUBSIDI 1.

2. 3.

4.

5.

Penyediaan subsidi harus didasarkan pada peraturan sektor yang berlaku atau penyataan resmi kebijakan pemerintah. Maksud dan tujuan subsidi harus ditentukan dengan jelas. Para target penerima manfaat pelayanan yang disubsidi haruslah diidentifikasi secara tepat. Rancangan subsidi hendaknya menunjang penyediaan dan penggunaan pelayanan yang efisien. Rancangan subsidi hendaknya memfasilitasi dan mendukung terciptanya penyediaan pelayanan yang berkelanjutan dengan biaya anggaran yang semakin berkurang.

eddysatriya.wordpress.com

11

PRINSIP UTAMA PEMBERIAN SUBSIDI (2) 1.

2.

3.

4.

5.

Subsidi-subsidi hendaknya disediakan untuk penyediaan output pelayanan tertentu daripada disediakan untuk input bagi produksi pelayanan. Keuntungan yang diharapkan dari sebuah subsidi hendaknya sama dengan atau melebihi biaya yang diharapkan. Jumlah subsidi hendaknya didasarkan pada biaya penyedian pelayanan yang efisien. Tanggung jawab untuk mensubsidi sebuah pelayanan hendaknya terletak pada tingkat pemerintahan yang mengatur penyediaan subsidi tersebut. Subsidi-subsidi hendaknya bersifat eksplisit, dan informasi tentang biaya

eddysatriya.wordpress.com

12

BEBERAPA ISU POKOK DALAM PSO 1.

Subsidi dan Kebijakan Sektor

2.

PSO khusus dan Kegiatan Usaha yang terpuruk

3.

Peranan Kompensasi dan Subsidi Silang

4.

Peran Pelengkap PSO dan PMP

5.

Peran Pemerintah Daerah

6.

Penghitungan Biaya Subsidi

7.

Pembayaran Margin

8.

Prosedur Penggaran dan Pembiayaan

9.

Pembukuan dan Pelaporan

10.

Isu-isu lain terkait

eddysatriya.wordpress.com

13

KESIMPULAN 1.

BUMN masih menjadi unit usaha penting dalam penyediaan infrastruktur kepada semua lapisan masyarkat guna menunjang pertumbuhan ekonomi nasional;

2.

Pelaksanaan PSO oleh BUMN infrastruktur masih belum dalam kondisi sehat dimana biayanya masih dikompensasi melalui mekanisme subsidi silang dan input yang kurang transparan dan tidak efisien sehingga bisa mendistorsi pelaksanaan tugas BUMN;

3.

UU 19/2003 dan PP 45/2005 telah memberikan dasar legal untuk menyusun program PSO yang lebih baik dimasa datang;

4.

Namun masih banyak “homework” yang harus dibereskan terlebih dahulu guna penyusunan road map PSO yang komprehensif dimasa datang. Beberapa masalah penting al: klarifikasi kebijakan dan penajaman isu PSO terkait; kejelasan akan penanganan bisnis yang merugi dengan jenis layanan yang harus dilaksanakan BUMN (definisi PSO); dan perlunya “guidelines” untuk penghitungan kompensasi, margin, prosedur dan mekanisme yang efektif.

eddysatriya.wordpress.com

14

REKOMENDASI 1.

Sekretariat KKPPI hendaknya membentuk sebuah kelompok kecil yang terdiri dari perwakilan dari Kementrian Koordinator Bidang Perekonomian, Depkeu, Bappenas, dan Meneg BUMN untuk meninjau kembali rekomendasi yang telah dibuat pada bagian 4 laporan ini, serta mengembangkannya.

3.

Prioritas yang disarankan bagi kelompok kerja tersebut: •

•

•

•

Memperoleh dan mengevaluasi tinjauan PSO yang dilakukan sebagai bagian dari program IPP 2006, khususnya bagi PT. KAI, PT. PELNI, PT. POSINDO dan PT. PLN, serta memulai pengumpulan informasi tambahan dan evaluasi jika diperlukan; Memperoleh dan mengevaluasi laporan kunci dan dokumen : penganggaran, pelaksanaan, dan perolehan manfaat dari PSO PT. PLN tahun 2006; Memulai evaluasi struktur alternatif PSO bagi PT. PLN (hal ini perlu dilakukan dalam kerjasama dengan PT. PLN); Mengembangkan format awal dan panduan persiapan bagi proposal-proposal dan laporan-laporan pelaksanaann PSO.

eddysatriya.wordpress.com

15

Eddy Satriya • 1989 :Graduated from Bandung Institute of Technology (Telecommunication Engineering) • 1997 :Graduated from University of Connecticut (MA in Economics) • 1989-90: Program Management Consultancy (PMC-IV) for Telecommunication Development • 1990-2005: Working in Bappenas (The National Development Planning Agency). • 1995 : Sekretaris Dekom PT.Telkomsel • 2005 (Dec)-present: Working in Coordinating Ministry for Economics Affairs • 1997- present: Visiting Lecturer in University of Indonesia, University of Pelita Harapan, and ITB Contact: • 2002-present : Actively writes various article [email protected] and column in national papers and magazines.

Recent publications are available on eddysatriya.blogspot.com kolom.pacific.net.id eddysatriya.wordpress.com

[email protected] 021.3456714

16