Perkara Sengketa Perlindungan Konsumen Produk Pembalut Dan Pantyliner.docx

Perkara Sengketa Perlindungan Konsumen Produk Pembalut Dan Pantyliner Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia mengungkapkan hasil investigasinya mengenai produk pembalut dan pantyliner yang mengandung zat berbahaya bagi kesehatan. Menurut YLKI, perempuan Indonesia terancam mengidap keputihan, kanker, dan infertilitas akibat penggunaan pembalut dan pantyliner tersebut. Penelitian terbaru dari YLKI menunjukkan bahwa sebagian besar pembalut yang terdaftar di Kementerian Kesehatan dan beredar di pasaran ternyata mengandung klorin dengan kadar yang beragam. Pengujian kadar klorin dilakukan pada Januari-Maret 2015 di laboraturium independen yang terakreditasi dengan mengambil sampel sembilan merek pembalut dan tujuh merek pantyliner yang dijual di retail moderen (supermarket). Hasil pengujian lab menunjukkan bahwa seluruh sampel mengandung klorin dengan rentang 5 sampai dengan 55 ppm.

ANALISIS dan Penyelesaian Masalah Menurut analisis saya pada kasus diatas, pihak konsumen sangat dirugikan dan produk yang dikeluarkan oleh produsen amat sangat membahayakan konsumen, hal tersebut sangat jelas dilarang dan telah melanggar peraturan perundangan yang berlaku dalam hal ini UU No. 8 Tahun 99 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan kasus diatas pihak produsen melanggar: 

Pasal

8

Ayat

1

Butir

a

UUPK

:

Pelaku

usaha

dan/atau

jasa

dilarang

memproduksi/memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan. 

Pasal

8

Ayat

1

Butir

e

UUPK

:

Pelaku

usaha

dan/atau

jasa

dilarang

memproduksi/memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan mutu,

tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut. 

Pasal 8 Ayat 4 UUPK : Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan diatas pembalut dan pantyliner yang diproduksi oleh produsen tidak sesuai dan tidak memenuhi standar produksi pembalut dan pantyliner karena jelas-jelas setelah diteliti oleh YLKI pembalut dan pantyliner tersebut mengandung klorin suatu zat berbahaya yang bias menyebabkan keputihan, kanker, dan infertilitas, karena standar suatu produk harus mengutamakan bahan-bahan yang aman untuk dikonsumsi dan/atau digunakan oleh konsumen. Selanjutnya adalah tidak sesuai dengan komposisi, bahwa pembalut yang diproduksi oleh pelaku usaha tidak mencantumkan komposisi klorin tersebut dalam kemasan karena sudah jelas ketika kandungan atau komposisi tersebut dicantumkan tidak akan mendapatkan izin dari BPOM. Penyelesaian dari kasus tersebut adalah pihak produsen yang memproduksi maupun pelaku usaha yang menjual pembalut dan pantyliner yang mengandung klorin tersebut wajib menarik barang tersebut dari pasaran. Sesuai dengan Pasal 1 Ayat 4 UUPK. Selain dari pelaku usaha dan/atau produsen, kasus ini pun harus mendapatkan perhatian penting dalam hal pengawasan dan tanggungjawab dari pemerintah itu sendiri yang tercantum dalam Pasal 29 dan 30 UUPK serta peran dari BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL dalam rangka pengembangan upaya perlindungan konsumen di Indonesia.