Perjanjian Kerja.docx

PEMERINTAH KABUPATEN BUTON UTARA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Kompleks Perkantoran Sara Ea No. 05 Kode Pos 93672 Kulisusu Buranga

PERJANJIAN KERJA TENTANG PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA/ PEGAWAI KONTRAK PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH LINGKUP PEMERINTAHAN KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN ANGGARAN 2018 Nomor: Pada hari ini Kamis tanggal lima Bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas kami yang bertanda tangan dibawah ini: I.

Nama

: HARMIN HARI,SP.,M.Si

NIP

: 19701231 199903 1 008 : Pembina Tingkat I

Jabatan Alamat : JL.Kompleks Perkantoran Bumi Sara’ea Kabupaten Buton Utara Yang selanjutnya dalam Perjanjian ini di sebut sebagai PIHAK KESATU. I.

Nama : Bj. Febrianti Saputri, S.Sos Jabatan : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/ Pegawai Kontrak Alamat : Laangke Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan mengambil tempat di Buranga, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I KENTENTUAN UMUM Pasal 1 (1)

(2) (3)

Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat PPPK atau pegawai kontrak adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja/kontrak untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Perjanjian Kerja adalah perjanjian antara kedua belah pihak yaitu PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA yang saling mengikatkan diri dalam hubungan kerja untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kententuan yang disepakati bersama. Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat berdasarkan:

a. Ketentuan dan persyaratan penerimaan Bappeda; b. Surat Panggilan dari Bappeda c. Hasil Evaluasi yang dilakukan berdasarkan pengalaman kerja dan pendidikan formal yang bersangkutan serta kinerja selama bekerja yang kesemuanya merupakan bagian dari perjanjian kerja ini.

BAB II STATUS KEPEGAWAIAN Pasal 2 Dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2), PIHAK KESATU menetapkan status kepegawaian pada PIHAK KEDUA sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja/Pegawai Kontrak. BAB III JANGKA WAKTU Pasal 3 (1)

(2)

(3)

Perjanjian Kerja ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung mulai tanggal 3 Januari 2017 sejak aktif menjalankan tugas dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2017. Perpanjangan waktu hubungan kerja setelah berkhirnya perjanjian kerja ini dapat diadakan sesuai dengan ketentuan PIHAK KESATU dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila berdasarkan kebutuhan PIHAK KESATU, Perjanjian Kerja akan diperpanjang jangka waktunya maka PIHAK KESATU menyampaikan kepada PIHAK KEDUA palinh lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja ini atau permohonan kembali oleh PIHAK KEDUA dan mendapat persetujuan dari PIHAK KESATU.

BAB IV JANGKA WAKTU Pasal 4 (1)

(2)

Pemutusan hubungan kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja ini dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU, dalam hal : a. PIHAK KEDUA meninggal dunia; b. PIHAK KEDUA menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil; c. PIHAK KEDUA dikenakan sanksi pemberhentian karena melakukan pelanggaran; d. PIHAK KEDUA mengajukan permintaan sendiri untuk memutuskan hubungan kerja; e. PIHAK KEDUA berhalangan tetap yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan pekerjaannya; f. Adanya kebijakan pemerintah yang menyebabkan berkurangnya kemampuan dana dan/ atau terganggunya pelaksanaan tugas. PIHAK KESATU menyampaikan kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (SATU) bulan sebelumnya, dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja sebagaimana pada ayat (1) huruf e.

(1) (2)

(3)

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 5 PIHAK KEDUA berhak menerima jasa kerja berupa gaji/ upah dan tunjangan lainnya sesuai dengan kebijakan PIHAK KESATU. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaksanakan pekerajaannya dengan penuh tanggung jawab, mentaati ketentuan dilingkup kerjanya serta ketentuan peraturan perundang-udanganyang berlaku. Dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK KESATU menerbitkan Surat Tugas dengan menjabarkan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA.

BAB VI BESARNYA JASA DAN PEMBAYARAN JASA Pasal 6 Jasa kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dibayarkan kepada PIHAK KEDUA yang besarannya ditetapkan melalui keputusan Bupati dengan ketentuan pembayaran dilakukan setiap bulannya.

BAB VII SANKSI Pasal 7 (1)

(2)

PIHAK KESATU dapat memberikan sanksi pemberhentian tanpa peringatan kepada PIHAK KEDUA apabila terbukti melakukan pelanggaran sebagai berikut; a. Melakukan pencurian/ penggelapan barang / uang milik Negara; b. Membujuk/ mempengaruhi PIHAK KESATU/ rekan kerja/ keluarga PIHAK KESATU untuk melaksanakan hal yang bertentangan dengan hukum; c. Dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian PIHAK KESATU; d. Melakukan tindakan kekerasan kepada PIHAK KESATU; e. Memberikan keterangan/ dokumen palsu; f. Melakukan tindakan tercela atau asusila di tempat kerja; g. Melakukan penghinaan kepada PIHAK KESATU atau teman kerja; h. Menjadi anggota organisasi yang dilarang pemerintah; i. Membocorkan dokumen serta rahasia Negara. PIHAK KEDUA dapat dikenakan sanksi pemberhentian apabila tidak mengindahkan surat peringatan dari PIHAK KESATU untuk tindakan yang berupa; a. Tidak melakukan pekerjaan atau tidak masuk selama 5 (lima) hari berturut-turut tanpa izin atau alasan yang tidak bisa dipertanggung jawabkan; b. Menolak perintah atasan sesusai dengan tugas yang telah diberikan oleh PIHAK KESATU; c. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian kerja ini; d. Melanggar peraturan disiplin.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 8 (1) (2)

Para pihak dalam Perjanjian Kerjasama ini tetap mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal terjadi perselisihan berkaitan dengan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 9 Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerja ini, akan diatur dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 (1) (2)

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atas masing-masing tanpa ada paksaan/ tekanan dari pihak lain. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 3 (Tiga) rangkap yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatanganinya perjanjian ini.

Buranga,……., Januari 2018 PIHAK KEDUA Yang Bersangkutan,

PIHAK KESATU Kepala Bappeda,

Materai 6000

BJ. FEBRIANTI SAPUTRI, S.Sos

HARMIN HARI,SP.,M.Si Pembina Tingkat I NIP 19701231 199903 1 008

Mengetahui a.n Bupati Buton Utara Sekretaris Daerah,

Drs. MUHAMMAD YASIN Pembina Utama Muda, Gol.IV/c NIP.19641216 199303 1 005