Perikatan Yang Bersumber Dari Perjanjian.docx

PERIKATAN YANG BERSUMBER DARI PERJANJIAN

Kelompok 4: Marita Lely Rahmawati Irsalina Hardiani Hardiansyah Tri Anjas Andi P Nanan Isnaina Nur Azizah Laila A. H Juriadi Deden Riski Dicky Untari Turfatul Atiyah

Pengertian Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari kata overeenkomst (Belanda) atau contract (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang pengertian perjanjian yaitu teori lama dan teori baru. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan : “ Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih . ” Definisi dalam pasal tersebut tidak jelas disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Sedangkan dalam teori baru yang diartikan dengan perjanjian, adalah : “ suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum .” Teori baru tidak hanya melihat perjanjian semata-mata tetapi juga melihat perbuatanperbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya. Ada tiga tahap dalam pembuatan perjanjian menurut teori baru, yaitu : a. tahap pracontractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan; b. tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; c. tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian. Unsur-unsur perjanjian menurut teori lama, yaitu : a. b. c. d. e. f. g. h.

adanya perbuatan hukum; persesuaian pernyataan kehendak dari beberapa orang; persesuaian kehendak ini harus dipublikasikan dinyatakan; perbuatan hukum itu terjadi karena kerjasama antara dua orang atau lebih; pernyataan kehendak yang sesuai itu harus saling bergantung satu sama lain; kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum; akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik; persesuaian kehendak itu harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.

Syarat – Syarat Sahnya Perjanjian Syarat sahnya perjanjian menurut Hukum Kontrak ( Law of Contact ) Amerika ada empat, yaitu : (1) adanya offer dan acceptance. (2) metting of minds, (3) konsiderasi (prestasi), (4) competent legal parties dan legal subject matter. Sedangkan menurut hukum Eropa Kontinental syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1365 Buku IV NBW (BW Baru) Belanda atau Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : (1) adanya kesepakatan (toesteming/izin) kedua belah pihak, (2) kecakapan bertindak , (3) adanya objek perjanjian (onderwerp der overeenskomst), (4) adanya causa yang halal (geoorloofde oorzaak).

1

Bentuk–Bentuk Perjanjian Terdapat dua bentuk perjanjian, yaitu perjanjian tertulis, adalah suatu perjanjian yang yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan dan perjanjian lisan, adalah suatu perjajian yang dibuat oleh para pihak dalam dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak ). Ada tiga bentuk perjanjian tertulis,sebagaimana dikemukan berikut ini: a. Perjanjian dibawah tangan yang ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan saja. Perjanjian semacam ini hanya mengikat para pihak dalam perjanjian, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengkat pihak ketiga. Dengan kata lain, jika perjanjian tersebut disangkal pihak ketiga, maka para pihak atau salah satu pihak dari parjanjian tersebut berkewajiban untuk mengajukan bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan bahwa keberantan pihak ketiga dimaksud adalah tidak berdasar dan tidak dapat dibenarkan. b. Perjanjian dengan saksi notaris untuk melegalisir tanda tangan para pihak. Apabila kemudian salah satu pihak menyangkal perjanjian tersebut maka pihak yang menyangkal tersebut adalah pihak yang harus membuktikan penyangkalannya. c. Perjanjian yang dibuat di hadapan dan oleh notaris dalam bentuk akta notariel. Akta notariel adalah akta yang dibuat dihadapan dan muka pejabat yang berwenang untuk itu. Akta notariel ini merupakan alat bukti yang sempurna bagi para pihak yang bersangkutan maupun pihak ketiga. Akta notariel atau yang disebut juga akta autentik memiliki tiga fungsi, yaitu : a. sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian tertentu; b. sebagai bukti bagi para pihak bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak ; c. sebagai bukti kepada pihak ketiga bahwa pada tanggal tertentu, kecuali jika ditentukan sebaiknya, para pihak telah mengadakan perjanjian bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak.

Interpretasi dalam Perjanjian Penafsiran tentang perjanjian diatur dalam pasal 1342 KUH Perdata dimana isi perjanjian dibedakan menjadi : (1) kata-katanya jelas, dan (2) kata-katanya tidak jelas, sehingga menimbulkan bermacam-macam penafsiran. Pada isi perjanjian yang tidak jelas diperkenankan melakukan penafsiran dengan memperhatikan beberapa aspek , yaitu : a. Jika kata-katanya dalam kontrak memberikan berbagai macam penafsiran, maka harus menyelidiki maksud para pihak yang membuat perjanjian (Pasal 1343 KUH Perdata); b. Jika suatu janji memberi berbagai penafsiran, maka harus diselidiki pengertian yang memungkinkan perjanjian itu dapat dilaksanakan (Pasal 1344 KUH Perdata); 2

c. Jika kata-kata dalam perjanjian diberikan dua macam perngertian, maka harus dipilih pengertian yang paling selaras dengan sifat perjanjian (Pasal 1345 KUH Perdata) d. Apabila terjadi keraguan, maka harus di tafsirkan menurut kebiasaan dalam di negeri atau di tempat dibuatnya perjanjian (pasal 1346 KUH Perdata); e. Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus di tafsirkan atas kerugian orang yang meminta diperjanjikan suatu hal, dan untuk keuntungan orang yang mengikatkan dirinya untuk itu (pasal 1349 KUH perdata). Fungsi Perjanjian Fungsi perjanjian ada dua macam, yaitu fungsi yurudis dan fungsi ekonomis. Fungsi yurudis perjanjian adalah dapat memberikan kepastian hukum para pihak, sedangkan fungsi ekonomis adalah menggerakkan (hak milik) sumber daya dari nilai penggunaan yang lebih rendah menjadi nilai yang lebih tinggi. Biaya dalam Perbuatan Perjanjian Pembuatan perjanjian memerlukan biaya. Biaya-biaya itu meliputi: a. Biaya penelitian, meliputi biaya penentuan hak milik yang mana yang diinginkan dan biaya penentuan bernegosiasi. b. Biaya negosiasi, meliputi biaya persiapan, biaya penulisan kontrak dan biaya tawarmenawar dalam uraian yang rinci. c. Biaya monitoring, yaitu biaya penyelidikan tentang obyek. d. Biaya pelaksanaan, meliputi biaya persidangan dan arbitrase. e. Biaya kekeliruan hukum, yang merupakan biaya sosial. Biaya ini biasanya muncul apabila hakim membuat kesalahan dalam memutus suatu kasus berikutnya. Hal ini akan membuat kesalahan pada kasus-kasus berikutnya.

3