Perda_6_1992_pembagian Penerimaan Pbb Bagian Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dan Kelurahan

  • Uploaded by: Muhammad Faisal
  • 0
  • 0
  • May 2020
  • PDF

This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA


Overview

Download & View Perda_6_1992_pembagian Penerimaan Pbb Bagian Kabupaten Kepada Pemerintah Desa Dan Kelurahan as PDF for free.

More details

  • Words: 645
  • Pages: 2
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TMUR NOMOR : 6 TAHUN 1992 T E N T A N G PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR Menimbang

: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan tugas Pemerintah dan Pembangunan maka perlu dilakukan upaya peningkatan pendapatan Desa dan Kelurahan melalui penyisihan sebagian hasil penerimaan pajak bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II Aceh Timur kepada Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan; b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Undang-Undang No. 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom KabupatenKabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara; Undang-tJndang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah; Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa; Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan; Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1985 tentang Pembagian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1982 tentang Penyusunan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 49 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II kepada Pemerintah Desa; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Tingkat I dan Tingkat II serta pemberian Sumbangan/ Bantuan dan Pemberian sebagian hasil pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintahan Kelurahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur. M

E

M

U

T

U

S

K

A

N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR TENTANG PENYISIHAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR KEPADA PEMERINTAH DESA DAN PEMERINTAH KELURAHAN. Pasal 1 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II Aceh Timur disisihkan sebesar 10% sebagai Subsidi/ Sumbangan Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Timur kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur. Pasal 2 (1) Alokasi penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 1 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur; (2) Penetapan Alokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini bertujuan untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan dan penghargaan/ perangsang bagi Desa dan Kelurahan yang telah lunas Pajak Bumi dan Bangunan. Pasal 3 Penyisihan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat II Aceh Timur kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur yang dianggarkan pada pengeluaran rutin (Ganjaran subsidi/ Sumbangan kepada Daerah bawahan). Pasal 4 Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur. Pasal 5 Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, dicantumkan dalam Anggaran Kelurahan sebagai penerimaan dalam Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD) yang bersangkutan pada setiap tahun Anggaran. Pasal 6 Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan Pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Aceh Timur.

Pasal 7 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Timur. LANGSA, 29 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TK.II ACEH TIMUR Ketua, H. SAYED ALWY Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kab. Dati II Aceh Timur No. 10 tanggal 22 September 1992 Seri A Nomor 2 Sekretaris Wilayah /Daerah d.t.o Drs. N A B H A N I Pembina, NIP. 010048944.-

JUNI

1992

BUPATI KEPALA DAERAH TK.II ACEH TIMUR H.M. NOEH AR Peraturan Daerah ini telah disahkan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh dengan Surat Keputusan No. 188.342/428/1992 tanggal 31 Agustus 1992

Related Documents


More Documents from "puskesmaskelir"