Perbup-aceh-barat-no.-05-tahun-2019-tentang-pedoman-penyusunan-apbg-tahun-2019.pdf

1

SALINAN

BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019 DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA BUPATI ACEH BARAT, Menimbang : a. bahwa untuk memberikan panduan kepada pemerintah gampong dalam melaksanakan perencanaan keuangan gampong sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu mengatur tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong Tahun Anggaran 2019; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan…

2 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Musyawarah Desa; 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 165); 11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan Qanun Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 166); 12. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 203); 13. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2018 Nomor 6); 14. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Gampong; 15. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong; 16. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 43 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019; 17. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2019; 18. Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong; MEMUTUSKAN:…

3 MEMUTUSKAN: Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019. Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang- undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat. 3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat yang merupakan kepala pemerintah daerah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. 4. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah Gampong adalah keuchik atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong. 8. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.

yang

9. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Perangkat gampong adalah sekretariat gampong, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis fungsional yang bertugas membantu Keuchik dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewajibannya. 11. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban gampong. 12. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan gampong. 13. Rencana…

4 13. Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya disingkat RKPG, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong. 15. Penerimaan gampong adalah uang yang masuk ke rekening kas gampong. 16. Pengeluaran gampong adalah uang yang keluar dari rekening kas gampong. 17. Pendapatan adalah semua penerimaan gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong. 18. Belanja Gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh gampong. 19. Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. 20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 21. Surplus Anggaran Gampong adalah selisih pendapatan gampong dengan belanja gampong.

lebih

antara

22. Defisit Anggaran gampong adalah selisih kurang pendapatan gampong dengan belanja gampong.

antara

23. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Pasal 2 (1) Pedoman Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2019 terdiri dari: a. singkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten dengan kewenangan gampong, RKPG, dan kebijakan prioritas penggunaan dana desa; b. prinsip penyusunan APBG; c. kebijakan penyusunan APBG; d. teknis penyusunan APBG; dan e. hal-hal khusus lainnya. (2) Uraian pedoman penyusunan APBG Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini. Pasal 3 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Umum bagi Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 4…

5 Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat. Ditetapkan di Meulaboh pada tanggal 15 Januari 2019 M 9 Jumadil Awal1440 H BUPATI ACEH BARAT, dto RAMLI. MS Diundangkan di Meulaboh pada tanggal 15 Januari 2019 M 9 Jumadil Awal 1440 H SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT, dto ADONIS

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2019 NOMOR: 05

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 05 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019 URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2019 I.

Singkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten dengan Kewenangan Gampong, RKPG, dan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa A.

Arah Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2019 merupakan penjabaran tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Aceh Barat Tahun 2017-2022. Perencanaan dan penganggaran di tingkat gampong perlu mengacu dan menyesuaikan dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah ditentukan pada 2 (dua) dokumen perencanaan tersebut. Arah kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat tahun 2019 bertema “Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Percepatan Pembangunan Ketahanan Pangan”. Berdasarkan penjelasan tentang arah kebijakan dalam RPJM Kabupaten Aceh Barat, pembangunan di daerah telah mulai dibangun oleh BUMG melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbagai upaya peningkatan swasembada pangan terus ditingkatkan dengan meningkatkan sarana dan prasarana produksi pertanian dan pembangunan infrastruktur untuk mencapai daerah terpencil serta membuka jalan usaha tani itu sendiri. B.

Kewenangan Gampong

Kewenangan gampong adalah kewenangan yang dimiliki gampong meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala gampong, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten Aceh Barat serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 36 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong, kewenangan gampong terbagi menjadi: 1. Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul, meliputi: a. Sistem organisasi masyarakat adat; b. Pembinaan kelembagaan masyarakat; c. Pembinaan lembaga dan hukum adat; d. Pengelolaan tanah kas gampong; dan e. Pengembangan peran masyarakat gampong. 2. Kewenangan Lokal berskala Gampong, meliputi: a. Kewenangan di bidang pemerintahan gampong; b. Kewenangan di bidang pembangunan gampong; c. Kewenangan di bidang pembinaan kemasyarakatan; dan d. Kewenangan di bidang pemberdayaan masyarakat.

2 Rincian masing-masing jenis kewenangan yang telah diidentifikasi dan diinventarisasi sesuai peraturan bupati tersebut di atas, menjadi pedoman bagi pemerintah gampong untuk menyusun dan menetapkan Qanun Gampong tentang Kewenangan Gampong berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Gampong sesuai kondisi dan kebutuhan lokal gampong. Qanun Gampong yang mengatur tentang hal tersebut merupakan dasar hukum yang wajib disusun dan ditetapkan oleh pemerintah gampong, agar pemerintah gampong dapat mengalokasikan sejumlah anggaran untuk membiayai program dan kegiatan yang direncanakan sesuai kewenangan gampong. C.

Rencana Kerja Pemerintah Gampong

Rencana Kerja Pemerintah Gampong atau RKPG adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong (RPJMG) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPG merupakan dokumen perencanaan utama yang dijadikan pedoman dasar penyusunan APBG oleh pemerintah gampong. Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2019 mengacu pada RKPG Tahun 2019 yang telah dibahas dan disepakati antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong, serta telah ditetapkan dengan Qanun Gampong. Prioritas program dan kegiatan dalam RKPG yang dijadikan rujukan pelaksanaan melalui APBG merupakan program dan kegiatan yang didanai: 1. Dana Desa yang bersumber dari APBN; 2. Alokasi Dana Gampong (ADG) yang bersumber dari APBK; 3. Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang bersumber dari APBK; 4. Pendapatan Asli Gampong (PAG); 5. Swadaya masyarakat gampong; 6. Bantuan keuangan dari pihak ketiga; dan 7. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Penyelarasan program dan kegiatan prioritas RKPG pada tahap penyusunan APBG wajib dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat gampong yang meliputi: 1. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan gampong; 2. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; 3. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia; 4. pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif; 5. pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; 6. pendayagunaan sumber daya alam; 7. peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam; 8. pelestarian adat istiadat dan sosial budaya gampong; 9. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat gampong; dan 10. peningkatan kapasitas masyarakat, lembaga kemasyarakatan gampong, lembaga adat, dan lembaga keagaaman di gampong. D.

Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada seluruh desa dan disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota untuk membiayai program kegiatan pada bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2019 telah diatur dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Penentuan kegiatan prioritas yang dibiayai oleh Dana Desa tetap mengacu pada kewenangan gampong dan hasil musyawarah gampong. Pemerintah Gampong juga dapat mempertimbangkan tipologi desa sesuai Indeks Desa Membangun (IDM) untuk menentukan kegiatan prioritas yang akan dibiayai.

3 Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 1. Bidang Pembangunan Gampong Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program dan kegiatan pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, meliputi kegiatan: a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1) lingkungan pemukiman; 2) transportasi; 3) energi; dan 4) informasi dan komunikasi. b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan: 1) kesehatan masyarakat; dan 2) pendidikan dan kebudayaan. c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi masyarakat Gampong meliputi: 1) usaha pertanian untuk ketahanan pangan; 2) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan 3) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Gampong dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan. d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan: 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial; 2) penanganan bencana alam dan bencana sosial; dan 3) pelestarian lingkungan hidup. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong Dana Desa ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Gampong dalam penerapan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Gampong dengan mendayagunakan potensi dan sumberdaya sendiri, meliputi kegiatan: a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Gampong; b. pengembangan kapasitas masyarakat Gampong yang dilaksanakan di Gampong setempat; c. pengembangan ketahanan masyarakat Gampong; d. pengembangan ketahanan keluarga; e. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Gampong melalui pengembangan kapasitas dan pengadaan aplikasi perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware) komputer untuk pendataan dan penyebaran informasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang dikelola secara terpadu; f. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan warga miskin, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Gampong penyandang disabilitas; g. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup; h. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan konflik sosial serta penanganannya;

4 i.

dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMG dan/atau BUMG Bersama; j. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Gampong lainnya; k. pendayagunaan sumberdaya alam untuk kemandirian Gampong dan peningkatan kesejahteran masyarakat; l. penerapan teknologi tepat guna untuk pendayagunaan sumberdaya alam perdesaan dan peningkatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif; dan m. pengembangan kerja sama antar Gampong dan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga. 3. Program dan Kegiatan Lintas Bidang Dana Desa diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong, menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan meningkatkan pendapatan asli gampong (PAG), meliputi kegiatan: a. Produk unggulan gampong dan.atau produk unggulan kawasan perdesaan; b. BUMG dan/atau BUMG bersama; c. Embung atau penampungan air kecil lainnya; dan d. Sarana olahraga gampong, diutamakan menjadi aset sarana olahraga yang dikelola oleh BUMG untuk mendapatkan penghasilan. 4. Peningkatan Pelayanan Publik di tingkat Gampong Dana Desa diprioritaskan untuk dialokasikan pada upaya-upaya peningkatan gizi masyarakat serta pencegahan anak kerdil (stunting), meliputi kegiatan: a. penyediaan air bersih dan sanitasi; b. pemberian makanan tambahan dan bergizi untuk balita; c. pelatihan pemantauan perkembangan kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui; d. bantuan posyandu untuk mendukung kegiatan pemeriksaan berkala kesehatan ibu hamil atau ibu menyusui; e. pengembangan apotik hidup desa dan produk hotikultura untuk memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil atau ibu menyusui; dan f. pengembangan ketahanan pangan di Desa; 5. Penanggulangan Kemiskinan di tingkat Gampong Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan padat karya tunai dengan tujuan untuk menyediakan lapangan kerja sementara dan peningkatan penghasilan bagi masyarakat gampong yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin, dan stunting atau warga gampong yang memiliki anak dengan persoalan stunting. Ketentuan penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan yang bersifat padat karya tunai adalah: a. Dilakukan secara swakelola oleh gampong; b. Menggunakan sumberdaya alam dan teknologi di gampong; c. Melibatkan sumberdaya manusia di gampong; d. Mengalokasikan Dana Desa paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk upah masyarakat, khusus bagi kegiatan-kegiatan pada bidang pembangunan gampong; e. Membayar upah masyarakat secara harian atau mingguan; dan f. Kegiatan tidak dilaksanakan pada musim panen. Pada proses penyusunan APBG, pemerintah gampong wajib memperhatikan tata cara penetapan prioritas kegiatan yang dibiayai dengan Dana Desa, serta melakukan penyesuaian-penyesuaian sebagaimana ketentuan yang berlaku.

5 II. Prinsip Penyusunan APBG Penyusunan APBG Tahun Anggaran 2019 disusun berdasarkan prinsip: 1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Gampong berdasarkan bidang dan kewenangannya; 2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBG; 4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat; 5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan 6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. III. Kebijakan Penyusunan APBG A. Pendapatan Gampong Pendapatan gampong adalah semua penerimaan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak gampong dan tidak perlu dikembalikan oleh gampong. Pendapatan gampong terdiri dari: 1. Pendapatan Asli Gampong Pendapatan Asli Gampong (PAG) adalah penerimaan gampong yang diperoleh atas usaha sendiri sebagai pelaksanaan kewenangan gampong. Pendapatan Asli Gampong terdiri dari: a. Hasil Usaha, antara lain adalah Bagi Hasil Badan Usaha Milik Gampong (BUMG), yaitu penerimaan pemerintah gampong yang diperoleh dari bagi hasil keuntungan usaha BUMG yang telah diatur dalam Qanun Gampong tentang BUMG serta Keputusan Keuchik tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; b. Hasil Aset, terdiri dari hasil aset atas pengelolaan tanah kas gampong, tambatan perahu, pasar gampong, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala gampong; c. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, merupakan penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat gampong dalam bentuk uang. Sumbangan masyarakat selain dalam bentuk uang tidak dapat dicatat sebagai pendapatan gampong, namun tercatat dengan mekanisme lain yang diatur dalam peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan gampong; dan d. Pendapatan Asli Gampong Lain, antara lain adalah Pungutan Gampong. Pungutan Gampong wajib diatur dalam Qanun Gampong tentang Pungutan Gampong yang ditetapkan setelah dievaluasi oleh pemerintah kabupaten atau kecamatan. 2. Transfer Transfer adalah penerimaan gampong yang diperoleh dari Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah Aceh bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Barat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), terdiri dari: a. Dana Desa yang bersumber dari APBN; b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari APBK; c. Alokasi Dana Gampong (ADG) dari APBK; d. Bantuan Keuangan dari APBA baik bersifat umum atau khusus; dan e. Bantuan Keuangan dari APBK baik bersifat umum atau khusus.

6 3. Pendapatan Lain Pendapatan Lain yang diterima oleh gampong terdiri dari: a. penerimaan dari hasil kerja sama gampong; b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di gampong; c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga; d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas gampong pada tahun anggaran berjalan; e. bunga bank; dan f. pendapatan lain gampong yang sah. Pendapatan Gampong sebagaimana pengelompokan dan penjelasan di atas diklasifikasikan dan dibagi menurut kode rekening pendapatan. Tabel di bawah ini merupakan klasifikasi kode rekening pendapatan gampong. KODE REKENING PENDAPATAN GAMPONG Kode Uraian Rekening a b c d 4 PENDAPATAN 4 1 Pendapatan Asli Gampong 4 1 1 Hasil Usaha 4 1 1 01 Bagi Hasil BUMG 4 1 1 90-99 Lain-lain 4 1 2 Hasil Aset 4 1 2 01 Pengelolaan Tanah Kas Gampong 4 1 2 02 Tambatan Perahu 4 1 2 03 Pasar Gampong 4 1 2 04 Tempat Pemandian Umum 4 1 2 05 Jaringan Irigasi Gampong 4 1 2 06 Pelelangan Ikan Milik Gampong 4 1 2 07 Kios Milik Gampong 4 1 2 08 Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olah Raga Milik Gampong 4 1 2 90 Pendapatan Sewa Peralatan Milik Gampong 4 1 2 91 Pendapatan Sewa Gedung Milik Gampong 4 1 2 90-99 Lain-lain 4 1 3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 4 1 3 01 Swadaya, partisipasi dan gotong royong 4 1 3 90-99 Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 4 1 4 Lain-lain Pendapatan Asli Gampong 4 1 4 01 Hasil Pungutan Gampong 4 1 4 90-99 Lain-lain 4 2 Transfer 4 2 1 Dana Desa 4 2 1 01 Dana Desa 4 2 2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten 4 2 2 01 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten 4 2 3 Alokasi Dana Desa 4 2 3 01 Alokasi Dana Desa 4 2 4 Bantuan Keuangan Provinsi 4 2 4 01 Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 4 2 4 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi 4 2 5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 4 2 5 01 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 4 2 5 90-99 Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota

7

a 4 4 4 4

Kode Rekening b c d 3 3 1 3 1 01 3 2

4

3

2

4

3

3

4

3

3

4 4 4

3 3 3

4 4 5

4

3

5

4 4 4 4

3 3 3 3

6 6 9 9

Uraian

Pendapatan Lain-lain Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Gampong Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Gampong Penerimaan dari Hasil Kerjasama Gampong dengan Pihak Ketiga 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Gampong dengan Pihak Ketiga Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Gampong 01 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Gampong Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Gampong pada tahun anggaran berjalan 01 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Gampong pada tahun anggaran berjalan Bunga Bank 01 Bunga Bank Lain-lain pendapatan Gampong yang sah 90-99 Lain-lain pendapatan Gampong yang sah

B. Belanja Gampong Belanja Gampong adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban gampong dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh gampong yang dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan gampong. Klasifikasi Belanja Gampong menurut bidang terdiri dari: 1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, dengan sub bidang: a. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan gampong; b. sarana dan prasarana pemerintahan gampong; c. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan; d. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan e. pertanahan. 2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan, dengan sub bidang: a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. kawasan permukiman; e. kehutanan dan lingkungan hidup; f. perhubungan, komunikasi dan informatika; g. energi dan sumber daya mineral; dan h. pariwisata. 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dengan sub bidang: a. ketentraman, ketertiban, dan pelindungan masyarakat; b. kebudayaan dan keagamaan; c. kepemudaan dan olah raga; dan d. kelembagaan masyarakat

8 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, dengan sub bidang: a. kelautan dan perikanan; b. pertanian dan peternakan; c. peningkatan kapasitas aparatur gampong; d. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga; e. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah; f. dukungan penanaman modal; dan g. perdagangan dan perindustrian. 5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, dengan sub bidang: a. penanggulangan bencana; b. keadaan darurat; c. keadaan mendesak. Belanja Gampong menurut bidang dan sub bidang sebagaimana diuraikan di atas di atas diklasifikasikan dan dibagi atas kode rekening bidang, sub bidang dan kegiatan sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini KODE REKENING BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN Kode Rekening 1

1

1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

1

BIDANG, SUB BIDANG, dan KEGIATAN

BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Gampong yang mencakup: Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong (Maksimal 30 % untuk kegiatan 1-7) 01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik 02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong 03 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong 04 Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) 05 Penyediaan Tunjangan Tuha Peut 06 Penyediaan Operasional Tuha Peut (Rapat-rapat (ATK, makanminum), perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/ telpon, dll) 07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 90-99 Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Gampong Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Gampong Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Keuchik 2 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan gampong

1

3

1

3

01 02 03

01

Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)

9 1

3

1 1

3 3

1 1 1

3 3 3

1

4

1

4

1

4

1 1

4 4

1 1

4 4

1

4

1 1

4 4

1

4

1

4

1

4

1 1 1

5 5 5

1 1 1 1 1

5 5 5 5 5

1

5

2

02

Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Gampong (profil kependudukan dan potensi gampong) 03 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Gampong 04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Gampong secara Partisipatif 90 Fasilitasi Administrasi Itsbat Nikah 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan* Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan 01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Gampong/Pembahasan APBG (Musgam, Musrenbanggam/PraMusrenbanggam, dll., bersifat reguler) 02 Penyelenggaraan Musyawarah Gampong lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Gampong) 03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG/RKPG,dll) 04 Penyusunan Dokumen Keuangan Gampong (APBG/APBG Perubahan/ LPJ APBG, dan seluruh dokumen terkait) 05 Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Gampong 06 Penyusunan Kebijakan Gampong (Qanun Gampong/Peraturan Keuchik, dll - diluar dokumen Rencana Pembangunan/Keuangan) 07 Penyusunan Laporan Keuchik/Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat) 08 Pengembangan Sistem Informasi Gampong 09 Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Gampong (Antar Gampong/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga, dll)** 10 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan Keuchik, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan Tuha Peut (yang menjadi wewenang Gampong) 11 Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Gampong 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan* Sub Bidang Pertanahan 01 Sertifikasi Tanah Kas Gampong 02 Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) 03 Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin 04 Mediasi Konflik Pertanahan 05 Penyuluhan Pertanahan 06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 07 Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Gampong 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan* BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,

10 2 2

1 1

Sub Bidang Pendidikan 01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Gampong (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional, dst) ** 02 Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst) 03 Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong/ Sanggar Belajar Milik Gampong ** 05 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non- Formal Milik Gampong ** 06 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Gampong ** 07 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong/Sanggar Belajar Milik Gampong** 08 Pengelolaan Perpustakaan Milik Gampong (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong) 09 Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar 10 Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*

2 2

1 1 1

2

1

2

1

2

1

2

1

2 2 2

1 1 1

2 2

2 2

2

2

2

2

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2

2

2

2

2 2 2 2 2 2

3 3 3 3 3 3

01 02 03 04 05

2

3

06

2

3

07

2 2

3 3

08 09

Sub Bidang Kesehatan 01 Penyelenggaraan Pos Kesehatan Gampong (PKD)/Polindes Milik Gampong (Obat-obatan; Tambahan Insentif Bidan Gampong/Perawat Gampong; Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin, dst) 02 Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) 03 Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dll) 04 Penyelenggaraan Gampong Siaga Kesehatan 05 Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat Gampong 06 Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) 07 Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional 08 Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD 09 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD ** 90 Penyuluhan/Sosialisasi tentang Bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan* Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemeliharaan Jalan Gampong Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pemeliharaan Jembatan Milik Gampong Pemeliharaan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Gampong/Balai Kemasyarakatan Pemeliharaan Pemakaman Milik Gampong/Situs Bersejarah Milik Gampong/Petilasan Milik Gampong Pemeliharaan Embung Milik Gampong Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Gampong

11 2

3

10

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Gampong ** 11 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang ** 12 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ** 13 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Gampong ** 14 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Gampong (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain) ** 15 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Gampong/Balai Kemasyarakatan** 16 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Gampong/Situs Bersejarah Milik Gampong/Petilasan ** 17 Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Gampong ** 18 Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Gampong 19 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Gampong ** 20 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Gampong ** 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang*

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2 2 2 2

3 3 3 3

2

3

2 2

4 4

01

2 2

4 4

02 03

2

4

04

2

4

05

2 2

4 4

06 07

2

4

08

2 2 2

4 4 4

09 10 11

2

4

12

2

4

13

2

4

14

2

4

15

2

4

16

2

4

17

Sub Bidang Kawasan Permukiman Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi, dll) Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Gampong Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Gampong (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dll) Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong/Permukiman (Penampungan Bank Sampah, dll), Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Gampong Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Gampong (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga(pipanisasi, dll) ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, dll., di luar prasarana jalan) ** Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll ** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Gampong/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)** Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Gampong**

12 2 2

4 90 Rehabilitasi/Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni 4 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman*

2 2 2 2

5 5 5 5

2 2 2

Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Gampong Pengelolaan Lingkungan Hidup Gampong Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 5 90 Pemeliharaan Hutan Bakau 5 91 Pembersihan Daerah Aliran Sungai 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup*

2 2 2

6 6 6

2 2 2 2

01 02 03

Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 01 Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Gampong 02 Penyelenggaraan Informasi Publik Gampong (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/LPJ APBG untuk Warga, dll) 6 03 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Gampong 6 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*

2

Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Gampong 7 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Gampong ** 7 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral*

2 2 2

8 8 8

2

2 2

7 7

Sub Bidang Pariwisata 01 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Gampong 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Gampong 8 03 Pengembangan Pariwisata Tingkat Gampong 8 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata*

3

3

1

3

1

01

3

1

02

3

1

03

3 3 3

1 1 1

04 05 06

BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN GAMPONG Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat /lembaga kemasyarakatan Gampong yang mendukung proses pembangunan Gampong yang mencakup: Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Gampong (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) ** Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Gampong (Satlinmas Gampong) Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat (dengan masyarakat/instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Gampong Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Gampong Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Gampong Bantuan Hukum Untuk Aparatur Gampong dan Masyarakat Miskin

13 3 3 3

1

07

Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat 1 90 Penyelenggaran Peradilan Adat 1 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat*

3 3 3

2 2 2

Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan 01 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Gampong 02 Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Gampong di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 03 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Gampong 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Gampong ** 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Gampong ** 90 Pelaksanaan Syiar/Syariat Islam 91 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran 92 Pelestarian Adat dan Budaya Gampong (Gotong Royong, Duek Pakat, dst) 93 Pengiriman Peserta/Group/Kontingen Musabaqah Tilawatil Quran sebagai Wakil Gampong di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*

3

2

3

2

3

2

3 3 3

2 2 2

3

2

3

2

3 3

3 3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3

3 3

3 3 3 3 3 3

4 4 01 4 02 4 03 4 04 4 90-99

Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan Lembaga Adat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD/Tuha Lapan atau sebutan lain Pembinaan PKK Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*

1 1 1

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT GAMPONG Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman, kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup: Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Gampong Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Gampong

Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga 01 Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Gampong di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/Kota 02 Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Gampong 03 Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Gampong 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Gampong** 05 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Gampong** 06 Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga*

4

4 4 4

01 02

14 4

1

4

1

4 4

1 1

4

1

4

1

4 4

2 2

4

2

4

2

4 4

2 2

4

2

4

2

4 4 4 4 4

3 3 01 3 02 3 03 3 90-99

4

4

4 4 4

4 4 4

4

4

4 4 4

5 5 5

01 02

6 6 6

01 02

4 4 4 4 4 4 4

03

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Keramba/Kolam Perikanan Darat Milik Gampong** 04 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Gampong** 05 Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst) 06 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan ** 90 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Tempat Pelelangan Ikan Milik Gampong 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan* Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 01 Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagung, dll) 02 Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll) 03 Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Gampong (Lumbung Gampong, dll) 04 Pemeliharan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 05 Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan * 90 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan* Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Gampong Peningkatan kapasitas Keuchik Peningkatan kapasitas perangkat Gampong Peningkatan kapasitas Tuha Peut lain-lain kegiatan sub bidang peningkatan kapasitas Aparatur Gampong

Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 01 Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan 02 Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak 03 Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas) 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak*

Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi 5 03 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non- Pertanian 5 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah* Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Pembentukan BUMG (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMG) Pelatihan Pengelolaan BUMG (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Gampong) 6 90 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Badan Usaha Milik Gampong 6 90-99 lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*

15 4 4 4 4 4 4

7 7 7

Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian 01 Pemeliharaan Pasar Gampong/Kios milik Gampong 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Gampong/Kios milik Gampong ** 7 03 Pengembangan Industri kecil level Gampong 7 04 Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dll) ** 7 90-99 Lain-lain kegiatan sub bidang Perdagangan dan Perindustrian*

5

5 5 5 5 5 5

1 1 2 2 3 3

00 00 00

BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Gampong digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan Mendesak: Sub Bidang Penanggulangan Bencana Penanggulangan Bencana Sub Bidang Keadaan Darurat Keadaan Darurat Sub Bidang Keadaan Mendesak. Keadaan Mendesak

Keterangan: * = (Penambahan Kegiatan ditetapkan oleh Kabupaten) ** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan Gampong, misal: Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan) Sedangkan klasifikasi Belanja Gampong menurut jenisnya terdiri dari: 1. Belanja pegawai, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Keuchik dan Perangkat Gampong, serta tunjangan bagi Tuha Peut Gampong. Kriteria belanja pegawai adalah: a. Dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong; b. Pelaksanaannya dibayarkan setiap bulan; dan c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kemampuan APBG. 2. Belanja barang/jasa, dianggarkan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk: a. operasional pemerintah gampong; b. pemeliharaan sarana prasarana gampong; c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis; d. operasional Tuha Peut Gampong; e. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat; dan f. insentif unsur keagamaan. 3. Belanja modal, dianggarkan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset, serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan gampong. 4. Belanja tak terduga, merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal gampong. Jenis belanja tak terduga menurut sub bidang tersebut adalah dimaksudkan sebagai:

16 a. upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial; b. upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat; dan c. upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan. Jenis Belanja Gampong sebagaimana diuraikan di atas diklasifikasikan dan dibagi atas kode rekening belanja, sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini. KODE REKENING BELANJA Kode Rekening c

d

Uraian

a 5

b

5

1

5

1

1

5

1

1

01

Penghasilan Tetap Keuchik

5

1

1

02

Tunjangan Keuchik

5

1

1

90-99

5

1

2

5

1

2

01

Penghasilan Tetap Perangkat Gampong

5

1

2

02

Tunjangan Perangkat Gampong

5

1

2

90-99

5

1

3

5

1

3

01

Jaminan Kesehatan Keuchik

5

1

3

02

Jaminan Kesehatan Perangkat Gampong

5

1

3

03

Jaminan Ketenagakerjaan Keuchik

5

1

3

04

Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Gampong

5

1

4

5

1

4

01

Tunjangan Kedudukan Tuha Peut

5

1

4

02

Tunjangan Kinerja Tuha Peut

5

2

5

2

1

5

2

1

01

Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

5

2

1

02

Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik

5

2

1

03

5

2

1

04

5

2

1

05

5

2

1

06

Belanja Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga/Peralatan dan Bahan Kebersihan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) Belanja Barang Konsumsi

BELANJA Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik

Penerimaan Lain Keuchik yang Sah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong

Penerimaan Lain Perangkat Gampong yang Sah Jaminan Sosial Keuchik dan Perangkat Gampong

Tunjangan Tuha Peut

Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan

17 Kode Rekening

Uraian

a b c 5 2 1

d 07

Belanja Bahan/Material

5

2

1

08

Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk

5

2

1

09

Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut

5

2

1

10

Belanja Obat-obatan

5

2

1

11

Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan

5

2

1

12

Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian

5

2

1

90-99

Belanja Barang Perlengkapan Lainnya

5

2

2

5

2

2

01

5

2

2

02

5

2

2

03

5

2

2

04

5

2

2

05

Belanja Jasa Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber Belanja Jasa Honorarium Petugas

5

2

2

90

Belanja Jasa Honorarium/Insentif Unsur Keagamaan

5

2

2

90-99

5

2

3

5

2

3

01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

5

2

3

02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota

5

2

3

03

Belanja Kursus/Pelatihan

5

2

4

5

2

4

01

Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang

5

2

4

02

Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan

5

2

4

03

Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas

5

2

4

90-99

5

2

5

5

2

5

01

Belanja Jasa Langganan Listrik

5

2

5

02

Belanja Jasa Langganan Air Bersih

5

2

5

03

Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar

5

2

5

04

Belanja Jasa Langganan Telepon

5

2

5

05

Belanja Jasa Langganan Internet

5

2

5

06

Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro

5

2

5

07

Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak

5

2

5

90-99

5

2

6

5

2

6

01

Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat

5

2

6

02

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

5

2

6

03

Belanja Pemeliharaan Peralatan

Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Gampong/Operator Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong

Belanja Jasa Honorarium Lainnya Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Jasa Sewa

Belanja Jasa Sewa Lainnya Belanja Operasional Perkantoran

Belanja Operasional Perkantoran Lainnya Belanja Pemeliharaan

18 Kode Rekening

Uraian

a b c 5 2 6

d 04

Belanja Pemeliharaan Bangunan

5

2

6

05

Belanja Pemeliharaan Jalan

5

2

6

06

Belanja Pemeliharaan Jembatan

5

2

6

07

5

2

6

08

5

2

6

90-99

Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih, jaringan Air Limbah, Persampahan, dll) Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll) Belanja Pemeliharaan Lainnya

5

2

7

5

2

7

01

5

2

7

02

5

2

7

03

5

2

7

04

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke masyarakat Belanja Bantuan Mesin/Kendaraaan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke masyarakat Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin

5

2

7

05

Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan

5

2

7

90-99

5

3

5

3

1

5

3

1

01

Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah

5

3

1

02

Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah

5

3

1

03

5

3

1

04

Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah

5

3

1

05

Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah

5

3

1

90-99

5

3

2

5

3

2

01

Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan

5

3

2

02

Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio

5

3

2

03

Belanja Modal Peralatan Komputer

5

3

2

04

Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan

5

3

2

05

Belanja Modal Peralatan Dapur

5

3

2

06

Belanja Modal Peralatan Alat Ukur

5

3

2

07

Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah

5

3

2

08

Belanja Modal Peralatan khusus Kesehatan

5

3

2

09

5

3

2

10

Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan Belanja Modal Mesin

5

3

2

11

Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat

Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah

Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat

19 Kode Rekening a 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

b 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

c d 2 90-99 3 3 01 3 02 3 03 3 04 3 05 3 90-99 4 4 01 4 02 4 03 4 04 5 5 01 5 02 5 03 5 04 6 6 01 6 02 6 03 6 04 7

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4

7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9

01 02 03 04 05 90-99

1 1

01

01 02 03 04 01 02 03 04

Uraian Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya Belanja Modal Kendaraan Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor Belanja Modal Kendaraan Lainnya Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Bahan Baku Belanja Modal Sewa Peralatan Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Bahan Baku Belanja Modal Sewa Peralatan Belanja Modal Jembatan Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Bahan Baku Belanja Modal Sewa Peralatan Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persampahan Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Bahan Baku Belanja Modal Sewa Peralatan Belanja Modal Jaringan/Instalasi Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan Belanja Modal Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Bahan Baku Belanja Modal Sewa Peralatan Belanja Modal lainnya Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan Belanja Modal khusus Olahraga Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja Belanja

Modal khusus Kesenian/Kebudayaan/keagamaan Modal Tumbuhan/Tanaman Modal Hewan Modal Lainnya Tak Terduga Tak Terduga Tak Terduga

20 C. Pembiayaan Gampong Pembiayaan Gampong adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Gampong terdiri dari: 1. Penerimaan Pembiayaan, antara lain: a. Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan; b. Pencairan Dana Cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBG; dan c. Hasil Penjualan Kekayaan Gampong yang Dipisahkan, digunakan untuk menganggarkan dana dari hasil penjualan kekayaan gampong yang dipisahkan pengelolaannya. 2. Pengeluaran Pembiayaan, antara lain: a. Pembentukan Dana Cadangan, dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pembentukan Dana Cadangan ditetapkan dengan qanun gampong sesuai ketentuan yang berlaku; dan b. Penyertaan Modal, digunakan untuk menganggarkan kekayaan pemerintah gampong yang diinvestasikan dalam BUMG untuk meningkatkan pendapatan gampong atau pelayanan kepada masyarakat. Penganggaran penyertaan modal kepada BUMG dilakukan oleh pemerintah gampong setelah melalui proses analisis kelayakan dengan memperhatikan indikator penyertaan modal dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan uraian jenis-jenis Pembiayaan Gampong sebagaimana penjelasan di atas, maka Pembiayaan Gampong diklasifikasikan dan dibagi atas kode rekening sebagaimana tabel berikut ini. KODE REKENING PEMBIAYAAN a 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Kode Rekening b c d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

1 1 2 2 3 3 9 9 1 1 2 2 9 9

01 01 01 90-99 01 01 90-99

Uraian PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumya SILPA Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Gampong yang Dipisahkan Hasil Penjualan Kekayaan Gampong yang Dipisahkan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Penerimaan Pembiayaan Lainnya Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Gampong Penyertaan Modal Gampong Pengeluaran Pembiayaan lainnya Pengeluaran Pembiayaan lainnya

21 IV.

Teknis Penyusunan APBG

A. Tahapan dan Urutan Waktu Penyusunan APBG Tahapan dan urutan waktu Penyusunan APBG tahun anggaran berkenaan mengacu pada peraturan bupati tentang pengelolaan keuangan gampong. Sesuai prinsip tepat waktu, penyusunan APBG diupayakan semaksimal mungkin dapat ditetapkan paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan atau tahun anggaran sebelumnya. Namun, apabila terdapat kendala-kendala yang disebabkan dari dinamikan kebijakan Pemerintah maupun kebijakan Pemerintah Kabupaten, maka dapat dilakukan penyesuaian waktu dengan tetap mengacu pada tahapan-tahapan penyusunan APBG yang telah ditentukan. Tabel berikut merupakan tahapan dan urutan waktu ideal dalam penyusunan APBG. TAHAPAN DAN URUTAN WAKTU PENYUSUNAN APBG No.

Uraian Kegiatan

Waktu

1. Sekretaris Gampong mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan APBG, dimulai sejak Qanun Gampong tentang RKPG telah ditetapkan. 2. Sekretaris Gampong menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Keuchik. 3. Keuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama melalui Musyawarah Tuha Peut Gampong. 4. Penandatanganan Berita Acara Hasil Musyawarah Tuha Peut Gampong tentang Kesepakatan terhadap Rancangan Qanun tentang APBG. 5. Keuchik menyiapkan Rancangan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG, dikoordinasikan oleh Sekretaris Gampong. 6. Keuchik menyampaikan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. 7. Hasil evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG diterima oleh Keuchik paling lama 20 (dua puluh) hari sejak rancangan tersebut diterima. 8. Keuchik menyempurnakan Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sesuai hasil evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari sejak hasil evaluasi diterima. 9. Rancangan Qanun Gampong tentang APBG yang telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi ditetapkan menjadi Qanun Gampong tentang APBG, berikut beserta penetapan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG. 10. Keuchik menyampaikan Qanun Gampong tentang APBG dan Peraturan Keuchik tentang Penjabaran APBG kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak kedua dokumen tersebut ditetapkan. 11. Keuchik menyampaikan informasi mengenai APBG melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat (seperti: papan informasi, baliho/poster, selebaran/brosur, website, media sosial, dan lain-lain)

September – Oktober tahun berjalan

paling lambat Oktober tahun berjalan

November – Desember tahun berjalan

paling lambat 31 Desember tahun berjalan

Januari tahun berkenaan

22 B. Substansi APBG 1. Pendapatan Gampong a. Pendapatan Asli Gampong (PAG), mencakup perkiraan dana atau biaya yang akan diterima oleh gampong selama 1 (satu) tahun anggaran dari masing-masing rincian pendapatan asli gampong. Setiap rincian atau uraian pendapatan asli gampong wajib mencantumkan dasar hukum penerimaannya. Contoh: - Bagi Hasil BUMG Sejahtera (Qanun Gampong No. 7 Tahun 2018) - Sewa Balai Gampong (Qanun Gampong No. 10 Tahun 2015) - Pungutan Jalan Produksi (Qanun Gampong No. 1 Tahun 2016) b. Transfer, mencakup pagu alokasi transfer yang akan diterima oleh gampong selama 1 (satu) tahun anggaran. Setiap rincian atau uraian dana Transfer wajib mencantumkan dasar hukumnya. Pada penyusunan APBG Tahun Anggaran 2019, dasar hukum yang dicantumkan untuk rincian/uraian Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dari Kabupaten, dan Alokasi Dana Gampong adalah Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2019. Contoh: - Dana Desa (Perbup No. 83 Tahun 2018) - Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (Perbup No. 83 Tahun 2018) - Alokasi Dana Gampong (Perbup No. 83 Tahun 2018) c. Pendapatan Lain, mencakup perkiraan dana atau biaya yang akan diterima oleh gampong selama 1 (satu) tahun anggaran dari sumbersumber di luar Pendapatan Asli Gampong dan dana Transfer. Contoh: - Penerimaan Kerja Sama Pengelolaan Air Bersih - Sumbangan dari PT. Mifa Bersaudara - Pengembalian Kelebihan Belanja Tahun 2017 2. Belanja Gampong Belanja Gampong yang disusun dan ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan: a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Gampong untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; dan b. Paling banyak 30% (tuga puluh per seratus) dari jumlah anggaran Belanja Gampong untuk mendanai: 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong; 2) Operasional Pemerintah Gampong; dan 3) Tunjangan dan operasional Tuha Peut Gampong. Contoh: Total anggaran Pendapatan Gampong Sejahtera Tahun Anggaran 2019 adalah Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) yang terdiri dari Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, dan Alokasi Dana Gampong. Maka, dari total anggaran Pendapatan Gampong tersebut dapat dianggarkan Belanja Gampong maksimal Rp. 300.000.000 (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong, operasional Pemerintah Gampong, serta tunjangan dan operasional Tuha Peut Gampong. Sedangkan, sisa Rp. 700.000.000 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) dapat digunakan untuk membiayai kewenangan gampong pada kegiatan-kegiatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat.

23 Pedoman standar satuan biaya atau harga material/jasa bagi gampong merujuk pada Standar Biaya Umum dan Standar Harga Barang yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten. Gampong juga dapat menetapkan standar satuan harga tertentu dengan mempertimbangkan kondisi geografis, tingkat kemahalan dan kesulitan akses. Apabila standar satuan harga material/jasa yang ditetapkan lebih tinggi dari standar yang ditetapkan oleh kabupaten, maka gampong harus menyampaikan alasan yang kuat. Berikut tabel beberapa standar biaya umum (biaya tertinggi) untuk kegiatan tertentu yang wajib dipedomani oleh gampong. STANDAR BIAYA UMUM ANGGARAN BELANJA TAHUN 2019 No. 1.

2.

3.

Kegiatan dan Uraian

Sumber Jenis Dana Belanja

Biaya (Rp.)

Satuan

1.190.000 250.000

orang/bulan orang/bulan

ADG ADG

Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Gampong: - Penghasilan Tetap Sekretaris Gampong - Tunjangan Sekretaris Gampong - Penghasilan Tetap Kepala Seksi (Kasi) - Tunjangan Kepala Seksi (Kasi) - Penghasilan Tetap Kepala Urusan (Kaur) - Tunjangan Kepala Urusan (Kaur) - Penghasilan Tetap Ulee Jurong - Tunjangan Ulee Jurong

833.000 175.000 684.250 143.750 654.500 137.500 595.500 125.000

orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

ADG ADG ADG ADG ADG ADG ADG ADG

Tunjangan Tuha Peut Gampong: - Tunjangan Ketua Tuha Peut - Tunjangan Anggota Tuha Peut

500.000 400.000

orang/bulan orang/bulan

ADG ADG

Penyediaan Penghasilan Tetap Keuchik: - Penghasilan Tetap Keuchik - Tunjangan Keuchik

dan

Tunjangan

Keterangan

Belanja Pegawai

Dianggarkan 12 bulan

Belanja Pegawai

Dianggarkan 12 bulan

Belanja Pegawai

Dianggarkan 12 bulan

24 No.

Kegiatan dan Uraian

4.

Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Keuchik Dan Perangkat Gampong: a. Jaminan Ketenagakerjaan Keuchik b. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Gampong, Terdiri Dari: - Sekretaris Gampong (1 orang) - Kepala Seksi (maksimal 3 orang) - Kepala Urusan (maksimal 3 orang) - Kepala Dusun (maksimal 7 orang) - Tuha Peut (maksimal 9 orang)

5.

6.

7.

Honorarium PKPKG dan PPKG, pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong: - Keuchik (PKPKG) - Sekretaris Gampong (Koordinator PPKG) - Kepala Seksi (Pelaksana Kegiatan) - Kepala Urusan (Pelaksana Kegiatan) - Kepala Urusan Keuangan (Bendahara) Honorarium Pembantu Tugas Umum Gampong/ Operator Gampong, pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong: - Operator Komputer - Petugas Registrasi Gampong (PRG) - Petugas Pengelola Distribusi Rastra Honorarium/Insentif Pelayanan Gampong, pada Kegiatan Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan: - Fasilitasi Pengurusan Akta Kelahiran - Fasilitasi Pengurusan Akta Kematian

Biaya (Rp.)

Satuan

Sumber Jenis Dana Belanja

1.198.080

orang/tahun

ADG

136.800 410.400 410.400 957.600 1.231.200

orang/tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun

ADG ADG ADG ADG ADG

560.000 392.000 322.000 308.000 308.000

orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

DDS DDS DDS DDS DDS

300.000 150.000 150.000

75.000 75.000

orang/bulan orang/bulan orang/bulan

orang/dokumen orang/dokumen

PBH PBH PBH

DDS DDS

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai

Keterangan

Dianggarkan 1 Tahun Dianggarkan 1 Tahun, iuran Rp. 11.400 (orang/bulan)

Belanja Barang/ Jasa

Dianggarkan 12 bulan

Belanja Barang/ Jasa

Dianggarkan 12 bulan, maksimal 1 orang

Belanja Barang/ Jasa

Dibayarkan setelah dokumen selesai dicetak

25 No.

Kegiatan dan Uraian

8.

Honorarium Petugas, dianggarkan pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Gampong: - Petugas Kebersihan - Petugas Jaga Keamanan Kantor

9.

10.

11.

12.

Honorarium/Insentif Unsur Keagamaan, Kegiatan Pelaksanaan Syiar/Syariat Islam: - Imum Chik - Tajhiz Mayit (2 orang) - Bilal - Khadam Mesjid

Biaya (Rp.)

150.000 150.000

Satuan

orang/bulan orang/bulan

Sumber Jenis Dana Belanja

ADG ADG

Belanja Barang/ Jasa

Dianggarkan 12 bulan, maksimal 1 orang

Belanja Barang/ Jasa

Dianggarkan 12 bulan, maksimal 1 orang (kecuali Tajhiz Mayit)

pada 300.000 225.000 150.000 100.000

orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

DDS DDS DDS DDS

Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG dan RKPG): - Pengarah - Ketua - Sekretaris - Anggota (4 – 8 orang)

500.000 400.000 350.000 275.000

orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

DDS DDS DDS DDS

Honorarium Tim Verifikasi Rencana Kegiatan dan RAB untuk Dokumen Perencanaan Gampong: - Ketua - Sekretaris - Anggota (1 – 3 orang)

400.000 350.000 275.000

orang/bulan orang/bulan orang/bulan

DDS DDS DDS

Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan, pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Gampong: - Pengarah - Ketua - Sekretaris - Anggota (2 – 4 orang)

500.000 400.000 350.000 275.000

orang/bulan orang/bulan orang/bulan orang/bulan

DDS DDS DDS DDS

Keterangan

Belanja Barang/ Jasa

Dianggarkan minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan

Belanja Barang/ Jasa

Dianggarkan maksimal 3 bulan

Belanja Barang/ Jasa atau Belanja Modal

Dianggarkan minimal 3 bulan dan maksimal 6 bulan

26 Kegiatan dan Uraian

13.

Honorarium Panitia/Tim Pelaksana Kegiatan Pelatihan/Bimtek/Penyuluhan/Sosialisasi/ Pendampingan/Fasilitasi/Pembentukan/ Pengenalan/Penyadaran (pilih salah satu sesuai kebutuhan dan relevansinya dengan kegiatan): - Pengarah - Ketua - Sekretaris - Anggota (2 – 8 orang)

500.000 400.000 350.000 275.000

orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan

DDS DDS DDS DDS

14.

Honorarium Petugas Pengelola Sistem Informasi: - Petugas Entri Data Profil Desa dan Kelurahan - Petugas Sistem Informasi Gampong

500.000 500.000

orang/bulan orang/bulan

DDS DDS

15.

Honorarium Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber/ Instruktur/Pelatih, diutamakan yang telah mengikuti Diklat, Training of Trainer (TOT) dan/atau memiliki sertifikat sebagai pelatih.

500.000

orang/jam

DDS

16.

Insentif/Honorarium bagi Kader Posyandu, Pengajar pada PAUD, dan Pengurus Pustaka: - Insentif Kader Posyandu - Honor Pengajar PAUD - Honor Pengurus Pustaka

200.000 200.000 200.000

orang/bulan orang/bulan orang/bulan

DDS DDS DDS

17.

18.

Insentif bagi Guru/Mualim, Pelaksanaan Syiar/Syariat Islam: - Insentif Mualim Majelis Taklim - Insentif Mualim Safari Shubuh

pada

Makanan dan Minuman Kegiatan/Rapat - Makanan - Minuman (Snack)

Biaya (Rp.)

Satuan

Sumber Jenis Dana Belanja

No.

Kegiatan 150.000 200.000 25.000 7.500

Keterangan

Belanja Barang/ Jasa

Dianggarkan sesuai jumlah kegiatan

Belanja Barang/ Jasa

Dianggarkan maksimal 6 bulan

Belanja Barang/ Jasa

Dapat dianggarkan orang/ kegiatan

Belanja Barang/ Jasa

Dianggarkan maksimal 12 bulan Dianggarkan sejumlah pertemuan

orang/kali orang/kali

DDS DDS

Belanja Barang/ Jasa

kotak kotak

DDS/ ADG/ PBH

Belanja Barang/ Jasa

27 No.

Kegiatan dan Uraian

19.

Fotocopy/Penggandaan: - Fotocopy/Penggandaan

20.

Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan, secara umum untuk seluruh Bidang (misal: Panitia Pemilihan Keuchik, Tim Penyusun Kebijakan Gampong, dan lain-lain) - Pengarah - Ketua - Sekretaris - Anggota (2 – 4 orang)

21.

22.

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah a. Uang Harian Dalam Kecamatan: Pemerintah Gampong, Tuha Peut dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong b. Uang Harian Dalam Kabupaten: Pemerintah Gampong, Tuha Peut dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah a. Uang Harian Dalam Provinsi Aceh: 1) Pemerintah Gampong dan Tuha Peut 2) Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan b. Uang Harian Luar Provinsi Aceh: 1) Pemerintah Gampong dan Tuha Peut 2) Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan c. Biaya Penginapan Dalam Provinsi Aceh: 1) Pemerintah Gampong dan Tuha Peut 2) Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan d. Biaya Penginapan Luar Provinsi Aceh: 1) Pemerintah Gampong dan Tuha Peut 2) Ketua dan Anggota Lembaga Kemasyarakatan

Biaya (Rp.) 300

Satuan lembar

Sumber Jenis Dana Belanja DDS/ ADG/ PBH

Keterangan

Belanja Barang/ Jasa

Belanja Barang/ Jasa

500.000 400.000 350.000 275.000

orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan orang/kegiatan

DDS DDS DDS DDS

100.000

orang/hari

DDS/ ADG/ PBH

Belanja Barang/ Jasa

140.000

orang/hari

350.000 300.000

orang/hari orang/hari

550.000 400.000

orang/hari orang/hari

400.000 300.000

orang/hari orang/hari

DDS/ ADG/ PBH

Belanja Barang/ Jasa

600.000 500.000

orang/hari orang/hari

Dianggarkan sesuai jumlah kegiatan

28 No. 23.

24.

25.

26.

Kegiatan dan Uraian Uang Saku Peserta Pelatihan a. Dalam Kecamatan b. Dalam Kabupaten c. Dalam Provinsi Aceh d. Luar Provinsi Aceh Honorarium/Insentif Perlindungan Masyarakat - Petugas/Anggota Linmas

Operasional Pemerintah Gampong, (dapat digunakan untuk Honorarium PKPKG dan PPKG, Alat Tulis Kantor, Perlengkapan Perkantoran, Listrik/Telepon/ Air, dan kebutuhan operasional lainnya), dengan ketentuan sebagai berikut: a. Gampong Swadaya b. Gampong Swakarya c. Gampong Swasembada Operasional Tuha Peut (dapat dianggarkan kebutuhan Alat Tulis Kantor, Biaya Rapat/Makan Minum, Perjalanan Dinas, dan lain-lain), dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jumlah Tuha Peut 5 (lima) orang b. Jumlah Tuha Peut 7 (tujuh) orang c. Jumlah Tuha Peut 9 (sembilan) orang

Keterangan Sumber Dana: - DDS = Dana Desa - ADG = Alokasi Dana Gampong - PBH = Pendapatan Bagi Hasil Pajak/Retribusi

Biaya (Rp.) 100.000 100.000 110.000 160.000 300.000

83.000.000 93.000.000 113.000.000

6.000.000 8.000.000 10.000.000

Satuan orang/hari orang/hari orang/hari orang/hari

Sumber Jenis Dana Belanja DDS/ ADG/ PBH

orang/bulan

1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun

1 (satu) tahun 1 (satu) tahun 1 (satu) tahun

Keterangan

Belanja Barang/ Jasa

DDS

Belanja Barang/ Jasa

DDS/ ADG/ PBH

Belanja Barang/ Jasa dan Belanja Modal

DDS/ ADG/ PBH

Belanja Barang/ Jasa

Dianggarkan maksimal 12 bulan, maksimal 3 orang

29 Mengacu pada standar biaya umum untuk beberapa anggaran belanja sebagaimana diuraikan di atas, pemerintah gampong perlu memperhatikan pemilihan kode rekening kegiatan dan belanja untuk masing-masing rincian tersebut, sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini. PENGGUNAAN KODE REKENING BELANJA DAN KEGIATAN No.

Uraian

1. Penghasilan Tetap Keuchik Tunjangan Keuchik

Kode Rek. Belanja 5.1.1.01 5.1.1.02

2. Penghasilan Tetap Perangkat Gampong Tunjangan Perangkat Gampong

5.1.2.01 5.1.2.02

3. Tunjangan Tuha Peut Gampong 4. Jaminan Ketenagakerjaan Keuchik Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Gampong

5.1.4.01 5.1.3.03 5.1.3.04

5. Honorarium PKPKG dan PPKG 6. Honorarium Operator Komputer, Petugas Registrasi Gampong (PRG), dan Petugas Pengelola Distribusi Rastra

5.2.2.01 5.2.2.02

Kode Rek/ Kegiatan

1.1.01 1.1.05 1.1.03

1.1.04

7. Honorarium Petugas Kebersihan dan Petugas Jaga Keamanaan Kantor

5.2.2.05

8. Honorarium/Insentif Fasilitasi Pengurusan Akta Kelahiran dan Akta Kematian

5.2.2.03

1.3.01

5.2.2.90

3.2.90

5.2.2.01

1.4.03

9. Insentif Unsur Keagamaan 10. Honorarium Tim Penyusun Dokumen Perencanaan Gampong (RPJMG dan RKPG) 11. Honorarium Tim Verifikasi Rencana Kegiatan dan RAB untuk Dokumen Perencanaan Gampong

5.2.2.01

12. Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan, pada Bid. Pelaksanaan Pembangunan Gampong

5.2.2.01

disesuaikan

13. Honorarium Panitia Pelatihan/Bimtek dll

5.2.2.01

disesuaikan

14. Honorarium Petugas Entri Data Profil Desa Honorarium Petugas Sistem Informasi Gampong

5.2.2.05 5.2.2.05

1.3.02 1.4.08

15. Honorarium Tenaga Pelatih/Narasumber dll 16. Insentif Kader Posyandu Honor Pengajar PAUD Honor Pengurus Pustaka

5.2.2.04 5.2.2.03 5.2.2.03 5.2.2.03

disesuaikan

17. Insentif Mualim Majelis Taklim/Safari Shubuh 18. Makanan Minuman Kegiatan Makanan Minuman Rapat

5.2.2.04 5.2.1.06 5.2.1.06

3.2.90 disesuaikan

19. Fotocopy/Penggandaan

5.2.1.05

disesuaikan

20. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah Uang Saku Peserta Pelatihan

5.2.3.01 5.2.3.02 5.2.3.03

1.4.03

2.2.02 2.1.01 2.1.08

disesuaikan

30 Berdasarkan 2 (dua) tabel pada penjelasan sebelumnya, penganggaran Belanja Gampong juga wajib memperhatikan hasil dan manfaat dari belanja pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hasil/manfaat tersebut meliputi: a. Tersedianya penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong, serta tunjangan bagi Tuha Peut Gampong; b. Tersedianya jaminan ketenagakerjaan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong, serta tersedianya tunjangan hari tua Keuchik; c. Tersedianya tertib administrasi pengelolan keuangan gampong; d. Tersedianya pelayanan prima di tingkat gampong; e. Tersedianya akta kelahiran, akta kematian dan data kependudukan lainnya; f. Tersedianya profil gampong yang diisi melalui situs Profil Desa dan Kelurahan (prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id); g. Tersedianya informasi yang mudah diakses oleh masyarakat gampong; h. Tersedianya layanan kesehatan bagi balita, lanjut usia (lansia), dan ibu hamil; i. Tersedianya layanan dasar pendidikan bagi anak usia dini; j. Tersedianya layanan perpustakaan gampong; k. Tersedianya layanan distribusi Rastra; l. Terlaksananya kegiatan syiar islam dan pendidikan agama; m. Tersedianya dokumen perencanaan gampong (RAB, RPJMG, RKPG) dan penganggaran gampong (APBG); n. Tersedianya gedung/bangunan atau sarana/prasarana gampong; o. Terlaksananya peningkatan kapasitas dan wawasan bagi aparatur gampong dan masyarakat; p. Terselenggaranya evaluasi kinerja Pemerintah Gampong; q. Terserapnya aspirasi masyarakat gampong; dan r. Terselenggaranya kegiatan lainya di bidang penyelenggaraan pemerintahan gampong, bidang pelaksanaan pembangunan gampong, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak sesuai kebutuhan dan kewenangan gampong. 3. Pembiayaan Gampong Penganggaran pembiayaan gampong dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a. Apabila terdapat selisih lebih atau surplus antara pendapatan dan belanja gampong, maka pemerintah gampong dapat menganggarkan selisih lebih pada pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk: 1) Pembentukan Dana Cadangan, dengan terlebih dahulu menyusun dan menetapkan Qanun Gampong tentang Pembentukan Dana Cadangan Gampong; dan/atau 2) Penyertaan Modal Gampong kepada BUMG, dengan terlebih dahulu mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk penyertaan modal sesuai ketentuan yang berlaku. b. Apabila terdapat selisih kurang atau defisit antara pendapatan dan belanja gampong, maka pemerintah gampong dapat menutupi selisih kurang pada penerimaan pembiayaan dengan memanfaatkan: 1) Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, dengan mengacu pada Qanun Gampong tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBG Tahun Anggaran Sebelumnya; 2) Pencairan Dana Cadangan, dengan terlebih dahulu memperhatikan rencana pencairan/penggunaan dana cadangan sebagaimana tercantum pada Qanun Gampong; dan/atau 3) Hasil Penjualan Kekayaan Gampong yang Dipisahkan selain tanah dan bangunan, dengan mempedomani peraturan perundanganundangan tentang pengelolaan aset gampong.

31 C. Cara Mengisi Format APBG 1. Format APBG pada Qanun Gampong Format APBG pada Qanun Gampong terdiri dari: a. Pendapatan, dengan memuat kelompok dan jenis pendapatan; b. Belanja, dengan memuat klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi hanya memuat jenis belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga); dan c. Pembiayaan, dengan memuat kelompok dan jenis pembiayaan. Berikut tabel format APBG pada Qanun Gampong. KODE REKENING a

1 b

URAIAN

2 c

a 4 4 4 4

3 b 1 2 3

5

BELANJA Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik

1 1

1

1

1

01

1

1

01

1

3

1

3

01

1 2 2

3

01

2

1

2

5

1

Belanja Pegawai Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Pelayanan administrasi umum dan kependudukan(Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)

5

2

Belanja Barang dan Jasa Pelaksanaan Pembangunan Gampong Pendidikan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Gampong /Sanggar Belajar

1

1

05 05

5

5 5 5 5 5

1 1 1 1

PENDAPATAN Pendapatan Asli Gampong Transfer Pendapatan lain-lain JUMLAH PENDAPATAN

3 Belanja Modal Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

5

Penanggulangan Bencana 4 Belanja Tak Terduga Keadaan Darurat 4 Belanja Tak Terduga

6 6 6

JUMLAH BELANJA SURPLUS /(DEFISIT) PEMBIAYAAN 1 Penerimaan Pembiayaan 2 Pengeluaran Pembiayaan

5

dst

SELISIH PEMBIAYAAN

ANGGARAN SUMBER Rp. DANA 4

5

32 2. Format Penjabaran APBG pada Peraturan Keuchik Format Penjabaran APBG pada Peraturan Keuchik terdiri dari: a. Pendapatan, dengan memuat kelompk, jenis, dan objek pendapatan; b. Belanja, dengan memuat klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja; dan c. Pembiayaan, dengan memuat kelompok, jenis, objek, dan rincian objek pembiayaan. Berikut tabel format Penjabaran APBG pada Peraturan Keuchik.

KODE REKENING 1 a

b

URAIAN

2 c

a b

3 c d

4

PENDAPATAN

4 1

Pendapatan Asli Gampong

4 1

1

4 1

1 …

4 2 4 2

Hasil usaha Transfer

1

Dana Desa

4 3

1

Pendapatan lain-lain Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Gampong

4 3

1 ….

4 3

dst… JUMLAH PENDAPATAN 5

BELANJA Penyelenggaraan Pemerintahan

1

Gampong 1

1

Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Gampong Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik

1

1

01

1

1

01

5 1

1

1

01

5 1

1

1

1

01

5 1

1

3

1

3 01

1 … Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, KK,

Belanja Pegawai Penghasilan Tetap & Tunjangan Keuchik

KELUARAN/ OUTPUT VOLUME 4

SATUAN 5

ANGGARA SUMBER N DANA 6

7

33 KODE REKENING 1

URAIAN

2

3

1

3 01

2

2

Belanja Barang dan Jasa

1

3 01

2

2 2

Belanja Jasa Honorarium Pelaksanaan Pembangunan Gampong

2 2

1

2

1 05

Pendidikan Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan Gampong/ Sanggar Belajar

2

1 05

5

3

Belanja Modal

2

1 05

5

3 4

Belanja Modal Gedung dan

1

1 05

5

3 4

5

… Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak

5

1

Penanggulangan Bencana

5

1 00

Penanggulangan Bencana

5

1 00

5

4

Belanja Tak Terduga

5

1 00

5

4 00

Belanja Tak Terduga

5

1 00

5

4 00 00 Belanja Tak Terduga JUMLAH BELANJA SURPLUS /(DEFISIT)

6

PEMBIAYAAN

6

1

Penerimaan Pembiayaan

6

1 1

SiLPA Tahun Sebelumnya

6

1 1

1 SiLPA Tahun Sebelumnya

6

2

6

2 1

6

2 2

Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana 1 Cadangan

dst SELISIH PEMBIAYAAN

KELUARAN/ OUTPUT VOLUME 4

SATUAN 5

ANGGARA SUMBER N DANA 6

7

34 V. Hal-hal Khusus Lainnya 1. Pedoman Penyusunan APBG ini juga berlaku untuk penyusunan Perubahan APBG dan penyusunan Perubahan Penjabaran APBG. 2. Penyusunan APBG dan Penjabaran APBG diutamakan disusun dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa versi 2.0 yang resmi dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama BPKP. 3. Menindaklanjuti singkronisasi perencanaan dan penganggaran gampong dengan perencanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2019, pada setiap kegiatan yang dianggarkan harus memiliki sifat peningkatan perekonomian masyarakat berbasis potensi lokal gampong. 4. Pada saat pelaksanaan kegiatan di bidang pembangunan ditekankan kepada gampong agar pelaksanaan kegiatan tersebut diutamakan dilakukan melalui mekanisme swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. 5. Masyarakat yang terlibat pada kegiatan pembangunan secara swakelola tersebut diprioritaskan dari masyarakat miskin, pengangguran, setengah pengangguran, dan masyarakat yang memiliki anak dengan kondisi kesehatan yang buruk (stunting) atau pendidikan yang kurang memadai. 6. Jika pemerintah gampong melaksanakan kegiatan Distribusi Beras Sejahtera (Rastra), Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin, dan Pasar Murah, maka dapat dianggarkan pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak, disesuiakan dengan kode rekening kegiatan yang memiliki relevansi atau keterkaitan yang mendekati dengan tujuan kegiatan. 7. Pemerintah gampong dapat membentuk Badan Kerjasama Antar Gampong (BKAG) untuk melakukan kerjasama antar gampong di bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat, serta dapat menganggarkan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan kerjasama tersebut, dengan syarat kegiatan dimaksud telah tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran gampong. Pedoman penyelenggaraan kerja sama antar gampong mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Antar Gampong di Bidang Pemerintahan. 8. Pemerintah gampong yang berkomitmen untuk mereplikasi inovasi desa setelah mengikuti Bursa Inovasi Desa dapat menganggarkan sejumlah dana untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan replikasi tersebut, baik melalui APBG Tahun Anggaran 2019 atau Perubahan APBG Tahun Anggaran 2019. 9. Hal-hal khusus lainnya yang belum diatur dalam pedoman ini dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan gampong, pengelolaan aset gampong, pedoman pembangunan gampong, prioritas penggunaan Dana Desa, dan ketentuan lainnya. BUPATI ACEH BARAT, dto RAMLI. MS