Perang Terhadap Korupsi
This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Report DMCA
Overview
Download & View Perang Terhadap Korupsi as PDF for free.
More details
- Words: 1,100
- Pages: 4
kamis, 02 agustus 2007 16:36 wib home berita aceh medan sumut luar negeri nusantara ekonomi berita tinjauan ekonomi olahraga lokal nasional luar negeri opini artikel kolom rosihan anwar surat pembaca tajuk rencana serba serbi teknologi hiburan kesehatan pendidikan wanita kreasi mimbar jumat artikel manajemen qolbu seni & budaya budaya serba waspada
stikp laz peduli umat berita sore <javascript:popupwindow('http://www.beritasore.com/',0,0,'yes','yes','yes','yes', 'yes')>
rabu, 01 agustus 2007 22:53 wib perang terhadap korupsi (belajar dari malaysia dan singapura) cetak e-mail *waspada online. * oleh *drs. hm jamil, ma* tidak sedikit pemimpin-pemimpin negara di dunia yang melakukan korupsi atau dituduh melakukan korupsi. sebagian mereka harus lengser atau dilengserkan dari kedudukan mereka, sebagian yang lain bertahan sampai akhir jabatan kemudian diseret ke depan pengadilan. mereka pun dihukum. sebagai contoh, presiden marcos di filipina dikatakan menjarah jutaan miliar uang negaranya, harus melarikan diri dan tewas di hawaii. setelah marcos, estrada juga jatuh karena dituduh melakukan korupsi. perdana menteri jepang kakuei tanaka juga lengser karena melakukan korupsi berupa skandal bisnis dengan lockheed. dua mantan presiden korea selatan, chun do hwan dan roh tae woo dituduh melakukan korupsi dan diseret ke depan pengadilan dan dihukum, meskipun akhirnya dibebaskan karena mendapat pengampunan dari presiden kim yong sam. di indonesia, soeharto dikatakan telah melakukan korupsi dari yayasan-yayasan yang dipimpinnya dan telah memberikan kekayaan yang melimpah kepada keluarganya dan sejumlah koruptor lain yang dicatat dalam lembaran sejarah dunia. *konvensi pbb* merajalelanya para koruptor di berbagai belahan dunia telah mengakibatkan kehancuran ekonomi di mana-mana, penderitaan dan kesengsaraan miliaran anak manusia di berbagai bangsa dan negara. negara-negara miskin dan berkembang terseok-seok, hampir tidak memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari kemelaratan dan penderitaan, karena kekayaan alam dan negara mereka digerogoti oleh para koruptor. melihat realitas tersebut, tidak heran jika perserikatan bangsa-bangsa (pbb) menempatkan korupsi sebagai musuh dunia internasional yang karenanya pbb menerbitkan 'konvensi pbb melawan korupsi'. konvensi ini ditandatangani tidak kurang oleh 125 negara, di meksiko. di antaranya adalah: amerika serikat, china, jepang, rusia dan banyak negara-negara eropa, asia dan afrika. konvensi ini di antaranya memuat kewajiban negara-negara yang menandatangani untuk melakukan upaya-upaya maksimal pemberantasan korupsi serta peningkatan kerjasama internasional dalam melawan korupsi.
*malaysia* malaysia merupakan salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut dan telah melakukan upaya-upaya yang patut diacungi jempol dalam memerangi korupsi. di antara hal yang spektakuler dilakukan di negara ini adalah diberlakukannya 'sistem pembuktian terbalik'. secara sederhana, artinya, seorang pejabat negara yang terindikasi melakukan korupsi dengan harta kekayaan yang tidak sebanding dengan kemungkinan penghasilan dari jabatannya, dapat diminta untuk membuktikan dari mana kekayaan itu didapatkan, diminta untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan koropsi. jika seorang pegawai rendah atau seorang prajurit terlihat memiliki tempat tinggal (rumah) mewah atau kendaraan mewah, maka badan pencegah rasywah dapat meminta yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan korupsi. langkah ini cukup efektif. para pejabat di negara jiran ini, sangat berhati-hati, meskipun pasti tidak semua bersih dari perilaku korupsi. dengan langkah itu, tidak heran jika peringkat /corruption perception index/ malaysia ketika ini sangat jauh meninggalkan indonesia. tidak heran juga, jika malaysia dapat cepat keluar dari krisis ekonomi yang melanda asia beberapa waktu yang lalu. negara ini telah berhasil membangun ekonomi mereka dengan sangat mengagumkan. pertanyaannya adalah: kenapa kita tidak mencoba langkah seperti ini. di antara jawaban yang mungkin dikemukakan di sini adalah karena jika itu dicoba, maka tidak sedikit para pejabat kita yang kena getahnya. *singapura* singapura sebuah negara kecil yang merdeka dari malyasia memulai pemberantasan korupsi dengan memberantas perilaku suap-menyuap di antara para pejabat pemerintah. mereka juga membentuk badan khusus pemberantasan korupsi di institusi kepolisian negara itu, meskipun badan ini tidak berhasil, karena terungkapnya fakta di mana seorang pejabat senior kepolisian tertangkap menerima suap dari seorang gembong narkotika. gerakan-gerakan pemberantasan korupsi ini kemudian menguat begitu /people's action party /di bawah pimpinan lee kwan yew berkuasa pada tahun 1959. lee kwan yew memproklamirkan 'perang terhadap korupsi'. beliau menegaskan: '/no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption/'. 'tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak korupsi'. tekad bulat lee kwan yew ini didukung dengan disahkannya undang-undang pencegahan korupsi (/the prevention of corruption act) /yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama /the corruption (confiscation of benefit) act./ yang perlu mendapat perhatian serius dari bangsa kita tentang pemberantasan korupsi di singapura ini adalah adanya /political will/ yang kuat dari pemerintah, khususnya dari orang nomor satu di negara tersebut. lee kwan yew memang sosok bersih, berkarakter kuat, memiliki kekuasaan yang besar. baginya, singapura tidak pernah akan jaya dan disegani di seluruh dunia kecuali negara tersebut makmur dan bebas dari korupsi. salah satu bentuk nyata dari /political will/-nya adalah dibentuknya lembaga antikorupsi yang independen di negara tersebut, yang diberi nama '/the corrupt practices/ /investigation bureau/ (cpib). lembaga inilah yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi di singapura. kepada lembaga ini diberikan wewenang untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi. lembaga ini benar-benar merupakan lembaga yang kuat. di samping itu, lembaga ini mendapat dukungan yang kuat dari seluruh
lapisan masyarakat. mereka menyuarakan pemberantasan korupsi secara berkesinambungan, mendorong pemerintah untuk membangun negara yang bersih dari segala macam bentuk penyelewengan uang negara. masyarakat berpartisipasi mengamati dan melaporkan jika ada indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat negara. dengan belajar kepada singapura, ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam pemberantasan korupsi di negara kita indonesia. * pertama*, dari sisi /political will/, pemerintah khususnya ri-1, mungkin tidak diragukan, tetapi /political will/ ri-1 ini akan berjalan di tempat, jika mayoritas jajarannya, termasuk kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, walikota, dirjen, menteri dan lain-lain adalah koruptor. ri-1, juga mesti memiliki karakter yang kuat, tidak boleh /melempem/. *kedua,* lembaga independen pemberantasan korupsi kita (kpk) mesti benar-benar diberi wewenang yang besar dan kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi yang telah mendarah daging di bangsa ini. tidak kalah pentingnya, rakyat mesti memberikan dukungan penuh, berpartisipasi dalam bentuk apa pun juga untuk menyelamatkan bangsa ini dari terus digerogoti oleh para koruptor. para da'i dengan dakwahnya, para penulis dengan tulisannya, para penegak hukum dengan kekuasaannya dan seterusnya. mari kita bangkit, bersatu, bergandengan tangan, dengan suara bulat, dengan tekad yang membaja, kita kobarkan semangat perang terhadap korupsi. dengan itu, kita angkat martabat bangsa ini di mata dunia, mulia dalam pandangan tuhan. amin. *(penulis adalah dosen fak. syari'ah iain-su, ketua i, stai syekh. h. abdul halim hasan al-ishlahiyah binjai)* berikutnya > [ kembali ] <javascript:history.go(-1)> copyright � 1997-2006 waspada online hak cipta dilindungi undang-undang republik indonesia. tidak diperkenankan mereproduksi seluruh maupun sebagian tampilan dan/atau isinya dalam bentuk maupun media apapun tanpa ijin tertulis dari waspada online.
stikp
rabu, 01 agustus 2007 22:53 wib perang terhadap korupsi (belajar dari malaysia dan singapura) cetak
*malaysia* malaysia merupakan salah satu negara yang turut menandatangani konvensi tersebut dan telah melakukan upaya-upaya yang patut diacungi jempol dalam memerangi korupsi. di antara hal yang spektakuler dilakukan di negara ini adalah diberlakukannya 'sistem pembuktian terbalik'. secara sederhana, artinya, seorang pejabat negara yang terindikasi melakukan korupsi dengan harta kekayaan yang tidak sebanding dengan kemungkinan penghasilan dari jabatannya, dapat diminta untuk membuktikan dari mana kekayaan itu didapatkan, diminta untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan koropsi. jika seorang pegawai rendah atau seorang prajurit terlihat memiliki tempat tinggal (rumah) mewah atau kendaraan mewah, maka badan pencegah rasywah dapat meminta yang bersangkutan untuk membuktikan bahwa dia tidak melakukan korupsi. langkah ini cukup efektif. para pejabat di negara jiran ini, sangat berhati-hati, meskipun pasti tidak semua bersih dari perilaku korupsi. dengan langkah itu, tidak heran jika peringkat /corruption perception index/ malaysia ketika ini sangat jauh meninggalkan indonesia. tidak heran juga, jika malaysia dapat cepat keluar dari krisis ekonomi yang melanda asia beberapa waktu yang lalu. negara ini telah berhasil membangun ekonomi mereka dengan sangat mengagumkan. pertanyaannya adalah: kenapa kita tidak mencoba langkah seperti ini. di antara jawaban yang mungkin dikemukakan di sini adalah karena jika itu dicoba, maka tidak sedikit para pejabat kita yang kena getahnya. *singapura* singapura sebuah negara kecil yang merdeka dari malyasia memulai pemberantasan korupsi dengan memberantas perilaku suap-menyuap di antara para pejabat pemerintah. mereka juga membentuk badan khusus pemberantasan korupsi di institusi kepolisian negara itu, meskipun badan ini tidak berhasil, karena terungkapnya fakta di mana seorang pejabat senior kepolisian tertangkap menerima suap dari seorang gembong narkotika. gerakan-gerakan pemberantasan korupsi ini kemudian menguat begitu /people's action party /di bawah pimpinan lee kwan yew berkuasa pada tahun 1959. lee kwan yew memproklamirkan 'perang terhadap korupsi'. beliau menegaskan: '/no one, not even top government officials are immuned from investigation and punishment for corruption/'. 'tidak seorang pun, meskipun pejabat tinggi negara yang kebal dari penyelidikan dan hukuman dari tindak korupsi'. tekad bulat lee kwan yew ini didukung dengan disahkannya undang-undang pencegahan korupsi (/the prevention of corruption act) /yang diperbaharui pada tahun 1989 dengan nama /the corruption (confiscation of benefit) act./ yang perlu mendapat perhatian serius dari bangsa kita tentang pemberantasan korupsi di singapura ini adalah adanya /political will/ yang kuat dari pemerintah, khususnya dari orang nomor satu di negara tersebut. lee kwan yew memang sosok bersih, berkarakter kuat, memiliki kekuasaan yang besar. baginya, singapura tidak pernah akan jaya dan disegani di seluruh dunia kecuali negara tersebut makmur dan bebas dari korupsi. salah satu bentuk nyata dari /political will/-nya adalah dibentuknya lembaga antikorupsi yang independen di negara tersebut, yang diberi nama '/the corrupt practices/ /investigation bureau/ (cpib). lembaga inilah yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi di singapura. kepada lembaga ini diberikan wewenang untuk menggunakan semua otoritas dalam memberantas korupsi. lembaga ini benar-benar merupakan lembaga yang kuat. di samping itu, lembaga ini mendapat dukungan yang kuat dari seluruh
lapisan masyarakat. mereka menyuarakan pemberantasan korupsi secara berkesinambungan, mendorong pemerintah untuk membangun negara yang bersih dari segala macam bentuk penyelewengan uang negara. masyarakat berpartisipasi mengamati dan melaporkan jika ada indikasi penyelewengan yang dilakukan oleh para pejabat negara. dengan belajar kepada singapura, ada beberapa hal yang perlu dicatat dalam pemberantasan korupsi di negara kita indonesia. * pertama*, dari sisi /political will/, pemerintah khususnya ri-1, mungkin tidak diragukan, tetapi /political will/ ri-1 ini akan berjalan di tempat, jika mayoritas jajarannya, termasuk kepala-kepala daerah, gubernur, bupati, walikota, dirjen, menteri dan lain-lain adalah koruptor. ri-1, juga mesti memiliki karakter yang kuat, tidak boleh /melempem/. *kedua,* lembaga independen pemberantasan korupsi kita (kpk) mesti benar-benar diberi wewenang yang besar dan kuat untuk melakukan pemberantasan korupsi yang telah mendarah daging di bangsa ini. tidak kalah pentingnya, rakyat mesti memberikan dukungan penuh, berpartisipasi dalam bentuk apa pun juga untuk menyelamatkan bangsa ini dari terus digerogoti oleh para koruptor. para da'i dengan dakwahnya, para penulis dengan tulisannya, para penegak hukum dengan kekuasaannya dan seterusnya. mari kita bangkit, bersatu, bergandengan tangan, dengan suara bulat, dengan tekad yang membaja, kita kobarkan semangat perang terhadap korupsi. dengan itu, kita angkat martabat bangsa ini di mata dunia, mulia dalam pandangan tuhan. amin. *(penulis adalah dosen fak. syari'ah iain-su, ketua i, stai syekh. h. abdul halim hasan al-ishlahiyah binjai)* berikutnya >
Related Documents
Perang Terhadap Korupsi
November 2019 25
Perang Terhadap Korupsi Waspada
November 2019 26
Deklarasi Perang Terhadap Amerika Serikat
May 2020 31
Korupsi
June 2020 36
Korupsi
June 2020 37