Penolakan Praperadilan Atas Penyitaan

PENOLAKAN PRAPERADILAN ATAS PENYITAAN OLEH HAKIM Oleh : feliks ►Duduk Perkara Sudarmanto seorang warga Griya Asri R.M 31 No.20 surabaya melalui kuasa hukumnya Ngidi Putro, SH. mengajukan permohonan praperadilan atas penyitaan yang tidak sah terhadap kepala Kepolisian Resort Kota Surabaya Utara yang beralamat di jalan Raden Saleh No.2 Surabaya, alasan mengajukan permohonan tersebut yaitu : - Bahwa pemohon yang mengendarai mobil saat pulang kerja, ditahan oleh lima orang yang mengaku sebagai anggota Resmob-Polresta Surabaya yang kemudian memaksa pemohon untuk menghadap ke polresta Surabaya. - Bahwa setibanya di Polresta Surabaya pemohon diperiksa dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 263 ayat 2 KUHP sebagaimana dalam laporan Pol.K/Pol.k/LP/I/2003 Serse ___ tanggal 30 Januari 2003. - Bahwa sesuai dengan hasil penyidikan, dugaan STNK palsu sama sekali tidak menyangkut kendaraannya F-70 Taft No. Pol-AG – 806 – F jenis Jeep SCHDTP 1986 warna hitam mesin : 904 – 950 Noka : F – 70 – 955382 yang merupakan milik pemohon. ►Pertimbangan Hakim - Bahwa praperadilan dalam KUHAP diatur dalam BAB X mengenai “wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadili” yang memuat pasalpasal tentang praperadilan yaitu pasal 77 sampai dengan pasal 83. - Bahwa permohonan praperadilan yang diajukan pemohon khususnya mengenai penyitaan,tidak termasuk ruang lingkup dalam pasal 77 KUHAP. - Bahwa mengacu pada putusan M.A.R.I No.1828 k/-pid./1989 tanggal 15 Juli 1990 menyatakan bahwa penggeledahan dan penyitaan tidak termasuk wewenang praperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 77 KUHAP, sehingga permohonan pemohon harus ditolak. ►Putusan Pengadilan Negeri 07/pid.pra.per/2003/PN.Sby.

Surabaya

dalam

Perkara

No.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka permohonan praperadilan pemohon harus ditolak : Menimbang, bahwa oleh karena itu pemohon harus dibebankan membayar biaya perkara, ……… Memperhatikan pasal-pasal dari UU RI No.5 tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan lain yang bersangkutan : …………

Mengadili - Menolak permohonan praperadilan yang diajukan pemohon; …………… - Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar nihil. Demikianlah diputuskan pada kami Senin tanggal 21 April 2003 oleh kami Ny. Ida Setya Wati Tjandra, SH, Hakim Pengadilan Negeri Surabaya selaku Hakim Tunggal yang ditunjukan sebagai Hakim praperadilan oleh ketua Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim tersebut yang didampingi oleh Ny. Elisabeth Rumpuin Panitera pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dan dihadiri pula oleh kuasa pemohon dan kuasa termohon. ►Kesimpulan Hal diatas merupakan salah satu kelemahan dari KUHAP dimana tidak semua upaya paksa dapat diajukan permohonan praperadilan, padahal sudah jelas bahwa yang namanya upaya paksa adalah pembatasan atau pengurangan hak terhadap seorang tersangka yang bertentangan dengan HAM. Jika terjadi kesalahan atau penyimpangan dari pelaksanaan upaya paksa khususnya tentang penyitaan dan penggeledahan kemana kita harus meminta ganti rugi dan rehabilitasi?.