Sekilas Mengenai Praperadilan

SEKILAS MENGENAI PRAPERADILAN Menurut ketentuan Pasal 1 ayat 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang : a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangkanya ; b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ; c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya yang tidak diajukan ke pengadilan. Menurut ketentuan di atas, tampak bahwa praperadilan merupakan wewenang yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri dalam memutus sah atau tidaknya tindakan penyidik dan atau penuntut umum dalam setiap rangkaian penyidikan hingga pada penuntutan. A. Pasal 1 ayat 10 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Penangkapan dan atau penahan tersangka merupakan serangkaian bagian pada proses penyidikan perkara pidana. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.1 Proses penangkapan itu sendiri wewenangnya terletak pada pihak penyidik dan penuntut umum. Sedangkan penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.2 Penyebab dilakukannya tindakan penahanan ialah :

1 2

Pasal 1 ayat 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

a. agar supaya orang yang dituduh melakukan tindak pidana itu, sewaktu-waktu dapat didengar untuk kepentingan pemeriksaan sehingga tugas-tugas pengusutan, penuntutan dan peradilan dapat diselenggarakan secara mudah dan lancar ; b. agar supaya tertuduh tidak melarikan diri. Penangkapan dan penahan merupakan serangkaian kegiatan penyidikan yang dimana oleh Undang-Undang diberi kewenagan kepada pihak penyidik dan penuntut umum. Yang dimaksud dengan penyidik ialah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Wewenang dalam melakukan proses penyidikan oleh pejabat polisi Negara Republik Indonesia diatur pada Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, dengan mana disebutkan : Pasal 16 (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan; c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan; d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan; i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum; j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau

mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana; k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Lebih lanjut, pada ayat 2 disebutkan mengenai pembatasan atau syarat-syarat dalam menentukan sahnya suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan, yaitu : (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut : a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e. menghormati hak asasi manusia. Terhadap permintaan sah atau tidaknya proses penangkapan dan penahanan dapat diajukan oleh tersangka , keluarga atau kuasanya. B. Pasal 1 ayat 10 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana a.

Putusan praperadilan menurut ketentuan pasal ini terkait dengan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan memuat cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangka. Dalam hal sah atau tidaknya penghentian penyidikan terkait dengan hal pembuktian. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara

pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur

dalam Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Ketentuan ini memuat mengenai proses penuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang diberikan wewenang atributif oleh UndangUndang. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang dimaksud dengan penuntut umum ialah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Dalam menjalankan tugasnya, penuntut umum memiliki wewenang dalam proses perkara pidana. Wewenang ini oleh pasal 30 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan berupa : (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan penuntutan; b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undangundang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Mengenai tindakan penghentian penuntutan dapat didasarkan pada 2(dua) alasan, yakni : 1. Pasal 35 huruf c Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yakni jaksa dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum ; 2. Pasal 140 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yakni dalam hal penutut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupkan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan.

Menurut ketentuan Pasal 80 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pihak-pihak yang dapat mengajukan pemeriksaan terhadap sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan, yakni : a. penyidik atau penuntut umum b. pihak ke-3 yang berkepentingan C. DAPATKAH PUTUSAN PRAPERADILAN DILAKUKAN UPAYA HUKUM KASASI? Penjatuhan putusan praperadilan dilakukan oleh hakim di pengadilan negeri yang berwenang dalam memeriksa perkara pidana dimana memuat tentang sah atau tidaknya serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Keberadaan ketentuan mengenai praperadilan ini merupakan pengimplementasian dari Pasal 7 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan mengenani tiada seorang juapun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan pensitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Dengan dijatuhkannya putusan praperadilan memiliki akibat hukum bagi suatu perkara. Akibat hukum ini diatur pada pasal 82 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu : (3) Isi putusan selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut a. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah; maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masingmasing harus segera membebaskan tersangka; b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan; c. dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau

penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya; d. dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dan siapa benda itu disita. Dengan dijatuhkannya putusan praperadilan, secara normatif tidak bisa dimintakan upaya banding seperti yang diatur pada Pasal 83 ayat 1 KUHAP. Hal di atas membawa kepada permasalahan mengenai putusan tersebut apakah dapat dilakukan upaya hukum kasasi? Munculnya permasalahan ini dikarenakan bahwa mengenai upaya hukum kasasi dalam putusan peradilan tidak diatur dalam Undang-Undang bersangkutan. Kasasi merupakan upaya hukum biasa yang pelaksanaanya dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan adanya permohonan dari pemohon kasasi. Diajukannya permohonan kasasi merupakan akibat dikeluarkannya putusan oleh hakim di pengadilan negeri mengenai tuntutan dari perkara pidana setelah melalui proses pemerikasaan di pengadilan. Dengan demikian, upaya hukum kasasi hanya dapat dipergunakan terhadap pokok perkara, sehingga menurut saya terhadap putusan praperadilan tidak dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Hal tersebut dikarenakan bahwa putusan praperadilan bersifat teknis-prosedural.