Penguatan Manajemen Puskesmas Dengan Pendekatan Keluarga

PENGUATAN MANAJEMEN PUSKESMAS DENGAN PENDEKATAN KELUARGA Disampaikan pada : Bimtek Prokesga Kab Madiun Tahun Anggaran 2017 Madiun, 15 Juni 2017

GARIS BESAR PENYAJIAN 1 PENDAHULUAN 2 SPM BIDANG KESEHATAN, PIS-PK & GERMAS

3

KEBIJAKAN PUSKESMAS

4 MANAJEMEN PUSKESMAS 5 PENUTUP

PEMBANGUNAN KESEHATAN TUJUAN  meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi SETIAP ORANG agar terwujud derajat KESEHATAN masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis (UU 36 Th 2009)

PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

LINTAS SEKTOR DAN SWASTA

KEMITRAAN

SELURUH MASYARAKAT

PENGGERAKAN MASYARAKAT

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. (Pasal 1 UU 36/2009)

Pembangunan Kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis 3

SEHAT - KESEHATAN

TRISAKTI: Mandiri di bidang ekonomi; Berdaulat di bidang politik; Berkepribadian dlm budaya 9 AGENDA PRIORITAS (NAWA CITA) Agenda ke 5: Meningkatkan kualitas Hidup Manusia Indonesia PROGRAM INDONESIA PINTAR

PROGRAM INDONESIA SEHAT

PROGRAM INDONESIA KERJA PROGRAM INDONESIA SEJAHTERA

RENSTRA 2015-2019

PARADIGMA SEHAT

PENDEKATAN KELUARGA

PENGUATAN YANKES

KELUARGA SEHAT

JKN

DTPK

NUSANTARA SEHAT

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN: PEMBANGUNAN MANUSIA, SEKTOR UNGGULAN, PEMERATAAN DAN KEWILAYAHAN

VISI DAN MISI PRESIDEN

3 PILAR PROGRAM INDONESIA SEHAT Paradigma Sehat  Promotif – Preventif sebagai landasan pembangunan kesehatan  Pemberdayaan masyarakat  Keterlibatan Lintas Sektor

PENDEKATAN KELUARGA GERAKAN MASYARAKAT SEHAT

Penguatan Yankes  Peningkatan akses terutama pada FKTP  Optimalisasi Sistem Rujukan  Peningkatan Mutu Penerapan pendekatan Continuum of care Intervensi berbasis resiko kesehatan (health risk)

KELUARGA SEHAT

 

  

D T P K

Jaminan Kesehatan Nasional Benefit Sistem Pembiayaan: Asuransi – Azas gotong royong Kendali Mutu dan Kendali Biaya Sasaran PBI dan Non PBI Tanda Kepesertaan  Kartu Indonesia Sehat

INDONESIA SEHAT MELALUI PENDEKATAN KELUARGA DAN GERMAS

1

2

3

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

PENDEKATAN KELUARGA

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT

PUSKESMAS

PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) • Angka Kematian Ibu, Anak dan Gangguan Gizi menurun namun belum mencapai target • Penyakit Menular (TB dan AIDS) masih belum dapat dikendalikan secara optimal • Penyakit Tidak Menular (Hipertensi dan DM), Gangguan Jiwa dan risiko karena merokok terus meningkat • Respon bencana kesehatan yang perlu ditingkatkan

Prov/Kab/Kota menjadi ujung tombak didalam penanganannya

Perlu upaya yang “continue” dan “focus” dalam penanganan dilapangan melalui pendekatan life cycle

Harus menjangkau “semua” sasaran sehingga harus menjadi SPM

Perubahan SPM dari 22 Indikator menjadi 12 Jenis Pelayanan

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN

Permenkes Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kab/Kota Tujuan untuk dilaksanakan secara dini

Tuntutan publik

PENGERTIAN SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal

PRINSIP SPM Kebutuhan dasar bagi tiap individu secara universal. Pemenuhan kebutuhan dasar dapat dipenuhi sendiri olh WN, atau olh pemda. Yan dasar yg menjadi kewenangan daerah prov, kab/kota. Kewajiban bg pemda prov, kab/kota utk menjamin tiap WN memperoleh kebutuhan dasarnya. Tanggungjawab pemda berlaku secara nasional.

SPM BIDANG KESEHATAN KABUPATEN/KOTA Permenkes Nomor 43 Tahun 2016

1. PELAYANAN KESEHATAN IBU HAMIL

8. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI

9. PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA DM

2. PELAYANAN KESEHATAN IBU BERSALIN

7. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA LANJUT

10. UPAYA KESEHATAN JIWA PADA ODJ BERAT

3. PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR

6. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PRODUKTIF

11. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN TB

4. PELAYANAN KESEHATAN BALITA

5. PELAYANAN KESEHATAN PADA USIA PEND. DASAR

12. PELAYANAN KESEHATAN ORANG DENGAN RISIKO TERINFEKSI HIV 10

PENJELASAN DIDALAM SETIAP JENIS PELAYANAN  PERNYATAAN STANDAR  PENGERTIAN  DIFINISI OPERASIONAL CAPAIAN KINERJA  RUMUSAN PERHITUNGAN  CONTOH PERHITUNGAN  TARGET

    

LANGKAH-LANGKAH TEKNIK PERHITUNGAN BIAYA MONITORING DAN EVALUASI SUMBERDAYA MANUSIA REFERENSI

SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NO

JENIS LAYANAN DASAR

MUTU LAYANAN DASAR

PENERIMA LAYANAN DASAR

1

Pelayanan Sesuai standar kesehatan ibu hamil pelayanan antenatal.

2

Pelayanan kesehatan ibu bersalin

3

Pelayanan Sesuai standar kesehatan bayi baru pelayanan kesehatan Bayi baru lahir. lahir bayi baru lahir.

4

Pelayanan kesehatan balita

Ibu hamil.

Sesuai standar Ibu bersalin. pelayanan persalinan.

Sesuai standar pelayanan kesehatan Balita. balita.

PERNYATAAN STANDAR Setiap ibu hamil mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar.

Setiap ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. Setiap bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai 12 standar.

SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NO

5

6

7

8

JENIS LAYANAN DASAR

MUTU LAYANAN DASAR

PENERIMA LAYANAN DASAR

PERNYATAAN STANDAR

Setiap anak pada usia Pelayanan Sesuai standar Anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan kesehatan pada usia skrining kesehatan pendidikan dasar. skrining kesehatan sesuai pendidikan dasar usia pendidikan dasar. standar. Setiap warga negara Indonesia Pelayanan Sesuai standar Warga Negara usia 15 s.d. 59 tahun kesehatan pada usia skrining kesehatan Indonesia usia 15 mendapatkan skrining produktif usia produktif. s.d. 59 tahun. kesehatan sesuai standar. Setiap warga negara Indonesia Pelayanan Sesuai standar Warga Negara usia 60 tahun ke atas kesehatan pada usia skrining kesehatan Indonesia usia 60 mendapatkan skrining lanjut usia lanjut. tahun ke atas. kesehatan sesuai standar. Pelayanan Sesuai standar Penderita kesehatan penderita pelayanan kesehatan hipertensi. hipertensi penderita hipertensi.

Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

13

SPM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN/KOTA NO 9

10

11

12

JENIS LAYANAN DASAR MUTU LAYANAN DASAR Sesuai standar pelayanan Pelayanan kesehatan kesehatan penderita penderita Diabetes Melitus Diabetes Melitus. Pelayanan Kesehatan Sesuai standar pelayanan orang dengan gangguan kesehatan jiwa. jiwa berat

PENERIMA LAYANAN DASAR Penderita Diabetes Melitus. Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat.

Pelayanan kesehatan orang dengan TB

Sesuai standar pelayanan kesehatan TB.

Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV

Orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, Sesuai standar pasien IMS, mendapatkan pemeriksaan waria/transgender, HIV. pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan).

Orang dengan TB.

PERNYATAAN STANDAR Setiap penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Setiap orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.

Setiap orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, pasien TB, pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza, dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar. 14

UPAYA MENCAPAI SPM BIDANG KESEHATAN LINGKUNGAN POLITIK, HUKUM, EKONOMI, SOSIAL, AGAMA, BUDAYA, FISIK, BIOLOGI, ILMU DAN TEKNOLOGI

Upaya Kesehatan

Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

Pemberdayaan Masyarakat

Status Kesehatan Masyarakat

SPM

Manajemen, Informasi & regulasi Kesehatan

Pembiayaan Kesehatan

PENDEKATAN KELUARGA Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan

*PERPRES 72/2012 SKN; PMK 36/2016 PDKT KELUARGA; PMK 46/2016 SPM KES

SDM Kesehatan

15

Permenkes 39 tahun 2016

Pedoman Penyelenggaraan PIS-PK Program Indonesia 1 Sehat dilaksanakan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

2

Pelaksanaan Program Indonesia Sehat diselenggarakan melalui

Pendekatan Keluarga

3 Pendekatan keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran & mendekatkan /meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi keluarga

4

Integrasi UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target / fokus keluarga, berdasarkan data dan informasi dari Profil Kesehatan Keluarga. 16

Pengertian Pendekatan Keluarga adalah salah satu cara Puskesmas untuk meningkatkan jangkauan sasaran dan mendekatkan atau meningkatkan akses pelayanan kesehatan dengan mendatangi keluarga

Tujuan Pendekatan pelayanan yang mengintegrasikan UKP & UKM secara berkesinambungan, dengan target keluarga, didasari data & informasi dari profil kesehatan keluarga

1. Meningkatkan akses keluarga terhadap pelayanan kesehatan yang komprehensif 2. Mendukung pencapaian SPM Kab/Kota dan SPM Provinsi 3. Mendukung pelaksanaan JKN 4. Mendukung tercapainya program indonesia sehat 17

PENTAHAPAN PROGRAM INDONESIA SEHAT DENGAN PENDEKATAN KELUARGA 107 Puskesmas 28 Kab/Kota 7 Provinsi

2926 Puskesmas 514 Kab/Kota 34 Provinsi

2015

2017

9754 Puskesmas 514 Kab/Kota 34 Provinsi

2019

2016

2018

470 Puskesmas 64 Kab/Kota 9 Provinsi

5852 Puskesmas 514 Kab/Kota 34 Provinsi 18

KLASIFIKASI KEWENANGAN PUSKESMAS SESUAI FUNGSI (Pasal 7)

KERANGKA KONSEP “PENDEKATAN KELUARGA” Fungsi “Puskesmas”

1. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT (UKM) a. UKM Esensial b. UKM Pengembangan

Program Gizi, Kesehatan Ibu & Anak OUTPUT INDIKATOR KELUARGA SEHAT

1. 2. 3. 4. 5.

Keluarga mengikuti KB OUTPUT Ibu melakukan persalinan di Faskes Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap Bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan Memantau pertumbuhan dan perkembangan balita tiap bulan Pengendalian Peny. Menular & Tidak Menular

6. Penderita TB Paru berobat sesuai standar 7. Penderita hipertensi berobat teratur 8. Gangguan jiwa berat tidak diterlantarkan Perilaku dan kesehatan lingkungan

2. UPAYA KESEHATAN PERORANGAN (UKP)

(Permenkes 75/2014)

9. Tidak ada anggota keluarga yang merokok 10. Keluarga mempunyai akses terhadap air bersih 11. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat 12. Sekeluarga menjadi anggota JKN Note : dapat ditambahkan indikator sesuai kebutuhan setempat

19

4 HAL YG DIPERLUKAN DALAM IMPLEMENTASI PIS PK

ForumKomunikasiI nternalPuskesmas danjejaringnya Membangunintegrasili ntasprogram, SDM,Pembiayaan

ForumKomunikasiEksterna lyangDikembangkanuntuk KontakdenganKeluarga • Dukunganlintassector,kecamat andankelurahan/desa • FGDmelaluidasaWisma/PKK • Forum2 yangSdhAda DiMasy(RembugDesa,dll) • KesempatanKonselingDi UKBM (Mis:Posyandu)

KeterlibatanTenag aMasyarakatsebag aiMitra •

KaderKesehatan

• PengurusOrganisasi KemasyarakatanSete mpat(Mis: PKK,KarangTaruna,D ll)

Instrumenyang DigunakanDiTk Keluarga • ProfilKesehatanKelu arga(Prokesga)dala mbentukmanualma upunelektronik • PaketInformasiKese hatanKeluarga(Pink esga)

20

PROFIL KESEHATAN KELUARGA (PROKESGA)

21

PAKET INFORMASI KESEHATAN KELUARGA (PINKESGA)

DAN LAIN2 SESUAI KEBUTUHAN LOKAL

35

MEKANISME PUSKESMAS – KELUARGA –UKBM

Puskesmas UKBM: Posyandu, PAUD, UKS, Poskestren, Upaya Kes Kerja, Posbindu PTM, dll

Keluarga

Keluarga

Keluarga

Keluarga

Keluarga 23

PRO-AKTIF MENJANGKAU KELUARGA • Balita yang tidak datang penimbangan ke posyandu, segera dilakukan kunjungan rumah  agar dapat dilakukan deteksi dini keadaan balita ybs. • Pro-aktif ke keluarga harus dilakukan untuk menemukan 2/3 penderita PTM yang belum sadar bahwa mereka menderita PTM tersebut

PENDEKATAN KELUARGA SECARA TOTAL DIPERLUKAN 24

MANAJEMEN

PENDEKATAN KELUARGA DI PUSKESMAS

POLA KEPEMIMPINAN P1

PERSIAPAN

KUNJUNGAN RUMAH

P2

INPUT DATA PADA FORM TERCETAK ATAU ELEKTRONIK (APLIKASI)

PENYUSUNAN RUK SECARA EVIDANCE BASED PENDEKATAN KELUARGA DENGAN TETAP MELIHAT DATA2 PROGRAM

IMPLEMENTASI INTERVENSI PERMASALAHAN YG SDH DISEPAKATI SBG PRIORITAS MASALAH

P3

PENGAWASAN, PENGENDALIAN & PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS, PERUBAHAN IKS PADA LEVEL KELUARGA SAMPAI LEVEL PUSKESMAS

Kunjungan Rumah Tabulasi & analisis Triangulasi & Analisis Sosialisasi, Lokmin bulanan dan atau Promkes pengorganisasian tribulanan Intervensi Awal dan integrasi 25 program P1 : Perencanaan P2: Pengerakan Pelaksanaan P3: Pengawasan Pengendalian dan Penilaian

INTEGRASI

Integrasi

26

PELAKSANAAN PENDEKATAN KELUARGA DENGAN KONSEP WILAYAH IKSKECAMATAN

IKSPUSKESMAS IKS DESA/KELURAHA N

IKS RW IKS RT IKS

KELUARGA 37

DUKUNGAN TERHADAP SPM 2, 3, 4, 8, 10, 11 Memantau pertumbuhan dan perkembangan balita tiap bulan

K E L U A R G A

S E H A T

SPM

INPRES NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG GERMAS

PENGERTIAN Suatu tindakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup 45

MASYARAKAT BERPERILAKU SEHAT

TUJUAN GERMAS

yang berdampak pada

Kesehatan Terjaga

Produktif

Lingkungan Bersih

Biaya Berobat Berkurang

30

MEWUJUDKAN GERMAS…..

Peningkatan Edukasi Hidup Sehat

Peningkatan Kualitas Lingkungan

Peningkatan Pencegahan dan Deteksi Dini Penyakit

Penyediaan Pangan Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi

Peningkatan Perilaku Hidup Sehat

Peningkatan Aktivitas Fisik

FOKUS KEGIATAN 2017 Melakukan Aktivitas Fisik

Konsumsi Sayur dan buah

Memeriksa Kesehatan Secara Berkala

31

PENGUATAN PELAYANAN KESEHATAN

Rp

AKSES

MUTU PELAYANAN

Kompetensi Fasilitas Kesehatas (Faskes)

Mengutamakan keselamatan pasien

PEMBIAYAAN

*Data Per 31 Desember 2016

PENINGKATAN AKSES & MUTU PELAYANAN KESEHATAN PRIMER KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN

PUSKESMAS PERMENKES NO. 75 /2014 TENTANG PUSKESMAS

DAHULU Pusing Keseleo Masuk angin

PUSKESMAS memberikan pelayanan sesuai standar Permenkes no.75/2014 ttg Puskesmas

HARAPAN ✓ STANDAR PELAYANAN  ✓  KUALITAS PELAYANAN

PERMENKES 75 TAHUN 2014 - PUSKESMAS

POSISIFASILITAS PELAYANAN KESEHATAN TINGKATPERTAMA- SUBSISTEM UPAYA KESEHATAN dalam sistem kesehatan nasional

DEFINISI:FASYANKESyang menyelenggarakanUKMdanUKP tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upayaPROMOTIF dan PREVENTIF, untuk mencapaiDERAJAT KESEHATAN MASYARAKATyang setinggi-tingginya diWILAYAH KERJANYA(Pasal 1)

TUGAS:melaksanakanKEBIJAKAN KESEHATANuntukmencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnyaKECAMATAN SEHAT(Pasal 4);

PRINSIP PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

TUJUAN PEMBANGUNAN KESEHATAN DI PUSKESMAS A. PARADIGMA SEHAT B. PERTANGGUNGJAWABAN WILAYAH

F. KETERPADUAN DAN KESINAMBUNGAN PERILAKU SEHAT

LINGKUNGAN SEHAT

MENJANGKAU PELAYANAN BERMUTU

DERAJAT KESEHATAN OPTIMAL

KECAMATAN SEHAT

E. TEKNOLOGI TEPAT GUNA

C. KEMANDIRIAN MASYARAKAT

D. PEMERATAAN

PERSYARATAN PENDIRIAN PUSKESMAS

BANGUNAN LOKASI LABORATORIUM PENYELENGGARAAN

ALKES PRASARANA KETENAGAAN KEFARMASIAN IJIN DAN REGISTRASI

UPAYA KESEHATAN DI PUSKESMAS Untuk melaksanakan UKM dan UKP tingkat pertama, Puskesmas harus menyelenggarakan : 1. Manajemen; 2. Pelayanan kefarmasian; 3. Pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; dan 4. Pelayanan laboratorium. UKM ESENSIAL a.

Pelayanan Promosi Kesehatan; b. Pelayanan Kesehatan Lingkungan; c. Pelayanan KIA-KB; d. Pelayanan Gizi; dan e. Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit.

UKM PENGEMBANGAN • Inovatif, dan atau • Bersifat ekstensifikasi, & • intensifikasi pelayanan • Prioritas dan kekhususan wilayah kerja • Berdasar kajian

UKP a. Rawat jalan b. Pelayanan gawat darurat c. Pelayanan satu hari (one day care) d. Home care; dan/ atau e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan

38

KATEGORI PUSKESMAS

KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN

KARAKTERISTIK WILAYAH KAWASAN PERKOTAAN

KAWASAN PERDESAAN

KAWASAN TERPENCIL/ SANGAT TERPENCIL

 Standar Pelayanan Minimal  Standar SDM Kesehatan Minimal  Standar Alkes – Obat Minimal  Standar Sarpras Minimal

HARUS SAMA

NON RAWAT INAP

RAWAT INAP

berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan dan sesuai dengan persyaratan

• Aktivitas fisik • Pengukuran Kebugaran • Cek up kesehatan berkala • Pemberdaya an lansia

• Status Gizi • Diet Seimbang • Aktivitas fisik • Pengukuran Kebugaran • UKK •Revitalisasi UKS •Imunisasi AnakSekolah •Buku Rapor Kesehatanku •PMT AS

• GP2SP (Konseling Gizi dan Pemberian TTD pada pekerja perempuan) • Edukasi Gizi dan Kespro catin • Pelayanan Kes Kerja melalui Pos UKK

• RTK • Inisiasi Menyusui Dini • Pelayanan Nifas • KB Pasca Salin (MKJP), • Audit Maternal Perinatal • Supervisi Fasilitatif • Pelayanan Neonatal Esensial

•PMT Bumil KEK •TTD Bumil •ANC terpadu •Buku KIA •P4K •Kelas Ibu •Kunjungan •Neonatal

•MTBS •MTBM •ASI Eksklusif •PMBA •Imunisasi dasar lengkap

• Pemantauan Tumbuh kembang (PosyanduPAUD terintegrasi) •PMT Balita •MP ASI

•PKPR •Penjaringan Anak Sekolah •Pendidikan Gizi Seimbang •TTD untuk Remaja Putri

PANGAN, AIR BERSIH, SANITASI, JAMBAN KELUARGA, TEMPAT TEMPAT UMUM, PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN SEHAT

Kebijakan berwawasan kesehatan

Peningkatan Pengetahuan  Perilaku sehat

40 Pemberdayaan Masyarakat  UKBM

STRATEGI PROMOSI KESEHATAN

Peran NGO, OP, Pendidikan dll “Kemitraan”

40

PELAYANAN PUSKESMAS TERINTEGRASI & MENGIKUTI SIKLUS HIDUP

PELAYANAN PUSKESMAS

DALAM GEDUNG (UKP)

IBU HAMIL PELAYANAN TERINTEGRASI

TATANAN SEHAT

BAYI BALITA

KUNJUNGAN KE RUMAH (UKM)

UKBM

PELAYANAN MENGIKUTI SIKLUS HIDUP

REMAJA LAIN-LAIN

KELUARGA AYAH

IBU

ANAK

ANAK

MASYARAKAT SEHAT

BAYI

41

MANAJEMEN PUSKESMAS

Penggerakan Pelaksanaan (P2)

Terintegrasi melalui pelaksanaan

Manajemen Puskesmas

MANAJEMEN PUSKESMAS SERANGKAIAN PROSES YANG TERDIRI DARI PERENCANAAN, PENGORGANISASIAN, PELAKSANAAN DAN KONTROL UNTUK MENCAPAI TUJUAN SECARA : EFEKTIF • Tujuan dicapai melalui proses penyelenggaraan yg dilaksanakan denganbaik & bermutuberdasarkan hasil analisis situasi (evidence based)

EFISIEN • Memanfaatkansumber daya yangtersediadalam melaksanakan upaya kesehatan sesuai standar dengan baik & benar dalammewujudkan target kinerja 43

P 1 P E R E N C A N A A N

PROSES PERENCANAAN PUSKESMAS 4

5

6

indikator kegiatan prioritas yang dilakukan Puskesmas 3di dalam menyelesaikan 7 masalah PENYUSUNAN kesehatan di wilayah kerjanya untuk lima tahun ke PEMBAHASAN DAN PELAKSANAAN SIKLUS depan. EVALUASI DANSKPD FORUM PENYUSUNAN PENETAPAN PERSETUJUAN MUSREMBANG APBD PERENCANAAN PENETAPAN 2 8 MUSREMBANG MUSREMBANG RANCANGAN RKS-SKPD DAN KESEPAKATAN PENYUSUNAN DPADAN SKPD PERDA APBD RANCANGAN KAB/KOTA (JANUARI RKPD KECAMATAN DESA PERDA APBD RAPBD PPAS ANTERA RENJA (DES) (DES) PENGANGGARAN APBD DGN akan dilaksanakan Merupakan kegiatan yang (MARET) TAHUN (MEI) (FEBRUARI) (JANUARI) (DES) DAERAH (JULI –DGN SEPT) KDH (MARET) dalam satu tahun dalam medukung tercapainya DPRD 9 BERJALAN) 1 DPRD rencana lima tahunan yang telah ditetapkan. (OKT –(JUNI) NOV) a. RUK 10 b. RPK Tahunan 12 11 c. RPK Bulanan 44

SIKLUS MANAJEMEN PUSKESMAS YANG BERKUALITAS CONTOH SIKLUS 2016,2017,2018

PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS 1. 2.

PUSKESMAS

PUSKESMAS PPK BLUD

PMK NO. 44 TAHUN 2016 TTG PEDOMAN MANAJEMEN PUSKESMAS PERMENDAGRI 61/2007 TTG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD

Rencana 5 tahunan

RUK

RPK tahunan

RPK Bulanan

RENSTRA BISNIS BLUD

RUK

RBA BLUD

RPK Bulanan

P1

P E R E N C A N A A N

PERENCANAAN PUSKESMAS DATA KINERJA & GAMBARAN STATUS KESEHATAN DALAM 4 TAHUN (N-5 s/d N2)

RENCANA LIMA TAHUNAN DINAS KESEHATAN KAB/KOTA, SPM BIDANG KESEHATAN

RENCANA LIMA TAHUNAN KEMENTERIAN KESEHATAN

RENCANA 5 TAHUNAN PUSKESMAS Penelaahan kembali jika ada Kebijakan Kesehatan Baru (midterm evaluation)

RENCANA TAHUNAN Menjamin kelangsungan kegiatan pelayanan kesehatan pada setiap tahun dalam satu periode, walaupun terjadi pergantian pengelola dan pelaksana Ket : N-1 adalah Tahun berjalan, sehingga N-2 adalah Tahun berjalan dikurangi 1

47

P1

P E R E N C A N A A N

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS TAHAPAN PELAKSANAAN 1

PERSIAPAN

2

ANALISIS SITUASI

3

PERUMUSAN MASALAH

4

PENYUSUNAN PERENCANAAN LIMA TAHUNAN

48

P1

P E R E N C A N A A N

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS

1. PERSIAPAN 1. TIM 3. PEMBENTUKAN TIM MEMPELAJARI 2. MANAJEMEN KEPALA LIMAPUSKESMAS PUSKESMAS RENCANA TAHUNAN MENJELASKAN PEMAHAMAN TERDIRI DARI TIM PEMBINA DINKES KAB/KOTA, SPM PEDOMANTARGET MANAJEMEN WILAYAH, TIM PEMBINA KAB/KOTA, INDIKATOR KELUARGA, TIM AKREDITASI PUSKESMAS AGAR TIM PUSKESMAS, PEDOMAN UMUM PUSKESMAS DAN TIM SISTEM PROGRAM INDONESIA SEHAT MEMAHAMI INFORMASI DENGAN PUSKESMAS PENDEKATAN KELUARGA, PENGUATAN MANAJEMEN PUSKESMAS MELALUI PENDEKATAN KELUARGA, NSPK LAIN YANG SESUAI

TIM AKREDITASI PUSKESMAS

TIM PEMBINA WILAYAH

TIM TIM PEMBINA MANAJEMEN KELUARGA PUSKESMAS

Halaman 16 Pedoman Manajemen Puskesmas

TIM SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

49

49

P1

P E R E N C A N A A N

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS 2. ANALISA SITUASI, SBG DASAR MENYUSUN PERENCANAAN BERBASIS KEBUTUHAN:

1. MENGUMPULKAN DATA KINERJA DAN STATUS KESEHATAN MASYARAKAT a.l : DATA DASAR; DATA UKM ESENSIAL; DATA UKM PENGEMBANGAN; DATA UKP; DATA KEPERAWATAN KESEHATAN MASY, DATA LAB; DATA KEFARMASIAN DAN DATA KONDISI KELUARGA; KELUHAN/SARAN MASYARAKAT; DLL

2. ANALISA DATA a.l : ANALISIS DESKRIPTIF (waktu/tren, orang, tempat), ANALISI KOMPARATIF (membandingkan karakteristif data wilayah yang satu dengan yang lain), ANALISIS HUBUNGAN DALAM & ANTAR PROGRAM 3. ANALISIS

MASALAH DARI SISI PANDANG MASYARAKAT MELALUI SMD (Instrumen SMD disusun Puskesmas sesuai masalah yang dihadapi & masalah yang akan ditanggulangi Puskesmas) : mengenali keadaan dan masalah serta potensi yang dimiliki untuk mengatasinya. 50

P1

P E R E N C A N A A N

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS

3. PERUMUSAN MASALAH 1. IDENTIFIKASI MASALAH : membuat daftar masalah yang dikelompokkan menurut jenis upaya, target, pencapaian dan masalah yang ditemukan (Masalah dirumuskan dengan prinsip 5 W 1 H/ 5 W, 2 H, 1E) 2. MENETAPKAN URUTAN PRIORITAS MASALAH a.l : Urgency, Seriousness, Growth (USG) berdasarkan skala likert. 3. MENCARI AKAR PENYEBAB MASALAH a.l : ISHIKAWA, POHON

MASALAH 4. MENETAPKAN CARA PEMECAHAN

MASALAH a.l : CURAH PENDAPAT , KESEPAKATAN ANTARA ANGGOTA TIM, METODE TABEL CARA PEMECAHAN MASALAH

51

P1

P E R E N C A N A A N

RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS

4. PENYUSUNAN RENCANA LIMA TAHUNAN MENENTUKAN TARGET PRIORITAS DALAM MENYELESAIKAN MASALAH UNTUK SATU PERIODE

52

P1

P E R E N C A N A A N

PERENCANAAN TAHUNAN PUSKESMAS RENCANA LIMA TAHUNAN PUSKESMAS

DATA KINERJA & GAMBARAN STATUS KESEHATAN TAHUN LALU (N-1)

KEBIJAKAN KESEHATAN YANG BARU (SECARA LOKAL ATAU NASIONAL)

RENCANA TAHUNAN PUSKESMAS Penelaan kembali jika ada Kebijakan dan atau Kondisi Kesehatan Baru (midterm evaluation)

RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK) RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) TAHUNAN RENCANA PELAKSANA KEGIATAN (RPK) BULANAN

53

P1

RENCANA TAHUNAN PUSKESMAS TAHAPAN PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN PUSKESMAS

P E R E N C A N A A N

PROSES SAMA SEPERTI PENYUSUNAN PERENCANAAN LIMA TAHUN

1

PERSIAPAN

2

ANALISIS SITUASI

3

PERUMUSAN MASALAH

4

PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK)

5

PENYUSUNAN RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) 54

P2

RapatDinas P E R G E R A K A N

P E L A K S A N A A N

Pengarahansaatapelpegawai Pelaksanaankegiatandarisetiapprogramses uaijadwal

Forumkhusus

LOKAKARYA MINI

55

P2

P E R G E R A K A N

P E L A K S A N A A N

LOKMIN BULANAN PERTAMA  Penggalangan tim dalam rangka pengorganisasian untuk dapat terlaksananya RPK  Luaran : o RPK tahunan o RPK bulanan o Matriks pembagian tugas dan darbin o Bahan musrenbang o Draft RUK tahun selanjutnya o Draft Rencana Lima tahunan (bila siklus lima tahunan)

RUTIN  Tindaklanjut lokmin bulanan pertama.  Memantau pelaksanaan kegiatan setiap bulan secara teratur  Fokus utama : kesinambungan arah dan kegiatan antara hal yang direncanakan, integrasi program dalam menyelesaikan masalah prioritas  Luaran : o RTL berupa RPK bulan berikutya o Komitmen utk melaksanakan RPK yang telah disusun o Bahan yang akan disampikan pada lokmin tribulanan (bila sesuaijadwal)

56

P2

P E R G E R A K A N

P E L A K S A N A A N

LOKMIN TRIBULANAN PERTAMA  Penggalangan tim dalam rangka pengorganisasian LS terkait pembangunan kesehatan.  Mendiskusikan usulan yang akan disampikan dalam Musrebangmat.  Luaran : o Rencana kegiatan masing sector yang terintegrasi o Komitmen bersama untuk menindaklanjuti hasil lokmin dalam penandatanganan kesepakatan o Usulan bidang kesehatan yang disepakti untuk dibawa pada Musrenbangmat

RUTIN

 Tindaklanjut lokmin tribulanan pertama.  Luaran : o Rencana pelaksanaan kegiatan berikutnya o Kesepakatan bersama untuk menjalanjuti rencana

57

P3

P E N G A W A S A N

P E N E G E N D A L A I N

PENGAWASAN & P E N I L A I A N

PENGENDALIAN

PENILAIAN KINERJA PUSKESMAS (PKP)

• Internal:DilakukanPuskesmassendiri,baikolehKe palaPuskesmas,timaudit internalmaupunsetiappenanggungjawabdanpen gelola/pelaksanaprogram • Eksternal:DilakukanolehinstansidariluarPuskesm as

• Menjaminkesesuaianpelaksanaankegiatandengan rencanayangtelahditetapkandandilakukansecarat erusmenerus.Jikaterdapatketidaksesuaiandilakuk anupayaperbaikan.

• DilaksanakanolehPuskesmas. • Hasilpenilaiandiverifikasiolehdinaskesehatankabupaten/k ota.

58

P3

P E N G A W A S A N

P E N E G E N D A L A I N

PKP

&

P E N I L A I A N

PencapaianCakupa nPelayananKeseha tan

KinerjaBaik& gt; 91 %

KinerjaCukup 81 - 90

Pelaksanaan ManajemenP uskesmas

KinerjaKuran g≤ 80 %

KinerjaBaik≥ 8,5

KinerjaCukup 5,5 – 8,4

KinerjaKuran g< 5.5

59

“ HARAPAN

peningkatan pelayanan kesehatan di Puskesmas

1. Daerah harus memiliki roadmap/master plan pembangunan kesehatan (tingkat provinsi dan kab/kota ) 2. Puskesmas mampu menjadi ujung tombak dalam pembangunan kesehatan dan pencapaian SPM kesehatan 3. Pelaksanaan program kesehatan di Puskesmas melalui pendekatan keluarga terintegrasi dalam manajemen Puskesmas 4. Penguatan dan pembinaan Puskesmas secara terintegrasi oleh DinkesKab/Kota dan Dinkes Provinsi 5. Penerapan paradigma sehat diseluruh tatanan melalui Germas

60

“

S A L A M

S E H AT

TERIMA KASIH

JUMLAH PUSKESMAS PER KAB/KOTA LOKUS IMLEMENTASI PIS-PK TAHUN 2017 Tulungagung Tuban Trenggalek Sumenep Situbondo Sidoarjo Sampang Probolinggo Ponorogo Pasuruan Pamekasan Pacitan Ngawi Nganjuk Mojokerto Malang Magetan Madiun Lumajang Lamongan Kota Surabaya Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Malang Kota Madiun Kota Kediri Kota Blitar Kota Batu Kediri Jombang Jember Gresik Bondowoso Bojonegoro Blitar Banyuwangi Bangkalan

TOTAL: 360 PUSKESMAS

0

5

10

15

20 JUMLAH PUSKESMAS PER KAB/KOTA

25

30

35

40

45